PROSESNEWS.ID – Belum lama ini, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa mengikuti latihan bela diri pencak silat.

Permintaan orang nomor satu di Kota Gorontalo itu disampaikan di Harian Rakyat Gorontalo, yang terbit pada Selasa 29 April 2025.

Alasan Adhan menginginkan Satpol PP Kota Gorontalo mengikuti bela diri pencak silat, dikarenakan tugas Satpol PP sering berhadapan dengan kejahatan.

Apa yang menjadi permintan Adhan Dambea disambut baik oleh Pengurus Kota (Pengkot) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Gorontalo.

Selasa, 29 April 2025 bertempat di Warkop 79 Kota Gorontalo, Pengkot IPSI Kota Gorontalo menggelar rapat pemantapan program tahun 2025.

Pada rapat tersebut, permintaan Adhan Dambea agar Satpol PP Kota Gorontalo bisa mengikuti latihan bela diri pencak silat menjadi fokus utama yang dibahas.

Pengkot IPSI Kota Gorontalo melalui Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Sulasikin Sahdi Kadir, S.Pd., M.Pd, menuturkan, menindaklanjuti permintaan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, Pengkot IPSI dalam waktu dekat akan silaturahmi.

“Waktu untuk menghadap wali kota direncakan hari Jumat 2 Mei 2025, dan tim akan melakukan pertemuan sebelum menghadap wali kota memantapkan apa yang nanntinya akan disampaikan kepada beliau (wali kota),” terang Sulasikin.

Sulasikin mengatakan, Pengkot IPSI Kota Gorontalo merespon positif terhadap inisiatif pelatihan pencak silat kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sulasikin mengatakan Pengkot IPSI Kota Gorontalo selaras dengan pandangan Wali Kota Gorontalo, di mana pelatihan bela diri pencak silat menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas personel dalam penegakan Peraturan Daerah, khususnya dalam razia dan pemberantasan peredaran minuman keras (miras) di wilayah Kota Gorontalo.

“Pengkot IPSI Kota Gorontalo sangat mengapresiasi langkah Wali Kota Gorontalo yang menjadikan pencak silat sebagai bagian dari pelatihan Satpol PP, sebab Pencak silat ini merupakan budaya bangsa asli Indonesia yang perlu dilestarikan,” ungkap Sulasikin.

Sulasikin membeberkan, Pengkot IPSI Kota Gorontalo telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pelatih terbaik, yang memiliki lisensi pelatih, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional untuk Pemerintah Kota Gorontalo.

“Pokoknya torang bekeng bae Kota Gorontalo.
Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis yang sinergis antara pembinaan olahraga tradisional dan peningkatan kinerja aparat dalam menjaga ketertiban masyarakat,” akui Sulasikin.

Untuk diketahui, Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Sulasikin Sahdi Kadir, S.Pd., M.Pd, merupakan atlet pencak silat Provinsi Gorontalo tahun 2005-2019.

Sulasikin pernah menjadi atlet PPLP, dan PPLM. Pada tahun 2009, Sulasikin meraih juara 2 O2SN Jakarta.

Saat ini selain masih aktif di dunia pencak silat, Sulasikin merupakan akademisi di jurusan pendidikan Jasmani Universitas Negeri Gorontalo, dan menjabat Sekretaris Jurusan Pendidikan Jasmani sekaligus pengampu mata kuliah Pencak Silat.*

The post Merespon Permintaan AD, Pengkot IPSI Siapkan Pelatih Terbaik Melatih Satpol PP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Program kerja 100 hari yang diusung Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, terus menunjukkan progres nyata. Salah satu program prioritas mereka adalah menjadikan Kota Gorontalo sebagai daerah religius.

Komitmen ini ditunjukkan dalam kegiatan pemusnahan 2.172 botol minuman keras (miras) berbagai jenis yang dilaksanakan di Lapangan Padebuolo, Kamis (17/04/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa pemusnahan miras bukan sekadar implementasi visi religius Kota Gorontalo, tetapi juga bentuk penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menurutnya, lebih dari sekadar pelaksanaan peraturan daerah, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menekan potensi kriminalitas yang sering dipicu oleh konsumsi miras.

“Banyak masalah yang ditimbulkan akibat minuman keras, pembunuhan, pemukulan dan masih banyak lagi,” ungkap Adhan ketika memberikan sambutan pada kegiatan itu.

