PROSESNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang bekerja sama dengan Polri, berhasil menangkap buronan kasus korupsi pengadaan peralatan fasilitas gedung kuliah Poltekkes Gorontalo. Tersangka berhasil di amankan sejak tanggal, 30 Juli 2022.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka merupakan Direktur CV Cipta Kreasi berinisial I, yang telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2018. Tersangka, diamankan di Jalan Anggrek II No 35 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Tersangka I ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka Sarni Salim selaku bendahara Poltekkes Gorontalo, Irmaya Maga selaku PPK, Syafrudin M. Kes selaku KPA. Di mana, ketiganya telah diputuskan bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipidkor Gorontalo, dan sedang menjalani hukuman.

Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono menjelaskan, berdasarkan salinan perkara Tipidkor, tersangka I menerima transferan uang dari terdakwa Sarni Salim, sebanyak 2.500.000.000. Sebagian dari uang tersebut dialihkan untuk membeli item pekerjaan.

“Barang-barang yang dibeli tersangka sebanyak 7 item, berupa pengadaan genset, CCTV, PABX, Invocus dan layar, AC Central, serta pemadam kebakaran dengan total Rp. 900.000.000…”

“Tetapi, pengadaan 7 item alat fasilitas gedung Poltekkes Gorontalo itu, tidak sesuai dengan 9 item spesifikasi teknis dokumen kontrak tanggal 18 September 2015,” jelas Kombes Wahyu saat konferensi pers.

Kombes Wahyu juga mengungkapkan, tersangka I telah dilayangkan panggilan sebanyak dua kali. Namun, tersangka tidak datang menghadap penyidik dengan alasan yang tidak jelas, kemudian keberadaan tersangka sudah tidak diketahui lagi.

“Karena keberadaan tersangka tidak diketahui lagi, penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), tanggal 13 Agustus 2018, dan akhirnya berhasil diamankan pada 30 Juli 2022,” ungkapnya.

Kombes Wahyu menerangkan, dari pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi proyek pengadaan fasilitas Gedung, mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar, Rp. 2.095.424.975.

“Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tabun 2021,tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, dengan ancaman paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” tutupnya.

Reporter : Reza Saad

The post Buronan Selama 4 Tahun, Tersangka Korupsi Poltekes Gorontalo Berhasil Ditangkap appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam upaya menata pemerintahan yang baik tanpa adanya penyimpangan yang mengara pada tindakpidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi dengar pendapat dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Kamis (19/5/2022).

Dalam arahannya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Lili Pintauli Siregar menyampaikan rapat koordinsasi ini fokus pada delapan area intervensi. Di mana delapan intervensi ini merupakan kerjasama antara Kemendagri, KPK dengan BPKP. Hal ini dilaksanakan demi membantu pemerintah daerah.

“Delapan area intervensi ini adalah dalam hal pengelolaan APBD, pengelolaan barang jasa, kemudian dalam hal pengurusan perizinan, APIP, pengelolaan ASN, pengelolaan pajak, aset dan dana desa. Terkait survei penilaian integrasi, kami tentu ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan. Di mana sejak KPK hadir di tahun 2003 semakin banyaknya kepala daerah legislator itu menjadi tersangka di KPK,” kata Lili

Lili menyebutkan rata-rata indeks integrasi nasional 2021 mencapai 72,4 persen, sementara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo 71,11 persen. Dua daerah dengan wilayah indeks terendah yakni Kabupaten Boalemo 59,98 persen dan Gorontalo Utara 55,28 persen. Kemudian juga kepala daerah telah berganti rotasi ini dari gubernur ke penjabat gubernur. Jadi perlu menyampaikan hal ini kepada penjabat gubernur maupun pejabat bupati walikota.
Artikel Terkait Gorontalo Terima Penghargaan Terbaik Perekaman KTP Elektronik

“Kalau melihat perkabupaten indeks integritas Gorontalo tentu menjadi cacatan bahwa provinsi dan beberapa kabupaten yang ada di Gorontalo sudah mempunyai nilai yang baik, tapi kemudian butuh perhatian penuh pak gubernur, misalnya untuk Boalemo, Gorut dan Bone Bolango ini memang butuh peningkatan nilai-nilai tersebut,” tambahnya

