PROSESNEWS.ID – Masalah pekerjaan revitalisasi dan beberapa proyek yang menggunakan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kota Gorontalo masih terus bergulir.

Baik dari kejelasan mengenai kapan selesainya pekerjaan-pekerjaan tersebut, hingga komitmen kontraktor baru yang melanjutkan kembali pekerjaan revitalisasi Jalan Nani Wartabone (Eks Panjaitan).

Ariston Tilameo, selaku Ketua Pansus LKPJ Walikota Tahun 2022 mengungkapkan pembahasan dalam rapat lanjutan siang tadi, masih terus mempertanyakan dan memastikan kelanjutan nasib dari proyek Dana PEN.

“Bahasan urgent tadi, kita sangat soroti Pekerjaan diTahun 2022 mengenai Dana PEN. Yang itu masih hangatnya, kami harap di Tahun 2023 ini ada solusinya,”ujarnya saat dimintai keterangan, di Aula DPRD Kota Gorontalo.

Bukan tanpa alasan, hal-hal mendasar yang dikatakan Ariston sangat logis. Karena untuk mengetahui sikap dari Pemkot Gorontalo untuk melakukan progres pekerjaan tersebut.

“Tapi, di Tahun 2023 sudah ada tindakan antisipasi dari Dinas terkait. Mudah-mudahan di tahun ini tidak ada masalah lagi, dan sama-sama dicarikan solusinya.”harapnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang menggunakan Dana PEN di Kota Gorontalo yakni pekerjaan jalan Lupoyo Cs, revitalisasi kawasan pusat perdagangan, dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dumbo Raya, serta penataan drainase dan jalan di Jl. Nani Wartabone (eks Panjaitan).

Reporter : Sandri Mooduto

The post Soroti Pekerjaan Dana PEN, Ariston Tilameo Berharap Tahun Ini Ada Solusinya appeared first on Prosesnews.id.

Anggota Komisi I Deprov Gorontalo Adhan Dambea

PROSESNEWS.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea, kembali meminta kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, untuk menarik pendampingan terhadap anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di provinsi dan beberapa kabupaten/kota.

Menurut Adhan, tak ada gunanya pendampingan Kejaksaan selama ini terhadap pemanfaatan dana PEN. Buktinya, meskipun di dampingi tapi pekerjaan yang menggunakan dana PEN banyak yang bermasalah.

“Saya minta Kejaksaan menarik pendampingan itu, karena tidak ada gunanya. Kejaksaan seharusnya memproses hukum pihak-pihak yang terkait dalam dugaan penyalahgunaan anggaran PEN,” bebernya.

Dijelaskan Adhan, jangan hanya Kabupaten Gorontalo yang di tarik pendampingannya. Sementara provinsi dan kabupaten/kota lainya masih di dampingi. Sehingga Kejaksaan terlihat tidak ada konsistensi dalam melakukan pendampingan terhadap dana PEN.

“Konsistensi Kejaksaan juga sangat perlu, jangan Kabupaten Gorontalo di tak lagi di dampingi, sementara daerah lain masih di dampingi. Ada apa sebenarnya ini?. Jangan mengeluarkan keputusan, tapi hanya setengah hati,” ketusnya.

Kemudian kata Adhan, alasan Kejaksaan Gorontalo melepas pendampingan dana PEN di Kabupaten Gorontalo, karena Pemda Gorontalo tidak mendengarkan masukan Kejaksaan. Nah, di Kota Gorontalo banyak pekerjaan PEN yang putus kontrak, mengapa tidak di lepas juga pendampingannya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengingatkan Kejaksaan agar tetap menjaga integritas, sebagai penegak hukum. Jangan sampai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan turun hanya karena persoalan pendampingan PEN.

“Buktinya, beberapa pekerjaan proyek dengan menggunakan dana PEN yang di dampingi Kejaksaan ada yang sudah beberapa kali putus kontrak. Bentuk pendampingannya bagaimana. Jangan sampai masyarakat menilai ada konspirasi yang tidak bagus terhadap Kejaksaan,” tegas mantan Wali Kota Gorontalo itu.

