Hal tersebut terlihat saat Aleg DPRD Provinsi Gorontalo dapil VI saat melaksanakan kunjungan reses di Kantor Bupati Pohuwato pada Selasa (31/10/2023).

Hasil dari reses yang dipimpin oleh Oktohari Dalango tersebut adalah DPRD Provinsi Gorontalo akan menganggarkan 50 juta. Oktohari mengatakan, anggaran tersebut dianggap sebagai jumlah yang minim, hanya cukup untuk melakukan pembongkaran bangunan yang rusak, dan belum mencukupi untuk memulihkan bangunan tersebut atau membangun kantor bupati yang baru.

“Mengapa harus dibangun yang baru? Karena, jika hanya direhabilitasi, sebagian besar bangunannya merupakan sisa-sisa kebakaran, seperti dinding-dindingnya. Sehingga kemudian hari kualitas dari bangunan akan cepat menurun,” jelas Oktohari

Oleh karena itu, Oktohari dan tim anggota DPRD dapil VI berharap agar pembangunan kantor bupati yang baru ini dapat mendapatkan dukungan yang komprehensif, terutama dalam bentuk dukungan anggaran.

Mereka berharap dukungan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah provinsi dan pusat dalam bentuk dana hibah, tetapi juga mengharapkan kontribusi dari perusahaan tambang terkait untuk berpartisipasi dalam pemulihan dan pembangunan kantor bupati tersebut.

“Tidak hanya bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat berupa dana hibah, akan tetapi besar harapan juga perusahaan tambang terkait dapat berkontribusi dalam pemulihan dan pembangunan kantor bupati. Dan mari sama-sama membantu pemulihan dan pembangunan kantor bupati,” tutupnya.

Reporter: Fajrin Husin

The post Deprov Dapil VI Beri Dukungan Anggaran untuk Kantor Bupati Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Terkait dugaan oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap tahanan di rutan, pihak Polda Gorontalo berikan menjelaskan dan proses hukum yang berjalan.

Sebelumnya, lebih dari 1 orang oknum polisi dilaporkan Susanto Kadir selaku kuasa hukum ST pada Jumat 29 September 2023 lalu atas dugaan telah melakukan pemukulan yang menyebabkan lebam hampir sekujur tubuh terhadap klaennya dengan benda berat hingga kabel.

Diketahui, ST merupakan salah satu demonstran di Kabupaten Pohuwato yang diamankan di Polda Gorontalo. Setelah beberapa hari di rutan, saat dikunjungi keluarga, ST mengaku kepada istrinya mendapatkan perlakuan berupa pemukulan.

Bersamaan dengan itu, terkait progres laporan pihak kuasa hukum, pihak Polda Gorontalo melalui Bidang Humas Polda Gorontalo, AKP Heny M Rahayu selaku Kaur Penerangan Umum Polda Gorontalo mengatakan, kasus tersebut sudah ditangani dan sudah dalam proses penyelidikan.

“Jadi sementara dalam penyelidikan, turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pada saat penyidikan nanti,” ungkap Heny saat dimintai keterangan, Selasa (17/10/2023).

Lebih lanjut, Heny mengatakan proses penyelidikan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 30 hari, dan apabila dalam waktu yang ditentukan juga bukti belum terkumpul, maka masa penyelidikan akan diperpanjang.

Dalam upaya penegakan hukum, Heny menegaskan pihaknya akan menindak tegas apabila oknum tersebut terbukti bersalah dan melakukan pemukulan.

“Lebih baik kita kehilangan 1 atau 2 orang anggota dibandingkan citra polisi tercoreng,” tegasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Oknum Polisi Terlibat Pemukulan di Rutan, Pihak Polda Gorontalo Angkat Bicara appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Terkait sejumlah polemik yang dialami tersangka kerusuhan Pohuwato, akhirnya pihak Polda Gorontalo memberikan penjelasan.

Pasalnya, setelah sejumlah terduga dalang dari kerusuhan Pohuwato ditetapkan sebagai tersangka pada (29/9/23) lalu, pihak kuasa hukum dari tersangka RS dan sejumlah tahanan lainnya, tidak diberikan salin Berita Acara Penyelidikan (BAP) oleh pihak kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Reskrimum Polda Gorontalo Kombespol Nur Santiko mengatakan, prosedur untuk memperoleh salinan BAP harus dilakukan secara tertulis oleh penasehat hukum kepada pihak penyidik.

