PROSESNEWS.ID – Aliansi Jurnalis Gorontalo, akan menggelar aksi damai, di Polres Gorontalo Kota dan Polda Gorontalo. Aksi ini, dilakukan sebagai bentuk solidaritas sesama Wartawan, atas insiden pembacokan salah seorang pimpinan redaksi media online di Gorontalo.

Koordinator aksi Aliansi Jurnalis Gorontalo Helmi Rasid, menuturkan aksi damai ini dilakukan, karena ada kejanggalan dalam proses penyelidikan kasus dugaan pembacokan salah seorang Wartawan.

Dalam proses penyelidikan yang disampaikan Kapolres Gorontalo Kota dalam konferensi pers beberapa hari kemarin, bertentangan dengan fakta-fakta di lapangan. Kata Helmi, Kapolres Gorontalo Kota, terlihat seakan melindungi terduga otak dari pembacokan Wartawan.

“Pernyataan Kapolres Gorontalo Kota, selalu kontradiktif, dengan fakta-fakta yang kami investigasi di lapangan. Bahkan, kontradiktif bukan hanya dengan fakta yang ditemukan Wartawan di Lapangan. Perbedaan itu juga terjadi di internal Polri,” bebernya.

Salah satu contoh kata Helmi, penangkapan salah seorang terduga otak pembacokan Wartawan. Dimana, Intel Brimob Polda Gorontalo yang turut ikut melakukan penangkapan, memberikan laporan, jika terduga otak pembacokan Wartawan dengan inisial EN, sudah tertangkap. 

Sementara Kapolres Gorontalo Kota dan Kabid Humas Polda Gorontalo, memberikan pernyataan lain. Dimana EN, ditangkap bukan keterlibatan pembacokan wartawan. Melainkan, laporan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi 2019 silam.

“Di institusi Polri dalam hal ini Polres Gorontalo Kota  dan Intel Brimob Polda Gorontalo, terjadi perbedaan laporan. Sementara, Intel Brimob Gorontalo tau, mereka ditugaskan untuk membantu menangkap otak dari pembacokan wartawan,” ujarnya.

Dengan begitu kata Helmi, terlihat sangat jelas ada indikasi melindungi dan memelihara pelaku premanisme di Gorontalo dan sangat bertentangan dengan Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021, tentang pemberantasan aksi premanisme.

Seruan Aksi

Melihat kondisi ini, maka bukan hanya Wartawan yang akan menjadi korban dari aksi premanisme. Namun, TNI dan Polri pun, terancam dengan aksi premanisme, yang dilindungi itu. Dan ini, merupakan fakta yang terjadi, dari TNI, Polri, Wartawan dan masyarakat umum, terancam dengan keberadaan aksi premanisme.

“Maka kami bersepakat, pada hari Senin 12 Juli 2021, kami akan melaksanakan aksi damai dan akan di ikuti seluruh Jurnalis yang berada di Kabupaten/Kota, se Provinsi Gorontalo,” tegasnya.

The post Penyelidikan Kasus Pembacokan Wartawan di Gorontalo Dinilai Janggal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sebelumnya, Komunitas Pers yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, Forum Pemimpin Redaksi, dan Asosiasi Media Siber Indonesia sepakat meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021.

Komunitas Pers menilai Pasal 2d dalam Maklumat Kapolri yang ditandatangani 1 Januari 2021 itu mengancam tugas utama jurnalis dan media massa.

Baca Berita Terkait Maklumat Kapolri : https://prosesnews.id/amsi-minta-kapolri-revisi-maklumat/

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, menegaskan, isi Maklumat Kapolri terkait pelarangan akses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten Front Pembela Islam (FPI), tidak terkait dengan aktivitas jurnalistik sesuai Undang-Undang Pers, apalagi membatasi kebebasan berekspresi.

“Kami tidak berkaitan dengan UU Pers,” tutur Argo, Sabtu (2/1/2021).

