PROSESNEWS.ID – Bertempat di Gedung Graha Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar, Tahun anggaran 2020.
Dalam Paripurna tersebut, seluruh fraksi menerima LKPJ Bupati Blitar. Rapat dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, dan dihadiri sebanyak 37 anggota, termasuk Bupati Blitar, Rini Syarifah dan Wakil Bupati, Rahmat Santoso, serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mujianto.
Dalam sambutanya Suwito mengatakan, sidang paripurna ini dilaksanakan setelah Bupati mengirimkan surat dengan nomor : 050/169/409.201.5/2021,tertanggal 5 Februari 2021, perihal penyampaian LKPJ Bupati Blitar Tahun 2020.
Namun sebelumnya, kata dia, pada 8 Februari 2021 lalu, DPRD Kabupaten Blitar juga telah melaksanakan sidang paripurna penjelasan Bupati Blitar terhadap LKPJ tahun anggaran 2020.
“Setelah itu, 9 Februari 2021 dilanjutkan dengan sidang paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD,” ujarnya.
Sementara, Ketua Pansus LKPJ Gatot Darwoto menambahkan, secara umum dokumen LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2020 ini merupakan masih konsistensi misi visi pimpinan lama, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dimana pengelolaannya sudah berjalan dengan baik. Terbukti dari pendapatan asli daerah (PAD) dapat terealisasi sebesar 103,26% dari angka yang ditargetkan. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mampu ditekan hingga lebih rendah dari tahun sebelumnya,” kata Gatot.
Namun begitu, Bupati Blitar terpilih Rini Syarifah menegaskan, bahwa banyak sektor yang perlu mendapat perhatian lebih. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan covid-19 yang perlu ditangani.
Akan tepati dengan melihat struktur anggaran di tahun 2021 ini, kata dia, yang paling urgent adalah pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, pihaknya juga akan memaksimalkan upaya peningkatan PAD yang selama ini masih banyak kebocoran seperti di sektor pertambangan, serta pengoptimalan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Nah, ini harapan dan upaya kami dimasa transisi pemerintahan saat ini,” pungkas Rini. (adv/dprd)
Reporter : Dwi Sasmito
