PROSESNEWS.ID – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, terus bergolak. Sebanyak 1.800 warga diperas dengan pungutan sebesar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per orang.

Namun belakangan terungkap, program PTSL di wilayah tersebut sama sekali tidak ada. Pengurusan yang dilakukan selama ini murni proses balik nama alas hak.

Polemik pertanahan yang tertahan selama kurang lebih lima tahun tanpa kejelasan ini dibongkar dalam Rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo. Rapat tersebut menghadirkan pihak BPN Kabupaten Boalemo, Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo, Asisten 2, serta BPKAD Boalemo.

DPRD Boalemo secara tegas mendesak mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boalemo yang menjabat sebelumnya untuk bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini, termasuk membuka secara transparan aliran uang ribuan warga tersebut.

“Mantan Kepala BPN Boalemo wajib bertanggung jawab dan menjelaskan ke mana saja aliran dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Warga sudah mengorbankan uang mereka, jadi mereka menuntut haknya secara mutlak. Jika sejak awal tidak ada pungutan biaya dari warga, masalah ini tidak akan berlarut-larut hingga lima tahun tanpa penyelesaian,” tegas Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid.

Helmi menegaskan bahwa kasus ini sudah masuk ke ranah hukum pidana dan tidak bisa lagi diselesaikan secara administratif semata.

“Persoalan PTSL yang berpolemik di Kecamatan Wonosari, saya melihatnya ini bukan lagi masalah administrasi. Namun, dalam polemik ini, ada dugaan tindak pidana Pungli. Dan APH perlu turung tangan, dalam masalah ini,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, masyarakat telah mengorbankan finansial keluarga demi menggantungkan harapan agar sertifikat tanah mereka resmi dibalik nama. Nahas, 1.800 sertifikat justru dikembalikan kepada warga dengan alasan tidak dapat diproses balik nama.

Mantan Aktivis HMI ini juga mendesak Pemerintah Daerah Boalemo untuk segera mengambil langkah nyata di tengah polemik agraria ini. Mengingat banyak pemilik pertama sertifikat sudah tidak berdomisili di Gorontalo, ia mendorong pembentukan gugus tugas yang melibatkan unsur Forkopimda. Langkah ini mencakup penyediaan anggaran daerah untuk penetapan pengadilan terkait pengalihan alas hak bagi warga kurang mampu.

Meski demikian, DPRD Boalemo menegaskan bahwa formulasi solusi bagi masyarakat tidak boleh menghapus atau mengenyampingkan proses tindak pidana pungli yang telah terjadi. Penegak hukum diminta mengusut tuntas seluruh pihak yang menikmati aliran dana ilegal tersebut.

The post Dugaan Pungli Berkedok PTSL di Wonosari Tembus Miliaran, DPRD Boalemo Minta Mantan Kepala BPN Bertanggung Jawab appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pembangunan Kampung Nelayan di Kecamatan Paguyaman Pantai mendapat sorotan dalam agenda reses Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo, Helmi Rasid, S.Pd.

Aleg Fraksi Partai Demokrat itu mengunjungi tiga desa yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan, yakni Desa Limbatihu, Desa Bubaa dan Desa Olibu, Sabtu (15/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi masyarakat. Di Desa Limbatihu dan Desa Bubaa, warga menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek.

Warga mengeluhkan pihak ketiga dinilai belum melibatkan tenaga kerja, khususnya tukang yang berasal dari desa setempat.

Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Boalemo itu menegaskan, program pembangunan nasional yang masuk ke desa harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Jangan hanya pembangunannya yang masuk ke desa, tetapi masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Tenaga kerja dan usaha masyarakat setempat harus ikut diberdayakan,” tegasnya.

Sementara di Desa Olibu, warga menyampaikan kekhawatiran terkait akses kendaraan pengangkut material.

Kendaraan berukuran besar yang membawa material pembangunan dikhawatirkan melintasi jalan sempit di depan rumah warga. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu persoalan sosial.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Aleg muda Dapil 3 Paguyaman-Paguyaman Pantai itu menghadirkan Camat Paguyaman Pantai Radius Pandju, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta aparat desa untuk bermusyawarah bersama masyarakat.

Dalam pertemuan itu disepakati Camat Paguyaman Pantai akan menggelar rapat koordinasi bersama kepala desa yang wilayahnya menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan.

Rapat tersebut juga akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan.

Khusus di Desa Limbatihu dan Bubaa, pihak ketiga akan diminta mengakomodasi tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek.

Ketua Satgas Demokrat Provinsi Gorontalo itu, juga meminta pihak ketiga memanfaatkan toko-toko bangunan di Kecamatan Paguyaman Pantai untuk kebutuhan material pembangunan, termasuk pasir dan kerikil.

“Supaya masyarakat juga mendapatkan pendapatan tambahan dari pembangunan Kampung Nelayan ini,” ujarnya.

Selain itu, Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu meminta, para kepala desa meningkatkan koordinasi dengan camat terkait progres pembangunan di wilayah masing-masing.

Hal itu penting setelah Camat Paguyaman Pantai mengaku belum mendapatkan koordinasi yang memadai, baik dari pihak ketiga maupun pemerintah desa mengenai perkembangan pembangunan Kampung Nelayan.

“Jangan nanti ada masalah, baru larinya ke camat. Semua pembangunan nasional tetap wajib saling koordinasi untuk menyukseskan program nasional yang masuk ke desa-desa,” tegasnya.

Dalam reses tersebut, pihak ketiga sebenarnya telah diundang untuk hadir dan memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Namun, pihak pelaksana tidak hadir dengan alasan masih mengikuti kegiatan lain.

