PROSESNEWS.ID – Pemilik usaha AA Konveksi, Sitti Komariah (31), resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Gorontalo Kota pada Sabtu (1/8/2026).

Laporan tersebut diajukan terkait unggahan di akun Facebook milik konten kreator berinisial ZH yang kemudian dikirimkan kepada pelapor melalui aplikasi WhatsApp pada Kamis (31/7/2026) sekitar pukul 08.45 Wita.

Berdasarkan tangkapan layar yang diterima pelapor, terlapor menuliskan, “Warga Gorontalo stop ngoni beken kaus atau PDL di AA KONVEKSI kalau tidak mau kecewa, ana sarankan cari tampa lain.”

Melalui kuasa hukumnya, Susanto Kadir, Sitti Komariah mengaku merasa dirugikan atas unggahan tersebut karena secara langsung menyebut nama usahanya.

“Klien Saya keberatan. Itu usahanya dan sudah saya jalani dengan baik. Tulisan seperti itu membuat nama baik usaha tercemar di mata masyarakat Kota Gorontalo,” ujar Susanto.

Susanto mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp dan unggahan di Facebook.

“Hari ini kami sudah resmi mengadukan. Perbuatan terlapor kami duga melanggar Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE tentang Pencemaran Nama Baik. Kami percaya proses hukum di Polresta Gorontalo Kota akan berjalan profesional,” jelas Susanto Kadir.

Menurut Susanto, penggunaan media sosial harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab.

“Boleh kritik, tapi jangan menyerang nama baik orang dan usaha orang lain. Ini bukan soal kalah bersaing, ini soal kehormatan dan kelangsungan usaha klien kami,” tegasnya.

Ia menambahkan, laporan tersebut telah diterima dan terdaftar di Polresta Gorontalo Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

The post Konten Kreator ZH Kembali Dilaporkan ke Polisi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Polda Gorontalo secara resmi menetapkan ZH alias Kuhu sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran hak cipta. Penetapan status hukum tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Gorontalo, Desmont Harjendro.

Desmont mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Selanjutnya, perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Berdasarkan alat bukti yang ada, kemarin sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, Rabu (14/01/2026).

Ia menjelaskan, selain perkara utama dugaan pelanggaran hak cipta, terdapat laporan lain terhadap terlapor yang dilayangkan oleh Rektor UMGO. Laporan tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan dan pendalaman oleh penyidik.

Menurut Desmont, kepolisian telah melakukan konfirmasi awal terhadap laporan tambahan tersebut. Namun, penyidik masih menunggu hasil keterangan dari ahli bahasa serta ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) guna melengkapi berkas perkara.

“Kami sudah melakukan konfirmasi, sementara ini masih menunggu hasil keterangan dari ahli bahasa dan ITE,” jelasnya.

Ia menegaskan, apabila seluruh berkas perkara telah dinyatakan lengkap, pihak kepolisian akan segera menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik. Termasuk di antaranya, kemungkinan adanya penetapan tersangka tambahan dalam perkara tersebut.

“Jika sudah lengkap, nanti akan kami informasikan kembali, termasuk jika ada penetapan tersangka atau perkembangan lainnya,” pungkasnya.

The post Usai Jadi Tersangka Hak Cipta, Kuhu Masih Dihantui Kasus Lain appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Seorang warga Limboto, Dadhe Pou (32), melaporkan akun Facebook bernama Nova Aripin Lateka ke Polres Gorontalo pada Rabu malam (7/5/2025). Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kepada wartawan, Dadhe mengungkapkan dirinya merasa sangat dirugikan akibat unggahan akun tersebut yang tidak hanya menyebutkan namanya secara langsung, tetapi juga mencantumkan fotonya dalam postingan. Selain itu, ia juga merasa terancam dan dituduh telah menggunakan uang yang dijanjikan tanpa melakukan pembayaran.

“Kalau cuma soal uang job itu, saya memang pernah ada hubungan pribadi dengan yang bersangkutan. Tapi waktu itu dia minta uang sekadarnya saja untuk job di acara Ketupat kemarin,” jelas Dadhe.

Ia menambahkan, dalam beberapa kesempatan ia bahkan telah membantu Nova dalam urusan pribadi, termasuk menjadi penjamin saat yang bersangkutan hendak mengambil sepeda motor di salah satu dealer.

“Waktu ambil motor, dia cuma bayar Rp1,6 juta dari yang seharusnya Rp2,7 juta. Itu karena pihak dealer sudah kenal baik dengan saya. Kalau dihitung-hitung, saya sudah lebih dari cukup membantu. Apakah saya salah di situ?” ungkapnya.

