PROSESNEWS.ID – Isu yang beredar di tengah publik terkait dugaan dukungan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, terhadap salah satu calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Gorontalo sebagaimana diberitakan, (21/3/2026), sangatlah tidak benar.

Merespons informasi itu, Tim Satuan Tugas (Satgas) DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Gunawan Rasid menegaskan,  Gubernur Gorontalo prinsipnya mendukung semua calon yang bakal maju di Musyawarah Kadin Gorontalo. Sebab, siapapun yang terpilih nanti, sudah pasti akan menjadi mitra Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam pengembangan dan kemajuan daerah.

“Informasi yang beredar soal dukungan Gubernur kepada salah satu calon Ketua Kadin Gorontalo tidak benar. Kami menegaskan, Gubernur tidak berpihak kepada kandidat manapun dalam proses pemilihan tersebut,” ujar Gunawan yang juga Tim 100 Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat itu.

Lebih lanjut, Juru Bicara Masyarakat Asta Cita Indonesia (MACI) di Gorontalo itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap menjaga netralitas dalam setiap proses organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi, termasuk dalam pemilihan Ketua Kadin. Netralitas tersebut penting agar proses demokrasi di internal organisasi dapat berjalan secara sehat, transparan, dan profesional.

“Siapapun yang terpilih, Pemerintah Provinsi tentu siap bermitra dan bekerja sama selama itu bertujuan untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Juru Bicara Infrastruktur di Gorontalo juga itu,  menegaskan posisi Gubernur Gorontalo tidak memiliki hak pilih dalam Musyawarah tersebut. Maka diminta kepada pihak-pihak yang selalu memprovokasi, untuk tidak lagi menyebar fitnah terhadap Gubernur. Dengan begitu, pemilihan Ketua Kadin dapat akan berlangsung dengan damai dan bermartabat.

“Masyarakat diharapkan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial, agar tidak terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. Bahkan, kami juga turut prihatin, atas informasi yang sengaja di sebar orang tidak bertanggungjawab,” tegas lulusan Pendidikan Akademi Demokrat itu.

The post Satgas DPD Demokrat Bantah Informasi Gubernur Gorontalo Dukung Andi Ilham appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Meningkatnya aktivitas kader Partai Demokrat yang turun langsung ke tengah masyarakat dalam beberapa bulan terakhir bukan sebagai manuver politik menjelang helatan politik mendatang, melainkan wujud pengabdian untuk rakyat.

Hal itu disampaikan oleh salah satu Tim 100 Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Gunawan Rasid. Ia menegaskan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa intensitas kader Demokrat turun ke masyarakat merupakan bagian dari semangat pengabdian untuk rakyat dan menyongsong usia ke-25 Partai Demokrat.

Ia mengatakan, pesan AHY tersebut penting dipahami publik agar aktivitas kader di lapangan tidak ditafsirkan secara keliru.

“Pak Ketua Umum AHY telah menyampaikan, kegiatan kader Demokrat yang semakin sering turun ke masyarakat bukanlah manuver politik. Pemilu masih sangat lama, dan fokus Demokrat saat ini adalah mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Gunawan yang juga lulusan Akademi Demokrat itu, mengungkapkan, dalam sambutan AHY pada acara buka puasa bersama Partai Demokrat di Jakarta (4/3/2026), AHY menyampaikan hal tersebut di hadapan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Dalam kesempatan itu, AHY meminta agar pesan tersebut turut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pembina koalisi, terkait semangat kader Demokrat turun ke tengah masyarakat lebih dilandasi oleh momentum perjalanan Partai Demokrat yang akan memasuki usia ke-25 tahun.

“Pak Ketum AHY menyampaikan, perjalanan 25 tahun Partai Demokrat tentu penuh dinamika, suka dan duka, jatuh bangun, serta keringat dan air mata. Semua pengalaman itu menjadi modal untuk bangkit dan memperkuat kontribusi partai ke depan,” jelasnya.

Gunawan yang juga anak didiknya Erwin Ismail Ketua DPD Demokrat Gorontalo, dalam keterangan terakhirnya, mengatakan, Partai Demokrat berkomitmen untuk terus melakukan konsolidasi dan penguatan organisasi dengan landasan pengabdian kepada rakyat serta loyalitas terhadap agenda pembangunan nasional.