The post Adhan Dambea Minta Kejaksaan Tarik Pendampingan Dana PEN di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEW.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo membahas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun jamak dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemendagri Jakarta itu dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama jajarannya dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian N, Jumat (30/4/2021).

Poin penting dalam pertemuan tersebut, Pemprov Gorontalo ingin mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman PEN tahun jamak, mengingat masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim akan berakhir Mei 2022.

“Kita tanyakan tadi apakah PEN ini bagian dari program prioritas nasional dan atau kebijakan strategis nasional? Dijawab tadi pak Dirjen betul bagian dari kebijakan strategis nasional. Artinya rujukannya bukan PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang reguler, tapi diatur PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan PP 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN,” ungkap Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki.

Aturan itu sangat penting bagi Pemprov Gorontalo yang berencana mengajukan PEN 2021 di mana salah satu usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman PEN tersebut kemungkinan dilaksanakan tahun jamak. Artinya, dari aspek perencanaan dan penganggaran serta aspek pekerjaan dilakukan melampaui satu tahun anggaran.

Dari 10 paket pekerjaan yang masuk dalam rencana PEN 2021, hampir dipastikan dua paket pekerjaan akan berlangsung tahun jamak yakni pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie serta pengadaan alat kesehatannya. Paket pekerjaan itu bisa jadi membutuhkan waktu penyelesaian sampai dengan tahun 2022.

“Jadi di APBD 2021 ketika misalnya pinjaman PEN ini beroleh persetujuan Kemenkeu melalui PT. SMI, dan juga telah mendapatkan pertimbangan Kemendagri, maka dari sisi penganggaran tidak harus menunggu APBD perubahan dan hanya akan merubah Peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran APBD 2021. Dalam pelaksanaan nanti pekerjaannya akan melampaui sampai tahun 2022. Begitu penjelasan tadi,” bebernya.

Untuk diketahui, tahun 2021 ini Pemprov Gorontalo mengajukan PEN senilai Rp729 miliar. Kegiatan pembangunan RS Ainun dan alat kesehatannya yang menyedot anggaran paling besar yakni masing-masing Rp410 miliar dan Rp115 miliar.

Ada juga pembangunan infrastruktur yakni Jl. Tenilo-Pilolodaa-Iluta senilai Rp50 miliar, rekonstruksi jalan Prof. John Katili (ex Andalas) Rp36 miliar, pembangunan kanal banjir dan stasiun pompa air banjir Tanggidaa Rp50 miliar.

Pekerjaan lain bidang infrastruktur yaitu pekerjaan jalan Taluditi – Wanggarasi Rp33 miliar, pemeliharaan jalan Rp19 miliar dan konsultan pengawasan jalan Rp400 juta. Satu paket kegiatan lainnya yakni pembangunan pengelolaan limbah B3 dan laboratorium lingkungan senilai Rp15 miliar.

The post Pemprov Gorontalo Bahas PEN Tahun Jamak dengan Kemendagri appeared first on Prosesnews.id.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede, mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan kerangka strategis penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021. Sehingga, Indonesia akan selalu optimis untuk sehat dan maju.

“Krisis kesehatan ini adalah krisis yang luar biasa sejak Indonesia merdeka. Seluruh negara di dunia saat ini tengah berjuang keras menghadapi masalah ini dan belum ada yang mampu mengatasi pandemi ini dengan sempurna,” kata Raden Pardede, saat webinar nasional bertajuk: INDONESIA SEHAT dan MAJU : Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi, seperti disebutkan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta. Kamis, (11/03/2021).

Menurutnya, Indonesia harus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan pandemi untuk memilih solusi optimal yang mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan masyarakat.

“Ketika kaki kita menginjak pedal gas dan rem, harus ada keseimbangan, bagaimana melandaikan pandemi ini,” katanya.

