PROSESNEWS.ID — Pemilhan Legislatif 2024 untuk daerah pemilihan (dapil) Gorontalo berlangsung semakin sengit dan emosional. Apalagi mengingat keterbatasan jumlah kursi untuk dapil Gorontalo yang hanya bisa mengutus 3 orang. Kontestasi ini adalah tahapan dan modal awal dari langkah menuju kontestasi berikut, baik itu Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur di tahun yang akan datang, hingga Pemilu berikutnya.
Nama yang sudah beredar adalah petahana Rachmat Gobel, Idah Syaidah dan Elnino Mohi. Penantangnya adalah nama-nama populer seperti Rusli Habibie dan Roem Kono (Golkar), Rustam Akili dan Winarni Monoarfa (Nasdem), Forry Naway dan Sawaludin (PPP), Syarifudin Mosii dan Roni Sianturi (PDI P), Reyna Usman dan Norman Kamaru (PKB). Dari partai lain, hampir kurang populer di masyarakat dengan tingkat keterpilihan yang rendah.
Perebutan 3 kursi ini adalah kombinasi modal sosial, “nama besar”, jaringan kepartaian, strategi matang, dukungan kepala daerah, hingga dukungan finansial yang kuat. Di antara nama-nama tersebut, rata-rata siap dengan segala daya upaya memperebutkan kursi ke Senayan.
Dari kesemua nama, rata-rata memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk bertarung. Mereka memiliki basis yang kuat hingga kemudian memberanikan diri untuk maju ke Senayan. Modal sosial lokal Gorontalo yang mereka miliki adalah basis keluarga dan pertemanan, nilai, kepercayaan, integritas, kapasitas, skill dan hal-hal lainnya. Soal “nama”, sebagian besar dari mereka memang telah memiliki “nama”, dan terekam dengan baik di benak masyarakat. Rata-rata memiliki konstituen yang fanatik.
GELIAT PARTAI
Golkar adalah pengumpul suara Pemilu terbanyak di tahun 2019 dengan perolehan suara sebesar 194.660, Partai NasDem 169.509, Partai Gerindra 87.748, PPP 69.784, PDIP: 37.423, Partai Demokrat: 35.212, PKS 24.945, PAN 21.840 dan sisanya dibawah 20 ribuan suara.
Perolehan suara Golkar pada 2019 ini diperkuat dengan dukungan penuh kepala daerah seperti Gubernur Gorontalo, Bupati Pohuwato dan Walikota Gorontalo saat itu. Termasuk basis daerah Golkar yang selama ini telah puluhan kali teruji dalam Pemilu dan Pilkada. Pada 2024, Golkar memiliki dua daerah yang dikepalai oleh Ketua DPD II Golkar seperti Kota Gorontalo dan Pohuwato, walaupun telah dan akan berakhir periodenya. Namun masih ada dua daerah seperti Kab Gorontalo dan Pohuwato yang memiliki kursi wakil kepala daerah. Posisi Rusli Habibie yang masih “on fire” pun diyakini bisa meraih satu kursi lebih. Apalagi dengan mekanisme pembagian struktur dan metode pemenangan baik untuk Rusli, Ida dan Roem.
Nasdem pada 2019 memiliki dukungan kepala daerah seperti Bupati Bone Bolango dan Bupati Gorontalo Utara meraih suara signifikan. Apalagi pada saat itu ditopang dengan ketokohan Rachmat Gobel, basis politik Rustam Akili hingga basis politik Feriyanto Mayulu mantan Wakil Walikota. Pada 2024, Nasdem menargetkan dua kursi bisa diperoleh, tetapi basis geografis Nasdem seperti Bone Bolango yang dikomandani Hamim, tentu tidak akan sepowerfull 2019 lalu, demikian pula dukungan “silent” kepala-kepala daerah pada 2019 lalu dengan berbagai “instrumen” yang digunakan. Sehingga bisa jadi Nasdem hanya akan bisa mempertahankan kursi yang ada saja.