Bagi putra asli Paguyaman Pantai itu, ketidakhadiran pihak pelaksana menjadi catatan penting. Sebab, pertemuan tersebut tidak hanya membahas teknis pembangunan, tetapi juga menjadi ruang untuk mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Terakhir, politisi muda Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, komunikasi antara pelaksana proyek, pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan Kampung Nelayan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Reporter: Gunawan

The post Helmi Minta Pembangunan Kampung Nelayan di Paguyaman Pantai Tak Abaikan Kepentingan Warga appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Baoelmo tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat DPRD Boalemo.

Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna itu dihadiri oleh enam (6) Fraksi, diantaranya, PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Persatuan Indonesi (PI). Rabu (9/4/2025).

Saat pembacaan pemandangan umum Fraksi, dari enam Fraksi di DPRD Boalemo, Demokrat satu-satunya Fraksi yang menolak Rapenperda Penertiban Hewan Lepas.

Hal ini di sampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Helmi Rasid saat membacakan pemandangan umum menegaskan, Ranperda tersebut wajib ditolak dengan alasan tidak begitu mendesak. Masalah utama Boalemo adalah pengentasan kemiskinan di daerah. Sehingga Ranperda perlu berfokus pada peningkatan Ekonomi Daerah.

“Fraksi Demokrat menilai Rancangan Peraturan Daerah tentang peningkatan ekonomi di Boalemo berkaitan dengan permasalahan kursial, bukan tentang Penertiban Hewan Lepas. Terlebih, Boalemo adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Gorontalo. Sehingga Rapenperda harus berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Jadi, belum mendesak ketika Ranperda itu dibahas lebih lanjut,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi l DPRD Boalemo itu menegaskan, lebih baik Rancangan Peraturan Daerah itu ditiadakan. Ia lebih memperhatikan gaji Honorer Daerah yang sering molor bahkan sampai tidak diterimakan. Di tambah dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran yang memperhatikan asas manfaat.

“Dibanding kita membahas Ranperda yang tidak urgent, lebih baik anggaran Rapenperda itu kita geser ke honorer Daerah yang selalu jadi problem di Baolemo. Belum lagi, kebijakan efisiensi anggaran perlu jadi perhatian serius. Harus hati-hati menganggarkan Rapenperda di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran,” Tegasnya.

Terakhir, Fraksi Demokrat tidak main-main, sekalipun dalam rapat paripurna hanya Fraksi Demokrat yang menolak Rapenperda tersebut, Demokrat siap mengawal Daerah Boalemo dari krisis ide dan gagasan.

“Sikap Demokrat, pada prinsipnya ingin ada perubahan di Boalemo, Demokrat menginginkan Boalemo keluar dari penjara kemiskinan, Demokrat Boalemo mengedepankan gagasan pembangunan masa depan Boalemo, bukan serta-merta menerima sesuatu tanpa landasan kritis Demi Kemajuan Boalemo,” bebernya.

The post Fraksi Demokrat Boalemo, Tolak Ranperda Penertiban Hewan Lepas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID,BOALEMO – Sudah beberapa kali, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, berkaitan dengan skema pembayaran gaji Guru Paud. Apakah, di ambil dari Dana Desa ataukah di kembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, sebagai induk dari para Guru Paud.

Namun, cukup disayangkan sampai dengan hari ini polemik pembayaran gaji Guru Paud, tidak memiliki kejelasan. Seakan Pemda Boalemo dan Pemerintah Desa saling lempar tanggungjawab, atas pembayaran gaji.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, saat dikonfirmasi menegaskan, bahwa pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa lagi menggunakan Dana Desa. Sebab, Juknis pembayaran gaji Guru Paud, tidak ada dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Dijelaskan Helmi, Dari Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Permendes 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024, dan Permendes nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

“Dari tiga aturan Permendes yang di terbitkan tidak ada, pasal yang menyebutkan soal pembayaran gaji Guru Paud di ambil dari Dana Desa. Kalau insentif Guru Paud, itu ada. Tapi, yang Pemda Boalemo harus perhatikan, bahwa insentif itu bukan gaji. Kalau salah memaknai, pasti akan salah merealisasikan,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, berkaitan dengan penggajian Guru Paud juga ini, sudah di koordinasikan langsung dengan Kementerian Desa, dan hasil koordinasi itu tidak membolehkan pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa di bebankan dalam Dana Desa.

“Bahkan, Kemendes tegaskan kepada Komisi 1 yang saat itu, melakukan koordinasi langsung, bahwa Dana Desa hanya insentif, dan gaji ada di Dinas terkait. Jadi Dana Desa hanya memberikan insentif, bukan gaji,” bebernya.

Lebih lanjut Helmi mengingatkan, jika Pemda Boalemo memaksa pembayaran Gaji Guru Paud harus lewat Dana Desa. Maka, yang bertanggungjawab penuh adalah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, terhadap pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai mana telah di atur dalam Kemendes PDTT.

“Kalau di kemudian hari, desa kena TGR bahkan terburuknya dianggap oleh Aparat Penegak Hukum, bahwa Desa menyalahgunakan Dana Desa tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Maka, yang wajib di proses Hukum Kepala Daerah. Bukan Kepala Desa,” tegasnya.

Disamping itu juga, Mantan Aktivis HMI itu menyentil soal Peraturan Bupati (Perbup) Kewenangan Desa, yang tak kunjung selesai. Dari tahun 2024, Perbup Kewenangan Desa, terus di minta Komisi 1 DPRD Boalemo, untuk segera di selesaikan. Namun, hingga saat ini, belum juga selesai.

