PROSESNEWS.ID – Menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menggelar konferensi pers di GPCC Kota Gorontalo, Minggu (24/11/2024).
Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, memaparkan berbagai aspek kesiapan, mulai dari logistik, sumber daya manusia (SDM), hingga anggaran operasional.
“Kami sengaja menggelar konferensi pers ini di masa tenang untuk menyampaikan kepada publik bahwa kami siap menyelenggarakan pemungutan, penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil,” kata Sophian.
Distribusi Logistik
Sophian menjelaskan, distribusi logistik telah dimulai, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau.
“Hari ini, distribusi logistik sudah bergerak di Bone Bolango, khususnya Desa Pinogu. Wilayah lain akan mulai pada 25 dan 26 November, sedangkan untuk Kota Gorontalo, distribusi dilakukan pada 26 November karena lokasi TPS relatif mudah dijangkau,” jelasnya.
Beberapa daerah memerlukan usaha ekstra dalam pengiriman logistik, seperti Dusun Waolo di Bone Bolango yang membutuhkan perjalanan kaki selama tujuh jam dari Kabila Bone. Selain itu, di Gorontalo Utara, logistik harus diantar ke Ponelo Kepulauan dan Desa Dudepok di Kecamatan Anggrek.
“Di Boalemo, logistik harus melintasi sungai selama dua jam menuju wilayah Tangga Barito KM 43, sedangkan di Pohuwato, lokasi seperti SP1 dan SP4 di area transmigrasi Taluditi juga menjadi tantangan. Namun, teman-teman PPK dan PPS sudah terbiasa menghadapi kondisi ini, bahkan sebelumnya saat pemilu legislatif mereka berhasil mengantar lima kotak suara,” tambah Sophian.
Kesiapan SDM dan Anggaran
Kesiapan SDM juga menjadi prioritas KPU. Honorarium bagi anggota KPPS telah disalurkan melalui PPS beberapa hari lalu, bersamaan dengan dana operasional untuk pengadaan tenda, kursi, serta kebutuhan lainnya.
“Honorarium KPPS sudah ditransfer dan dana operasional juga sudah berada di tangan PPS. Pembangunan TPS akan dimulai besok, dan kami memastikan semua berjalan sesuai jadwal,” ungkap Sophian.
Sophian juga menekankan pembagian tanggung jawab antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Operasional TPS ditanggung oleh KPU kabupaten/kota, sedangkan honorarium KPPS menjadi tanggung jawab KPU Provinsi Gorontalo.
“Dengan persiapan ini, kami yakin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Gorontalo akan berjalan lancar,” tutup Sophian.
KPU Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024, meskipun tantangan geografis di beberapa wilayah tetap menjadi perhatian. Semua aspek, mulai dari logistik hingga kesiapan SDM, telah ditangani secara maksimal untuk mendukung kelancaran proses demokrasi ini.
