
PROSESNWS.ID – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jasin U. Dilo, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Provinsi Gorontalo. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari agenda Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jumat (17/7/2026).
Dalam kunjungannya, Senator asal Gorontalo ini tidak sekadar menerima laporan dari meja, melainkan turun langsung mengecek kualitas menu yang disajikan. Didampingi oleh tenaga pendidik setempat, Jasin tampak teliti membuka dan mengamati langsung isi wadah makanan (food tray) berbahan stainless steel yang telah disiapkan untuk para siswa.
“Kita harus pastikan bahwa apa yang masuk ke perut anak-anak kita adalah makanan yang benar-benar bergizi, higienis, dan porsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Program ini sangat baik untuk masa depan SDM kita, jadi pelaksanaannya di lapangan tidak boleh asal-asalan,” tegas Jasin.
Pengawasan ketat ini dilakukan menyusul perlunya evaluasi tata kelola pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Jasin menyoroti pentingnya kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pihak penyedia (vendor), mulai dari pemilihan bahan baku lokal yang segar, proses memasak yang bersih, hingga ketepatan waktu distribusi agar makanan tidak rusak atau basi saat dikonsumsi siswa.
Lebih lanjut, Jasin juga mengingatkan pihak sekolah untuk terus mengedukasi siswa agar mengonsumsi makanan tersebut langsung di sekolah, guna menghindari risiko penurunan kualitas gizi jika makanan dibawa pulang.
“Catatan-catatan temuan di Gorontalo ini, baik soal rantai pasok bahan baku maupun kelayakan dapur pengolahan, akan saya susun ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ini akan jadi bahan evaluasi tajam di Senayan bersama kementerian terkait dan Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
Kehadiran Jasin U. Dilo langsung di titik distribusi makanan sekolah ini menegaskan komitmen DPD RI dalam mengawal program-program strategis nasional agar benar-benar membawa manfaat nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat daerah.