“Di bawah kepemimpinan Ketum AHY, Demokrat ingin memastikan, kebangkitan pada usia 25 tahun di 2026 ini, bukan sekadar ambisi politik, tetapi panggilan sejarah untuk meningkatkan peran dan kontribusi nyata, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen, terutama demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.

The post Intensitas Kader Demokrat Turun ke Rakyat Wujud Pengabdian, Bukan Manuver Politik appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rencana pembukaan tambang dan pembangunan pabrik batu kapur di wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai kembali menuai penolakan keras dari warga, Senin (23/2/2026).

Salah satu Aktivis Lingkungan Gunawan Rasid, menyatakan penolakan untuk kali kelima, dan menilai rencana tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) RTRW. Jika tambang tersebut, dipaksakan beroprasi, akan berpotensi menimbulkan bencana ekologis.

Sejak 2023, Gunawan bersama kawan-kawan aktivis lainya, secara konsisten menolak rencana pertambangan batu kapur yang direncanakan berlokasi di Desa Olibu. Penolakan itu didasarkan karena wilayah tersebut tidak ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Boalemo.

Ia menegaskan, dalam sistem penataan ruang, RTRW bukan dokumen normatif umum, melainkan dokumen hukum yang harus mencantumkan lokasi dan zonasi secara jelas. Tanpa pencantuman lokasi, suatu wilayah tidak dapat dijadikan area pertambangan, termasuk untuk tambang batu kapur ataupun galian C.

“Logikanya sederhana, kalau lokasi pertambangan tidak tercantum dalam Perda RTRW, maka secara hukum tidak ada kawasan tambang di situ. Lantas sudah ada rencana membuka tambang, itu sama halnya penghinaan terhadap produk hukum yang ada di Boalemo,” tegasnya.

Ia menambahkan, Desa Olibu tidak pernah disebut atau ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam RTRW Kabupaten Boalemo. Dengan demikian, setiap rencana aktivitas tambang di wilayah tersebut bertentangan langsung dengan peraturan daerah yang berlaku.

“RTRW itu dasar semua izin. Kalau dari awal tidak sesuai RTRW, maka izin apa pun di atasnya menjadi bermasalah dan terus dipersoalkan” tambahnya.

Bila izin pertambangan telah diperoleh dari kementerian. Menurutnya, izin dari pemerintah pusat tidak dapat membatalkan atau mengabaikan tata ruang daerah.

“Izin pertambangan harus tunduk pada RTRW, bukan sebaliknya. Jika RTRW diabaikan, maka yang terjadi adalah pelanggaran hukum secara sistematis”, ujarnya.

Selain persoalan tata ruang, ia mempertanyakan kejelasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Baginya, Amdal wajib disusun dengan melibatkan masyarakat terdampak secara langsung.

“Amdal yang disusun tanpa partisipasi warga, akan kehilangan substansi dan hanya menjadi formalitas administratif. Kalau Amdal tidak dibahas dengan masyarakat, lalu siapa yang dilindungi?,” tanyanya lagi.

Tak berhenti sampai disitu, ia juga menyoroti kondisi geografis Desa Olibu yang sangat rentan. Wilayah tersebut berada di kawasan perbukitan yang dekat dengan permukiman warga serta memiliki fungsi ekologis penting.

“Aktivitas penambangan batu kapur, berisiko menimbulkan debu, longsor, pencemaran udara, serta gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Ini bukan asumsi. Tambang batu kapur selalu membawa debu dan kerusakan,” katanya.

Belum lagi, menurutnya, narasi pembukaan lapangan kerja dan perbaikan akses jalan dinilai sebagai alasan klasik yang tidak pernah sebanding dengan kerusakan yang akan ditinggalkan.

“Lapangan kerja itu sementara. Namun ketika garapan itu telah berakhir, yang tersisa hanyalah kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Gunawan meminta, pemerintah daerah dan DPRD Boalemo harus berdiri tegak pada aturan yang mereka buat sendiri, dan tidak mengabaikan masalah di Paguyaman Pantai.

“Kalau Perda RTRW bisa dilanggar, maka seluruh sistem perencanaan daerah kehilangan kekuatannya, alias Lombo!, sehingga saya minta Pemda dan DPRD Boalemo memangil oknum-okunm yang berencana membuka tambang batu kapur itu! ” tegasnya lagi.

Dalam keterangan terakhirnya, ia menyatakan sikapnya yang tak gentar melawan setiap persoalan yang terjadi di Paguyaman Pantai.

