PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menerima kunjungan lapangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Selasa (13/06/2023).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir mengatakan, kedatangan mereka tidak lain untuk melihat dan mengevaluasi pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), baik dari segi realisasi anggaran maupun ketepatan program.

“Saya sudah sampaikan bahwa sampai dengan hari ini progres kita sudah 93 persen untuk yang single years, dan multi years 88 persen yang salah satunya pekerjaan pasar Shopping Center Limboto,” beber Roni Sampir.

Tidak sampai di situ, kata Roni, kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk melaporkan adanya 15 proyek dana PEN yang putus kontrak. Soal ini, pihaknya meminta sisa anggaran seluruh proyek tersebut bisa dicairkan oleh PT SMI.

“Sisa anggaran (proyek) yang putus kontrak itu sebesar (kurang lebih) Rp29 miliar.Kami minta dana itu bisa digunakan kembali dalam rangka penyelesaian proyek-proyek tersebut,” ujarnya.

“Alhamdulillah komunikasi kita terus berjalan, semua dokumen yang diminta oleh PT SMI dan Kementerian Keuangan sudah selesai 100 persen, kami tinggal menunggu persetujuan,” tambahnya.

Terpisah, perwakilan PT SMI, Rido menilai beberapa proyek PEN di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan cukup baik, salah satunnya revitalisasi Shopping Center Limboto. Ia bahkan turut mendoakan pekerjaan tersebut cepat selesai.

“Mengenai proyek-proyek yang terjadi putus kontrak, kita akan coba cari solusi bagaimana itu akan tetap berjalan,” bebernya.

The post Evaluasi Proyek Dana PEN di Kabupaten Gorontalo oleh DJPK dan PT SMI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Peringatan bagi pihak kontraktor PT. Azwa Utama yang menang tender atas proyek pembangunan Pusat Perdagangan di Kota Gorontalo.

Progres yang lambat dan rincian pekerjaan yang menimbulkan tanda tanya dari pihak Komisi C Dekot Gorontalo yang bertugas mengawasi kinerja mereka. Mengakibatkan perpanjangan sampai dengan bulan februari.

“Akibat keterlambatan pekerjaan ini, pihak kontraktor sudah diberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 18 Februari. Kami meminta agar pekerjaan kawasan Pusat Perdagangan ini harus segera selesai secepatnya,”tegasnya.

Ia juga mewanti-wanti pihak kontraktor untuk tidak menganggap remeh perpanjangan waktu yang diberikan. Dan mengambil pelajaran terkait proyek pengerjaan Eks Panjaitan yang telah putus kontrak.

“Karena melihat regulasi dan material mereka yang sudah ada, maka perpanjangan kontrak diberikan. Apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan juga tidak selesai. kami minta ini untuk dipertimbangkan apakah bisa lanjut atau diputus kontrak,”jelas Ariston.

Dijelaskan pula, mengenai proyek Panjaitan yang telah putus kontraknya dengan pihak Kontraktor. Ia menyerahkan sepenuhnya kebijakan untuk melanjutkan proyek tersebut ke Pemerintah Daerah.

“Untuk jalan Nani Wartabone (eks Panjaitan) kami minta segera mungkin dilanjutkan pekerjaannya tentunya dengan penyedia atau pihak ketiga yang lain. Mekanisme untuk menentukan pihak ketiga, kami serahkan ke Pemerintah Daerah,”harapnya.

Reporter : Sandri Mooduto

The post PT Azwa Utama Diberi Kesempatan Hingga 18 Februari Selesaikan Pekerjaan Proyek, Ariston : Konsekuensinya Putus Kontrak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kantor DPRD Kota Gorontalo di geruduk massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Gorontalo dengan membawa tuntutan soal penyerapan dan transparansi penggunaan Dana PEN oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Senin, (31/10/2022).

Massa aksi meminta Dekot Gorontalo, agar berkomitmen dan konsisten dalam mengawasi penggunaan dana PEN. Khususnya, pekerjaan proyek rekonstruksi peningkatan Jalan Nani Wartabone (eks Jl. Panjaitan) yang terancam putus kontrak dan terbengkalai.

“Seharusnya ada target dalam proses penyelesaian dalam sebuah pekerjaan, apalagi Jalan Nani Wartabone yang tak kunjung selesai, padahal ditargetkan selesai tahun ini…”

“Kami juga meminta DPRD Kota Gorontalo harus transparan terhadap pengawasan penggunaan Dana PEN oleh Pemkot Gorontalo,” ungkap Zakaria Koordinator Lapangan (Korlap).