“Tidak bisa serta merta datang langsung minta, karena saya juga baca prosedurnya. Jadi datangi kepenyidik, ‘pak, saya sebagai PH ini surat penunjukannya, untuk pendampingan hukum saya minta salinan BAPnya’ begitu, jadi diajukan secara tertulis,” jelas Kombespol Santiko pada Jumat (07/10/2023).

Selain itu, terkait larangan keluarga untuk menjenguk para tersangka, Kombespol Nur menyatakan, keluarga dapat berkoordinasi dengan pihak penyidik yang bertanggungjawab dalam proses pemeriksaan tersangka.

“Silahkan hubungi penyidik, itu bisa 1 sampai 2 jam nanti ngobrolnya, bebas, yang penting hubungi penyidikya terlebih dahulu,” terangnya.

Pihak Mapolda Gorontalo menegaskan  proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hak-hak para tersangka akan dijamin.

Penjelasan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran yang muncul terkait proses hukum yang sedang berlangsung.

Reporter: Pian N Peda

The post Salinan BAP Tersangka Demo Pohuwato Tak Diberikan, Ini Penjelasan Direskrimum appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Membela Rakyat (Membara) Gorontalo menggelar aksi protes di Polda Gorontalo buntut dari kejanggalan penetapan para tersangka demontrasi di Pohuwato.

Dalam aksi tersebut, massa aksi meminta kejelasan kepada pihak Polda Gorontalo terkait penetapan para tersangka yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Selain itu, mereka juga mengutuk tindakan oknum aparat kepolisian yang diduga melakukan premanisme terhadap para tersangka.

“Hari ini, sesuai kajian intelektual kami, analisa teman-teman yang terukur, banyak kejanggalan dalam penetapan para tersangka,” ungkap Rifal sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap), Jumat (6/10/2023).

Massa aksi juga mempertanyakan terkait larangan pihak keluarga untuk menjenguk para tersangka, pasalnya, hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 61 KUHAP.

Dalam tuntutannya, massa aksi berharap dapat bertemu dengan Kapolda Gorontalo Irjen Agnesta Romono Yoyol untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait tindakan yang menjadi sorotan mereka.

“Kami meminta Kapolda menemui massa aksi untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan massa aksi,” tambahnya.

Untuk diketahui, masa aksi yang tergabung dalam aliansi Membara merupakan kumpulan sejumlah organisasi ekstra yang berada di Provinsi Gorontalo, diantaranya KAMMI, PMII, GMNI, LMND dan KMHDI.

Reporter: Pian N Peda

The post Penetapan Tersangka Dinilai Melanggar Aturan, Puluhan Aktivis Layangkan Protes appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Setelah penangkapan dan penetapan tersangka terhadap puluhan masa aksi dalam demontrasi yang berujung pembakaran Kantor Bupati Pohuwato, Ali Rajab selaku Kuasa Hukum dari RL, RI, dan DA, mengkritisi kebijakan pihak Polda Gorontalo.

Bukan tanpa alasan, kritikan tersebut dilayangkan oleh Ali karena adanya aturan janggal yang diberlakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Gorontalo, yaitu seminggu setelah penahanan, pihak keluarga dilarang untuk menjenguk para tersangka.

“Dalam aturan itu jelas, 61 KUHAP, para tersangka itu bisa dikunjungi oleh keluarga dalam bentuk pendamping hukum, kepastian kesehatan, bahkan untuk memastikan mereka dalam keadaan baik-baik saja,” ungkap Ali yang didampingi Muhamad Furqon, saat ditemui awak media di Kantor Hukum Djakra Law Firm, Sabtu (30/09/2023).

Dalam kunjungannya tersebut, Ali menyatakan, menurut aturan yang diberlakukan oleh Polda Gorontalo, besuk kepada para tersangka hanya dapat dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Namun, yang dialaminya bersama keluarga tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Bersamaan dengan itu, Ali Rajab berharap kepada pihak Polda Gorontalo agar bisa koperatif dan tidak pilih kasih terhadap sejumlah tersangka yang berada di Rumah Tahanan (rutan).

