PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menjembatani berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Hasilnya, BPH Migas berencana turun langsung ke Gorontalo untuk melihat kondisi distribusi dan mengidentifikasi penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU.
Langkah tersebut dilakukan setelah Komisi II bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa melakukan kunjungan kerja ke BPH Migas, Kamis (10/9/2026).
Rombongan yang dipimpin Ridwan bersama Ketua Komisi II Mikson Yapanto serta anggota Komisi II Venny Rosdiana Anwar, Lolly Junus dan Usman Tahir Rajak, diterima Komite BPH Migas Hasby Anshori.
Dalam pertemuan itu, Komisi II menyampaikan berbagai persoalan BBM yang terjadi di Gorontalo, mulai dari dugaan pengurangan kuota hingga antrean panjang di sejumlah SPBU.
Namun, berdasarkan data yang disampaikan BPH Migas, kuota BBM bersubsidi di Gorontalo tidak mengalami pengurangan, bahkan justru meningkat.
“Dari paparan data yang disampaikan BPH Migas, kuota BBM di Gorontalo tidak ada pengurangan, malah naik. Jadi ini yang harus kita luruskan bersama, karena persoalan yang terjadi di lapangan bukan karena kuotanya dikurangi,” ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, kondisi tersebut membuat penyebab antrean perlu ditelusuri lebih jauh. Persoalan tidak hanya menyangkut kuota, tetapi juga pola distribusi, peningkatan kebutuhan serta potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ridwan menegaskan BBM bersubsidi harus dipastikan manfaatnya diterima masyarakat yang berhak.
“Yang harus kita sepakati dulu, BBM ini untuk rakyat, bukan untuk penambang. Jangan sampai BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru digunakan untuk kepentingan kegiatan pertambangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan jeriken, kendaraan dengan tangki modifikasi dan pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar yang berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU untuk melihat langsung kondisi antrean, pola pembelian dan proses distribusi BBM bersubsidi.
“Kita akan melakukan kunjungan lapangan secara mendadak. Kita ingin melihat betul apa yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrean,” tutur Ridwan.
Di sisi lain, BPH Migas menyatakan kesiapannya untuk datang langsung ke Gorontalo. Kunjungan tersebut akan melibatkan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda untuk melihat kondisi distribusi BBM secara langsung sekaligus mencari penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
BPH Migas juga merencanakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD dan pihak terkait lainnya. Setelah rapat, rombongan akan melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah fasilitas, termasuk TBBM, SPBU dan SPBUN, termasuk fasilitas yang sudah tidak beroperasi.
Selain persoalan distribusi, pertemuan tersebut turut membahas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). BPH Migas mendorong pemerintah daerah memastikan regulasi daerah terkait PBB-KB agar potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut dapat dioptimalkan.
Ridwan menyebut persoalan itu menjadi catatan Komisi II untuk dikomunikasikan dengan Gubernur Gorontalo, termasuk potensi penerimaan dari aktivitas bahan bakar sektor industri.
“Ini yang menjadi catatan Komisi II untuk kita tindak lanjuti dan komunikasikan dengan Pak Gubernur, termasuk melihat berapa besaran pajak yang dapat diterapkan sesuai ketentuan,” sebutnya.
Pertemuan juga membahas rencana relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM). Relokasi dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan perkembangan kepadatan penduduk di kawasan perkotaan serta kondisi sedimentasi laut.
BPH Migas menyarankan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan surat resmi dari Gubernur apabila rencana relokasi TBBM dinilai mendesak. Gorontalo Utara menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan.
BPH Migas juga mengusulkan sosialisasi aplikasi XTRA kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar pemangku kepentingan memahami sistem serta kendala distribusi BBM di lapangan.
Kunjungan Komisi II ke BPH Migas tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mempertemukan persoalan yang terjadi di lapangan dengan lembaga pengatur hilir migas. Dengan rencana kunjungan BPH Migas ke Gorontalo, persoalan antrean dan distribusi BBM diharapkan dapat ditelusuri secara langsung dan menghasilkan langkah penyelesaian yang lebih konkret.