Selain persoalan Dana PEN, lanjut Zakaria, DPRD Kota Gorontalo harus memikirkan nasib para pedagang yang terkena dampak pembangunan di kompleks Pasar Tua Kelurahan Biawao, Kota Gorontalo. Melihat, proyek itu pengerjaannya terhambat.

“Tolong pihak DPRD juga memperhatikan kondisi para pedagang dan pelaku usaha yang terdampak di lokasi Pasar Tua Kota Gorontalo. Dimana sekarang ini, kondisi ekonomi sedang melemah,” tegas Zakaria.

Menanggapi tuntutan masa aksi, Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki menyampaikan, DPRD tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan soal Anggaran PEN untuk pembangunan di Kota Gorontalo.

“Sampai saat ini, kamu terus melaksanakan pengawasan, dan terus bersinergi salah satunya mengawasi proyek pembangunan yang ada di Eks Jl. Panjaitan,” kata Hardi kepada masa Aksi.

Reporter : Sandri Mooduto

The post HMI Cabang Gorontalo Minta Dekot Gorontalo Perketat Pengawasannya Soal Dana PEN appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango menyoroti sejumlah hal yang terjadi di daerah.

Hal ini terungkap saat rapat paripurna Pembicaraan tingkat I terhadap ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2022 di Kantor DPRD Bone Bolango, di ruang sidang DPRD Bone Bolango, Senin (12/9/2022).

Anggota DPRD Bone Bolango, Amran Mustapa mengungkapkan pihaknya menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan di kritisi di Bone Bolango yakni soal penganggaran.

“Ditahun 2024 nanti kita akan melakukan pembayaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan asumsi Dana Alokasi Umum (DAU) kita tidak bertambah,” ungkapnya.

Amran mengatakan, ketika masuk 2024 dan 2025 nanti DAU tersebut sudah di potong. Dalam hal ini pihaknya meminta kepada pemerintah harus ada formulasi, simulasi terkait pembagian anggaran ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat itu. 

“Karena kita memiliki beban PEN yang luar biasa yakni Rp135 miliar,” tegas dia.

Lanjutnya, terkait PAD, pemerintah telah menetapkan jumlah prediksi PAD pada tahun 2022 ialah sebesar Rp35 miliar.

“Namun nyatanya saat pembahasan pekan kemarin, realisasi baru Rp14 miliar, dengan prediksi di akhir 2022 antara Rp20-21 miliar,” kata dia.

“Artinya PAD kita tidak tercapai sekitar Rp14 miliar,” sambungnya.

Amran menayangkan, saat ini sudah sampai mana upaya pemerintah daerah dalam melakukan upaya peningkatan PAD. 

“Apakah pemerintah tidak bisa memberikan punismen terhadap salah satu OPD yang tidak mencapai PAD?,” tanya dia dihadapan Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, jika PAD tidak tercapai akan terjadi rasionalisasi kurang lebih Rp14 miliar. Dilain pihak pemerintah juga ketambahan Rp135 Dana PEN.

“Ada kontradiksi, abifalensi, uang bertambah tapi kita melakukan rasionalisasi, dan ini kami tidak setuju,” tandasnya. 

Hal yang sama disampaikan oleh, Anggota DPRD Tahir Badu mengatakan pihaknya meminta APBD-P yang ada harus sesuai ketentuan yang ada dalam dokumen perundangan-undangan.

“Bukan hanya sekedar dokumen APBD-P namun harus sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.

Selain itu, terkait dana PEN sampai saat ini pihaknya belum menerima kejelasan terkait peruntukan dana pen tersebut.

“Hanya angkanya kami tahu tapi kegiatannya apa,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Paris Djali juga mengungkapkan terkait beberapa catatan yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD agar ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah.

“Kami kritisi karena kami peduli dengan tersebut,” ucap dia.

“Hal ini juga kita lakukan untuk membangun daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat di Bone Bolango,” tutupnya. 

The post Minimnya Capaian Target PAD Disoroti Dekab Bone Bolango appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pencairan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap 1 untuk Kabupaten Pohuwato, sudah masuk ke rekening kas Daerah. Ini terungkap dari hasil pertemuan koordinasi yang dilakukan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Sekda Iskandar Datau, di PT SNI, Selasa, (19/10/2021)

“Ia, hari ini dana PEN sebesar Rp. 38 Miliar itu sudah masuk ke kas Daerah, sehingganya untuk pekerjaan yang bersumber dari dana PEN sudah bisa dilaksanakan,” jelas Saipul.