“Kabupaten Boalemo, satu-satunya daerah belum memiliki Perbup Kewenangan Desa, dan ini bukti bahwa Birokrasi Pemda Boalemo, tidak jalan dan sangat pemalas. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan definitif ini, akan ada perubahan,” harapnya.

The post Pemda Boalemo Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Pembayaran Gaji Guru Paud appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa, kembali jadi fokus Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo di awal Tahun 2025.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid menyebut, Perbup Kewenangan Desa sudah lama di bahas, tapi tak kunjung di tetapkan.

“Periode kemarin, Perda Kewenangan Desa sempat masuk Prolegda. Entah apa kendalanya, Perda tersebut tidak sempat di bahas. Nah, saat ini kami hanya meminta Perbup Kewenangan Desa dulu, biar nanti kedepan kita tingkatkan Perbup jadi Perda,” harapnya.

Kata Politisi Partai Demokrat itu, Perbup ini sangat penting untuk segera di terapkan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap desa, terkait penganggaran program melalui Dana Desa.

Menurutnya, di Provinsi Gorontalo, tinggal Kabupaten Boalemo, yang tidak memiliki Perda ataupun Perbup tentang kewenangan desa. Padahal, wacana pembentukan Perda Kewenangan Desa sudah sangat lama di wacanakan.

“Pemda Boalemo terlalu banyak wacana yang dibingkai dalam narasi yang tidak ada hasilnya. Menuntaskan Perbup Kewenangan Desa saja, sampai di tahun 2025 ini, belum juga di selesaikan,” bebernya.

Dijelaskan Helmi, belum lagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Terinformasi, Pilkades akan di laksanakan secara manual. Padahal, Pilkades sebelumnya dilaksanakan secara e-voting.

“Kebijakan berubah seperti ini, yang membuat konflik antar masyarakat. Kalau dilaksanakan secara manual, maka kita akan mengubah Perda tentang Pilkades lagi. Kebijakan tumpang tindih seperti ini, sangat berpotensi konflik sosial,” tegasnya.

Dengan begitu, Helmi meminta kepada Pemda Boalemo untuk segera membenahi semua urusan yang tertunda di tahun 2024 kemarin. Khususnya, yang berkaitan dengan desa.

“Saya ingatkan kepada mitra kerja Komisi 1, untuk mempersiapkan realisasi program di masing-masing OPD. Jangan nanti di akhir tahun, semua program di paksa untuk di selesaikan. Di upayakan satu persatu program di realisasi, sesuai dengan RKA yang telah di bahas bersama dengan Komisi 1,” ketusnya.

The post Awal 2025, Helmi Rasid Sentil Soal Kewenangan Desa dan Pilkades Serentak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam rangka menjaga stabilitas daerah, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boalemo, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, meminta kepada seluruh camat dan kepala desa se Kabupaten Boalemo, untuk terus menerus memberikan himbauan, agar mencegah konflik di wilayah masing-masing.

Saat ini, sudah terjadi dugaan aksi penganiayaan terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon (Paslon), akibat dari saling hujat antar satu sama lain. Dengan begitu, sangat penting peran camat dan kepala desa untuk menyudahi pertikaian akibat perbedaan pilihan Pilkada.

“Seluruh camat dan kepala desa harus terlibat aktif, untuk mencegah stabilitas di masing-masing wilayahnya. Ingatkan warganya, untuk menyudahi saling sindir di media sosial, hingga menyinggung personal. Bahkan, saling adu mulut, gara-gara beda pilihan Pilkada,” harapnya.

Lebih lanjut kata Helmi, peran aktif kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang ada di desa, harusnya lebih aktif mencegah konflik antar pendukung di wilayah masing-masing.

“Jangan kepala desa yang jadi pemicu perpecahan di desa. Apalagi hingga mengancam dan mengintimidasi masyarakatnya, karena tidak mengikuti perintahnya untuk memilih salah satu Paslon. Jika persoalan ini terjadi, silahkan masyarakat mengadu ke DPRD, nanti kita akang panggil kepala desanya,” bebernya.

Saat ini kondisi ekonomi Boalemo sangat memiriskan, sehingga membutuhkan kekompakan dan kebersamaan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi Boalemo.

Menurut Helmi, Pilkada sudah usai, Petani silahkan kembali bertani, nelayan silahkan melaut, pelaku UMKM silahkan berjualan. Kita kembali ke aktivitas masing-masing. Jangan terpecah gegara beda pilihan Bupati. Jangan sampai jadi korban politik sesaat.

“Saya juga berharap kepada seluruh calon Bupati dan wakil bupati untuk memberikan himbauan kepada seluruh pendukungnya, untuk menyudahi pertikaian ini. Agar masyarakat kita, sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan tidak terjadi lagi konflik antar warga,” ketusnya.

Terakhir Mantan Aktivis HMI itu, meminta kepada PJ Bupati Boalemo untuk melakukan Rapat Forkopimda Pasca Pilkada ini. Dengan harapan, mencegah stabilitas daerah melalui bantuan perangkat TNI/Polri di tingkat bawah.

“Pj Bupati Boalemo juga jangan hanya duduk diam, menikmati masa-masa terakhirnya menjabat. Pikirkan stabilitas di daerah ini. Jangan nanti terjadi konflik antar pendukung, baru semua pada sibuk memberikan himbauan,” bebernya.