“Selama bertentangan dengan Perda RTRW, tidak transparan secara Amdal, dan mengancam keselamatan warga, maka tambang batu kapur di Paguyaman Pantai layak ditolak, meskipun ada pertumpahan darah sekalipun!,” pungkasnya.

The post Pembukaan Tambang dan Pembangunan Pabrik Batu Kapur di Paguyaman Pantai Dinilai Langgar Perda RTRW appeared first on Prosesnews.id.

Oleh: Gunawan Rasid

PROSESNEWS.ID – Perjalanan Partai Demokrat di Gorontalo adalah kisah tentang ketekunan membangun dari bawah, bertahan dalam tekanan, dan bangkit kembali di tengah dinamika politik lokal yang tak pernah sepi. Sebagai partai yang lahir di era reformasi, Demokrat hadir di Gorontalo dengan semangat baru, membawa warna politik yang rasional, nasionalis, namun tetap membumi di tengah masyarakat.

Awal Derap Langkah: Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004, Demokrat Gorontalo masih dalam tahap konsolidasi. Struktur partai belum sepenuhnya terbentuk, kader masih terbatas, dan suara rakyat belum banyak berpihak. Namun, semangat untuk menjadi bagian dari perubahan sudah mulai tumbuh. Di periode ini, Demokrat mulai menapaki panggung politik lokal.

Masa Emas: Pemilu 2009

Gelombang kemenangan nasional Partai Demokrat pada 2009 turut berdampak besar di Gorontalo. Demokrat mencatat sejarah manis dalam perhelatan legislatif. Di DPRD Provinsi Gorontalo berhasil meraih 4 kursi dan 1 Kursi DPR RI. Di tingkat kabupaten/kota, Demokrat menorehkan prestasi: Kabupaten Gorontalo 4 kursi, Gorontalo Utara 2 kursi, Pohuwato 1 kursi, Bone Bolango 1 kursi, Kota Gorontalo 3 kursi, dan Kabupaten Boalemo memecahkan rekor sempurna dengan 7 kursi sekaligus menduduki pucuk pimpinan DPRD. Ditambah dengan kemenangan di eksekutif Bupati Boalemo dari Demokrat, periode ini menjadi momentum emas yang menandai puncak popularitas dan kepercayaan publik terhadap Demokrat sebagai kekuatan baru di daerah.

Ujian Konsistensi: Pemilu 2014 dan 2019

Namun politik tak selalu tentang kemenangan. Dalam dua pemilu berikutnya, 2014 dan 2019, Demokrat menghadapi tantangan serius. Persaingan antar partai semakin ketat, dinamika internal mulai terasa, dan citra nasional partai turut memengaruhi daerah.

Pada Pemilu 2014, Demokrat tidak lagi memiliki perwakilan di eksekutif, namun di legislatif masih mampu memberi warna. DPRD Provinsi tetap bertahan dengan 4 kursi. Di tingkat kabupaten/kota: Gorontalo Utara 2 kursi, Kabupaten Gorontalo 4 kursi, Pohuwato 1 kursi, Kota Gorontalo naik dari 3 menjadi 4 kursi, Bone Bolango naik dari 1 menjadi 3 kursi, sedangkan Boalemo mengalami penurunan signifikan dari 7 menjadi 4 kursi.

Pada Pemilu 2019, Demokrat kehilangan 1 kursi di legislatif provinsi sehingga tersisa 3 kursi. Di tingkat kabupaten/kota: Kabupaten Gorontalo 4 kursi, Kota Gorontalo 4 kursi, Bone Bolango 3 kursi, Pohuwato naik menjadi 2 kursi, dan Boalemo kembali turun menjadi 3 kursi. Periode ini menjadi masa konsolidasi. Demokrat Gorontalo menata ulang barisan, membangun kembali kepercayaan, serta merekrut figur-figur muda yang potensial. Salah satu kunci ketahanan Demokrat adalah militansi kader dan soliditas struktur hingga ke akar rumput.

Pemilu 2024: Sinyal Kebangkitan

Pemilu 2024 menjadi bukti bahwa Demokrat Gorontalo belum habis. Justru sebaliknya, ini adalah titik balik menuju kebangkitan. Momentum kali ini menghadapkan Gorontalo pada dilema tentang kepemimpinan yang ideal. Demokrat menjawab dilema itu dengan mengandalkan ketokohan Gusnar Ismail. Rekam jejaknya yang kuat membangkitkan ingatan rakyat pada pengalaman dan kerja nyata masa lalu. Hasilnya, Gusnar Ismail terpilih sebagai Gubernur Gorontalo, menempatkan Demokrat kembali di eksekutif provinsi.