Adhan menyampaikan, tekadnya dalam memberantas miras lahir dari pengalaman pribadi di masa lalu, yang kini menjadi dasar kuat dalam menetapkan kebijakan.

“Saya anti dengan ini barang (miras), karena pernah saya rasakan, saya juga pemabuk. Oleh karena itu, ketika saya jadi pejabat, saya terbitkan peraturan untuk membasmi minuman keras,” ungkapnya.

“Saya tidak akan berhenti memberantas minuman keras di Kota Gorontalo. Saya harap bapak ibu bisa ikut dengan saya dalam memberantas miras,” sambung Adhan.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa tidak semua bentuk hiburan akan dibatasi selama tidak bertentangan dengan semangat pemberantasan miras.

“Saya tidak melarang billiard, asalkan tidak ada minuman keras di dalam. Kalau ada, terpaksa kami akan tindaki, kami akan tutup itu tempat billiard,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Wali Kota Gorontalo menegaskan bahwa upaya membentuk lingkungan masyarakat yang religius dan bebas dari pengaruh negatif miras akan terus digalakkan selama masa kepemimpinannya.

The post Berantas Miras, Wali Kota Adhan Tegaskan Komitmen Jadikan Gorontalo Kota Religius appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Tepat tanggal 5 Desember, Provinsi Gorontalo bertambah usia yang ke – 23 dan perayaannya dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Selasa (5/12/2023).

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea mengungkapkan pemekaran Provinsi Gorontalo yakni tantangan kemiskinan masyarakat Sulawesi Utara.

Adhan yang pada saat itu,menjadi anggota DPRD Kota turut ambil peran dalam merekomendasikan pemekaean daerah otonom ini.

“Pertimbangan utama pemekaran tersebut, adalah kondisi ekonomi masyarakat yang berada dalam kemiskinan.” kata Adhan saat diwawancarai Selasa (5/12/2023).

Menurutnya dalam perjalanan 23 tahun sejak pemekaran, Adhan mengatakan bahwa situasinya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

“Kami pada saat mulai start dari kemiskinan, dan sampai hingga kini, Gorontalo masih menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia,” tambahnya

Adhan juga memaparkan data tentang penurunan kemiskinan di Gorontalo dari tahun 2000 sampai 2012, terlihat penurunan sekitar 12 persen. Dan ditahun 2022 berikutnya penurunannya hanya menurun beberapa persen saja.

“Kemiskinan di Provinsi Gorontalo kini mencapai 15 persen lebih” kata Adhan

Dengan adanya keterbatasan yang terlihat, Adhan pernah mengatakan bahwa lebih baik Provinsi Gorontalo kembali menjadi bagian dari Sulawesi Utara.

“Saya minta untuk pencetus Provinsi Gorontalo bertanggungjawab. Mereka harus membuat pertemuan dengan bupati/walikota untuk membangun Gorontalo yang lebih baik” tegasnya.

Reporter: Fajrin Husin

The post Di HUT Ke-23 Provinsi Gorontalo, Adhan Mengatakan Tidak Ada yang Spesial appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Pohuwato pada hari Kamis, (21/9/2023) lalu, terkait perizinan tambang PT. PETS telah menyebabkan pembakaran Kantor Bupati Pohuwato.

Demonstrasi ini menjadi sorotan nasional dan telah memunculkan pernyataan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan, yang menyampaikan penjelasan tentang akar permasalahan yang tengah berkecamuk di daerah tersebut.

Menurut Adhan, dua isu kunci yang menjadi pemicu permasalahan ini adalah:

Pertama, perizinan pertambangan: Salah satu isu utama yang memicu ketegangan di Kabupaten Pohuwato adalah pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh mantan Gubernur Gorontalo pada tahun 2015 kepada PT. PETS.

Menurut Adhan, dalam peraturan tertulis, jika sebuah pertambangan di daerah tidak melakukan produksi dalam kurun waktu 10 tahun, maka pemerintah daerah dapat mengalihkan izin tersebut kepada pihak lain. Namun, dalam kasus Gunung Pani Pohuwato, izin tersebut dialihkan ke PT. PETS hanya setelah 6 tahun, sehingga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

“Menurut peraturan, jika sebuah pertambangan di daerah tidak melakukan produksi kurun waktu 10 tahun, maka pemerintah daerah dapat mengalihkan izin tersebut kepada pihak lain. Namun, hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Gunung Pani Pohuwato, di mana izin tersebut dialihkan ke PT.PETS hanya setelah 6 tahun,” ujar Adhan.

