PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ikbal Al-Idrus, mendorong Dinas Ketenagakerjaan agar lebih kreatif dalam menjalankan program di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, rendahnya alokasi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan IPTEK DPRD Provinsi Gorontalo bersama Mitra OPD dalam rangka membahas KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di ruang Rapat Komisi IV, Selasa (21/7/2026).
Ia mengatakan, Komisi IV meminta Dinas Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lebih banyak wirausaha muda.
“Walaupun anggaran kita terbatas, kami berharap Dinas Ketenagakerjaan bisa berpikir out of the box dan lebih kreatif. Kami juga mendorong agar berkoordinasi dengan dinas lain untuk melahirkan pemuda-pemuda yang memiliki semangat berwirausaha,” katanya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap perusahaan. Ikbal menilai masih ada perusahaan yang belum berpihak kepada pekerja sehingga perlu diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera.
Ia pun menjelaskan, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan di Gorontalo hanya sekitar 10 orang, sementara perusahaan yang harus diawasi mencapai sekitar 6.000. Karena itu, menurutnya, penegakan hukum harus menjadi prioritas meski dengan keterbatasan personel.
“Kalau ada satu atau dua perusahaan yang diberi punishment tegas karena melanggar aturan, itu akan menjadi efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga mereka lebih adil terhadap para pekerja,” jelasnya.
Di sisi lain, Ikbal mengapresiasi pelaksanaan program magang yang dinilai telah berjalan sesuai harapan. Namun, ia mengakui masih banyak aspek yang perlu dioptimalkan, terutama peluang magang ke luar negeri yang hingga kini masih sangat minim.
“Program magang sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Untuk magang ke luar negeri misalnya, peserta dari Gorontalo masih di bawah 10 orang setiap tahun. Ini harus menjadi perhatian agar semakin banyak tenaga kerja kita memperoleh pengalaman dan kompetensi di tingkat internasional,” pungkasnya.