Gerinda pada 2019 berhasil menggondol satu kursi di DPR RI, dan masih menargetkan kembali suara yang meningkat dibanding Pemilu sebelumnya. Elnino Mohi pada 2019 banyak didukung aktifis muda yang tergabung di Elnino Centre sepertinya telah memiliki pola berbeda dengan pola door-to-door yang selama ini dilakukan. Gerindra juga kini memanfaatkan efek “ekor jas” Pilpres dan basis selama periode sebelumnya hingga kekuatan jaringan aktifis yang dikerangkai. Pada 2024, Gerindra hanya bisa mengandalkan Bupati Pohuwato untuk bisa membantu menambah suara dengan basis suara yang telah ada. Namun, jejaring Syarif Mbuinga di Golkar Pohuwato diyakini masih lebih powerfull dibandingkan Syaiful dalam mengkonsolidasi Gerindra. Jejaring anak muda Gerinda juga terlihat tidak “segarang” 2019 lalu. Pun demikian dengan “konten-konten” yang ditampilkan Elnino pada pemilu-pemilu sebelumnya yang tampak masih akan diulangi pada 2024 lagi.
Pun hampir sama dengan basis PDI P yang pada 2019 memiliki kepala daerah seperti Wakil Bupati Pohuwato dan Bupati Boalemo, termasuk efek “ekor jas” dari Pilpres. Apalagi ditambah dengan basis ideologis puluhan tahun dari PNI yang dibangun oleh Nani Wartabone. Jelang 2024, PDIP P mengusung nama Syarifudin Mosii (Ketua KKIG dan Roni Sianturi). Tetapi pada 2024, PDI P tidak memiliki lagi basis wilayah dengan Kepala Daerah dari PDI P. Kehadiran para penjabat sebagai utusan pusat pun akhir-akhir ini mulai mengarah ke “tengah” disebabkan oleh posisi Jokowi yang mulai berbeda haluan dengan PDI P.
Demikian halnya dengan PPP yang bermodalkan jaringan Nelson Pomalingo sebagai Bupati Gorontalo. Forry Naway pasti akan dibackup habis-habisan oleh Nelson. Ditambah dengan semangat tarung Sawaludin yang “terdengar sangar” di lapangan. Pun demikian dengan PKB yang memiliki Reyna yang pernah bertarung di Pilkada Pohuwato dan nama populer Norman Kamaru.
Kesekian partai tersebut adalah yang memiliki peluang besar dibandingkan dengan partai yang tidak disebutkan. Itupun diantara partai-partai diatas akan terseleksi lagi jelang beberapa hari kedepan jelang Februari 2024.
Dari partai-partai diatas, yang memiliki peluang adalah Golkar dan Nasdem, adapun untuk kursi ketiga Gerindra akan bertarung ketat dengan PPP atau PDI P.
Pileg yang tinggal beberapa hari kedepan tentu tidak memungkinkan untuk semua partai diatas meraih kursi ke Senayan. Akan ada yang tersingkir. Peluang itu akan terseleksi dengan beberapa kondisi, khususnya bagi siapa yang memiliki “nafas panjang”, jaringan kuat, pendanaan tak terbatas, hingga kinerja yang memuaskan publik, pasti akan mudah melenggang ke Senayan.
Bukan hanya itu, sangat besar kemungkinan diantara antar nama-nama diatas untuk “main kayu”. Cara tersebut biasa dilakukan sebagai “jalan pintas” dibanding menyiapkan atau mengelola “nafas panjang” yang lebih rumit. “Main kayu” adalah instrumen lama tapi di daur ulang kembali untuk menggergaji lawan politik yang susah dibanting.
AMBANG BATAS
Namun, perlu diingat bahwa ambang batas (parliamentary threshold) pada pemilu 2024 adalah sebesar 4% dari suara sah. Beberapa lembaga survey menunjukkan bahwa ada 12 partai yang terancam tidak lolos ke Senayan, di antaranya adalah PPP. Artinya, walaupun perolehan suara PPP untuk Gorontalo berhasil meraih satu kursi, namun jika tidak melawati ambang batas, maka kursi PPP bisa saja tetap untuk Gerindra atau PDI P, atau malah digondol Golkar lagi.