Ditambah dengan keberhasilan satu kader Demokrat terpilih sebagai Wakil Bupati Bone Bolango, menjadi kebanggaan tersendiri bagi para kader. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Ketua DPD Demokrat Gorontalo, Erwin Ismail, yang cekatan meramu dan menjahit koalisi, pantas disematkan sebagai tokoh masa depan Gorontalo.

Di legislatif, Demokrat mempertahankan 3 kursi di DPRD Provinsi. Di tingkat kabupaten/kota: Pohuwato 2 kursi, Boalemo 3 kursi, Kabupaten Gorontalo 3 kursi, Kota Gorontalo 3 kursi, dan Bone Bolango 1 kursi. Ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahwa rakyat mulai kembali menaruh harapan pada Demokrat, partai yang pernah dipercaya, pernah diuji, dan kini siap kembali berkontribusi lebih besar.

Membaca Kondisi Politik Gorontalo

Politik Gorontalo hari ini tidak bisa dilepaskan dari realitas fragmentasi partai. Dominasi Golkar yang cukup lama mulai diganggu oleh munculnya kekuatan baru seperti NasDem dan Gerindra. Persaingan antar elite lokal semakin tajam, khususnya jelang Pilkada 2024. Figur-figur politik Gorontalo kini terbelah dalam berbagai koalisi, tidak lagi kaku pada garis partai, tetapi lebih cair berdasarkan kepentingan pragmatis.

Dalam situasi ini, Demokrat diuntungkan oleh kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh seperti Gusnar dan Erwin Ismail. Gusnar memberi legitimasi historis, sementara Erwin memberi wajah baru yang progresif. Keduanya mampu menjembatani generasi tua dan generasi muda dalam politik Gorontalo.

Namun, tantangan juga tidak kecil. Polarisasi politik lokal, isu-isu identitas, serta ketatnya kompetisi sumber daya antara partai besar membuat Demokrat harus cermat. Publik Gorontalo kini menuntut politik yang lebih bersih, konkret, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Pekerjaan Rumah (PR) Demokrat Gorontalo

Meski menunjukkan sinyal kebangkitan, tantangan masih terbentang. Titik kritis berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Kekosongan figur di wilayah ini menjadi alarm bagi Demokrat untuk serius melakukan kaderisasi dan penetrasi politik yang lebih dalam. Selain itu, Demokrat Gorontalo juga perlu menyiapkan kader untuk berkompetisi di tingkat nasional. Fakta history, Demokrat Gorontalo di tahun 2009 mampu mengirim wakilnya ke DPR RI, 2029 nanti harus bersiap.

Salah satu figur yang layak diorbitkan adalah Erwin Ismail. Dua periode menjadi anggota legislatif provinsi dan kini menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Gorontalo, ia memiliki modal kuat untuk maju ke DPR RI pada Pemilu 2029.

Menatap Masa Depan Demokrat Gorontalo

Partai Demokrat Gorontalo tak lagi sekadar berkisah tentang masa lalu. Di bawah kepemimpinan Erwin Ismail figur muda progresif dan berpengalaman, Demokrat Gorontalo tengah menyiapkan diri menghadapi babak baru perpolitikan daerah. Targetnya bukan hanya mempertahankan kepercayaan rakyat di legislatif, tapi juga memperluas pengaruh di eksekutif.

Sejarah Demokrat Gorontalo adalah sejarah tentang jatuh dan bangkit. Kini, semua tanda menunjukkan bahwa Demokrat Gorontalo sedang tumbuh, dan akan terus bertumbuh.

Tulisan ini saya persembahkan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-24, (9 September 2001 – 9 September 2025).

The post 24 Tahun PD, Titik Balik dan Peta Jalan Demokrat Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

Oleh : Gunawan Rasid

PROSESNEWS.ID – Polemik dana Rp 100 juta dari pos Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo untuk penyelenggaraan IMI Fest kembali memantik perdebatan di ruang publik. Tuduhan bahwa penggunaan dana tersebut melenceng dari peruntukan, bahkan berpotensi korupsi, menjadi headline sejumlah media. Namun, sebelum tergesa-gesa menarik kesimpulan, ada baiknya kita menelusuri duduk perkara ini secara jernih.

