PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo meminta agar perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di daerah, baik sektor formal maupun informal. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Deprov Gorontalo Thomas Mopili saat menerima audiensi dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo bersama jajaran Komisi IV Deprov Gorontalo, Selasa (4/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia menilai program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki manfaat besar bagi pekerja. Karena itu, DPRD berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
“Hari ini kami menerima kunjungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari penjelasan yang kami dengar, sebetulnya program ini luar biasa sekali. Kami baru mendapatkan penjelasan yang lebih utuh, dan ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tutur Thomas.
Ia mengatakan, pimpinan DPRD bersama Komisi IV telah bersepakat mendorong pemerintah daerah agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo.
“Kami berkomitmen bersama-sama mendorong agar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo dapat meng-cover seluruh pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo,” katanya.
Baginya, besarnya manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu alasan program tersebut perlu diperluas. Menurutnya, dengan iuran yang relatif terjangkau, peserta memperoleh perlindungan mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga jaminan hari tua.
“Premi pembayarannya sangat ringan, tetapi manfaatnya luar biasa. Di dalamnya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sampai jaminan hari tua,” katanya lagi.
Ia mencontohkan manfaat jaminan kematian yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi keluarga ketika peserta meninggal dunia.
“Bayangkan, dengan iuran sekitar Rp16.200 per bulan, ketika peserta meninggal dunia, ahli waris bisa menerima manfaat sekitar Rp42 juta. Pada saat keluarga sedang mengalami goncangan ekonomi, bantuan seperti ini sangat berarti,” urainya.
DPRD Provinsi Gorontalo pun berencana mendorong peningkatan dukungan anggaran agar lebih banyak pekerja di daerah dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan ke depan kami bisa menganggarkan lebih besar untuk Provinsi Gorontalo,” tambahnya.
Selain dukungan anggaran, Thomas juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo lebih aktif memberikan edukasi, khususnya kepada pekerja sektor informal yang belum memahami manfaat program tersebut.
“Masyarakat perlu tahu program ini. Kami meminta teman-teman BPJS untuk lebih gencar memberikan penjelasan dan pemahaman. Kalau tersosialisasi dengan baik, saya yakin masyarakat akan dengan mandiri mendaftarkan diri,” tambahnya lagi.
Thomas berharap seluruh pekerja di Gorontalo dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko pekerjaan maupun guncangan ekonomi.
“Harapan kami, semua pekerja di Gorontalo bisa ter-cover. Program ini sangat membantu masyarakat ketika menghadapi goncangan ekonomi,” tutupnya.