Ditegaskannya bahwa krisis kali ini berbeda dengan krisis moneter 1998. Untuk sekarang ini, bantuan diberikan kepada masyarakat miskin, bukan diberikan kepada korporasi seperti 1998.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah luar biasa untuk penanggulangan kesehatan masyarakat dan mengurangi resiko kemiskinan masyarakat. Salah satu langkah yang luar biasa itu adalah penerbitan PERPPU No. 1/2020 sebagai payung hukum untuk pengambilan langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Pandemi COVID-19.

“Komisi VI DPR mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2020,” tegas Aria Bima.

Menurutnya, Komisi VI telah mengindentifikasi sektor-sektor mana yang sangat terdampak sampai sektor yang tidak berdampak bahkan memperoleh keuntungan dengan adanya pandemi ini.

Khusus untuk penanganan dampak COVID-19 terkait dengan program pengentasan kemiskinan, Aria Bima mengatakan bahwa semuanya harus terukur. “Untuk yang satu ini tidak ada salahnya kita belajar dari China,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosisasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengapresiasi hasil kerja pemerintah yang menurutnya sudah baik dan cukup mendengarkan industri pertekstilan.

Selama pandemi, lanjut Jemmy, industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja dengan rentang hulu-hilir yang demikian panjang ini memang mengalami pukulan yang bertubi-tubi mulai penundaan kontrak dan pembayaran, kenaikan harga bahan baku, nilai tukar yang bergejolak, kesulitan transportasi logistik selama pandemi, pengurangan pegawai, pembatasan jam operasional, kenaikan biaya pengapalan, dan lain-lain.

Menurutnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan sektor padat karya dan padat modal, yang melibatkan industri besar maupun industri kecil menengah (IKM). “Dibutuhkan invovasi untuk memberdayakan IKM dan UKM agar mereka ini bankable, melakukan digitalisasi, sehingga bisa tumbuh kampung-kampung IKM yang tangguh,” jelas Jemmy.

“Industri TPT sempat mengalai perlambatan pertumbuhan pada Q1 dan Q2 tahun 2020 yang disebabkan oleh berhentinya kegiatan perdagangan di dalam dan luar negeri karena pandemi COVID-19, walau kemudian sempat bangkit kembali pada Q3 dan Q4, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat utilisasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sebelum kembali menurun karena kebijakan PPKM,” kata Jemmy.

Atas permasalahan yang ada, Jemmy berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kebijakan melalui skema pembiayaan perbankan, kelonggaran-kelonggaran dan insentif yang diperlukan sebagai stimulus untuk mendorong pemulihan dan utilisasi industri TPT.

“Agar tercipta lebih banyak ruang untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” lanjutnya. Selain itu, penting juga untuk dilakukan program pemberdayaan bagi industri TPT melalui digitalisasi IKM dan optimalisasi penggunaan non-tariff measures (NTMs). (Infopublik)

Penulis : Isma
Redaktur : Untung S

The post Indonesia Optimis Sehat dan Maju appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wali Kota Gorontalo Marten Taha, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) APBD/APBN Triwulan IV T.A 2020 Tingkat Provinsi Gorontalo. Rapat ini dilakukan secara virtual di Rudis Wali Kota Gorontalo, Selasa (19/01/2021)

Rapat kali ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekda Provinsi, Bupati se-Gorontalo, dan Pimpinan UPD Provinsi/Kabupaten Kota Gorontalo.

Marten Taha Menjelaskan, pada tahun 2021 Kota Gorontalo mendapatkan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kurang lebih 294 miliyar untuk 6 kegiatan. Diantaranya penataan jalan Nani wartabone, pembangunan pusat kuliner, Optimalisasi sistem penyediaan air bersih, rektalisasi kawasan pusat perdagangan dan kota tua serta pembangunan kota baru.

Marten Menambahkan, Kota Gorontalo juga mendapatkan Dana PEN dari Provinsi Tahun 2021 kurang lebih 133 miliyar diantaranya Pembangunan tangkal banjir Tanggida’a, Pembangunan Pompa air tanggida’a dan Pembangunan Jalan.

“Saya berharap melalui program PEN ini dapat memulihkan Perekonomian Pembangunan yang berkelanjutan di Kota Gorontalo,” Kata Marten.