Bupati Saipul mengatakan, kehadiran Pemkab Pohuwato ke PT SNI, untuk memastikan anggaran tersebut, karena saat ini sudah memasuki pertengahan Bulan Oktober. Alhasil, dana pinjaman Daerah itu sudah bisa dicairkan untuk pekerjaan yang berbentuk kontrak. Sehingganya pihak yang mendapatkan pekerjaan tersebut sudah bisa untuk mengajukan permohonan uang muka.

Ia juga meminta kepada masyarakat, untuk tetap bersabar, serta bisa mengawal semua pekerjaan yang ada di Pohuwato, terutama pekerjaan jalan yang dalam waktu dekat akan dimulai.

“Karena secara bertahap, semua pekerjaan yang didanai oleh dana PEN akan dilaksanakan,” tandas Bupati Pohuwato.

The post Dana PEN Tahap I untuk Kabupaten Pohuwato Akhirnya Cair appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) mendatangi Kantor KPK RI untuk membahas terkait pelaksanaan pinjaman daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (07/06/2021).

“Pada pertemuan kali ini dengan KPK RI, membahas tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), semoga dengan adanya pertemuan ini pelaksanaan PEN dapat berjalan sesuai harapan,” ungkap Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen.

Meidy mengatakan, dalam pelaksanaan PEN juga terkadang sering terjebak dalam persoalan hukum. Untuk itu, yang harus diketahui oleh KPK RI mulai dari segi data perencanaan dan pelaksanaan harus ada sikronisasi.

“Tadi juga telah disampaikan oleh Walikota Gorontalo, agar penggunaan dana PEN harus terbuka dengan masyarakat,” kata Meidy.

“Semua bertujuan agar bisa menghasilkan pembangunan yang berkualitas, dengan melihat usaha dari pemerintah kota dalam meminta penjelasan dan pendampingan bak dari APH sampai ke KPK,” ujar Meidy.

Reporter : Reza Saad

The post Bahas Dana PEN, Pemkot Gorontalo Gelar Pertemuan dengan KPK RI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di ruang kerjanya, Kamis (17/5/2021). Pertemuan itu untuk mengawal percepatan usulan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang diajukan ke pemerintah pusat.

“Alhamdulillah hari ini saya diterima oleh Pak Menko. Banyak yang kita bahas salah satunya soal percepatan usulan PEN 2021. Kita sangat berharap usulan ini bisa diakomodir sehingga kekurangan anggaran APBD yang ada bisa tertanggulangi khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi,” kata Rusli.

Rusli berharap pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar itu bisa memberi angin segar tentang progres program PEN 2021 yang sedang bergulir. Pemprov Gorontalo mengajukan pinjaman melalui PEN 2021 sebesar Rp729 miliar.

“Salah satu yang prioritas itu kan pembangunan rumah sakit RS Ainun Habibie. Kita belum punya rumah sakit rujukan tipe B, nah dengan dana ini maka kita bisa membangun dan bisa segera terwujud,” imbuhnya.

Di tempat terpisah Juru Bicara Gubernur Gorontalo Noval Abdussamad menilai, gaya ngotot Rusli memperjuangkan anggaran dan program untuk daerah patut diapresiasi. Hal itu menunjukkan ada komitmen yang sungguh sungguh antara janji dan karya nyata.

“Sebab tidak banyak tipikal pemimpin yang ngotot seperti beliau bahkan harus “pasang badan” hingga ke pusat. Pimpinan itu kan kadang hanya berpikir dan berucap selebihnya anak buah yang bekerja, tapi pak Rusli tipikal pejuang,” katanya.

Gubernur yang dikenal dengan slogan “Berkarya Nyata Bukan Berkarya Kata” itu sudah banyak memberikan perubahan untuk Gorontalo. Krisis listrik yang terjadi sebelum pemerintahannya kini sudah tidak lagi. Sejumlah infrastruktur penting daerah berhasil dibangun, di antaranya jalan Gorontalo Outer Ring Road, Bandara Djalaluddin, Bendungan Randangan dan masih banyak lagi.