Kedua, perpecahan dalam koperasi: Isu kedua adalah perpecahan dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani. KUD Dharma Tani awalnya memperoleh izin usaha pada tahun 2009, dan pada tahun 2015, izin tersebut dialihkan dengan menggunakan Surat Keputusan Gubernur kepada PT. PETS. Selama enam tahun, KUD Dharma Tani memegang izin tersebut dan masih tersisa empat tahun lagi. Namun, pada tahun 2015, IUP dialihkan ke PT. PETS dengan menggunakan Surat Keputusan Gubernur Nomor 351, yang juga menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat.

Adhan juga mengungkapkan, Mahkamah Agung telah membatalkan semua IUP yang dialihkan oleh mantan Gubernur Gorontalo ke PT. PETS pada tahun 2017, namun keputusan ini tidak dihormati oleh pemerintah Pohuwato.

“Ini adalah akar konflik di Pohuwato,” kata Adhan.

Untuk mengatasi masalah ini, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati Pohuwato, mantan Bupati Pohuwato, ketua KUD Dharma Tani, ketua DPRD Pohuwato, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Gorontalo, seperti Biro Hukum, ESDM, Kehutanan, Koperasi, dan Kanwil Hukum dan HAM.

RDP ini diharapkan akan menjadi langkah awal menuju penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi di Kabupaten Pohuwato.

Reporter: Fajrin Husin

The post Adhan Ungkapkan Fakta Permasalahan Pertambangan di Kabupaten Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Adhan Dambea (AD) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo, pada Senin (29/5/2023).

Maksud dari kedatangan Adhan tersebut adalah untuk mengambil keputusan dan menandatangani berita acara eksekusi terkait statusnya sebagai terpidana.

Hal ini diungkapkan oleh Adhan kepada sejumlah awak media di halaman Kantor Kejari Kota Gorontalo.

“Alhamdulillah hari ini saya menjemput putusan, meminta untuk dieksekusi dan sudah menandatangani berita acara eksekusi,” ungkap Adhan.

Sebelumnya, mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (RH) pernah melaporkan Adhan terkait dugaan pencemaran nama baik pada tahun 2022 silam.

“Laporannya Rusli Habibie tahun lalu, tahun 2022,” jelas Adhan.

Selain itu, Adhan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ia telah didakwa oleh jaksa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang merupakan langkah awal dalam proses hukum.

Terkait dengan eksekusi, Adhan menjelaskan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, dan karena dirinya tidak menerima panggilan selama beberapa hari, ia memutuskan untuk datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo dan meminta agar eksekusi terhadap dirinya segera dilakukan.

“Mulai hari ini saya terpidana, selama 3 bulan, tapi tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan,” ungkap Adhan.

Dalam kunjungannya ini, Adhan Dambea berhadapan dengan pihak kejaksaan untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Meskipun hanya dalam kasus percobaan, keputusan ini menandai langkah serius Adhan dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh mantan gubernur Gorontalo terhadap dirinya.

Reporter: Zulkarnaen

The post Kasus Pelanggaran ITE, Adhan Dambea Datang ke Kejaksaan untuk Menandatangani Berita Acara Eksekusi appeared first on Prosesnews.id.

Anggota Komisi I Deprov Gorontalo Adhan Dambea

PROSESNEWS.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea, kembali meminta kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, untuk menarik pendampingan terhadap anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di provinsi dan beberapa kabupaten/kota.

Menurut Adhan, tak ada gunanya pendampingan Kejaksaan selama ini terhadap pemanfaatan dana PEN. Buktinya, meskipun di dampingi tapi pekerjaan yang menggunakan dana PEN banyak yang bermasalah.

“Saya minta Kejaksaan menarik pendampingan itu, karena tidak ada gunanya. Kejaksaan seharusnya memproses hukum pihak-pihak yang terkait dalam dugaan penyalahgunaan anggaran PEN,” bebernya.