The post Komisi I Minta Camat dan Kades Cegah Konflik Pasca Pilkada Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, mengaku kecewa dan merasa di bohongi oleh Pemda Boalemo, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Boalemo Rahmat Biaya.

Pasalnya, dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mitra Komisi 1 DPRD Boalemo, Program Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa, tidak di anggarkan di Tahun 2025.

Padahal, Perbup Kewenangan Desa ini, sudah di bahas bersama dengan camat-camat, kemudian di tindaklanjuti dengan rapat bersama Sekda Pemda Boalemo yang menghadirkan, Dinas Sosial dan PMD dan Camat se Kabupaten Boalemo.

Namun, dalam rapat pembahasan RKA dengan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, malah Program Rancangan Perbup Kewenangan Desa, tidak masuk dalam pagu RKA.

“Kami Komisi 1, merasa di bohongi Sekda selaku TAPD. Padahal, kita rapat dari pagi sampai sore, untuk membahas Perbup ini, namun implementasinya tidak di anggarkan di Tahun 2025. Ini namanya pembohongan terhadap lembaga terhormat,” tegasnya.

Padahal, sejak 29 Oktober 2024 Komisi 1 DPRD Boalemo mengagendakan RDP dengan seluruh Camat se Kabupaten Boalemo, yang mengeluh soal belum adanya Perbup tentang Kewenangan Desa.

Tindak lanjut dari hasil RDP itu, Komisi 1 kembali memanggil Sekda, Dinas Sosial dan PMD untuk membahas dan menuntaskan persoalan rancangan Perbup Kewenangan Desa yang tak kunjung diselesaikan sudah beberapa tahun ini.

“Kita telah bersepakat menuntaskan Perbup Kewenangan Desa sampai bulan November ini. Namun saat Rapat Kerja di ruang Komisi I, ternyata Program Kegiatan rancangan Perbup Kewenangan Desa malah tidak di anggarkan,” bebernya.

Padahal kata politisi Partai Demokrat itu, di Provinsi Gorontalo satu-satunya daerah yang tidak memiliki Perbup Kewenangan Desa, hanya Boalemo. Dan ini sangat memalukan bagi daerah.

“Bagaimana daerah mau maju, sementara mengalokasikan anggaran untuk Program Rancangan Perbup saja tidak ada. Sementara semua sudah bersepakat, Perbup Kewenangan Desa di tahun 2025 sudah di terapkan,” tegasnya lagi.

“Karena itu, saya selaku Ketua Komisi 1 dengan tegas mengingatkan kepada Pemda jaga main-main dengan persoalan ini. Dan saya tidak mau tau, Pemda Boalemo harus menganggarkan Perbup Kewenangan Desa di masukan di Pagu RKA tahun 2025,” pinta mantan Aktivis HMI itu.

Dijelaskan Helmi, begitu juga dengan penganggaran Pemilihan Kepala Desa serentak di Tahun 2025. Masa Pilkades tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara e-voting, di Tahun 2025 malah kembali ke manual.

“Kalau dilaksanakan secara manual lagi, kita malah mundur. Dan masyarakat tidak percaya lagi terhadap Pemda Boalemo, yang akan berpotensi konflik lagi. Belum lagi, kalau di laksanakan manual, berarti kita harus merubah Perbup. Karena Perbup kita mengatur, Pilkades dilaksanakan secara e-voting,” ujarnya.

Pemda Boalemo kata Helmi, semakin hari, semakin ngaur cara berfikirnya. Entah, apa yang ada di benak Pejabat Pemda Boalemo, yang tidak sinkron saat melakukan penganggaran.

The post Helmi Rasid Sebut Sekda Boalemo sebagai Pembohong Soal Perbup Kewenangan Desa appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Yosef P. Koton, mewakili Pj. Gubernur memberikan sambutan pada peringatan HUT Ke-25 Kabupaten Boalemo, Sabtu, (12/10/2024). Tema yang diusung pada peringatan HUT tahun ini adalah “Maju Bersama Melanjutkan Pembangunan”.

Yosef Koton menyampaikan di usia Boalemo yang hampir seperempat abad ini telah banyak mengalami peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai. Banyak prestasi yang telah dicapai, mulai dari raihan WTP, pemenang TPID Awards 2024 dari Kementrian Bidang Perekonomian, Boalemo juga sebagai terbaik satu dalam wilayah Sulawesi, penurunan tengkes signifikan dari 29,9% menjadi 16% se-Provinsi Gorontalo.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat terhadap program yang dicanangkan Pemerintah Boalemo demi keberlanjutan pembangunan,” kata Yosef.

Ia juga meminta Pemkab Boalemo untuk melaksanakan isu strategis yang menjadi arahan Presiden antara lain menurunkan angka tengkes dengan target di bawah 14% di tahun 2024 serta menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

“Paling penting pesan pak gubernur adalah pemerintah daerah untuk menjaga kondusifitas dan keamanan daerah jelang Pilkada serentak bulan November mendatang. Serta bersikap netral bagi ASN dan tidak berpolitik praktis dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan untuk pemilu damai,” tandasnya.

The post Pemkab Boalemo Didorong Fokus Turunkan Kemiskinan dan Tengkes appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, menyayangkan kondisi yang dialami perangkat desa dan honorer di Kabupaten Boalemo, yang sudah 3 bulan lamanya, belum juga menerima gaji.

Padahal, perangkat desa merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Helmi, jika terjadi keterlambatan pembayaran gaji hingga di 3 bulan, berarti ada kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah. Hingga mengorbankan hak-hak perangkat desa dan honorer di lingkup Pemda Boalemo.

