PROSESNEWS.ID – Demi meminimalisir konflik di masyarakat, Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Idris Kadji, mendesak Pemerintah Daerah untuk membentuk tim gabungan atau tim khusus dalam percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), di Kabupaten Pohuwato.
“Kami ingin Pemda Pohuwato dalam hal ini Bupati Pohuwato, agar membentuk Tim gabungan dalam pengurusan WPR dan IPR, dan melibatkan tokoh masyarakat, aktivis, LSM, Pemerintah dan DPRD,” ucap idris, Senin (12/07/2021).
Kata Idris, sebagaimana tim khusus tadi, merupakan penanggung jawab mengurus pertambangan yang saat ini banyak menuai kontroversi.
“Kami di komisi III sudah menghubungi Staf Gubernur, bahwa permohonan tersebut sudah dikirim ke kementerian, namun hal ini masih belum kami cek secara langsung karena masih pandemi Covid-19,”ungkapnya.
Terakhir, dirinya sebagai pimpinan DPRD, menyarankan untuk kepada Pemda mencari solusi untuk kepentingan bersama, dan mengundang semua elemen masyarakat penambang untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses WPR dan IPR.
“Harapan kami, mari sama-sama saling menjaga lingkungan. Silahkan menambang tapi perhatikan lingkungan agar tidak ada yang dirugikan,” tandasnya.