Sementara itu Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menyampaikan, kegiatan ini tentu dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintah daerah di Gorontalo, terkait pentingnya pencegahan korupsi di Provinsi Gorontalo. Sebagai kepala daerah ia sangat berterimakasih pada KPK telah meluangkan waktunya datang ke Gorontalo

Hamka juga memaparkan beberapa program Pemprov Gorontalo terkait pencegahan korupsi. Di mana telah diwujudkan melalui rencana aksi daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi sesuai inpres No.10 tahun 2016, yang menitikberatkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dengan sistem SPBE, SPID, FMI, SPSE 4.4, e-Katalog, e-Sirup dan Bela Pengadaan. Yang paling baru ada aplikasi MOOTAME. Dalam bidang ASN telah memanfaatkan sistem berbasis IT berupa SIJAPTI.

“Namun kita menyadari bahwa semua sarana aplikasi yang dibangun tersebut hanya alat untuk membantu pelaksana tugas pemerintahan baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan manajeman ASN. Tapi semua usaha kembali kepada kita untuk seberapa kuat komitmen kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dan paling penting semua capaian ini atas dukungan dari tim Korsupah KPK,” tandasnya.

Rapat koordinasi dengar pendapat ini diakhiri dengan diskusi dan pemaparan yang disampaikan oleh lima pemateri yakni perwakilan Kemendagri, BPKP Gorontalo, Kementrian ATR/BPN, DJP Sulutenggo dan Malut serta Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK RI.

The post Fokus Pencegahan KPK pada Delapan Area Intervensi di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (RDP) dengan DPRD Provinsi Gorontalo berlangsung secara tertutup, Kamis (19/05/2022).

Terlihat, para wartawan tidak diizinkan masuk, bahkan diminta keluar untuk tidak mengikuti RDP tersebut. Padahal, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jika kegiatan itu tidak boleh diikuti oleh media.

Hal itu tentunya melanggar prinsip keterbukaan yang tercantum dalam Undang-Undang KPK. Mestinya harus ada alasan yang kuat mengapa RDP tersebut harus dilakukan secara tertutup.

Meskipun, pihak Sekretariat Deprov Gorontalo menjelaskan, akan adanya konferensi pers. Tetapi, itu merupakan sesuatu yang akan dinilai main mata dengan khalayak.

“Ini kan hanya sosialisasi kok dilakukan tertutup, dan seharusnya diberitahu alasannya apa?,” tanya seorang wartawan.

Reporter : Reza Saad

The post Pertemuan KPK dan Deprov Gorontalo Tertutup, Wartawan Dilarang Meliput appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Untuk menghindari politik uang dalam perlehatan pemilu, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) lakukan bimbingan teknis program anti korupsi.

“Kegiatan ini tentunya merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik, dan berintegritas,” ungkap Kepala Satuan Tugas Politik dan Dunia Usaha Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, saat menggelar konferensi pers di Hotel Aston, Rabu (27/10/2021).

David mengatakan, KPK memiliki peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Agar nantinya, masyarakat bisa berpartisipasi dalam hal membantu mengawasi kasus korupsi.

“Selain juga, bisa mengontrol para calon kepala daerah atau peserta pemilihan umum (pemilu),” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar menyampaikan politik uang adalah penyakit demokrasi yang harus diberantas secara serius.

Ia juga mengatakan, bawaslu tidak jalan sendiri tetapi bersama komponen masyarakat. Bahkan, telah dilaksanakan juga Sekolah Kader Pengawas Parsitifatif (SKPP).

“Pada SKPP 2021 ini, kurang lebih ada 200 orang peserta yang kami didik, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mewujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.

Jaharudin menuturkan, bawaslu juga selalu melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan pilkada. Hal itu, untuk memastikan penyelenggaraan pilkada sesuai ketentuan.

“Sehingga nantinya, demokrasi kita berjalan sehat, dan jujur,” Jaharudin, saat konfrensi pers bersama KPU, KPK RI, di Hotel Aston, Rabu (27/10/2021).

Jaharudin mengungkapkan, instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada sudah tegas. Yaitu melarang perbuatan memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih akan diberikan sanksi.

“Jadi, untuk subjek hukumnya, si pemberi dan penerima sama-sama akan dikenakan sanksi,” ungkapnya.