“Saya menduga, ada ketidakberesan dalam tata kelola keuangan daerah, yang menyebabkan tersendatnya pembayaran hak-hak aparat desa dan honorer. Padahal, mereka sudah bekerja melayani masyarakat, sebagaimana tugas dan tanggungjawab perangkat desa,” ujar politisi muda yang baru saja dilantik itu.

Lebih lanjut kata Helmi, seharusnya Pemda Boalemo sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari, terkait semua jenis pembayaran yang bersifat wajib. Khususnya, pembayaran gaji perangkat desa dan honorer.

“Persoalan keterlambatan gaji ini kan, merupakan masalah yang berulang dan belum ada solusinya. Ketika sudah dibayarkan 3 bulan, pasti daerah 3 bulan berikut berhutang lagi dalam pembayaran gaji. Ironisnya, begitu terus siklusnya, dan Pemda tanpa ada rasa bersalah sama sekali,” bebernya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, memerintahkan PJ Bupati Boalemo untuk melakukan evaluasi kepada OPD terkait, untuk segera melakukan pembayaran terhadap semua tunggakan gaji yang ada. Bila perlu, Minggu ini sudah dibayarkan semua.

“Pj Bupati Boalemo yang bertanggungjawab penuh, atas keterlambatan pembayaran gaji. Dan PJ Bupati memiliki hak untuk mengevaluasi OPD terkait, jika Kadisnya tak mampu, silahkan mundur. Begitu juga dengan PJ Bupati Boalemo, kalau tak mampu, mundur saja dari PJ Bupati,” tegasnya.

Dijelaskan Helmi, sistem pengelolaan keuangan Pemda Boalemo sangat amburadul, dan PJ Bupati Boalemo yang sudah dua kali berganti juga, tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

“Jangan tanya di mana angka kemiskinan di Boalemo masih tinggi. Jangankan masyarakatnya, aparat desa yang memiliki gaji saja menjerit akibat keterlambatan gaji yang sampai 3 bulan. Coba, Pejabat di Boalemo tidak menerima gaji, selama 3 bulan, kira-kira kita bisa apa?,” tanya Helmi.

Seharusnya, kata Helmi, semua harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan bijak. Sebab, keterlambatan gaji perangkat desa dan honorer sampai dengan beberapa bulan, menjadi salah satu penyebab lumpuhnya pertumbuhan ekonomi di Boalemo.

The post Gaji Perangkat Desa Belum Dibayarkan, PJ Bupati Boalemo Diminta Mundur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Jimadin Hasan, angkat bicara soal peredaran uang palsu di tengah masyarakat Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, belum lama ini.

“Saya juga sudah mendengar informasi itu. Saya pribadi mendukung kinerja Kepolisian untuk mengungkapnya, agar masyarakat aman dan tidak khawatir lagi,”kata Jimadin, Aggota Legislatif (Aleg) Dapil Paguyaman-Paguyaman Pantai ini, Senin, (24/05/2021).

Politikus Nasdem itu, berterima kasih kepada pihak Kepolisian Sektor (Polsek) setempat. Di mana, cukup responsif dan langsung melakukan serangkaian penyelidikan atas dugaan kasus yang meresahkan warga tersebut.

“Ya, tadi ada petugas Polsek yang sempat bertemu dengan saya, ia jelaskan kasus ini dalam penyelidikan. Barang bukti mereka sudah kantongi dan bahkan identitas terduga pelaku. Semoga bisa segera terungkap,”harap Aleg yang juga mantan Polisi ini.

Baca Berita Terkait : Tanggapan Aparat Desa Soal Uang Palsu di Paguyaman Pantai

Sebelumnya, menurut informan, isu peredaran uang palsu tersebut, sudah sejak lama bergelinding di tengah masyarakat Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai.

“Saya saja tau dari awal Ramadan 1442 Hijriah 2021. Sudah ada korban dengan barang bukti pecahan uang Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Hanya saja, mungkin para korban takut melapor ke Polisi. Tidak tau kalau sekarang mereka masih takut atau bagaimana,”sebut Informan.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Paguyaman Pantai, Masrin Huwolo, menjelaskan, pihaknya sedang menyelidiki dugaan kasus uang palsu tersebut.

“Benar, kita sedang melakukan penyelidikan, kabar lanjut nanti kami kabari lagi,”kata Kanit Reskrim singkat, kepada Prosesnews.id Senin, (24/05/2021).

Penulis : Abdul Majid Rahman

The post Aleg DPRD Boalemo Dukung Polisi Ungkap Pengedar Uang Palsu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Suami dari Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, kepergok “tidur” bersama istri orang lain. Mereka berdua kepergok di rumah kediaman laki-laki di Kecamatan Telaga.

Perselingkuhan itu terbongkar saat Suami bersama Anggota Polda Gorontalo dan Anggota tim Korem 133 Nani Wartabone mempergoki Isrtinya sedang “tidur” dengan Suami dari Anggota DPRD Boalemo.

“Foto dan video sudah ada di kami, jadi mereka tidak bisa mengelak lagi,” ujar Dedi, yang juga ikut melakukan pengrebekan.

Informasi yang berhasil di rangkum prosesnews.id, Wanita yang kepergok dengan Suami Anggota DPRD Kabupaten Boalemo itu berstatus PNS di Kabupaten Bone Bolango, yang juga merupakan Istri Anggota Korem 133 Nani Wartabone.