“Kan sayang keluarga yang jauh-jauh dari Pohuwato, tiba di Mapolda malah tidak diizinkan untuk bertemu, untuk itu, kami berharap kepada pihak Polda Gorontalo untuk tidaK pilih kasih, karena di saat yang bersamaan ada juga dari keluarga terduga lain dibolehkan, tapi kenapa untuk Pohuwato tidak bisa,” tambahnya.

Terakhir, dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, ini dikhawatirkan akan menimbulkan rasa kekecewaan masyarakat Kabupaten Pohuwato khususnya para keluarga tersangka terhadap sistem penerapan hukum di Indonesia.

Reporter: Pian N Peda

The post Larangan Kunjungi Tahanan di Mapolda Gorontalo, Kuasa Hukum Angkat Bicara appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris A. Jusuf, mengungkapkan rasa prihatinnya atas insiden demo yang terjadi di Kabupaten Pohuwato pada Kamis (21/9/2023) lalu.

Demonstrasi yang berakhir dengan pembakaran kantor bupati tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk Paris.

Dihadapan para awak media di Hotel Citimall Gorontalo, Selasa (26/09/2023), Paris menyatakan, dirinya sangat menyesal melihat demo tersebut berujung kekerasan dan merusak fasilitas pemerintahan. Ia menilai, tindakan tersebut patut disesali dan tidak mencerminkan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Lebih lanjut, Paris juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) atas upaya mereka dalam mengatasi situasi yang tegang.

Menurutnya, pertemuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang adalah langkah positif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pohuwato.

“Kami mengharapkan agar masyarakat Pohuwato dapat menjaga ketenangan dan mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Kami juga mengimbau agar semua pihak tidak terprovokasi oleh peristiwa ini,” tutup Paris.

Dengan komitmen untuk menjaga ketenangan dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, diharapkan Kabupaten Pohuwato dapat segera kembali ke kondisi yang stabil dan damai.

Reporter: Fajrin Husin

The post Paris Serukan Kondusifitas Pasca Insiden Demo di Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato, KH. Abdullah Aniq Nawawi mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi terkini di Pohuwato, terutama setelah aksi unjuk rasa yang berujung pada pembakaran kantor bupati, Kamis kemarin (21/9/23).

Dalam pernyataannya pada Jumat (22/9/23), Aniq Nawawi menyoroti beberapa poin penting sebagai panduan untuk mengatasi situasi yang tengah berlangsung.

Pertama, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak memperpanjang tindakan kekerasan yang terjadi, tanpa memandang dari pihak mana kekerasan tersebut berasal.

Kedua, dalam upaya mencapai penyelesaian, pondok pesantren mendorong semua pihak untuk segera memperbaiki pola komunikasi dan mencari solusi terkait masalah tambang. Mereka menekankan pentingnya memastikan masyarakat penambang Pohuwato memperoleh hak-hak mereka dan diberikan afirmasi serta fasilitasi yang pantas.

Selanjutnya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato mengingatkan, tugas utama pemerintah adalah memastikan kemaslahatan masyarakat luas, sejalan dengan prinsip-prinsip fikih. Masyarakat juga diharapkan untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Pohuwato demi kebaikan bersama.

Dalam pernyataan ini, pondok pesantren mendorong semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mereda dan menjaga ketenangan. Pemerintah diharapkan segera mendengarkan aspirasi rakyat dengan baik agar kepentingan investasi tidak mengorbankan masyarakat umum.

Selanjutnya, pondok pesantren mengajak semua organisasi masyarakat Islam setempat, terutama dari Nahdlatul Ulama, untuk menjalankan fungsi mas’uliyyah ijtima’iyyah (tugas sosial-kemasyarakatan) dalam menjembatani komunikasi dan pemberdayaan antara masyarakat dengan pihak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato juga mengimbau seluruh kader mereka untuk aktif dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung aspirasi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka.

Terakhir, pondok pesantren mendesak diadakannya mediasi oleh lembaga netral untuk menjaga kondusifitas daerah.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Pohuwato menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian masalah secara konstruktif di tengah kondisi saat ini.

Semua pihak diharapkan dapat bersatu demi kepentingan bersama dan kedamaian Pohuwato serta Gorontalo pada umumnya.

