PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan bahwa seluruh Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan perusahaan di wilayah Kabupaten Gorontalo akan dibayarkan tepat waktu.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, dalam pertemuan dengan para pengusaha yang digelar di Ruang Dulohupa pada Jumat (14/03/2025).

“Alhamdulillah semuanya hadir. Yang pertama dibahas adalah pemberian THR bagi karyawan, upah, atau buruh. Seluruh perusahaan akan melaksanakannya,” jelas Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan menegaskan, meskipun pencairan THR akan dilakukan pada hari yang berbeda-beda, namun dipastikan tidak akan melebihi batas waktu tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dalam kesempatan yang sama, politisi Nasdem tersebut juga mengapresiasi peran serta pengusaha dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan terus mendorong ekspansi bisnis para pengusaha demi meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berikan dorongan untuk ekspansi. Kemudian, kami juga membahas terkait kewajiban mereka untuk Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi itu nanti akan kita bahas dalam rapat tersendiri,” pungkasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post THR Karyawan Swasta di Kabgor Akan Dibayarkan 7 Hari Sebelum Lebaran appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – THR atau Tunjangan Hari Raya telah menjadi trending topik di social media, memenuhi semua timeline. THR lalu pada akhirnya menjadi perbincangan serius di hampir seluruh daerah di negeri ini.

KRONIK THR

Sejarahnya, THR di Indonesia diperjuangkan secara massif oleh Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau disingkat SOBSI. SOBSI adalah salah satu ormas yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia.

Pada Maret tahun 1953, melalui Sidang Dewan Nasional II, SOBSI menyuarakan aspirasi kepada pemerintah agar semua buruh diberi THR sebesar satu bulan gaji. Desakan kuat dari SOBSI tersebut lalu membuat pemerintah pada 19 Maret 1954 menerbitkan PP No.27/ 1954 tentang persekot Hari Raya untuk PNS. Untuk para buruh, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran nomor 3676/54 yang dikeluarkan Menteri Perburuhan S.M. Abidin dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang berkuasa dari 1953 hingga 1955.

Efek dominonya, sekitar tahun 1954 dan 1959, anggota PKI (yang didukung SOBSI ini) membengkak dari semula kurang dari 200.000 menjadi lebih dari 1,5 juta orang, yang terdiri dari buruh, petani, ormas perempuan, akademisi, seniman, pemuda, dan sebagainya.

KETIDAKADILAN THR

Salah satu polemik adalah soal ketidakadilan. Rupanya, lebih banyak profesi yang tidak memperoleh THR dibanding yang memperoleh THR.

Konsep THR dikhususkan untuk pegawai negeri sipil dan karyawan di perusahaan swasta yang telah bekerja selama 12 bulan untuk negeri. Profesi yang dimaksud adalah profesi yang bergerak di sektor formal.

Pertanyaannya, bagaimana profesi lain, termasuk di sektor informal, apakah mereka bukan sebagai pekerja dan dianggap tidak bekerja untuk negeri ini? Dan apakah warga negeri ini yang berprofesi lain dan informal itu tidak ikut berhari raya? Padahal, mereka ikut berkeringat untuk negeri ini.

Bagaimana keadilan untuk buruh tani, nelayan, peternak, tukang bentor hingga jutaan pembantu rumah tangga serta profesi lain?

Terkait hal ini, mesti ada kebijakan yang adil untuk semua yang dianggap “bekerja” untuk negeri ini.

THR DAN KONSUMERISME

Salah satu tujuan dari kebijakan THR pada konteks sosial adalah bagian dari mensubsidi pegawai negeri/swasta dalam menyambut tingginya kebutuhan jelang hari raya.

Namun, kecenderungannya malah ada tafsir baru soal hari raya, yakni soal hari raya yang konsumtif, yang sebenarnya menjauhkan dari substansi hari raya itu sendiri. Di sisi lain, konsep THR yang parsial dan tidak merata ini cenderung membangun jarak yang lebih renggang antara antara yang menerima THR dan tidak. Ada semacam peng-anak emas-an golongan tertentu dalam stratifikasi masyarakat.

