Masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT Dana Desa juga berbelanja di UMKM lokal.
Warga lansia di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 10 Mei 2021 akhirnya secara serentak menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Sebanyak 43 keluarga penerima manfaat (KPM), warga Hargosari, Kapanewon (Kecamatan) Tanjungsari, masing-masing menerima Rp300.000.
Bantuan serupa juga diterima warga di Kelurahan Jepitu, di Kapanewon Girisubo. Program itu merupakan BLT Dana Desa tahap 5. Bagi masyarakat desa, bantuan sosial tersebut amat berarti. Apalagi bantuan dikucurkan menjelang Idulfitri, di saat pendapatan masyarakat desa pun tengah mengalami penurunan akibat terdampak pandemi Covid-19.
BLT Dana Desa adalah salah satu dari program perlindungan sosial bagi kalangan masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pada Juni ini, pelbagai bansos akan dilanjutkan seperti subsidi tarif listrik bagi golongan rumah tangga dan industri kecil, bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp1,2 juta per UMKM, kartu sembako atau bantuan pangan nontunai.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) merinci, pencairan BLT Dana Desa, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar.
Pada Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.
“Di tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran Dana Desa kita titik beratkan pada tiga hal. Yakni, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi,” ujar Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kemendesa PDTT Luthfy Latief, saat menyampaikan perkembangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) di Jakarta, Senin 29 Mei 2021.
Sasaran penerima BLT Dana Desa ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.
Pada kesempatan yang sama, Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute, menambahkan bahwa saat perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Teguh juga melihat bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT Dana Desa ini juga berbelanja di komunitas lokal. Sehingga, program ini juga membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal.
Di sisi lain, program PEN juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan permintaan di masa pandemi. “Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80% UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya di awal pandemi hanya 33% yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah,” ujar Teguh.
Padat Karya Tunai
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa Mei 2021 dipercepat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli warga desa dalam menghadapi Hari Raya Idulfitri. Aturan peniadaan mudik tentunya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya.
Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan Dana Desa untuk BLT dan padat karya tunai desa (PKTD). Usai lebaran, Kemendes PDTT mendorong agar PKTD digenjot lebih banyak lagi di desa-desa. Jika di lima bulan terakhir pemanfaatan Dana Desa lebih banyak tersedot untuk Desa Tanggap Covid-19 dan BLT, maka bagi desa-desa yang terkendali kasus corona-nya bisa mulai memaksimalkan PKTD.
Program ini, menurut dia, merupakan upaya untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat miskin di desa, yang upahnya diberikan secara langsung setiap harinya. Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, PKTD juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli di perdesaan.
Dalam pelaksanaan PKTD, Kemendesa mengatur komponen upah lebih tinggi yakni tidak boleh kurang dari 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya digunakan untuk komponen bahan. PKTD sendiri diprioritaskan untuk anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya.
“PKTD banyak bentuknya. Misalnya desa wisata, PKTD fokuskan untuk kebersihan, pemeliharaan dengan pendekatan PKTD. Uang tersalurkan, tempat wisata menjadi indah lagi, masyarakat mendapat pendapatan,” imbuh Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri ini.
Sejumlah desa sudah melakukan padat karya tersebut. Seperti yang dilakukan warga Desa Sitirejo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sejak 27 Mei lalu. Mereka sudah melakukan PTKD yang dijadwalkan selama 15 hari kerja untuk membuat saluran air pertanian di Dukuh Klopokerep dan Dukuh Kadean.
Pekerjaan ini digarap oleh 12 warga desa. Sumber dana kegiatan PKTD tersebut berasal dari Dana Desa yang seharusnya dilaksanakan pada Maret 2021, tapi anggarannya difokus dulu untuk BLT Dana Desa dan penanggulangan corona.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