Pertama, mari kita luruskan perspektif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengakui bahwa pariwisata mencakup berbagai bentuk kegiatan, termasuk olahraga yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Istilah sport tourism bukan jargon kosong. Ia sudah menjadi strategi pengembangan destinasi di berbagai daerah, dari event balap di Mandalika hingga lomba perahu naga di Kalimantan. Event otomotif seperti IMI Fest masuk dalam kategori ini.

Mengaitkan IMI Fest dengan pariwisata bukanlah memaksakan logika, tetapi justru mengikuti tren global di mana sport event menjadi magnet wisata. Ribuan pengunjung yang hadir, baik peserta, kru, maupun penonton tidak sekadar memacu adrenalin di lintasan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal: hotel penuh, warung ramai, dan UMKM tersenyum.

Kedua, dari sisi prosedural, dana yang bersumber dari APBD tidak mungkin mengalir begitu saja tanpa persetujuan DPRD. Jika kegiatan ini tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan selaras dengan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, maka secara administratif ia sah. Menyebutnya “penitipan anggaran” menjadi tidak relevan jika sejak awal kegiatan itu memang program resmi yang disepakati eksekutif dan legislatif.

Ketiga, tuduhan penyalahgunaan wewenang dan potensi tipikor harus didasarkan pada bukti konkret, bukan asumsi. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak bisa dipakai secara serampangan hanya karena ada perbedaan tafsir peruntukan. Unsur melawan hukum dan kerugian negara harus dibuktikan lewat audit atau investigasi resmi, bukan opini publik yang belum teruji kebenarannya.

Saya percaya transparansi adalah kunci. Semua pihak, baik pemerintah daerah maupun panitia IMI Fest, punya kewajiban moral dan hukum untuk membuka laporan pertanggungjawaban anggaran. Namun, kita juga punya kewajiban moral yang sama untuk menilai berdasarkan data, bukan prasangka.

APBD adalah amanah rakyat. Menggunakannya untuk membiayai event yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan citra positif bagi daerah bukanlah dosa, selama prosedur ditempuh dan hasilnya dirasakan publik.

IMI Fest bukan hanya soal balap dan modifikasi kendaraan. Ia adalah panggung ekonomi kreatif, promosi pariwisata, dan ajang memperkuat identitas daerah di kancah nasional. Menilai sesuatu hanya dari nominal anggaran tanpa melihat efek berantai yang dihasilkannya, sama saja seperti menilai buku dari sampulnya terlalu dangkal untuk perkara sebesar ini.

The post Menilai IMI Fest Berpotensi Korupsi Adalah Pandangan Dangkal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pembangunan Bendungan Bulango Ulu yang terletak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kini telah mencapai progres 85,6%. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendapat perhatian serius oleh pemerintah pusat.

Juru Bicara Infrastruktur, Gunawan Rasid, menjelaskan, percepatan proyek strategis seperti Bendungan Bulango Ulu merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat daerah, khususnya di sektor pengelolaan air, pertanian, dan mitigasi bencana banjir, Jum’at (8/8/2025).

“Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, untuk mendorong pertumbuhan daerah. Kita dari Gorontalo sangat mendukung percepatan PSN ini,” ujar Gunawan Rasid.

Bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini diproyeksikan akan mengairi 4.950 hektare lahan pertanian, menyuplai air baku untuk masyarakat, serta berfungsi sebagai pengendali banjir di hilir Sungai Bolango. Selain itu, bendungan ini juga memiliki potensi pengembangan energi mikrohidro yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Gunawan menambahkan, penyelesaian proyek ini tidak hanya penting dari sisi infrastruktur, tetapi juga menjadi momentum bagi masyarakat Gorontalo untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan nasional.

“Kita harus memastikan Gorontalo tidak tertinggal. PSN seperti Bulango Ulu harus dikawal hingga tuntas, termasuk percepatan pembebasan lahan yang selama ini menjadi tantangan teknis,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, selain proyek strategis di Bone Bolango, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemkab dan DPRD Kabupaten Pohuwato telah mengusulkan proyek strategis baru untuk masuk dalam daftar PSN. Usulan tersebut mencakup proyek hilirisasi mineral dan pengembangan lahan pangan di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.

“Dari Gorontalo, kita bicara nasional. Dan saat ini kita punya momentum dan posisi untuk menyuarakan kebutuhan daerah,” pungkas Gunawan.

