PROSESNEWS.ID – Dinilai banyak masalah, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo diminta dievaluasi.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan, Ketua Fraksi Demokrat Nurani Bangsa (DNB) DPRD Provinsi Gorontalo Erwinsyah Ismail. Ia menilai masalah tersebut terkait dengan pasien Covid-19 yang terus meningkat.
Selain itu kata Erwin masalah lainnya, bekenaan dengan anggaran yang sudah cukup besar dikeluarkan, tetapi sampai dengan hari ini, kata Erwin, terlalu banyak masalah yang timbul di lapangan.
“Rapat koordinasi penting dilakukan karena pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo, sudah dua kali laksanakan. Namun, evaluasi baik itu rencana kerja, pencapaian, target, dan pertanggungjawaban anggaran yang sudah di pakai belum juga laksanakan,” jelasnya, Senin (01/06/2020).
Ia juga menjelaskan, masalah selanjutnya, terkait pos perbatasan antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kecamatan Atinggola yang Jebol.
Dalam keterangannya saat diwawancarai, ia mengungkapkan, desakannya untuk segera melakukan evaluasi terkait dengan PSBB, didukung oleh beberapa ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo.
Permintaan ini juga ia sampaikan karena selain diprakarsai dirinya sebagai Ketua Fraksi DNB, Guntur Talib sebagai Sekretaris Fraksi DNB pun menyetujui hal tersebut.
Dalam waktu dekat ini, katanya, pihaknya akan segera mengirim surat resmi untuk ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo agar segera melakukan rapat koordinasi, antara badan anggaran atau pimpinan Komisi beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Gugus Tugas penanganan Covid-19. (Adv)