The post Temui Menko Perekonomian, Gubernur Gorontalo Perjuangkan ini appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEW.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo membahas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun jamak dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemendagri Jakarta itu dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama jajarannya dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian N, Jumat (30/4/2021).

Poin penting dalam pertemuan tersebut, Pemprov Gorontalo ingin mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman PEN tahun jamak, mengingat masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim akan berakhir Mei 2022.

“Kita tanyakan tadi apakah PEN ini bagian dari program prioritas nasional dan atau kebijakan strategis nasional? Dijawab tadi pak Dirjen betul bagian dari kebijakan strategis nasional. Artinya rujukannya bukan PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang reguler, tapi diatur PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan PP 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN,” ungkap Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki.

Aturan itu sangat penting bagi Pemprov Gorontalo yang berencana mengajukan PEN 2021 di mana salah satu usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman PEN tersebut kemungkinan dilaksanakan tahun jamak. Artinya, dari aspek perencanaan dan penganggaran serta aspek pekerjaan dilakukan melampaui satu tahun anggaran.

Dari 10 paket pekerjaan yang masuk dalam rencana PEN 2021, hampir dipastikan dua paket pekerjaan akan berlangsung tahun jamak yakni pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie serta pengadaan alat kesehatannya. Paket pekerjaan itu bisa jadi membutuhkan waktu penyelesaian sampai dengan tahun 2022.

“Jadi di APBD 2021 ketika misalnya pinjaman PEN ini beroleh persetujuan Kemenkeu melalui PT. SMI, dan juga telah mendapatkan pertimbangan Kemendagri, maka dari sisi penganggaran tidak harus menunggu APBD perubahan dan hanya akan merubah Peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran APBD 2021. Dalam pelaksanaan nanti pekerjaannya akan melampaui sampai tahun 2022. Begitu penjelasan tadi,” bebernya.

Untuk diketahui, tahun 2021 ini Pemprov Gorontalo mengajukan PEN senilai Rp729 miliar. Kegiatan pembangunan RS Ainun dan alat kesehatannya yang menyedot anggaran paling besar yakni masing-masing Rp410 miliar dan Rp115 miliar.

Ada juga pembangunan infrastruktur yakni Jl. Tenilo-Pilolodaa-Iluta senilai Rp50 miliar, rekonstruksi jalan Prof. John Katili (ex Andalas) Rp36 miliar, pembangunan kanal banjir dan stasiun pompa air banjir Tanggidaa Rp50 miliar.

Pekerjaan lain bidang infrastruktur yaitu pekerjaan jalan Taluditi – Wanggarasi Rp33 miliar, pemeliharaan jalan Rp19 miliar dan konsultan pengawasan jalan Rp400 juta. Satu paket kegiatan lainnya yakni pembangunan pengelolaan limbah B3 dan laboratorium lingkungan senilai Rp15 miliar.

The post Pemprov Gorontalo Bahas PEN Tahun Jamak dengan Kemendagri appeared first on Prosesnews.id.

Pemerintah menilai sektor UMKM sangat penting sebagai pengungkit pemulihan ekonomi nasional.  Oleh karena itu, pemerintah memberikan sejumlah stimulus.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diyakini menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, beberapa kalangan optimistis kebangkitan UMKM merupakan kunci penting upaya pemulihan.

Dari gambaran itu, sektor UMKM terlihat begitu penting bagi ekonomi nasional. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia menyebutkan, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mencapai 64,1 juta unit atau sekitar 99 persen dari total pelaku usaha yang ada di negara ini.

Kontribusi sektor itu terhadap penyerapan tenaga kerja pun cukup signifikan. Sektor itu dinilai mampu menyerap 116 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Wabah pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung menjelang setahun, sejak pertama kali diumumkan adanya warga yang terkena pada 2 Maret 2020, telah memorakporandakan sektor ekonomi, termasuk sektor UMKM.

Pemerintah menyadari itu dan berusaha memitigasinya. Oleh karena itu, sektor UMKM menjadi sektor usaha yang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, termasuk diberikan sejumlah stimulus.

Tahun ini, bersama BUMN, sektor UMKM mendapatan alokasi dana stimulus dari pemerintah sebesar Rp150,1 triliun. Memang dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp177 triliun, alokasi itu susut 15 persen. Namun, stimulus itu tetap besar nilainya.

Alokasi dana stimulan itu merupakan bagian dari total anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp619 triliun. Khusus untuk anggaran PEN 2021, pemerintah sebelumnya mengajukan nilai sebesar Rp533,1 triliun.

Seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 akan meningkat hingga total menjadi Rp619 triliun. “Tadi malam kami berdiskusi dengan menko dan menteri yang lain kalau angka ini akan meningkat hingga Rp619 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani secara daring, dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2/2021).

Menurut Menkeu Sri Mulyani, kenaikan anggaran PEN 2021 digunakan untuk menghadapi ketidakpastian akibat Covid-19. Selain itu, program pemulihan ekonomi ini juga akan memberikan insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp42 triliun, insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp42 triliun, atau bahkan mendekati Rp60 triliun.

Selain itu dana tersebut juga dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk program vaksinasi, fasilitas medis dan infrastruktur, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp150,96 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota internet, dan diskon listrik.

Untuk program prioritas, pemerintah menganggarkan Rp141,36 triliun yang dialokasikan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, stimulus padat karya K/L, kawasan industri, dan program prioritas lainnya.

Daya Ungkit

Berkaca dari pemberian stimulus itu termasuk ke sektor UMKM, artinya pemerintah menilai sektor itu sangat penting sebagai daya pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Bayangkan, tenaga kerja yang bergantung di sektor itu mencapai 116 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 58 persen terhadap PDB. Wajar jika dana PEN yang dialokasikan ke sana besar.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun mengilustrasikan betapa pentingnya sektor tersebut. “Jika separuh UMKM saja yang gulung tikar, maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.”

Apa saja yang dijalankan kementerian itu untuk menyelamatkan pelaku usaha? Teten menjelaskan, program yang diusungnya. Pertama, pemberian perlindungan bagi UMKM. Kedua, memberikan pendampingan untuk adaptasi. Ketiga, inovasi sesuai market baru. Keempat, memulihkan demand mengingat daya beli masyarakat yang semakin menurun.

“Banyak yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Padahal sebelum pandemi, daya beli rumah tangga sangat baik bahkan menjadi penggerak perekonomian dengan persentase 57 persen,” kata Teten dalam diskusi daring bertajuk ‘Strategi UMKM Bangkit’ di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Beberapa dukungan pemerintah untuk sektor, antara lain, pemberian stimulan dana, subsidi bunga KUR dan non-KUR, pinjaman loss limit UMKM, selain pemberian insentif perpajakan.

Bahkan, pemerintah juga telah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak sektor UMKM menghadapi dampak pandemi hingga 30 Juni 2021. Sektor UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah.

Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Tidak itu saja, pemerintah kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cipta Kerja. Kelak di RPP yang baru, terutama yang berkaitan dengan sektor UMKM, kementerian, lembaga, dan daerah diwajibkan mengalokasikan 40 persen belanja barang dan jasanya ke UMKM dan koperasi.

Dalam konteks UMKM, tidak dipungkiri kepedulian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Pemerintah memang sangat serius memperhatikan nasib sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tersebut sehingga pemulihan ekonomi nasional segera pulih kembali.

Penulis : Firman Hidranto
Redaktur : Ratna Nuraini/ Elvira Inda Sari

The post UMKM Dapat Kucuran Dana lagi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin di ruang kerjanya, Rabu (27/1/2021). Pertemuan tersebut dimanfaatkan Rusli untuk memperjuangkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Gorontalo tahun 2021.

“Saya memohon dukungan beliau di DPR RI untuk dana PEN Gorontalo tahun 2021. Dana Alokasi Umum (DAU) kita tahun ini terpotong banyak lebih kurang Rp500 miliar sehingga banyak program yang tidak jalan,” jelas Rusli usai pertemuan.

Dikatakannya, Provinsi Gorontalo butuh kucuran dana dari pusat untuk menggerakkan infrastruktur dan layanan dasar. Salah satunya pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Rumah sakit provinsi itu diupayakan dapat dibangun dan dikembangkan menjadi rumah sakit rujukan tipe B.

“Salah satu usulan kita dana PEN 2021 untuk membangun RS Ainun. Saya berharap usulan ini mendapatkan dukungan dari beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI,” imbuhnya.

Pemprov Gorontalo mengusulkan pinjaman PEN sebesar Rp908 miliar. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk 17 program kegiatan di tujuh dinas yakni Dinas Perkim, PUPR, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perikanan, Pariwisata dan Dinas Dikbudpora.

The post Rusli Perjuangkan Dana PEN Melalui Ketua DPR RI appeared first on Prosesnews.id.