The post KH. Aniq Nawawi Mendorong Solusi Damai di Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, POHUWATO — Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyesalkan pembakaran kantor Bupati Pohuwato yang dilakukan sekelompok masyarakat, Kamis (21/9/2023). Menurutnya, aksi tersebut harusnya tidak dilakukan karena hanya akan merugikan masyarakat.

Penjagub Ismail tiba di Pohuwato sekitar pukul 18.30 WITA. Ia langsung menggelar rapat terbatas bersama Kapolda Gorontalo Irjenpol Angesta Romano Yoyol, Danrem 133/NW Brigjen TNI Totok Sulistyono dan Bupati Pohuwato Syaiful Mbuinga.

Ismail Pakaya berterus terang, dirinya sangat menyesalkan adanya pengrusakan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato yang dilakukan oleh massa aksi. Padahal, Kapolda Gorontalo sudah berupaya melakukan dialog namun massa aksi tidak bersedia dan melakukan pengrusakan.

“Kantor ini adalah pusat layanan, pusat pemerintahan. Inilah yang menjadi penyesalan saya. Kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat. Jadi kalau kita membakar berarti merugikan kita sendiri sebagai masyarakat,” jelas Ismail  saat diwawancarai media dengan mata berkaca-kaca.

Penjagub meminta warga Kabupaten Pohuwato dan Kecamatan Marisa pada khususnya untuk tidak terpengaruh dengan isu liar dalam situasi seperti ini. Masyarakat diminta berpikir dengan tenang dengan tidak mengedepankan emosi.

“Dalam situasi seperti ini harus berpikir secara tenang, tidak mengutamakan emosi. Kami berharap mereka mereka yang melakukan provokasi, pengrusakan dan pembakaran kantor Bupati untuk dilakukan langkah-langkah hukum,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kapolda Gorontalo Irjenpol Agesta Romano Yoyol memastikan keamanan di Pohuwato hingga malam hari sudah kondusif. Pihaknya menyebut ada penambahan personil pengamanan dari Polda Gorontalo.

“Sampai sekarang belum bisa kita katakan provokator, diamankan belum bisa kita sampaikan. Ada sebatas saksi, memprovokasi dan melakukan. Nanti akan kita sampaikan,” beber Kapolda.

Pembakaran kantor Bupati Pohuwato buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekolompok orang yang mengatasnaman diri Aliansi Majelis Permusyawaratan Rakyat Pohuwato (MPRP) dan Aliansi Forum Persatuan Penambang Pohuwato. Mereka menuntut tali asih tanah dari PT Pets selaku perusahaan tambang

Selain kantor bupati yang terbakar, fasilitas lain ikut dirusak yakni kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Kantor perusahaan tambang PT. PETS.

Terkait peristiwa ini, pemerintah belum menghitung total kerugian dari aksi anarkisme tersebut. (Rsl)

The post Sambil Berkaca-kaca, Penjagub Sesalkan Pembakaran Kantor Bupati Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, POHUWATO — Aksi unjuk rasa para penambang tradisional di Pohuwato berakhir dalam kerusuhan pada Kamis (21/9/2023) ketika massa membakar kantor bupati setelah bentrokan dengan aparat keamanan.

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, mengungkapkan, peristiwa tersebut bermula saat pihak keamanan mendapatkan informasi tentang adanya unjuk rasa.

Saat aksi unjuk rasa sedang berlangsung, di waktu yang bersamaan, perusahaan tambang PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) melakukan kegiatan pembagian tali asih kepada pemilik lahan tambang dan warga yang sebelumnya bekerja di lokasi tersebut.

Pembagian ini berlangsung lancar di kantor Kesbangpol Kabupaten Pohuwato hingga pukul 12 siang.

Namun, muncul ketidakpuasan di kalangan beberapa warga yang mengklaim tidak menerima tali asih, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat bagian.

Ketidakpuasan ini berujung pada aksi pengrusakan oleh sejumlah oknum warga yang memaksa masuk ke kantor-kantor dan melakukan perusakan.

“Beberapa orang masuk ke kantor dan lokasi yang semestinya dijaga. Mereka merusak, bahkan ada pengrusakan mobil di PT PETS. Setelah kita memberikan imbauan, mereka melarikan diri ke kantor Bupati Pohuwato yang kemudian mereka bakar. Sekarang giliran kantor DPRD yang menjadi sasaran,” jelas Irjen Pol Angesta Romano Yoyol.