Saat ini keduanya, digiring ke Mapolres Gorontalo, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Kapolres Gorontalo AKBP Ade Permana, saat dikonfrimasi apa benar ada kejadian penggrebekan itu belum memberikan keterangan lebih jelas. “Mungkin, sata tanya dulu,” ujarnya dengan singkat.

Reporter : Agil Mamu

The post Suami Anggota DPRD Boalemo Kepergok Bersama Istri Orang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Belum lama ini, dua Klub sepak bola Kabupaten Boalemo, yaitu Dulupi FC dan Boalemo All Star Legend, melakukan pertandingan persahabatan (Eksibisi) di Lapangan Jambura, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

Riko Djaini, selaku Manager Dulupi FC, mengatakan, eksibisi tersebut, merupakan ajang silaturahmi. Ia mengapresiasi pertandingan yang turut terlibat di dalamnya, seperti Wakil Ketua DPRD Boalemo, Lahmuddin Hambali, Anggota DPRD Hardi Syam Mopangga, serta para pemain legenda Boalemo lainnya dari All Star.

Menurut Riko, cabang olahraga satu ini, harus terus didukung perkembangannya. Apalagi menurut Anggota DPRD Boalemo itu, tidak sedikit anak-anak muda Boalemo, tak terkecuali anak-anak muda Dulupi, punya bakat olahraga yang cukup bergengsi tersebut.

“Melalui eksibisi persahabatan seperti ini, kita kembali disadarkan, betapa banyak anak-anak muda kita, khususnya anak muda Dulupi itu, punya bakat sepak bola. Sebagai orang tua, tentu kita harus terus memberikan support dan dukungan,”kata Riko, pada Kamis, (20/05/2021).

Ia juga berterima kasih kepada pengurus Askab PSSI Boalemo, karena telah menginisiasi kegiatan positif tersebut. Riko menuturkan, momentum itu setidaknya kembali membangkitkan gairah para pecinta sepak bola yang ada di Kecamatan Dulupi.

Sebelumnya, pertandingan persahabatan yang digelar pada hari Minggu, 16 Mei 2021 itu, dimenangkan Dulupi FC dengan skor 1-3, diketahui klub ini diperkuat oleh pemain muda berbakat, seperti Emus Wahyu dan Iki Guzani.

Sihanouk Isa Manto, Ketua Askab PSSI Boalemo yang belum lama ini terpilih, menjelaskan, selain silaturahmi, melalui momentum tersebut, pihaknya dapat melihat secara langsung kebugaran para pemain, khususnya yang ada di Kecamatan Dulupi.

Ia menambahkan, melalui kesempatan itu pula, pihaknya mensosialisasikan para pengurus Askab PSSI yang baru, khususnya Komite Eksekutif (Exco) Askab PSSI Boalemo.

“Momentum ini juga sebagai sosialisasi dari pengurus Exco yang terpilih, dan kami manfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi para pemain di Kecamatan,”pungkas pria yang akrab disapa Om Popon itu.

Editor : Majid Rahman

The post Riko Sebut Banyak Anak Muda Dulupi Punya Bakat Sepak Bola appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di tiga Rumah Sakit (RS) di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kunker tersebut, dalam rangka studi tiru terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya yang diterapkan oleh sejumlah RS tipe C di Sulteng.

“Yang kami kunjungi itu Rumah Sakit Undata, Sis Aljufri, dan Budi Agung,” kata Anggota Komisi II DPRD Boalemo, Riko Djaini yang dipercayakan memimpin studi tiru tersebut. Selasa, (06/04/2021).

Riko menyebutkan, ada banyak hal yang dipelajari pihaknya dalam kesempatan itu. Ia pun memastikan, apa yang diperoleh, akan dibahas nanti bersama Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo.

“Diantaranya, menyangkut kebutuhan dan pelayanan RS daerah. Ini penting harus dipelajari, untuk kemajuan RS daerah Boalemo,” ujar Ketua Partai Perindo Boalemo tersebut.

Riko mengatakan, padahal jika dibandingkan, Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Daerah Boalemo itu sama-sama tipe C dengan RS Sis Aljufri dan Budi Agung.

“Tapi ternyata, Sis Aljufri mampu dengan pendapatannya yang hanya 11 Miliar lebih per tahun, membayar gaji dokter, perawat dan bahkan mampu mengembangkan infrastrukturnya tanpa membebani lagi APBD. Sementara RSTN yang pendapatannya per Tahun sekitar 22 Miliar, kami nilai belum mampu,” bebernya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo itu pun berharap, pihak RSTN dan Dinas Kesehatan Boalemo yang turut hadir dalam Kunker studi tiru tersebut, bisa mempelajari banyak hal, terutama dari segi manajemen pengembangan dan pelayanan RS itu sendiri.

“Itu harapan kami selaku lembaga yang melaksanakan 3 fungsi di Parlemen Boalemo, yaitu legislasi, anggaran  dan pula pengawasan. Semoga studi tiru yang kami lakukan ini bermanfaat dan ilmu yang didapat, segera dipraktekan di Daerah Boalemo tercinta,” pungkasnya.

Sebelumnya, jajaran Komisi II DPRD Boalemo lainnya yang turut ikut dalam studi tiru tersebut, yaitu Aswan Djamaludin, Rensi Makuta, Fakturrohman, Jimadin Hasan dan Ibrahim Pakaya.

Penulis : Indah Melati Suci Saidi

The post Studi Tiru di Sejumlah RS Sulteng, DPRD Boalemo Pelajari Ini appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menyikapi refocusing yang bakal dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo. Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Aswan Djamaluddin, angkat bicara.

