PROSESNEWS.ID – Menjadi bahan narasi dibeberapa media soal mobil listrik Bupati. Sebenarnya ada yang tidak dimengerti oleh mereka para narasumber.
” Mungkin mereka kurang up date,” ujar Helmi mengawali pembicaraan soal itu.
Helmi Daud selaku Kabid Humas pemerintah itu yakin, sekiranya kalau mereka tau perkembangan, maka pasti stetmen tidak akan begitu.
Sebab kata Helmi, soal Mobil Listrik, ini adalah kebijakan nasional oleh presiden. Dimana Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di tanah air.
“Bahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik (Mobil Listrik) juga telah diteken oleh Presiden. Itu ada beritanya,” tukas Helmi.
Lantas salahnya dimana?. Jika semua daerah akan pula menggunakannya. ” Hanya kebetulan disini, baru Kabupaten Gorontalo yang memulainya,” Ujar Helmi.
Lagi-lagi kata Helmi, orang yang mempersoalkan hal ini seharusnya up date dengan perkembangan. Biar beritanya tidak salah alamat.
Sebab Penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. ” Dan itu tujuannya,” jelas Helmi.
Sedangkan gaji para aparat desa, itu sudah terbayarkan. Tak ada yang belum. ” Ini juga mugkin mereka tidak tau akan perkembangan baru. Alias tidak up date tadi,” tukas Helmi sambil tertawa kecil.