Dijelaskannya kembali, pada Pasal 2d Maklumat Kapolri, tertulis masyarakat dilarang mengakses, menggunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Imbuhnya, yang dimaksudkan, jika isinya tidak mengandung unsur bohong alias hoaks, mengadu domba, bernada perpecahan, SARA, hingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban, maka diperbolehkan.

“Namun jika mengandung hal tersebut tentunya tidak diperbolehkan. Mengakses, menggunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” pungkasnya. (PR)

The post Maklumat Kapolri Larang Akses Konten FPI, Argo Sebut Tak Terkait Aktivitas Pers appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kembali mengeluarkan maklumat terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur Natal Tahun 2020 dan Tahun baru 2021. Maklumat dengan nomor : Mak/4/XII/2020, menuangkan sedikitnya ada 4 point.

Pertama, bahwa mempertimbangkan penanganan penyebaran Covid-19, secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali, dan masih berpotensi berkembang luas dalam masyarakat.

Kedua, guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, selama pelaksanaan libur Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021.

Melalui Maklumat itu, Kapolri Jendral Polisi Idham Azis, meminta untuk tidak menyelenggarakan pertemuan/kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum.

Berupa, perayaan natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah. Kemudian, pesta perayaan malam pergantian tahun, arak-arakan, pawai dan karnaval dan pesta penyalaan kembang api.

Dengan tegas Kapolri, menekankan apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri, wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiayus, melalui Polres jajaran sudah mengintrusikan untuk tidak memberikan izin keramaian perayaan malam tahun baru 2021. (PR)

The post Maklumat Kapolri : Dilarang Merayakan Tahun Baru 2021 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Dr. Achmad Wiyagus,SIK.,M.Si.,MM, didampingi Danrem 133/NWB Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito,MA., mulai mensosialisasikan maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020.

Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bernomor MAK/3/IX/2020 yang terbit pada tanggal 21 September 2020, dalam rangka mencegah terjadinya klaster baru di Pilkada Serentak 2020.

Dalam Maklumat tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Kapolda Gorontalo, mensosialisasikan maklumat Kapolri saat agenda kunjungan kerja di Kabupaten Bone Bolango. Didampingi Danrem 133/NWN Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito,MA., ia menyempatkan diri menemui para pimpinan Parpol dan ketua KPU untuk mensosialisasikan isi maklumat Kapolri.

“Saya berharap, kepada para pimpinan Parpol, dan juga penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu menindaklanjuti isi maklumat Kapolri ini, dan silakan diteruskan kepada seluruh jajarannya termasuk kepada massa pendukung dan semua pihak, agar kita semua dapat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, demokratis dan sehat, tanpa menimbulkan kluster baru,”ujar Wiyagus.

Harapan Kapolda tersebut direspon baik oleh para pimpinan parpol yang hadir dan juga ketua KPU Kabupaten Bone Bolango dalam tatap muka ditempat yang terpisah.

“Sesuai jadwal besuk tanggal 23 September akan ditetapkan pasangan calon dan 24nya akan dilakukan pengundian nomor urut, dan semuanya sudah kami koordinasikan dengan pak Kapolres dengan mempedomani protokol kesehatan. Selanjutnya untuk maklumat Kapolri ini, akan kami teruskan kepada para paslon, pimpinan parpol dan yang lainnya, untuk dipedomani, agar dalam pelaksanaan tahapan Pilkada tetap mematuhi protokol kesehatan,”ujar Adnan Berahim ketua KPU Bone Bolango.

Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono,SIK., mengatakan terdapat empat poin yang ditekankan Kapolri dalam maklumat tersebut, salah satunya menekan klaster Corona di Pilkada.

“Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, ada 4 poin yang menjadi penekanan Kapolri terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada sehingga sukses dan juga sehat tanpa menimbulkan kluster baru,”ujar Wahyu.

Berikut empat penekanan dari maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020:

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.
b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakal masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.
d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. (Majid Rahman)

The post Maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada Mulai Disosialisasikan appeared first on Prosesnews.id.