PROSESNEWS.ID — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo akan menghadirkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) untuk meringankan dan memudahkan para calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mendapatkan surat berbadan sehat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Roni sampir dalam Rapat Koordinasi Layanan Kebutuhan Persyaratan Perekrutan KPPS untuk Pemilihan Umum tahun 2023 di RM Orasawa Limboto, Selasa (5/12/23).

Roni menjelaskan, pada dasarnya beberapa pemeriksaan kesehatan membutuhkan biaya karena melibatkan penggunaan alat khusus yang harus dibeli.

Namun, kata Roni, hal ini bisa diinisiasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan kerja sama, salah satunya dengan pemerintah desa itu sendiri.

“Pemeriksaan seperti kolesterol, gula darah, dan asam urat memerlukan alat khusus, namun kita dapat menginisiasi kerjasama dengan pemerintah desa untuk mengatasi biaya ini,” ungkap Roni.

Dalam konteks ini, Roni menyampaikan, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), yang telah berjalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo, dapat menjadi solusi.

Germas, yang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, menyediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat, termasuk para calon KPPS.

“Saat ini, program Germas sudah berjalan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo, dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dapat diakses setiap Minggu,” tambah Roni.

Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban calon KPPS dalam memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses pemilihan umum tahun 2023.

Melalui kerjasama ini, Pemda Kabupaten Gorontalo berupaya memastikan setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu berada dalam kondisi kesehatan yang optimal.

Reporter: Pian N Peda

The post Pemda Gorontalo Gratiskan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Petugas KPPS appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Dalam rangka menjaga stabilitas menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo melaksanakan rapat koordinasi bersama TNI-POLRI.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Roni Sampir itu dilaksanakan di Ruang Madani.

Dalam rapat tersebut, TNI dan Polri memaparkan langkah-langkah yang akan diterapkan dalam menghadapi proses Pileg, mulai dari tahap persiapan hingga hari pemungutan suara.

“Tadi sudah dipaparkan tahapan-tahapan, sudah dipetakan juga kerawanan dan langkah-langkah strategis yang akan diambil,” ungkap Roni saat diwawancarai.

Dengan adanya langkah-langkah itu, sebagai pemerintah daerah, Roni memberikan dukungan penuh, karena ia menilai hal tersebut sangat penting dalam menghadapi tahun politik.

Selain itu, terkait alokasi anggaran, Pemda telah mencairkan 40% dari total anggaran yang ditujukan untuk kelancaran Pileg.

“Jadi 100% yang diwajibkan kepada kami di daerah, baik itu KPU, Bawaslu dan TNI-POLRI, itu sudah kami cairkan sebesar 40% untuk tahun ini, dan InshaAllah tahun depan 60% kita cairkan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Roni menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pileg. Hal ini dianggap sebagai langkah kunci untuk mencegah potensi kerawanan dan menjaga integritas pemilu ke depan.

“Saya juga tekankan untuk netralitas ASN, karena kalo ASN tidak netral itu bisa menimbulkan kerawanan di pemilu nanti,” tandasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Menjelang Tahun Pemilu, Pemda Gorontalo dan TNI-Polri Laksanakan Rapat Koordinasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, memimpin Rapat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) sebagai tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Dalam rapat yang digelar pada Kamis, (12/10/2023), Roni menjelaskan, temuan BPK dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu administratif dan material.

“Jadi untuk administratif itu 80% tindak lanjut kita, dan yang material itu sudah ada penyetoran-penyetoran teman-teman yang wajib menindaklanjuti temuan BPK,” kata Roni saat diwawancarai sejumlah awak media di Inspektorat, pada Kamis (12/10/2023).

Rapat ini merupakan kali kedua diselenggarakan untuk mengawasi progres tindak lanjut temuan BPK yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang diungkapkan oleh BPK, sejumlah perusahaan juga dihadirkan dalam rapat ini.

Roni menyatakan, perusahaan-perusahaan tersebut telah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan yang menjadi temuan BPK. Mereka secara terbuka mengakui kesalahan dan siap untuk membayar kerugian negara atau daerah yang mungkin timbul akibat tindakan mereka. Bahkan, beberapa perusahaan telah melunasi kewajibannya.

Dalam konteks ini, Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo menjadi OPD yang menerima Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Kedua dinas tersebut dianggap tidak menyelesaikan sejumlah proyek yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Reporter: Pian N Peda

The post Menindaklanjuti Temuan BPK, Roni Sampir Undang Pihak-pihak Terkait appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, menggelar rapat penting untuk membahas progres pembangunan Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di Kabupaten Gorontalo.

Rapat yang dihadiri sejumlah pimpinan, termasuk perwakilan RSUD MM Dunda Limboto, Dinas Kesehatan, PT. PES, dan pengurus PMI Kabupaten Gorontalo ini berlangsung di Ruang Sekda pada hari Rabu, (11/10/2023).

“Pembangunan UPTD PMI di Kabupaten Gorontalo memiliki urgensi yang sangat penting. Pembangunan ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan darah di wilayah tersebut. Dengan adanya UPTD ini, masyarakat Kabupaten Gorontalo dapat dengan lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan transfusi darah yang mereka butuhkan,” jelas Roni.

Salah satu alasan utama di balik pembangunan UPTD ini adalah adanya empat rumah sakit di Kabupaten Gorontalo. Sehingga dengan keberadaan UPTD PMI, masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke Kota Gorontalo ketika memerlukan transfusi darah.

Roni Sampir juga mengungkapkan, saat ini gedung UPTD telah selesai dibangun. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, fasilitas ini akan segera dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, beberapa peralatan dari RS Dunda akan dipindahkan ke UPTD untuk mendukung kegiatan transfusi darah, sementara RS Dunda akan menjadi bank darah.

Dalam rangka memastikan kesiapan sepenuhnya, Roni mengungkapkan, target tahun ini adalah menyelesaikan segala kebutuhan, termasuk alat-alat dan administrasi.

“Diharapkan, tahun depan UPTD PMI di Kabupaten Gorontalo sudah dapat beroperasi sepenuhnya,” harap Roni.

Pembangunan UPTD PMI di Kabupaten Gorontalo merupakan langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan dan mendukung kebutuhan transfusi darah masyarakat setempat. Dengan fasilitas ini, diharapkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut akan semakin memadai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reporter: Pian N Peda

The post UPTD PMI Kabupaten Gorontalo Tahun Depan Sudah Beroperasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo menggelar rapat terkait pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 dan menghadirkan sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Roni Sampir itu dilaksanakan di ruang sekda, pada Selasa (10/10/2023).

Pada pertemuan tersebut, Roni tekankan anggaran 2024 khususnya DAK harus berorientasi kepada hak-hak masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

“Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dalam bentuk program yang memprioritaskan kepentingan masyarakat,” kata Roni saat diwawancarai sejumlah awak media.

Lebih lanjut, Roni berharap kepada OPD dalam waktu dekat sudah bisa menyusun rancangan program yang akan laksanakan.

Dalam momentum tahun politik, kata Roni, program DAK pada tahun 2024 harus segera terlaksana, ia menilai, banyak kesibukan yang akan dihadapi nanti oleh setiap individu pada tahun pemilu.

Terakhir, Roni berharap pada pelaksanaan program DAK pada 2024 mendatang, mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Harus bisa meningkatkan PAD,” tandasnya.

Untuk diketahui, DAK Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024 senilai 195 Miliar.

Reporter: Pian N Peda

The post Roni Sampir Tekankan DAK 2024 Memprioritas Kepentingan Masyarakat appeared first on Prosesnews.id.