PROSESNEWS.ID – Stabilitas harga pangan dan kepastian pasar bagi petani menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo dalam kunjungan kerja ke Kantor Pusat Perusahaan Umum (Perum) Bulog di Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).
Pimpinan dan anggota Komisi I bersama Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo membahas pengendalian harga beras, optimalisasi distribusi pangan, serta penyerapan hasil pertanian bersama Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, dan jajaran terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan inflasi sekaligus memastikan kepentingan petani dan masyarakat sebagai konsumen mendapat perhatian.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti angka inflasi daerah yang tercatat sekitar 5,38 persen berdasarkan data September 2026. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama, terutama di tengah kenaikan harga beras medium dan meningkatnya kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Karena itu, koordinasi antara DPRD, Bulog, dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan serta memastikan harga komoditas strategis tetap terkendali.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, juga menekankan pentingnya optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga.
Namun, stabilitas pangan tidak hanya menyangkut kepentingan konsumen. DPRD juga menyoroti kepastian penyerapan hasil pertanian, terutama jagung yang menjadi salah satu komoditas unggulan Gorontalo.
Dalam pertemuan itu, Bulog mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan jagung secara nasional baru mencapai sekitar 238 ribu ton dari penugasan sebanyak 1 juta ton. Salah satu kendalanya adalah harga jagung di lapangan yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga memengaruhi pelaksanaan pembelian sesuai ketentuan.
Mikson berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian dan memberikan kepastian pasar bagi petani.
“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pangan perlu menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Dukungan terhadap mekanisme penyerapan, standar kualitas, kadar air, serta fasilitas pascapanen juga diperlukan agar hasil pertanian dapat memenuhi persyaratan pembelian Bulog.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton. Bulog juga melaporkan telah menyelesaikan penugasan penyerapan beras setara 4 juta ton pada 24 September 2026, dengan total penyerapan sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya.
Hingga akhir Desember 2026, target penyerapan beras nasional diproyeksikan mencapai kisaran 4,4 juta hingga 4,5 juta ton. Cadangan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan beras dan melakukan intervensi ketika terjadi gejolak harga.
Selain penyerapan, pertemuan turut membahas penguatan fasilitas gudang, pengeringan, dan pengujian kualitas untuk mendukung pemasaran hasil pertanian. Penyaluran lanjutan beras dan jagung, menurut Bulog, masih menyesuaikan petunjuk teknis serta alokasi wilayah dari Badan Pangan Nasional.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi berkelanjutan dengan Bulog dan instansi terkait dapat memperkuat distribusi pangan, mengoptimalkan penyerapan hasil pertanian, serta menekan risiko kenaikan harga menjelang akhir tahun.
Dengan demikian, ketersediaan pangan bagi masyarakat dan kepastian pasar bagi petani diharapkan dapat berjalan beriringan dalam menjaga stabilitas pangan di Provinsi Gorontalo.
