PROSESNEWS.ID – Berakhirnya masa jabatan Gubernur Gorontalo bersama wakilnya pada tanggal 12 Mei 2022 kemarin, menandakan bahwa Gorontalo saat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur.
Setelah Pemerintah Provinsi mengusulkan tiga nama ke Presiden. Presiden Jokowi memilih Hamka Hendra Noer jadi Penjabat Gubernur Gorontalo dan sudah dilantik oleh Kementrian dalam negeri.
Meski begitu, siapa pun yang dipilih oleh Presiden sebagai penjabat gubernur sementara, masyarakat Gorontalo akan menerimanya. Dengan catatan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.
Hal itu diungkapkan oleh Dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Prof. Dr. Sarson W. Pomalato. Menurutnya, alangkah baiknya yang menjadi penjabat Gubernur di Gorontalo bukan dari petugas partai.
“Penjabat Gubernur jangan membawa warna apa pun. Jika dia datang atas nama partai maka saya yakin dan percaya Gorontalo akan kacau,” kata Sarson.
Selain itu, jikalau yang menjadi penjabat Gubernur tersebut berdarah Gorontalo, dirinya harus mempelajari terlebih dahulu tentang situasi terkini Provinsi Gorontalo.
“Karena situasi Gorontalo saat ini berbeda dengan 10 tahun lalu,” ungkapnya.
Dirinya pun mencoba mengulas sedikit prinsip dan karakter masyarakat Gorontalo. Pada prinsipnya, masyarakat Gorontalo saat ini masih kental dengan kearifan lokal dan mudah menerima pembaharuan demi kebaikan bersama.
“Gorontalo itu punya prinsip, mereka juga mudah menerima pembaharuan demi kebaikan,” tuturnya.
Selain itu, kata Sarson, orang Gorontalo sangat ramah bagi siapa pun yang datang memimpin. Akan tetapi, jangan pernah membuat mereka merasa tersinggung.
“Orang Gorontalo memiliki sifat ramah tetapi mudah tersinggung, itu yang dijaga,” katanya.
Tidak hanya itu, masyarakat Gorontalo sangat kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan dengan mereka.
“Meskipun kritis, tetapi mereka mudah menerima klarifikasi,” ujarnya .
Masyarakat Gorontalo hobi politik, tetapi mereka tidak mau dipolitisasi. Penjual ikan di Gorontalo pun bisa berbicara politik kalau ditantang bicara.
“Saya pernah ke pelelangan ikan, para penjual saja bicara politik. Nah, ini menjadi tolak ukur jika orang Gorontalo senang dengan politik tetapi tidak mau dipolitisasi,” imbuhnya.
Terpenting, ungkap Sarson, alangkah baiknya yang menjadi penjabat Gubernur Gorontalo harus beragama Islam. Kemudian DPRD Provinsi diminta mewanti-wanti apa yang menjadi misi Penjabat Gorontalo ini.
“Karena Gorontalo mayoritas Muslim, maka yang menjadi penjabat alangkah baiknya Muslim,” ia menandaskan