Sebelumnya politikus PKS ini menyatakan sikap, setuju atas refocusing yang dilakukan. Karena, menurutnya jelas peruntukannya, yakni guna penanganan pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

Kendati demikian, ia meminta Pemkab Boalemo, agar tidak melakukan pemangkasan anggaran terhadap program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Saya atas nama pribadi, maupun Anggota DPRD Boalemo, meminta Pemkab Boalemo, agar tidak memangkas program-program masyarakat,” ujar Aswan. Rabu, (10/03/2021).

Ia menyarankan, Pemkab Boalemo lebih selektif lagi, mengevaluasi mana program yang harus diprioritaskan pada APBD Tahun 2021 ini, dan mana pula yang harus ditunda, mengingat keterbatasan anggaran.

“Prioritaskan program yang menyentuh masyarakat, seperti bantuan. Apalagi, kondisi saat ini. Kita semua tahu, masyarakat mengalami dampak ekonomi yang cukup luar biasa, akibat Virus Corona,” pungkasnya. (PR)

The post Sikapi Refocusing, Aleg Dekab Boalemo Angkat Bicara appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka Izin Investasi industri Minuman Keras (Miras), masih terus menuai sorotan dan penolakan publik.

Aswan Djamaludin, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar mencabut peraturan tersebut.

Politikus, PKS Boalemo ini menilai, jika Perpres tersebut, tidak segera dicabut oleh Jokowi, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru ditengah kehidupan sosial masyarakat.

“Apalagi kita di Gorontalo ya, Daerah ini Serambi Madinah. Dan kita ketahui bersama, baik Pemerintah dan Aparat penegak hukum di Daerah ini, gencar melakukan razia Miras. Artinya apa ? Miras ini disadari bersama, jadi salah satu penyebab kejahatan yang mengganggu Kamtibmas,” jelas Aswan Djamaludin, kepada Prosesnews.id, Senin, (01/03/2021).

Dikatakan Aswan, Miras ini sangat membahayakan masyarakat, terutama kaum muda. Tidak sedikit kasus kriminal yang terjadi di Gorontalo, dipicu dari minuman terlarang yang memabukan tersebut.

“Saya minta pak Jokowi lebih objektif sedikit dalam menyetujui dan mengeluarkan peraturan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegas Aswan Djamaluddin.

Seperti diketahui, Kepala Negara telah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini, sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

The post Soal Izin Investasi Industri Miras, Aswan : Jangan Menyelesaikan Masalah Dengan Masalah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Lahmuddin Hambali, termasuk orang yang akan disuntik vaksin covid-19 pada Kamis lusa, (04/01/2021).

Sebagai persiapan, tenaga kesehatan telah mendatangi kediaman pribadi Wakil Ketua DPRD Lahmuddin Hambali untuk melakukan test skrining.

Skrining sendiri, dilakukan untuk memastikan calon penerima vaksin dalam keadaan sehat dan tanpa ada keluhan apapun.

“Alhamdulillah hari ini tenaga Kesehatan telah melakukan pemeriksaan, dan hasilnya baik. Insya Allah saat vaksinasi nanti tidak ada kendala,” ujar Lahmuddin.

Menurutnya, vaksin ini merupakan langkah kongkret pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, Khususnya di Kabupaten Boalemo.

“Kemarin juga Gubernur Gorontalo telah melakukan vaksinasi tahap kedua dan alhmdulillah, beliau tetap beraktivitas sebagaimana biasa,” kata Lahmuddin.

Lahmuddin melanjutkan, ini merupakan skrining tahap pertama dan akan dilakukan tahap kedua nanti, sesaat sebelum divaksin pada kamis mendatang.

“Insya allah tahap duanya akan baik juga,” tukasnya. (Ads)

The post Lahmuddin Lakukan Tes Skrining Persiapan Vaksinasi Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Lahmuddin Hambali menghadiri dan membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ke V Wahdah Islamiyah, di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Ahad, (31/02/2021).

Selain dihadiri pengurus Kabupaten Boalemo, Mukerda tersebut, turut dihadiri oleh Perwakilan DPW Wahdah Islamiyah Provinsi Gorontalo dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Boalemo Iwan Woluwo.

Dalam sambutannya, Lahmuddin menggaris bawahi peran penting Oganisasi Masyarakat (Ormas) dalam memperkokoh persatuan ummat melalui dakwah dan syiar Islam. Di mana, belakangan ini katanya, masyarakat mudah terprovokasi informasi yang sifatnya mengadu domba.

“Peran ormas sangat penting. Misalnya melalui dakwah dan syi’ar, kita persatukan kembali ummat Islam. Jangan sampai terpecah belah,” kata Lahmuddin.

Lanjutnya, Ormas sangat dibutuhkan mengawal pembangunan. Menurutnya ormas dapat mengambil bagian dalam pembentukan rohani masyarakat dalam memperkokoh akidah dan ukhuwah.

“Kita perkokoh akidah dan jalin ukhuwah,” pinta Lahmuddin.

Terakhir, Wakil Ketua DPRD Boalemo berpesan kepada seluruh jajaran Wahdah Islamiyah, agar dalam Mukerda tersebut, bisa melahirkan program kerja yang bisa menuntun masyarakat kembali menjadi ummat Islam yang sejati, hamba yang soleh, taat beribadah dan berakhlaq terpuji. (Ads)

The post Buka Mukerda V Wahdah Islamiyah Boalemo, Ini Pesan Lahmuddin Hambali appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Boalemo Fatkurrohman, kembali angkat bicara soal polemik sawit yang sudah lama dihadapi masyarakat. Khususnya, para petani yang ada di Wilayah Kecamatan Wonosari.