The post Progres PSN Bendungan Bulango Ulu Capai 85,6%, Jubir Infrastruktur: Negara Hadir Untuk Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masyarakat Asta Cita Indonesia (MACI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Training of Trainers (ToT) Juru Bicara Infrastruktur, yang berlangsung di Kantor Kementrian Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), sebagai langkah strategis memperkuat komunikasi publik terkait pembangunan nasional di bidang infrastruktur, Kamis (7/8/2025)

Ketua MACI, Muh Zulfikar Suhardi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengawal visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat narasi pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat.

“Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah strategi politik dan sosial untuk mengatasi ketimpangan, memperkuat konektivitas, dan membuka peluang ekonomi di seluruh daerah,” kata Zulfikar.

Dalam Bimtek ini, MACI juga secara resmi menunjuk perwakilan dari seluruh provinsi, termasuk dua utusan dari Provinsi Gorontalo, yakni Zainuddin Ahmad dan Gunawan Rasid. Keduanya diharapkan menjadi penggerak narasi pembangunan di daerah, serta menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah, hingga ke level paling bawah.

“Pembangunan infrastruktur harus dikawal melalui narasi publik yang presisi. Karena itu, MACI membentuk jaringan pelatih yang akan mencetak juru bicara infrastruktur di 38 Provinsi,” lanjut Zulfikar.

Dengan mengusung semangat “Tuhan Maha Tahu, Rakyat Harus Diberi Tahu,” para juru bicara ini akan aktif menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, khususnya melalui kanal digital dan media sosial.

Zulfikar juga menyampaikan apresiasi kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atas komitmennya dalam memastikan pembangunan berdampak langsung ke masyarakat.

“Program kementerian di bawah koordinasi beliau harus tidak hanya dijalankan dengan baik, tapi juga dipahami dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran dua tokoh muda Gorontalo dalam pelatihan ini juga menjadi harapan Menko Infrastruktur AHY untuk mensosialisasikan program Asta Cita dan 5 Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah.

Dengan partisipasi aktif Zainuddin Ahmad dan Gunawan Rasid, Provinsi Gorontalo menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian penting dari jaringan nasional juru bicara pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

The post MACI Gelar Bimtek Jubir Infrastruktur, Dua Utusan Gorontalo Siap Kawal Narasi Pembangunan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rencana pembukaan tambang batu kapur serta pembangunan pabrik pengolahan batu kapur di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, mendapat penolakan tegas dari salah satu tokoh muda Gorontalo, Gunawan Rasid, Senin (30/6/2025).

Tokoh muda Gorontalo asal Paguyaman Pantai itu menilai, kehadiran PT Tamus Jaya Perkasa di wilayah tersebut sarat kepentingan dan merugikan masyarakat lokal. Bagaimana tidak, sejak 2023, perusahaan tersebut telah melakukan pendekatan yang dinilai tidak transparan dan cenderung memaksa.

Ia mengungkapkan, baru-baru ini, perusahaan tersebut kembali masuk ke Desa Olibu, dan ini sudah kali ke-empat perusahaan itu masuk dengan dalih mengundang para pemilik lahan yang jadi lokasi garapan.

“PT Tamus Jaya Perkasa masuk ke desa Olibu dengan membujuk pemilik lahan agar menyetujui penggunaan tanah mereka, dengan iming-iming penyerapan tenaga kerja lokal. Tapi kenyataannya, hanya segelintir orang yang diajak bicara. Padahal dampaknya menyentuh seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pendekatan sepihak terhadap pemilik lahan tanpa melibatkan masyarakat secara keseluruhan adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Jangan sampai ini jadi modus operasi diam-diam oleh perusahaan, agar mereka segera menggarap lahan tanpa protes, dan mendapatkan izin lahan secara cuma-cuma,” katanya dengan nada tegas.

Menurutnya, selain persoalan perizinan dan transparansi, rencana tambang ini juga dikhawatirkan menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Aktivitas penambangan batu kapur secara besar-besaran berpotensi merusak ekosistem sekitar, termasuk sumber air bersih yang menjadi kebutuhan vital warga.

Tak hanya itu, debu dari proses penambangan dan pengolahan batu kapur juga bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Paparan debu kapur dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), bahkan penyakit paru-paru kronis.

“Anak-anak dan lansia akan menjadi kelompok paling rentan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keselamatan generasi mendatang. Belum lagi, di kawasan yang akan digarap, itu termasuk kawasan habitat kelelawar kalong yang dilindungi dan menjadi laboratorium alam Universitas Negeri Gorontalo (UNG,)” jelas tokoh muda tersebut.