LEGITIMASI
Kondisi ini jika merujuk pada beberapa hasil survey akan menyisakan enam partai yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, PDI P, Demokrat, dan PKS. Dari ketujuh partai ini, akan diurut lagi siapa saja yang akan lebih berpeluang meraup suara yang besar.
Bagi PDI P dan PKS di Gorontalo walaupun modal sosial kuat, jaringan yang luas dengan kekuatan ideologi yang militan, namun nama-nama Caleg dari kedua partai ini perlu membuktikan lagi kinerja di lapangan untuk meyakinkan meraih legitimasi publik secara menyeluruh, dibanding dengan nama-nama Caleg dari Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.
JARINGAN, STRUKTUR DAN DANA
Ketika kita mengurai lagi keempat partai yang berkemungkinan besar meraih tiga kursi ke Senayan, mesti dikalkulasi lagi soal jaringan kepartaian, soliditas struktur kepartaian, hingga pendanaan. Dari keempat partai ini, sepertinya Gerindra perlu memperkuat kembali jaringan sosial, pendanaan dan struktur kepartaian hingga tingkat bawah. Modal nama besar Elnino Mohi sebagai wakil Gorontalo di Senayan selama tiga periode dianggap belum mampu “meratakan” perolehan suara Gerindra. Bahwa meraih kursi ke Senayan baik untuk DPD atau DPR RI mampu, tetapi untuk “meratakan” suara itu, masih perlu upaya lebih.
Sehingga, kemungkinan besar yang memiliki kepastian lolos hanya tersisa dua partai yang lebih berpeluang merebut tiga kursi ke Senayan yakni Golkar dan Nasdem. Kedua partai ini memiliki Caleg dengan nama besar yang tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan struktur kepartaian dan jaringan sosial yang memadai.
EKOR JAS
Bagi Gerindra, efek “ekor jas” dengan majunya Prabowo di Pilpres adalah “hadiah” besar. Dalam teori efek ekor jas atau coattail effect, limpahan suara hanya dimiliki oleh partai yang memiliki kandidat presiden. Dalam konteks Gorontalo, hal ini hanya dimiliki Gerindra dibandingkan Golkar dan Nasdem, karena hanya Prabowo adalah Ketua Umum partai yang bertarung, sedangkan untuk PKB Gorontalo sendiri belum bisa mengasosiasikan Cak Imin dengan efek suara Pemilu di Gorontalo, karena PKB Gorontalo sendiri masih belum bisa mengasosiasikan dengan suara pemilih Nahdlatul Ulama.
PENUTUP
Waktu yang tinggal “beberapa” hari ini akan semakin menipis jika kerja politik Caleg dan Kader Partai dikurangi waktu tidur 8 jam/hari, maka waktu efektifnya lebih tipis. Waktu tipis ini akan berkurang jika hoby Caleg dan Kader Partai hanya habis untuk mengutak-ngatik medsos dan kegiatan non politik lainnya, maka waktu atau jumlah hari yang efektif bagi Caleg dan Kader Partai tersebut untuk bekerja hanya sekitar beberapa hari saja.
Pertanyaannya, dengan waktu yang tersisa kedepan, apa yang telah dilakukan selama ini, seberapa efektif langkah dan strategi yang dijalankan, metode apa yang telah dilakukan.
Jika bisa dihitung secara kuantitatif, berapa kira-kira pemilih yang pasti akan memilih, berapa yang tidak mungkin memilih dan di daerah/dapil/basis mana mereka itu. Berapa relawan yang telah diturunkan dan berapa biaya yang telah dikeluarkan. Berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai angka aman. Jika setelah dihitung dan belum aman, lalu apa langkah jitu untuk mencapai angka aman, baik dengan biaya yang besar maupun dengan biaya minim. Ataukah, hanya akan menunggu detik-detik serangan fajar? Atau hanya pasrah pada keadaan?
Pertanyaan ini bisa dijadikan instrumen untuk memandu perjalanan beberapa kedepan atau bisa saja hanya akan menambah kepanikan. Ini adalah pertanyaan penting dalam merumuskan kerja dan metode cepat untuk beberapa hari kedepan. Jawabannya silahkan dijawab oleh masing-masing Caleg dan Kader Partai masing-masing. Semoga bermanfaat.