Dadhe menyayangkan tindakan Nova yang memilih mengumbar permasalahan pribadi ke media sosial tanpa berkomunikasi langsung terlebih dahulu. Apalagi, menurutnya, unggahan tersebut berisi ancaman dan kata-kata kasar yang sangat mengganggu kehidupannya.

“Pernah dia datang ke rumah dan mengancam. Katanya nanti kita baku dapa di ‘bok’ (red: tempat tertentu), dan dia mo ‘bala-bala’ kata. Padahal kalau memang ada yang perlu dibicarakan soal uang, mestinya bisa diselesaikan baik-baik, bukan main posting sembarangan,” tegas Dadhe.

Diketahui, permasalahan ini berawal dari kerja sama dalam sebuah acara hiburan di Limboto Barat pada Hari Raya Ketupat. Nova yang menjadi pengisi acara kala itu masih menjalin hubungan asmara dengan Dadhe, sehingga pembayaran tidak didasarkan pada kesepakatan formal. Namun setelah hubungan mereka berakhir, Nova kemudian menuntut pembayaran dengan memviralkan persoalan tersebut di media sosial.

Kasus ini kini sedang dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, sementara Dadhe menegaskan dirinya akan menempuh jalur hukum agar persoalan ini mendapatkan keadilan.

The post Dituding Tak Bayar Uang Job, Pria di Limboto Laporkan Mantan Pacar ke Polisi appeared first on Prosesnews.id.

Aksi tersebut melibatkan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UG dan juga beberapa organisasi di luar lingkungan kampus. Titik unjuk rasa berada di depan Polres Gorontalo dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo.

Dalam aksi tersebut, para demonstran dengan tegas mengutuk tindakan pembungkaman yang dilakukan oleh Direktur RSUD Dunda Limboto terhadap aktivis UG.

Sebelumnya, Direktur RSUD telah melaporkan aktivis tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik ke Polres Gorontalo.

“Aktivis tersebut hanyalah mengkritik kebijakan yang diambil, bukan menghina jabatan atau pribadi dari direktur,” jelas Eza selaku orator.

Lebih lanjut, Eza mendesak agar DPRD Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk merekomendasikan sanksi berat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo terhadap oknum direktur tersebut.

Ia menggarisbawahi pentingnya seorang pemimpin yang tidak menerima kritik, tidak pantas melayani masyarakat.

“Kami meminta DPRD Kabupaten Gorontalo untuk merekomendasikan pemberhentian Direktur RSUD Dunda Limboto,” ujar Eza dengan tegas.

Reporter: Pian N Peda

The post Demo di Limboto, Tuntut Pemecatan Direktur RSUD Dunda appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Merasa dirinya terus difitnah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menuntut Adhan Dambe ke polisi. Rusli datang mengadu ke Direskrimum Kombes Pol. Deni Ookvianto di Mapolda Gorontalo, Rabu (9/6/2021). Ia melaporkan Adhan karena diduga sudah mencemarkan nama baiknya yang dituduh korupsi APBD Tahun 2019 senilai Rp53 miliar.

Sikap ini diambil gubernur dua periode itu sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum. Rusli mengaku keluarga besarnya sudah tidak tahan dengan berbagai fitnah terhadap dirinya. Mereka ingin menggunakan cara lain jika proses hukum tidak bisa memberi rasa keadilan.

“Saya punya keluarga besar Habibie dan Sidiki. Punya adik adik. Mereka bilang kak ini sudah kesekian kali, sudah keterlaluan. Saya bilang jangan, biarkan saya menempuh jalur hukum,” kata Rusli saat diwawancarai wartawan.

Dengan mengadu ke Polda Gorontalo Rusli berharap Adhan bisa membuktikan kata-katanya. Polisi diminta bersikap profesional dan menuntaskan kasus ini seadil-adilnya.

“Saya sampaikan ke Pak Dir (Dirreskrimum), tolong pak saya ini sudah dari dua tahun lalu melaporkan hal hal seperti ini sampai sekarang prosesnya enggak tau ke mana. Ini seorang gubernur yang lapor, gimana kalau rakyat biasa? Jadi saya harap penyidik profesional dan bisa mempertanggungjawabkan. Kalau salah ya salah”.

“Kalau benar (tuduhan tersebut) buktikan. Kalau benar, enggak usah suruh saya, saya sendiri yang akan masuk penjara. Kalau benar saya menilap uang Rp53 miliar untuk serangan fajar. Serangan fajar apa? Saya bukan calon?” tegasnya.