Kapolda Gorontalo menegaskan, meskipun ini adalah bentuk ekspresi aspirasi masyarakat, tindakan yang merusak fasilitas umum dan aset negara harus mendapat respons tegas dan proporsional sesuai hukum yang berlaku.

The post Demonstran Bakar Kantor Bupati Pohuwato, Begini Kronologinya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo melakukan pembinaan kepemudaan melalui pemilihan Nou dan Uti Kota Gorontalo tahun 2023.

Kompetisi pemilihan Nou dan Uti Kota Gorontalo itu rencananya akan dilaksanakan pada Jumat besok (22/9/23), di Gorontalo Convention Center (GCC), Kota Gorontalo.

Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo, Effendy SJ. Rauf dalam sebuah wawancara menyampaikan, maksud dan tujuan utama dari pemilihan Nou dan Uti adalah untuk menjadikan pemuda sebagai mitra dan representatif Disparpora Kota Gorontalo.

Para Nou dan Uti yang terpilih nantinya akan berperan sebagai representatif pemerintah dalam menyampaikan program dan mempromosikan potensi wisata yang ada di Kota Gorontalo.

Mereka bukan hanya akan memegang gelar sebagai Nou dan Uti, tetapi juga akan menjadi mitra dalam kerjasama dengan finalis lainnya yang akan diikutsertakan dalam mekanisme pekerjaan Disparpora Kota Gorontalo.

“Tahun 2020 menjadi tahun terakhir kami melakukan pemilihan Nou dan Uti Kota Gorontalo. Selang 3 tahun kemudian kami membuka kembali giat pemilihan Nou dan Uti tahun 2023, namun dengan format yang berbeda,” ujar Effendy.

Sementara itu, finalis Uti Kota Gorontalo, Rahmat menyampaikan rasa bangga karena menjadi finalis dalam kompetisi ini. Ia juga menyatakan kesiapanya untuk bekerjasama dengan Disparpora Kota Gorontalo terkait program kantor, salah satunya mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Gorontalo.

Reporter: Yowan Moha

The post Nou Uti Kota Gorontalo: Mitra Pemerintah Promosikan Wisata appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Awal Bulan Maret melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah, Saipul A. Mbuinga, kedatangan tamu kurang lebih 50 massa aksi. Mereka mendatangi langsung Kantor Bupati Pohuwato, untuk mempertanyakan penyelesaian Tambak di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, yang masi berpolemik.

Terdengar dari suara Sound System, massa Aksi ini, mengaku belum menemukan penyelesaian di DPRD Pohuwato. Karena tak temui titik terang, tuntutan kembali dilanjutkan Ke Pemda Pohuwato untuk meminta tindak lanjut dari Bupati Pohuwato yang baru dilantik.

“Tadi sudah disampaikan bahwa lembaga DPR, terkesan tidak dapat menyelesaikan persoalan Tambak ini. Tidak bisa dipungkiri, persoalan ini sejak dari tahun 2017 silam,” ujar Bupati Saipul Mbuinga, saat menerima Massa Aksi di depan Kantor Bupati Pohuwato. Senin, (01/03/2021).

“Jujur saja, saya pada saat itu masi sebagai Wakil Ketua DPRD Pohuwato. Jadi sedikit banyaknya sudah tau persis, apa yang menjadi persoalan yang ada di sana. Tentunya, perlu saya sampaikan, ini tidak terlepas dari tanggung jawab kami Pemerintah,” jelas Saipul.

Menurut Saipul, pada dasarnya baik Pemerintah maupun DPR, hanya sebatas mampu untuk memediasi. Dan tidak dalam kapasitas, sebagai pengambil kepustusan dalam persoalan Perdata.

Terkait hal itu pun, ia meminta agar diberi waktu untuk mengundang pihak-pihak terkait, baik Dinas, Camat, maupun Pemerintah Desa setempat, untuk membahas secara detail, guna penyelesaian persoalan ini.

“Dan Insya Allah akan mengundang bapak-bapak sekalian, untuk kita duduk bersama dalam hal penyelesaian masalah tersebut,” tandasnya.

Reporter : Iskandar Badu

The post Terima Masa Aksi, Ini Jawaban Bijak Bupati Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.