Reporter : Reza Saad

The post Berantas Politik Uang, KPK Gelar Bimbingan Teknis Anti Korupsi di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Akhirnya, 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini resmi dipecat. Pemecatan puluhan pegawai KPK pun disambut oleh para mantan pimpinan KPK.

Hadir pada saat itu, Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, serta Abraham Samad. Mereka memberikan dukungan terhadap pegawai KPK yang dipecat, di hadapan Dewas KPK.

Saut Situmorang mengaku, jika pemberantasan korupsi di indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar. Bahkan, dia sangat menyayangkan sikap presiden yang seakan tidak peduli soal pemecatan tersebut.

“Kalau ada orang yang bilang pemberantasan korupsi berjalan dengan benar, itu pasti bohong besar” kata Saut saat memberikan orasi.

“Ada ketidak pestian yang terjadi di republik ini, sayanya presidennya hanya diam,” tuturnya dengan lantang dilansir detikcom.

Ditempat yang sama, Busyro mengatakan, para pegawai yang dipecat ini justru memiliki moral untuk bangsa. Novel Dkk memiliki track record yang menjadi harapan publik yang memiliki nilai bangsa.

“57 orang ini serta keluarganya adalah orang yang sudah memberikan record sesuai dengan kebangsaan yang otentik,” kata Busyro.

Busyro menyebut, jika para pimpinan KPK malah memperlihatkan sebuah kepalsuan. Ia pun ikut sedih atas pemberhentian ini.

“Mereka orang-orang terbaik yang pernah dimiliki bangsa saat bertugas di KPK. Saya ikut sedih,” ia menandaskan.

The post Eks Pimpinan KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Tidak Berjalan dengan Benar appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) mendatangi Kantor KPK RI untuk membahas terkait pelaksanaan pinjaman daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (07/06/2021).

“Pada pertemuan kali ini dengan KPK RI, membahas tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), semoga dengan adanya pertemuan ini pelaksanaan PEN dapat berjalan sesuai harapan,” ungkap Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Meidy N. Silangen.

Meidy mengatakan, dalam pelaksanaan PEN juga terkadang sering terjebak dalam persoalan hukum. Untuk itu, yang harus diketahui oleh KPK RI mulai dari segi data perencanaan dan pelaksanaan harus ada sikronisasi.

“Tadi juga telah disampaikan oleh Walikota Gorontalo, agar penggunaan dana PEN harus terbuka dengan masyarakat,” kata Meidy.

“Semua bertujuan agar bisa menghasilkan pembangunan yang berkualitas, dengan melihat usaha dari pemerintah kota dalam meminta penjelasan dan pendampingan bak dari APH sampai ke KPK,” ujar Meidy.

Reporter : Reza Saad

The post Bahas Dana PEN, Pemkot Gorontalo Gelar Pertemuan dengan KPK RI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai instansi dengan pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2020.

Dari 17 Instansi penerima penghargaan pengelolaan LHKPN tahun 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo masuk dalam Kategori Wajib Lapor 10-1000 untuk Eksekutif Provinsi.

Penghargaan ini menurut Inspektur Daerah Sukril Gobel, merupakan hasil dari kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang selalu mendorong semua ASN wajib lapor LHKPN, untuk taat dan patuh agar menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan.

“Penghargaan ini memacu Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Inspektorat untuk selalu mengawal dan memberikan pemahaman terhadap seluruh wajib LHKPN untuk secara tertib dan transparan melaporkan LHKPN sehingga penghargaan ini akan berkelanjutan”, jelas Sukril.

Inspektur Sukril juga berterima kasih atas dukungan dari Pimpinan OPD yang proaktif mendukung untuk mengingatkan kepada Pejabat wajib LHKPN untuk secara tertib dan berkala menyampaikan laporan LHKPN tepat waktu.

Penghargaan LHKPN merupakan penghargaan untuk instansi dan lembaga yang secara rutin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pemberian ini didasarkan pada beberapa kriteria penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor online.

Penghargaan tersebut disampaikan saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 melalui video conference yang dihadiri secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Pimpinan KPK, serta sejumlah menteri dan pejabat negara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (16/12/2020). (Ads)

The post Terbaik Mengelolah LHKPN, Pemprov Gorontalo Dapat Penghargaan dari KPK RI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Syarif Mbuinga, bersama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pihak KPK RI, dalam rangka monitoring evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi. Senin, (19/10/2020).