Rusli tidak habis pikir dengan sikap oknum anggota DPRD itu. Jika Adhan ingin bersikap sebagai legislator maka harusnya ada mekanisme dewan yang bisa ia tempuh. Pemprov Gorontalo bahkan sudah menjawab surat dari dirinya yang mengklarifikasi terkait dengan penggunaan APBD 2019.

“Suratnya sudah dibalas secara tertulis. Mungkin, mungkin ya saya menduga saudara Adhan sudah pikun, dia tidak ingat lagi apa yang dia bicara. Kenapa pikun, karena saya lihat surat balasannya ada. Dibalas oleh pemprov, DPRD juga Pak Ketua sudah menyurat ke Pak Adhan,” bebernya.

Inspektur Pemprov Gorontalo Luruskan Tudingan Adhan

Tudingan Adhan terkait dengan penggunaan APBD 2019 diluruskan oleh Inspektur Pemprov Gorontalo Sukril Gobel. Pelurusan ini sekaligus membantah kata kata Adhan bahwa ada belanja barang dan jasa sekitar Rp255 miliar yang setelah diaudit oleh BPK tinggal Rp202 miliar.

Hal yang sebenarnya terjadi, ada perbedaan antara penyajian laporan keuangan pada Ranperda Pertanggungjawab APBD Tahun 2019 dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK. Perbedaannya yakni Ranperda hanya mencantumkan laporan dana hibah dalam bentuk uang, sementara dana hibah dalam bentuk barang masuk dalam item belanja barang dan jasa. Sementara LKPD melaporkan dana hibah dalam bentuk uang dan barang.

Dana hibah dalam bentuk uang dilaporkan sebesar Rp202.567.940.000,00, sementara dana hibah dalam bentuk barang yang masuk dalam item belanja barang dan jasa sebesar Rp Rp53.260.236.500,00. Singkatnya bagi yang awam, seolah olah yang terbaca hanya Rp202 miliar dana hibah, padahal kenyataannya jika diakumulasi sesuai LKPD yang diaudit BPK adalah sama yakni Rp255.828.176.500,00 gabungan dari belanja hibah berupa uang dan barang.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK antara Rp202 miliar dengan Rp53 miliar itu dikonversi menjadi satu sehingga hanya muncul satu anggaran hibah nilainya itu Rp255 miliar,” Sukril menjelaskan.

The post Merasa Difitnah, Gubernur Gorontalo Polisikan Adhan Dambea appeared first on Prosesnews.id.

Informasi yang dirangkum awak media, tersangka merupakan Warga asal Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Dia dilaporkan oleh FB (pelapor,red). Terkait perkara penghinaan melalui media sosial.

Sebagaimana di maksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 Thn 2016 Tentang Perubahan atas UU No.11 Thn 2008 tentang ITE.

Ceritanya, pada tanggal 17 Juni 2019. FB (pelapor,red). Menerima masenger Facebook dari adiknya. Dimana, dalam pesan tersebut terdapat Story WA yang berisi postingan dari Tersangka MR.

Dalam postingan tersangka tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap diri dan keluarga pelapor. Adapun isi dari postingan tersebut, sebagai berikut :

“Atiolo boti ti ibu boti ati yang mengaku orang kaya selalu padahal utang sana sini kurang tunggu suami mo tinggal manta – manta, wey nagana iyo ngana pi urus kasana ngana pe mama itu karena tinggal rangka bajalan dijalan ini ati kong madelo ti nene lampir kurang kasana kamari dirumah orang kurang nae turun mo carita orang pe busu ngana mangaku orang kaya riki orang tua kurang jaga tongka deng daster tarobe, ngana perumah somo tarubu, ngana pe ade leh sama – sama gila deng ngana, kurang nae turun nae turun minta doi dua ribu kasian dan nyanda tau bilang terima kasih ini setang putar, tunggu ngana punya besok, Cuma barani ba koar kasiang,”

Tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Akhirnya, pelapor memberanikan diri dan memutuskan untuk melaporkan kajadian yang menimpanya tersebut. Di Polres Gorontalo, (20/06/19).

Terinformasi saat proses penyidikan perkara sebelumnya. Pelaku sempat melakukan gugatan Praperadilan di PN Limboto. Namun, Hakim menolak gugatan tersebut. 

Editor : Majid Rahman

The post Lakukan Pencemaran Nama Baik di Sosmed, Warga Tilango Dijerat UU ITE appeared first on Prosesnews.id.