PROSESNEWS.ID – Masyarakat Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, melaporkan Kepala Desa Noldianto Hongi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Limboto pada Rabu (15/01/2024).
Laporan ini terkait dugaan penyalahgunaan dana pengadaan alat pertanian berupa mesin perontok jagung pada tahun 2022.
Sebelumnya, Noldianto telah dinyatakan bersalah oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp90.750.000. Kerugian ini disebabkan pengadaan mesin yang tidak sesuai spesifikasi.
Jefri Mohamad, salah seorang pelapor mengungkapkan, kedatangan mereka ke Kejaksaan sudah yang keempat kalinya. Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan demi mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban dari sang kepala desa.
“Iya, jadi ini sudah kali keempat kita datang ke Kejaksaan. Yang pertama dan kedua untuk konsultasi, yang ketiga kami datang melapor secara lisan, dan yang keempat melapor secara tertulis. Kami juga sudah mendatangi DPRD, Inspektorat, dan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo,” jelas Jefri kepada tim Prosesnews.id.
Menurut Jefri, laporan mereka kali ini meminta Kejaksaan untuk menindaklanjuti hasil keputusan Inspektorat, yang memberikan batas waktu enam bulan kepada Noldianto untuk mengembalikan dana ke kas desa. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait pengembalian dana tersebut.
Dari total Rp90.750.000 itu, hanya sekitar 13 juta yang dibayarkan, sementara waktu pengembalian sudah melewati batas ketentuan.
Dalam kesempatan yang sama, Fraitno Mantida, salah seorang warga, turut mengutarakan kekecewaannya. Ia menilai dana tersebut sangat penting untuk digunakan dalam berbagai program kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga desa.
Sementara itu, Bendahara Desa Motilango, Ervina Umar, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengembalian dana TGR yang telah dilakukan masih jauh dari nominal yang seharusnya.
“Yang benar setoran TGR hanya Rp13.840.000,” ujarnya singkat.
Masyarakat Desa Motilango berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Limboto demi memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
Reporter: Pian N. Peda
