PROSESNEWS.ID — Pemerintah Kota Gorontalo memberikan dispensasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Dispensasi ini ditegaskan dalam surat yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Haryono Soeronoto, pada tanggal 1 Februari 2024 lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPD) Kota Gorontalo, Ben Idrus menjelaskan, dispensasi ini merupakan bentuk dukungan penuh dari Pemerintah Kota Gorontalo dalam menyukseskan Pemilu.
Menurutnya, pada pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Wali Kota beberapa waktu lalu, KPU telah mengajukan permohonan dispensasi melalui surat resmi kepada Wali Kota untuk memberikan kelonggaran kepada ASN dan honorer yang akan bertugas sebagai penyelenggara Pemilu.
“KPU menyampaikan jadwal kegiatan yang memerlukan kehadiran para ASN dan TPKD yang terlibat dalam Pemilu,” kata Ben, Rabu (7/2/2024).
Ben menekankan, para ASN dan TPKD diharapkan untuk mengikuti seluruh kegiatan yang terjadwal dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, jika pada hari kerja terdapat kekosongan kegiatan terkait penyelenggaraan Pemilu, mereka diwajibkan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
“Dipersilakan mengikuti semua kegiatan yang dijadwalkan. Namun, pada hari kerja tanpa kegiatan terkait Pemilu, mereka harus tetap menjalankan tugasnya,” tegas Ben.
Ia juga menegaskan, dispensasi yang diberikan memiliki batasan waktu tertentu. Pelanggaran terhadap batas waktu tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sanksinya akan diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah Ben.
Dispensasi ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada ASN dan TPKD untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik, sambil turut mendukung suksesnya Pemilu serentak tahun 2024 di Kota Gorontalo.