Ia pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait agar memanggil perusahaan tersebut dalam hal memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak hidup dan lingkungan masyarakat lokal. Jangan sampai keuntungan segelintir orang mengorbankan masa depan desa,” pungkas Gunawan.

The post Pembukaan Tambang dan Pembangunan Pabrik Batu Kapur di Paguyaman Pantai Tetap Ditolak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSUD-TN) menjadi Clara Gobel menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Salah satu penolakan datang dari aktivis Boalemo asal Kecamatan Paguyaman Pantai, Gunawan Rasid. Ia menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut pada Senin (21/4/2025).

Menurut Gunawan, perubahan nama itu tidak mendesak, karena nama RSUD-TN sudah melekat erat dengan masyarakat Boalemo.

Ia menilai, nama tersebut mencerminkan identitas lokal serta dedikasi pemerintah kepada petani dan nelayan, yang merupakan kelompok mayoritas di daerah itu.

“Perubahan nama dengan alasan history seperti yang dikatakan oleh Pak Wabup itu sah-sah saja. Sebab, orang yang pernah berkontribusi terhadap Daerah, Pemda harus memberi penghargaan atas jasa-jasanya,” ungkap Gunawan.

Namun demikian, ia mengingatkan, penamaan RSUD-TN sebelumnya dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Namun, penting untuk dicatat bahwa nama tersebut, diberikan melalui proses partisipatif yang melibatkan masyarakat, tokoh, dan pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa nama RSTN adalah bagian dari persembahan pemerintah kepada masyarakat Boalemo yang mayoritasnya Petani dan Nelayan,” ujarnya menambahkan.

Gunawan juga mengkritik, perubahan nama tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak menjamin adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah perbaikan fasilitas dan kualitas layanan medis yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang paling utama adalah Pemda Boalemo harus memastikan peningkatan fasilitas, kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, dan memastikan kualitas disiplin kinerja pegawai Rumah Sakit. Itu yang lebih substansial,” tegasnya.

Gunawan, yang juga merupakan mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Gorontalo, menilai bahwa nama RSTN telah menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Tidak usah diganti, yang terpenting adalah terus meningkatkan mutu pelayanan, daripada mengganti nama yang telah melekat makna dan rasa memiliki mendalam bagi Rakyat Boalemo,” tutupnya.

The post Rencana Penggantian Nama RSTN Boalemo Menjadi Clara Gobel Tuai Kritik Aktivis appeared first on Prosesnews.id.

Oleh : Gunawan Rasid

PROSESNEWS.ID, OPINI – Dewasa ini, percakapan Gorontalo makin kental dengan politiknya, itu dibuktikan dengan isu-isu belakangan ini jadi perhatian publik. Misalnya soal perebutan kekuasaan dikaitkan dengan orang-orang yang berkuasa.

Belum lagi, mendudukan penilaian yang sangat individualistik dan sentimen terhadap seseorang, tanpa didasarkan pada objektivitas, adalah sikap keliru. Sebut saja Erwin Ismail, banyak tokoh-tokoh yang menilai ia hanya Anak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.

Terlepas ia anak Gusnar Gubernur Gorontalo, harus dicatat juga bahwa Erwin Ismail adalah Anggota DPRD Provinsi yang kualitasnya sudah teruji dengan ia terpilih kembali di Pileg 2024 kemarin.

Anggota DPRD Provinsi dua periode itu menang sebelum Gusnar Ismail jadi Gubernur Gorontalo, ini lebih membuktikan bahwa Erwin Ismail tak bisa di pandang sebelah mata. Namun, masih banyak yang memandang Erwin Ismail terlalu dini dalam berpolitik.

Penilaian tentang Erwin Ismail terlalu dini dalam politik, saya pikir keliru dan mengandung sentimen. Bagaimana tidak, Erwin Ismail itu Ketua Partai Demokrat di Gorontalo.

Maqom kepemimpinan di partai politik sama dengan Ketua-Ketua Partai di Gorontalo, dia duduk setara dengan Ketua Partai lainya. Seperti Elnino Mohi Ketua Partai Gerindra, Rahmat Gobel Ketua Partai Nasdem, dan Rusli Habibie Ketua Partai Golkar.