Dijelaskan Adhan, jangan hanya Kabupaten Gorontalo yang di tarik pendampingannya. Sementara provinsi dan kabupaten/kota lainya masih di dampingi. Sehingga Kejaksaan terlihat tidak ada konsistensi dalam melakukan pendampingan terhadap dana PEN.

“Konsistensi Kejaksaan juga sangat perlu, jangan Kabupaten Gorontalo di tak lagi di dampingi, sementara daerah lain masih di dampingi. Ada apa sebenarnya ini?. Jangan mengeluarkan keputusan, tapi hanya setengah hati,” ketusnya.

Kemudian kata Adhan, alasan Kejaksaan Gorontalo melepas pendampingan dana PEN di Kabupaten Gorontalo, karena Pemda Gorontalo tidak mendengarkan masukan Kejaksaan. Nah, di Kota Gorontalo banyak pekerjaan PEN yang putus kontrak, mengapa tidak di lepas juga pendampingannya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengingatkan Kejaksaan agar tetap menjaga integritas, sebagai penegak hukum. Jangan sampai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan turun hanya karena persoalan pendampingan PEN.

“Buktinya, beberapa pekerjaan proyek dengan menggunakan dana PEN yang di dampingi Kejaksaan ada yang sudah beberapa kali putus kontrak. Bentuk pendampingannya bagaimana. Jangan sampai masyarakat menilai ada konspirasi yang tidak bagus terhadap Kejaksaan,” tegas mantan Wali Kota Gorontalo itu.

The post Adhan Dambea Minta Kejaksaan Tarik Pendampingan Dana PEN di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Adhan Dambea kembali penuhi panggilan dari Polres Gorontalo Kota. Pada, panggilan tersebut Adhan Dambea diperiksa selama kurang lebih 4 jam di ruang Penyidik.

Saat dikonfirmasi usai diperiksa Adhan mengatakan, bahwa ia belum bisa memberikan keterangan lebih terkait materi perkara. Pasalnya, ia masih mengacu pada keputusan MK No 31 tahun 2015.

“Saya masih mengacu pada keputusan MK, jadi belum masuk pada keputusan perkara,” kata Adnan saat diwawancarai di Polres Gorontalo Kota, Senin (27/12/2021).

Adhan menambahkan, putusan MK tersebut merupakan produk hukum yang final dan mengikat. Dalam keputusan itu, menyebutkan bahwa yang berhak melapor adalah korban bukan orang lain.

“Olehnya, saya belum ingin memberikan keterangan masalah laporan, intinya seperti itu,” ujar Adnan.

Reporter : Reza Saad

The post Adhan Dambea Diperiksa Selama 4 Jam di Polres Gorontalo Kota, Ada Apa? appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Merasa dirinya terus difitnah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menuntut Adhan Dambe ke polisi. Rusli datang mengadu ke Direskrimum Kombes Pol. Deni Ookvianto di Mapolda Gorontalo, Rabu (9/6/2021). Ia melaporkan Adhan karena diduga sudah mencemarkan nama baiknya yang dituduh korupsi APBD Tahun 2019 senilai Rp53 miliar.

Sikap ini diambil gubernur dua periode itu sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum. Rusli mengaku keluarga besarnya sudah tidak tahan dengan berbagai fitnah terhadap dirinya. Mereka ingin menggunakan cara lain jika proses hukum tidak bisa memberi rasa keadilan.

“Saya punya keluarga besar Habibie dan Sidiki. Punya adik adik. Mereka bilang kak ini sudah kesekian kali, sudah keterlaluan. Saya bilang jangan, biarkan saya menempuh jalur hukum,” kata Rusli saat diwawancarai wartawan.

Dengan mengadu ke Polda Gorontalo Rusli berharap Adhan bisa membuktikan kata-katanya. Polisi diminta bersikap profesional dan menuntaskan kasus ini seadil-adilnya.

“Saya sampaikan ke Pak Dir (Dirreskrimum), tolong pak saya ini sudah dari dua tahun lalu melaporkan hal hal seperti ini sampai sekarang prosesnya enggak tau ke mana. Ini seorang gubernur yang lapor, gimana kalau rakyat biasa? Jadi saya harap penyidik profesional dan bisa mempertanggungjawabkan. Kalau salah ya salah”.

