POSESNEWS.ID – Mantan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, telah resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo pada Rabu (17/04/2024), dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang bermula sejak tahun 2012.
Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap Hamim selama sekitar dua jam.
Usai diperiksa, Hamim yang telah menjabat sebagai Bupati Bonebol selama dua periode, meninggalkan ruang penyidik dengan mengenakan rompi tahanan.
Informasi yang beredar mengungkapkan, tersangka Hamim tiba di Kejati Gorontalo sekitar pukul 10.00 Wita, didampingi oleh istrinya.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Purwanto Joko Irianto, menyatakan Hamim terlibat secara langsung dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun anggaran 2011.
Purwanto menjelaskan, sebelumnya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan program pemberian Bantuan Sosial kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan partai politik.
Total anggaran Bantuan Sosial yang telah digunakan mencapai sekitar 10 miliar rupiah.
Namun, dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, terdapat dugaan pemberian yang melebihi batas nominal, yakni sekitar satu miliar rupiah, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 1 miliar rupiah berdasarkan hasil audit.
“Mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih 1 miliar berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara,” tegas Purwanto.
Hamim yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor : B-685/P.5/Fd.1/04/2024 tanggal 17 April 2024 itu terancam penjara 20 tahun.
Purwanto menjelaskan setidaknya terdapat dua pasal yang dikenakan terhadap Hamim Pou dan mengancamnya penjara 20 tahun.
Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kemudian Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun.
“Ancaman pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun,” jelas Purwanto.