Marten menambahkan, Kendala-kendala yang terjadi pada tahun 2020 akan segera diatasi dan menjadi bahan evaluasi di Tahun 2021 ini, tandasnya.

“Semoga dengan adanya Dana PEN ini dapat mempercantik dan memberikan kenyamanan bagi warga Kota Gorontalo,” ucap Marten.

Penulis: Reza Saad

The post Melalui Program PEN Marten Taha Bakal Percantik Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi 2020. Pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi mendapat bantuan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berupa dana modal sebesar Rp.492 miliar.

Program pinjaman ini disepakati lewat penandatanganan perjanjian pemberian modal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Daerah Tahun Anggaran 2021, yang digelar secara virtual. Antara Pemkab Gorontalo dan PT SMI Indonesia, yang dilaksanakan pada Pukul 19:00 WITA di Aula Upango Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Rabu, (30/12/2020)

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan dana PEN ini akan dimanfaatkan untuk memulihkan ekonomi warga. Mengingat Kabupaten Gorontalo sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, menjadi daerah paling terdampak pandemi Covid-19.

“Dengan bantuan PT MSI ini untuk memulihkan ekonomi kami di Kabupaten Gorontalo. Ini merupakan modal bagi kami dalam membangun daerah yang akan datang,” ungkap Bupati Nelson Pomalingo.

Sementara itu Direktur pembiayaan dan investasi PT. SMI Sylvi Gani menjelaskan, pinjaman PEN ini terbagi atas dua kegiatan, yakni kegiatan tahun tunggal dan kegiatan tahun jamak dengan jangka waktu pinjaman ini 8 tahun. Untuk kegiatan tahun tunggal digunakan untuk membiayai, kurang lebih 9 sektor infrastruktur, dan untuk kegiatan tahun jamak juga digunakan untuk 9 kegiatan.

Lebih lanjut Selvy mengungkapkan bantuan PEN ini ditujukan guna pembangunan yang merata di Kabupaten Gorontalo, untuk menunjang ekonomi, juga menciptakan infrastruktur yang dapat melayani masyarakat, menggerakkan perekonomian, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Kegiatan ini salah satu upaya pemerintah Indonesia, dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN), akibat dampak pandemi Covid-19,” tegas Dia.

Dirinya berharap pinjaman PEN ini dimanfaatkan secara maksimal, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya secara maksimal pula.

“Harapan kami dana pinjaman ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk membangun ekonomi si Kabupaten Gorontalo, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Dia. (adv)

Reporter : Rihol Igirisa

The post Pemda Gorontalo Dapat Modal Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi). Ucapan terima kasih bupati dua periode itu, seiring adanya program pemerintah pusat untuk Kabupaten Gorontalo Utara.

Program pemerintah pusat tersebut, seperti padat karya penanaman mangrove dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Khususnya di gorontalo utara, di masa pandemi Covid-19.

“Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat gorontalo utara, menyampaikan terima kasih banyak serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo,” ucap Indra saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (23/11/2020).

Ucapan terima kasih itu pula dia tujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar dalam hal ini yang diwakili Prof. Winarni Monoarfa telah hadir untuk melakukan penanaman mangrove di 17 hektar dari 185 hektar yang akan ditanami tahun ini.

Pada kesempatan itu, Indra menjelaskan bahwa gorontalo utara memiliki garis pantai 317 kilometer terpanjang di Provinsi Gorontalo. dari 123 desa, 87 desa itu berada di pesisir pantai.

Indra mengatakan dengan memiliki kawasan mangrove ini, kedepan pemerintah daerah akan mengembangkan lagi potensi lahan yang menjadi prioritas penanaman mangrove.

“Pada pandemi kami selaku pemerintah daerah tentu sangat bersyukur. Sebab, melalui program tersebut sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari masyarakat yang terkena dampak,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kurang lebih ada seribu lebih harus ditanami mangrove di gorontalo utara. Akan tetapi hari baru separuh seluas 185 hektar yang realisasinya melalui program padat karya penanaman mangrove.

