PROSESNEWS.ID – Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin (14/2/2022). FKP yang diikuti oleh unsur DPRD, organisasi perangkat daerah, BAPPEDA Kabupaten/Kota, akademisi, organisasi profesi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Penyelenggaraan FKP merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan, serta Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 dan 2023. Substansi utamanya adalah untuk menghimpun masukan dan ide konstruktif untuk penajaman isu-isu strategis, tujuan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPD dan RKPD agar lebih fokus dan akomodatif.
“RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 akan segera berakhir. Oleh karena itu perlu dirumuskan dokumen perencanaan periode berikutnya untuk menunjang keberlanjutan pembangunan,” kata Wagub Idris Rahim.
Idris mengutarakan, dalam perumusan RPD dan RKPD perlu memperhatikan kondisi terkini Gorontalo. Seperti halnya dalam pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian Gorontalo memiliki daya tahan yang relatif baik, namun perlu upaya lebih untuk tumbuh lebih cepat. Demikian pula halnya tingkat kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tercatat tingkat kemiskinan sebesar 17,65, turun menjadi 15,41 persen di tahun 2021 atau turun sebesar 2,24 persen selama kurun waktu empat tahun.
Wagub mengungkapkan, permasalahan pembangunan yang harus dituntaskan ke depan antara lain menyangkut pemerataan pembangunan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, serta Nilai Tukar Petani dan Nelayan. Idris menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi berbanding dengan terbalik dengan ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Gini Gorontalo yang masih berada di angka 0,41 poin. Begitu pula untuk IPM yang meskipun tumbuh sebesar 1,99 poin menjadi 69 poin pada tahun 2021, tetapi masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional yang berada pada angka 72,29 poin.
“Begitu banyak permasalahan pembangunan yang dihadapi dan harus kita tuntaskan bersama, tetapi dari tahun ke tahun anggaran pemerintah makin berkurang. Untuk itu saya berharap bisa dirumuskan program yang bisa menjadi pengungkit, artinya satu program yang bisa memberikan dampak pada kemajuan banyak sektor,” tandas Wagub Idris.