Dikatakan Anggota Komisi II itu, meskipun saat ini Pemerintah Daerah Boalemo disibukkan dengan pembayaran gaji para Honorer dan TKOD ASN, bukan berarti membiarkan masalah sawit begitu saja.

“Ini persoalan hajat hidup orang banyak juga. Saya minta Pemda Boalemo bisa menyelesaikan persoalan ini, agar tidak berkepanjangan,” pinta Aleg asal Dapil II Kecamatan Dulupi dan Wonosari tersebut.

Menurut Politikus PPP itu, kehadiran Perusahaan Sawit PT. Agro Arta Surya (PT.AAS), di Boalemo. Hanya menambah beban Daerah. Buktinya, saat ini para petani sawit lebih banyak menjerit.

“Tidak sedikit masalah yang ditimbulkan PT. AAS ini. Mulai dari bagi hasil plasma tidak jelas, konflik lahan, biaya pemupukan dan penyulaman. Hingga dampak lingkungan dan sosial lainnya,” beber Fatkurrohman

Ia berharap, Bupati Boalemo Darwis Moridu dan Wakil Bupati Anas Jusuf, segera mencarikan solusi untuk para petani tersebut. Sebab, Pemerintah yang bisa menetukan nasib dan masa depan mereka.

“Saya tidak akan berhenti bersuara terkait masalah ini. Semoga Pemda Boalemo mendengarkan dan segera mencari solusinya. Karena, nasib para petani ini tergantung Pemda Boalemo,” tukasnya. (Majid Rahman)

The post Fatkurrohman : Nasib Petani Sawit, Tergantung Pemda Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sejumlah mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Botumoito Menggugat (BOM), melakukan aksi Demonstran. Senin, (22/06/2020).

Dalam pantauan awak media, masa aksi menyambangi Kantor Kejaksaan, DPRD dan juga BNN. Adapun tuntutan yang mereka sampaikan, yakni penanganan Kasus Korupsi dan Narkoba, yang menyeret sejumlah pejabat Boalemo, yang dinilai lamban dan terkesan pilih kasih penanganannya.

“Kabupaten Boalemo adalah tanah warisan leluhur yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Tapi, semboyan ini dicederai oleh sejumlah pejabat kita. Sehingga kami menilai Boalemo saat ini kehilangan moral,” sesal salah satu orator Isjayanto Doda, saat diwawancarai.

Menurutnya, kasus korupsi dan juga narkoba yang melibatkan sejumlah pejabat Boalemo, harus diusut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi penyakit masyarakat khususnya generasi Boalemo.

“Yang kami mau adalah keadilan. Tegakkan kebenaran, hukum yang bersalah, demi kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri,” ujarnya

Tiba digedung DPRD, masa aksi ini tidak menemui satupun anggota DPRD. Kasmat Hurudji, selaku sekretaris pengamanan Satpol-PP Boalemo menjelaskan, para Anggota DPRD saat ini, masih melaksanakan reses di masing-masing Dapil.

“Mohon maaf, apa yang saudara sekalian aspirasikan tolong dicatat, nanti akan kami teruskan. Karena para aleg kita saat ini tidak ada ditempat. Semuanya masih melaksanakan agenda reses di masing-masing Dapil,” kata Kasmat Hurudji. (Majid Rahman)

The post Masyarakat Botumoito Menggugat, Demo di Gedung DPRD, Kejaksaan dan BNN appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, menyalurkan paket sembako kepada masyarakat kaum dhuafa, bertempat dihalaman Kantor DPRD Boalemo. Kamis, (14/05/2020).

Selain kaum dhuafa, para tenaga kontrak yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Boalemo pun, turut mendapatkan jatah paket sembako yang merupakan inisiatif seluruh Anggota DPRD Boalemo tersebut.

Penyerahan simbolis diawali Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka putra Noho, disusul Wakil Ketua DPRD Boalemo Muslimin Haruna, Mahmud Nurdin Daud Anggota, Riko Jaini, Fakthurrahman, Abdurahman genti, dan Ibrahim Pakaya.

”Kita semua merasakan dampak pandemi covid-19 ini. Apalagi hari ini sudah melewati pertengahan bulan puasa. Kita Doakan, agar wabah ini cepat berlalu,” pinta Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho dalam sambutannya

Eka menuturkan, bantuan tersebut merupakan gotong-royong seluruh Anggota DPRD Boalemo, guna membantu dan meringankan beban sesama, ditengah Covid-19 saat ini.

Dalam kesempatan itu, Eka kembali mengingatkan masyarakat, agar selalu menjaga kesehatan diri. Membatasi aktivitas diluar rumah jika tak penting, rajin mencuci tangan, serta selalu memakai masker.

Ditempat yang sama, Wakil ketua DPRD Boalemo Muslimin Haruna menyebutkan, bantuan tersebut, merupakan wujud kepedulian para Anggota DPRD Boalemo, terhadap masyarakat khususnya kaum dhuafa dalam menjalankan ibadah Puasa, ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Kita turut terpanggil, apalagi ditengah kondisi pandemi covid-19 saat ini, ditambah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Semoga bantuan ini bermanfaat dan mari kita Doakan bersama, agar Covid-19 ini segera berakhir,” Harap Muslimin Haruna. (Adv/Majid Rahman)

The post Bantu Kaum Dhuafa, Seluruh Anggota DPRD Boalemo Salurkan Paket Sembako appeared first on Prosesnews.id.