“InsyaAllah dengan program ini semua kawasan mangrove sudah bisa hijau kembali. Sebagaimana disampaikan tujuannya untuk mencegah hal-hal di luar dugaan seperti bencana alam, sunami,” pungkasnya. (Ads)

The post Atas Program Pemerintah Pusat PEN, Bupati Indra Ucapkan Terima Kasih appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rencana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Gorontalo senilai Rp33,4 miliar tahun 2020, disetujui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero.

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan surat penawaran dari perwakilan PT SMI dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

“Pada prinsipnya surat penawaran ini menandakan telah disetujuinya pinjaman daerah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 kurang lebih Rp33,4 miliar,” tutur Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki yang ikut mendampingi gubernur.

Dijelaskan Budi, program PEN diarahkan untuk membiayai infrastruktur padat karya dan penataan kembali destinasi wisata. Dua program ini diharapkan bisa memulihkan ekonomi saat dan setelah pandemi covid-19.

“Program padat karya diharapkan bisa menyerap lapangan kerja, kita tau saat pandemi banyak orang yang harus dirumahkan. Destinasi wisata juga diharapkan bisa memulihkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Tahun 2020 Pemprov Gorontalo mengusulkan Rp34,198 miliar PEN ke pemerintah pusat. Anggaran itu untuk membiayai delapan program kegiatan di bidang pariwisata senilai Rp4,1 miliar dan enam program kegiatan di bidang infrastruktur senilai Rp29,3 serta satu kegiatan bidang pertanian Rp750 juta. Usulan yang diakomodir PT SMI sebanyak Rp33,4 miliar. (Ads)

The post PEN Gorontalo Rp33,4 Miliar Disetujui PT SMI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Tak bisa dipungkiri, adanya pandemi Corona Virus Desease (Covid-19), berdampak buruk pada sektor perekonomian rata-rata Daerah di Indonesia.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo pun, tak tinggal diam. Berbagai upaya terus digalakkan demi memulihkan perekonomian Daerah dan masyarakat.

Bupati Boalemo Darwis mengungkapkan, upaya yang dilakukan pihaknya, yakni terus melobi anggaran-angaran Pemerintah Pusat, guna menopang kebutuhan Daerah.

Alhasil kata Panglima petani Boalemo ini, berkat perjuangan yang dilakukan, Pemda Boalemo dapat kucuran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak 200 Miliar.

“Alhamdulillah kita dapat dana PEN sebanyak 200 miliar,” kata Darwis Moridu, saat ditemui usai Paripurna KUPA-PPAS APBD tahun 2020 di DPRD Boalemo. Jum’at, (11/09/2020).

Dijelaskannya, anggaran sebanyak itu, bakal dialokasikan untuk pembangunan Infrastruktur di seluruh Wilayah Kecamatan di Boalemo. Dimana, mengingat kebutuhan masyarakat seperti akses jalan dan jembatan, kian meningkat.

“200 Miliar ini, untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), itu sebanyak 150 Miliar. Kami prioritaskan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan,” imbuh Darwis

“Kasihan ojek-ojek bentor. Mereka mengalami kesulitan saat melintasi jalan-jalan rusak, dan ini juga untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas,” tambahnya

Lebih lanjut dikatakan Darwis, untuk pembangunan jembatan, itu terdapat sekitar 10 paket pekerjaan. Selebihnya diusulkan untuk pembangunan Jalan untuk usaha pertanian.

“Insya Allah, pekan depan kita sudah akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan salah satu Perusahaan,” tukas Darwis

Tak hanya itu, bahkan menariknya lanjut orang nomor 1 di Boalemo Damai Bertasbih ini, tepat di lokasi Pasar Minggu Kecamatan Tilamuta, akan dibangun jembatan layang.