Ironisnya, ada segelintir tokoh-tokoh Gorontalo tak menghitung Erwin Ismail dalam panggung politik. Memandang Erwin Ismail prematur, belum layak, dan tak punya kekuatan dalam mengatur skema politik.

Namun, mari kita tengok helatan Pilkada Gorontalo tahun 2024 kemarin, diketahui bahwa Erwin Ismail adalah Ketua TIM Pemenangan Paket Gusnar-Idah Syahidah (GAS), dan keluar jadi pemenang. Ini juga membuktikan bahwa Erwin Ismail tidak dini dalam politik.

Jadi, kalau kita mau objektif dalam memandang sesuatu, maka melihat Erwin Ismail adalah anak Gusnar Ismail Gubernur Gorontalo hanyalah pendangan sepenggal, bercampur sentimen, dan sangat tidak holistik.

Kita selalu menarasikan bahwa anak muda adalah masa depan Gorontalo. Sayangnya, ketika ada anak muda yang punya kapasitas seperti Erwin Ismail, ada saja yang mencibiri hanya karena ketidaksukaan dan sentimen politik.

The post Erwin Ismail Bukan Anak Kecil Lagi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Isu yang menyeret nama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail soal intervensi usulan anak mantunya sebagai Komisaris Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) mendapat bantahan dari salah satu aktivis Gorontalo, Gunawan Rasid Selasa, (8/4/2025).

Gunawan menuturkan, tidak ada istilah bahwa Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ikut main dalam usulan pemilihan Komisaris Bank Sulutgo. Menurutnya, isu itu sengaja dipelesetkan untuk mencederai citra Gusnar Ismail.

“Isu ini sengaja dimunculkan hanya untuk mencederai citra Gusnar Ismail sebagai Gubernur Gorontalo. Karena pengangkatan Komisaris dan Direksi itu merujuk pada Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/ Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, bukan atas dasar intervensi Gubernur Gorontalo,” ketusnya.

Mantan Sekretaris HMI Cabang Gorontalo itu menuturkan, Pemilihan dan Prosedur yang telah ditetapkan wajib jadi bahan validasi kriteria Komisaris Bank Sulutgo. Maka, yang perlu dikritik itu, ketika yang menjadi Komisaris BSG tidak sesuai dengan kriteria Dewan Komisaris.

” Ya kita tunggulah hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di RUPS itu menentukan siapa yang layak jadi Komisaris BSG,” bebernya.

Menurutnya, narasi yang dibangun saat ini sangat keliru dan tidak memiliki dasar. Bahkan, terkesan tendensius.

“Perlu membaca lagi Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman dan Prosedur Pemilihan/ Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi. Itu aja, jangan memberi penilaian terhadap sesuatu yang tidak tahu duduk soalny,” tegasnya.

The post Komisaris BSG Dipilih Atas Dasar Pedoman dan Prosedur Bukan Intervensi Gubernur appeared first on Prosesnews.id.

Mulai dari proses Musyawarah Besar (Mubes), pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) UNG, yang menyebabkan tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ironisnya lagi kata Gunawan, figur yang di usung sebagai representatif  Mahasiswa, dan seharusnya dipilih melalui Mubes. Justru dipilih, langsung oleh para dosen, tanpa melalui Mubes lagi. Hal ini, menjadi pertanyaan besar bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Fisika.

Sebab kata Gunawan lagi, Mubes yang sempat dipending pada hari Rabu 29 Januari 2019 itu, ditunda secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan Mahasiswa dan tiba-tiba melahirkan Ketua Umum Baru dari hasil pemilihan Dosen.

“Hak pilih Mahasiswa yang akan menentukan pemimpinnya sendiri, telah diambil alih para dosen, yang notabenenya tidak memiliki hak pilih dalam organisasi. Bobroknya lagi, Ketua-Ketua tingkat di undang sebagai perwakilan mahasiswa, di setiap kelas,” Tegasnya.

Untuk memilih Ketua Umum Himafi kata Gunawan, para Dosen berdalih Mahasiswa melanggar Peraturan Kampus. Namun sayang tidak mampu menelisik, Fakta Surat Keputusan (SK) Rektor Tentang Pimpinan Ormawa. Hingga berita ini diterbitkan masih dalam proses konfrimasi pada pihak Universitas Negeri Gorontalo dan Jurusan Fisika. (Ryan)

The post Oknum Dosen Jurusan Fisika UNG ‘Kebiri’ Hak Mahasiswa appeared first on Prosesnews.id.