PROSESNEWS.ID – Pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur Diminta belajar pengelolaan keuangan daerah dari Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Agung Firman Sampurna usai menyerahkan opini laporan keuangan kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di gedung DPRD, Jumat (11/6/2021).
Agung Firman menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah pertama yang ia sambangi untuk menyerahkan opini WTP. Menurutnya hal tersebut bukan tanpa alasan. Gorontalo menjadi percontohan pelaporan keuangan yang baik khususnya untuk daerah daerah di kawasan Indonesia Timur.
“Kenapa kami datang ke Gorontalo karena pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan keuangannya tepat pada waktunya. Ini yang kita harapkan agar semua pemerintah provinsi di kawasan Indonesia Timur melakukan hal yang sama. Ini sangat penting,” kata Agus.
Menurutnya, pelaporan keuangan tepat waktu khususnya bagi pemerintah di kawasan Indonesia Timur masih menyisakan pekerjaan rumah. Masih ada yang terlambat menyampaikan dari yang seharusnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir namun molor hingga bulan ketujuh.
“Akuntabilitas itu kan bertahap, pertama kan mereka laporkan dulu. Ini masih ada yang terlambat, ada yang bulan enam, bulan tujuh. Ini berdampak pada kepatuhan, akuntabilitas, manfaat dan ada risiko,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kehadiran Ketua BPK RI ke Gorontalo. Menurutnya kesempatan ini menjadi sebuah kehormatan baginya dan pemerintah daerah.
“Hari ini kita menerima LHP langsung diberikan oleh beliau. Di tengah kesibukan beliau dan di tengah pandemi covid-19 tapi alhamdulillah beliau beri kesempatan pertama kali (datang) yakni di Provinsi Gorontalo,” ujar Rusli.
Pemprov Gorontalo juga mencatat rekor sembilan kali berturut turut meraih opini WTP di era kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Termasuk opini WTP untuk lima kabupaten dan satu kota.
