PROSESNEWS.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditahun ini merupakan Pilkada yang pertama kali digelar dalam kondisi pandemi global. Untuk menyukseskannya tentu cukup berat, karena harus dibarengi dengan upaya pendisiplinan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, sebagai langkah pemutusan rantai penyebaran Covid-19.
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) Salahudin Pakaya mengatakan, di Indonesia, memilih itu adalah hak warga negara, bukan sebagai kewajiban. Sehingganya, cukup berat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suaranya, ditengah pandemi seperti saat ini.
“Di kondisi normal saja, kadang kala menjadi tantangan utama bagi penyelenggara dalam hal partisipasi masyarakat. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini,” ucapnya pada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, saat ini masyarakat pada umumnya sedang meningkatkan kewaspadaan agar tidak berkontak langsung dengan orang lain, supaya terhindar dari kemungkinan terjangkit Covid-19.
Salahudin menambahkan, jika memungkinkan, teknis penyelenggaraan pemilihan nanti, kotak suaranya dibawa ke rumah masing-masing pemilih, supaya tidak terjadi kerumunan nantinya di setiap TPS. Hal ini tentu lebih efektif sebagai respon terhadap penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi.
“Hal ini memang dilarang. Tapi biasanya, disetiap situasi darurat seperti saat ini, hal-hal yang dilarang dalam satu keadaan itu, dibolehkan,” terangnya.
Lanjut Salahudin, TPS keliling juga sudah sering dilakukan kepada pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit. Itu dilakukan, supaya masyarakat tidak kehilangan haknya dalam pemilihan serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Ini tentunya menjadi tantangan kepada penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi pemilih ditengah pandemi,” tutupnya..(Ads)
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita – Prosesnews.id
