PROSESNEWS.ID — Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan pembahasan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Pemerintah Pusat (BPP) Bidang Perpustakaan Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).
Kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Perpustakaan bersama Tim IT, dan berlangsung di DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Senin (20/10/2025). Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan Dinas Perpustakaan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Agenda ini bertujuan untuk menyelaraskan program, memperbaiki tata cara penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta memastikan seluruh daerah penerima bantuan memiliki dokumen perencanaan yang tepat dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan DAK Nonfisik Tahun 2026.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah penerima DAK Nonfisik BPP Perpustakaan Tahun 2026, dengan total alokasi dana sebesar Rp600 juta. Sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, pelaksanaan DAK Nonfisik tahun ini akan difokuskan pada program peningkatan mutu perpustakaan serta penguatan budaya baca dan literasi masyarakat.
Sementara itu, program pemajuan naskah kuno nusantara di Perpustakaan Provinsi belum menjadi fokus utama pelaksanaan tahun 2026.
Kepala Perpustakaan Nasional RI menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan anggaran negara, pemerintah tetap berkomitmen menyalurkan bantuan program ke daerah melalui DAK Nonfisik Bidang Perpustakaan, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp125 miliar untuk 272 daerah penerima pada Tahun 2026.
Penetapan besaran bantuan DAK Nonfisik Tahun 2026 didasarkan pada dua indikator utama, yakni kapasitas fiskal daerah dan status akreditasi perpustakaan daerah, yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam menentukan besaran dan fokus program di setiap wilayah.
Melalui kegiatan penyelarasan ini, diharapkan seluruh daerah penerima DAK Nonfisik Tahun 2026 dapat menyusun perencanaan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan layanan perpustakaan serta penguatan budaya literasi masyarakat