“Kalau benar (tuduhan tersebut) buktikan. Kalau benar, enggak usah suruh saya, saya sendiri yang akan masuk penjara. Kalau benar saya menilap uang Rp53 miliar untuk serangan fajar. Serangan fajar apa? Saya bukan calon?” tegasnya.

Rusli tidak habis pikir dengan sikap oknum anggota DPRD itu. Jika Adhan ingin bersikap sebagai legislator maka harusnya ada mekanisme dewan yang bisa ia tempuh. Pemprov Gorontalo bahkan sudah menjawab surat dari dirinya yang mengklarifikasi terkait dengan penggunaan APBD 2019.

“Suratnya sudah dibalas secara tertulis. Mungkin, mungkin ya saya menduga saudara Adhan sudah pikun, dia tidak ingat lagi apa yang dia bicara. Kenapa pikun, karena saya lihat surat balasannya ada. Dibalas oleh pemprov, DPRD juga Pak Ketua sudah menyurat ke Pak Adhan,” bebernya.

Inspektur Pemprov Gorontalo Luruskan Tudingan Adhan

Tudingan Adhan terkait dengan penggunaan APBD 2019 diluruskan oleh Inspektur Pemprov Gorontalo Sukril Gobel. Pelurusan ini sekaligus membantah kata kata Adhan bahwa ada belanja barang dan jasa sekitar Rp255 miliar yang setelah diaudit oleh BPK tinggal Rp202 miliar.

Hal yang sebenarnya terjadi, ada perbedaan antara penyajian laporan keuangan pada Ranperda Pertanggungjawab APBD Tahun 2019 dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK. Perbedaannya yakni Ranperda hanya mencantumkan laporan dana hibah dalam bentuk uang, sementara dana hibah dalam bentuk barang masuk dalam item belanja barang dan jasa. Sementara LKPD melaporkan dana hibah dalam bentuk uang dan barang.

Dana hibah dalam bentuk uang dilaporkan sebesar Rp202.567.940.000,00, sementara dana hibah dalam bentuk barang yang masuk dalam item belanja barang dan jasa sebesar Rp Rp53.260.236.500,00. Singkatnya bagi yang awam, seolah olah yang terbaca hanya Rp202 miliar dana hibah, padahal kenyataannya jika diakumulasi sesuai LKPD yang diaudit BPK adalah sama yakni Rp255.828.176.500,00 gabungan dari belanja hibah berupa uang dan barang.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK antara Rp202 miliar dengan Rp53 miliar itu dikonversi menjadi satu sehingga hanya muncul satu anggaran hibah nilainya itu Rp255 miliar,” Sukril menjelaskan.

The post Merasa Difitnah, Gubernur Gorontalo Polisikan Adhan Dambea appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Persatuan Sepak Bola Gorontalo (Persigo), makin mematangkan persiapan menyambut musim kompetisi 2020 Divisi II Liga PSSI. Macan Gorontalo ini rencananya akan menggelar uji coba, di Palu, Sulawesi Tengah pada 24 Februari mendatang.

“Pertandingan uji coba memang bagian dari persiapan Persigo. Para pemain sudah fit 100 persen. Jadi, pertandingan uji coba nantinya dapat melihat kondisi kebugaran pemain,” ujar Ketua Persigo Adhan Dambea.

Editor : Helmi Rasid

The post Sebelum Ikut Divisi 2 PSSI, Persigo Akan Uji Coba di Palu appeared first on Prosesnews.id.

Untuk pemberantasan miras ini kata Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambe, membutuhkan komitmen bersama.

Menurutnya, Pemerintah Daerah seperti Bupati/Walikota yang bertanggung jawab atas pemberatasan Miras di Gorontalo. Bukan hanya diberikan tanggung jawab kepada pemerintah di bawahnya.

“Memang ada Perda Miras dari Pemprov Gorontalo. Namun persoalan miras ini harusnya menjadi tanggung jawab dari Bupati dan Wali Kota,” ujarnya saat menghadiri dialog terbuka yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo di Warkop Mekar, Minggu (3/11/2019).

Dengan begitu tegas Adhan, perlu ada keterlibatan semua unsur baik Pemerintah, Polri, TNI dan masyarakat untuk memberantas miras di bumi serambi medinah ini. (Hel)

The post Miras Penyebab Kriminalitas, Adhan : Bupati/Walikota Bertanggung Jawab appeared first on Prosesnews.id.