“Di Pasar minggu, bahak saya akan bangun jembatan layang disitu. Dari terminal sampai ke pasar, ya mirip-mirip seperti Jakarta lah,” tandasnya. (Adv/Majid Rahman)

The post Bupati Darwis : Boalemo Dapat Anggaran PEN 200 Miliar appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kondisi ekonomi nasional yang diprediksi melambat membuat pemerintah pusat membuka peluang bagi daerah untuk mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini dimanfaatkan Pemprov Gorontalo untuk mengajukan PEN 2021 senilai Rp998 miliar.

Rencana tersebut dikemukakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat melakukan pertemuan informal dengan anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Rumah Makan Meranti, Kecamatan Tilongkabila, Bone Bolango, Rabu (19/8/2020).

“Kami sudah mengajukan pinjaman skim baru sebagaimana disampaikan Pak Menteri PPN dan Menteri Keuangan. Bunganya nol persen dan itu tanpa persetujuan DPRD hanya pemberitahuan. Nanti sebentar dipaparkan (kepada bapak/ibu anggota),” ucap Gubernur Rusli.

PEN Rp998 miliar itu terdiri dari tiga paket kebijakan dan 13 paket kegiatan. Paket kebijakan menyasar sektor pertanian berupa pembiayaan buffer stok benih jagung hibrida 10.000 ha senilai Rp 7,5 miliar, pengembangan sarana, prasarana, mekanisme pertanian dan pasca panen Rp74,50 miliar serta pengembangan sarana dan prasarana UPTD pertanian senilai Rp8 miliar.

13 paket kegiatan di antaranya penyediaan rumah layak huni Rp50 miliar, pengembangan jalan Pilolodaa-Iluta Rp50 miliar, pembangunan pengelolaan limbah B3 dan laboratorium lingkungan Rp8 miliar.

Ada juga beberapa infrastruktur seperti pengembangan jalan Jhon Aryo Katili dan Piola Isa Rp50 miliar, jalan Taluditi-Wonggarasi Rp33 miliar, pembangunan drainase primer Kota Gorontalo Rp50 miliar dan Pembangunan Rumah Sakit Ainun Rp600 miliar.

“Termasuk untuk pembangunan RS Ainun yang kemarin kita perjuangkan dengan skema KPBU, kita usulkan dengan pinjaman ini. Kalau memang sangat murah dan menguntungkan daerah maka kita gunakan dana ini,” imbuh Rusli.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham menjelaskan sejumlah keuntungan dari skema pinjaman PEN. Ada Rp15 triliun yang disediakan pusat untuk diperebutkan semua provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

“Pinjaman ini tanpa bunga dan jangka waktu 10 tahun, bisa lebih pendek dari itu. Kita bayarkan istilahnya biaya pengelolaan 0,18 persen dan provisi 1 persen. Kami menduga ini sebagai ganti DAU karena DAU tahun depan tidak sebesar tahun tahun kemarin,” jelas Huzairin.

Untuk diketahui, pada Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 dana transfer daerah menggunakan data tahun 2020. Sementara berdasarkan PMK 35 tahun 2020 dana transfer daerah merujuk dana hasil refocusing. Mengertinya, Pemprov Gorontalo berpotensi kekurangan transfer daerah lebih kurang Rp292 miliar untuk membiayai berbagai program kegiatan.

“Nah RS Ainun ini kan saat ini sedang lelang proses KPBU. Jika lelang ini tidak ada yang berminat, maka kita gunakan skema ini. Kami sudah lihat jauh lebih baik pakai PEN ini. KPBU 20 tahun ini 10 tahun (masa pembayarannya). Kita hitung apple to apple kita untung Rp673 miliar,” imbuhnya.

Opsi PEN menjadi alternatif baru yang akan diambil oleh pemerintah provinsi jika opsi KPBU tidak ada peminat dan atau kurang menguntungkan dalam hal penggunaan APBD. Pemerintah saat ini tidak bisa membatalkan proses lelang KPBU yang sedang berlangsung. Meski begitu, sejauh ini belum ada investor yang berminat terkait pembangunan rumah sakit rujukan tipe B itu. (Ads)

The post Pemprov Gorontalo Ajukan Pinjaman PEN Rp998 Miliar appeared first on Prosesnews.id.