Semoga tahun depan, ada desain kebijakan yang lebih adil dan merata soal THR. Desain kebijakannya bisa terkait peruntukkan, pemerataan, keadilan, sumber pembiayaan, pengukuran kinerja, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, hingga dampak sosial-ekonomi seperti apa yang diharapkan dari kebijakan THR. Redesain kembali kebijakan THR ini menjadi urgen di tengah beban utang negara yang semakin hari semakin naik, dan pergeseran makna dan substansi hari raya.

The post Kritik untuk Kebijakan Tunjangan Hari Raya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan besok gaji tenang kontrak (non ASN) sebanyak 1.557 orang akan cair.

“InsyaAllah, pekan depan gaji seluruh tenaga kontrak terealisasi. Hari Senin (1 April) semua cair, tidak perlu khawatir. Apa yang kami lakukan ini agar para tenaga kontrak dapat menyambut lebaran Idul Fitri dengan bahagia,” ujar Nelson, Sabtu (30/03/2024).

Nelson juga menekankan bahwa percepatan pencairan ini dilakukan karena banyaknya kebutuhan di bulan suci Ramadhan, terutama menjelang Idul Fitri, sehingga perlunya untuk mempercepat pencairan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati yang telah dua periode menjabat itu berharap agar tenaga kontrak dapat bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, yang sejalan dengan visi-misi dan program pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya adalah memberikan pelayanan yang optimal di bulan suci Ramadan.

“Hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah keberadaan tenaga kontrak sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Mereka telah mengisi kekurangan ASN. Contoh kecil pelayanan kesehatan, guru, cleaning service, supir, dan masih banyak lagi,” pungkasnya.

Reporter: Pian N Peda

The post Hore, Gaji Tenaga Kontrak Pemkab Gorontalo Cair Besok appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Dosen, Pegawai Penerima Penghasilan (P3K), dan Tenaga Kependidikan.

“Dengan senang hati kami umumkan hari ini kami telah menyelesaikan pembayaran THR bagi para Dosen, P3K, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo,” ungkap Rekor UNG Prof. Eduart Wolok pada Senin (25/3/2024).

Pembayaran THR ini merupakan bagian dari kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13.

Total keseluruhan dari dana yang telah disalurkan oleh UNG mencapai Rp6.161.672.962.

Prof. Eduart juga menegaskan pemberian THR ini diharapkan dapat membantu para penerima dalam menyambut hari raya Idul Fitri dengan lebih tenteram serta memberikan kesempatan untuk menyisihkan sebagian dana sebagai tabungan masa depan.

Pembayaran THR ini merupakan bukti nyata dari komitmen UNG dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh komunitas akademiknya.

The post THR Idul Fitri UNG Sudah Dibayarkan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo hari ini mulai dicairkan. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13.

“Tadi saya perintahkan pada pak Kaban Keuangan untuk segera mencairkan THR. Kurang lebih jumlahnya ada Rp24 miliyar, termasuk teman-teman di DPRD,” kata Rusli usai menyerahkan bantuan kepada sopir dan pengusaha angkutan darat, Selasa (5/4/2021), di Rudis Gubernur.

Hal tersebut langsung disanggupi oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim. Daniel mengungkapkan untuk pembayaran THR memang sudah ditandatangani oleh gubernur Rusli. Dengan demikian prosesnya akan segera ditindaklanjuti hari ini juga.

“Saya sudah koordinasikan dengan teman-teman di keuangan hari ini semua diproses untuk pembayaran THR, itu sebesar gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan baik fungsional maupun struktural dan tunjangan umum lainnya yang diperkirakan total seluruhnya Rp24 miliar. Dan anggaranya sudah disiapkan oleh Pemprov Gorontalo dan akan langsung ditransfer ke rekening istri sesuai kebijakan pak gubernur,” ungkap Daniel.

Daniel menambahkan jika hari ini sudah masuk rekening, maka pemprov gorontalo termasuk yang tecepat dalam proses pencairan THR.

“Jika kita lihat sepertinya memang provinsi Gorontalo yang pertama kalau ditingkat provinsi. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pun yang ada di provinsi Gorontalo juga saya belum dengar jika sudah ada pembayaran,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui tunjangan hari raya ini diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Untuk PNS di lingkup Pemprov Gorontalo saat ini berjumlah 5.535 pegawai.

The post THR PNS Pemprov Gorontalo Cair Hari Ini appeared first on Prosesnews.id.