PROSESNEWS.ID, Makassar — Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A. menjadi salah satu pembicara utama pada Seminar Nasional dan Festival Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada Senin (2/20/2023).
Dalam seminar tersebut, Funco memaparkan mengenai konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
“Sejarah pengelolaan emas di Gorontalo termasuk Pohuwato terbagi dalam lima periode. Periode pertama adalah periode VOC yang ditandai dengan perjanjian tahun 1677 oleh Gubernur VOC Maluku dan Gorontalo. Periode kedua terjadi pada tahun 1800 an dengan pengelolaan Pemerintah Hindia Belanda, periode ketiga adalah ketika Teluk Tomini dan Perairan Utara Gorontalo menjadi lokasi penyelundupan dan pembajakan oleh bajak laut karena monopoli Belanda dan masuknya pedagang Cina ke Gorontalo untuk berbisnis emas pada tahun 1800-1900 an,” paparnya.
Periode keempat terjadi pada periode tahun 1900 sampai dengan tahun 2000 pasca Belanda, masyarakat mulai menambang secara mandiri dan mulai menginisiasi pendirian koperasi. Periode kelima terjadi pada tahun 2010 dan berlangsung sampai saat ini di mana pengelolaan emas dilakukan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan koperasi
“Konflik pengelolaan sumber daya alam di Pohuwato menjadi konflik terbesar kedua di Teluk Tomini setelah konflik Poso akibat tafsir dan metode yang keliru dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
“Lebih dari 500 tahun pengalaman penambangan Gorontalo menghasilkan generasi penambang hingga tersusun memori kolektif tambang yang mengakar. Harus diakui, suku Gorontalo adalah suku terbanyak di Indonesia yang memiliki sumber daya manusia di sektor tambang. Ke depan, para penambang harus dinaungi oleh kelembagaan untuk dapat meningkatkan kapasitas keahlian menambang yang ramah lingkungan serta penguatan literasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam rangka merawat harmoni, UNG telah berupaya dengan menginisiasi beberapa agenda untuk memperkuat ketahanan sosial di Kabupaten Pohuwato yang juga masuk dalam Kawasan Teluk Tomini.
“Pada agenda kelembagaan kami menginisiasi pembentukan Asosiasi Desa Pesisir Teluk Tomini dan Forum Desa Pecinta Damai bersama Kementrian Desa, BPIP dan BNPT. Untuk agenda kemitraan, UNG juga telah menginisiasi Akademi Kerukunan dan KKN Kolaborasi Tematik Pengembangan Teluk Tomini dan UGM. Untuk implementasi UNG telah menginisiasi pembentukan Desa Pancasila Banuroja dan program MBKM Momongu Kambungu,” jelasnya.