Rapat tersebut, dihadiri oleh penjabat Sekda Iskandar Datau, Inspektorat Daerah (ITDA), Trizal Entengo, serta beberapa pimpinan OPD teknis, dan dari pihak KPK yang diwakili Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Wilayah I, Maruli Tua.

Dalam sambutannya, Bupati Syarif mengungkapkan, jika Pemda Pohuwato selama ini terus melakukan kerja-kerja, untuk terus membenahi hal-hal yang berkaitan dengan integritas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Korupsi.

“Terima kasih pak, dengan ini tentu kami bisa terus melakukan pembenahan dalam tata pemerintahan di Pohuwato ini, guna untuk lebih menjaga dari hal yang tidak diinginkan yaitu Korupsi,” ungkapnya.

Bupati Pohuwato 2 periode itu juga berharap, kepada seluruh jajarannya agar terus memperhatikan point-point penting yang disampaikan KPK, berkaitan dengan evaluasi yang dilangsungkan tersebut.

Terakhir, dari rapat evaluasi ini, Bupati Syarif mengucapkan terimkasih atas segala atensi, dan juga ini menjadi legesi, di akhir masa kepemimpinan SYAH, yang tinggal tersisa 3 bulan lagi akan berakhir. (Iskandar Badu)

The post Bupati Syarif Ikuti Rakor Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bersama KPK RI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo, gelar rapat bersama Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) RI melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

Dalam rapat tersebut turut dihadiri pemerintah daerah se Gorontalo dan unsur forkopimda.

Mengawali pembicaraannya, Nelson Pomalingo, menyampaikan besaran anggaran penanganan Covid-19 yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) RI.

“Setelah melakukan relokasi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu, jumlah yang telah siap sebesar Rp 44 miliar,” terang Nelson kepada kepada Korsupgah KPK RI.

Kata Nelson, penggunaan anggaran tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

“Untuk tahap pencegahan dan penanganan, besaran anggaran yang diperuntukkan itu sebesar Rp 21 miliar,” jelas Nelson.

Nelson menjelaskan, dana sebesar Rp 21 miliar tersebut memang sejak awal direncanakan untuk digunakan selama 3 bulan, terhitung sejak April, hingga Juni 2020. Sementara untuk dana pemulihan, senilai Rp23 miliar.

“Terkait dengan refocusing dana Covid-19, kita sudah laporkan ke KPK RI, dan tidak ada masalah. Dana pertama kita Rp 21 miliar, dan untuk pemulihan Rp 23 miliar. Jadi ada Rp 44 miliar dana kita khusus penanganan Covid-19 ini,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, kata Nelson, KPK RI ingatkan anggaran yang ada tidak dikorupsi, dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Pesan dari Korsupgah KPK RI, anggaran harus tepat sasaran dalam penggunaannya. Tidak dikorupsi, dan harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak dari situasi virus Corona,” tutup Nelson. (Adv/Usman)

The post Nelson : KPK RI Ingatkan Anggaran Penanganan Covid-19 Tidak Dikorupsi appeared first on Prosesnews.id.

Objek wisata tersebut, berawal dari hasil asessment Jaringan Advokasi Sumber Daya Alam (Japesda). Kemudian menemukan beberapa fakta dilapangan. Seperti penimbunan jalan menuju wisata Pantai Ratu dengan melakukan pembabatan mangrove yang merupakan hutan lindung.

Terkait persoalan itu, salah satu anggota penyelia Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI untuk Wilayah Gorontalo Friesmount Wongso menuturkan, jika hasil investigasi Japesda Gorontalo akan dijadikan data awal. Untuk bahan kajian dan telaah KPK RI.

“Terlebih dahulu data hasil investigasi Japesda itu. Akan kami telaah untuk proses pengkajian lebih lanjut,” kata Friesmount Wongso sembari menambahkan, terkait dugaan kasus seperti hutan lindung seperti ini juga, sering kali merambah ke pidana khusus atau korupsi. (Hel)

The post Reklamasi Pantai Ratu Boalemo Dilirik KPK RI appeared first on Prosesnews.id.