PROSESNEWS.ID – Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu (9/4/2025) tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo yang mengisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulutgo menimbulkan pernyataan tegas dari sejumlah stakeholder Gorontalo, salah satunya Bupati Boalemo Rum Pagau.

Menurut Anggota DPRD Boalemo Helmi Rasid, pernyataan Rum Pagau yang mengatakan akan tarik saham dari Bank Sulutgo patut didukung. Pasalnya, sebagai Bupati, Rum Pagau punya kewenangan menarik saham milik Pemda Boalemo.

“Pemda Boalemo termasuk DPRD kecewa, dengan hasil Rups BSG tanpa keterwakilan figur dari Gorontalo. Sehingga, sikap Bupati menarik saham Pemda Boalemo adalah langkah yang tepat, dan menunjukan Pemda memiliki keberanian dan harga diri,” ujar Politisi Partai Demokrat itu.

Disisi lain, Helmi mengingatkan agar pernyataan Rum Pagau harus konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan, dalam bentuk tindakan nyata.

“Pemda akan menarik sahamnya, Bupati juga katanya akan evaluasi kepemilikan saham. Jika tidak terjadi apa yang disampaikan Bupati, kita DPRD Patut mencurigai. Dan tentunya, persoalan ini kita akan bawa ke rapat Internal DPRD. Ada apa sebenarnya, ketika pernyataan penarikan saham di batalkan,” tegasnya.

Maka kata Helmi, Pemda Boalemo pesaham terbesar kedua, setelah Pemprov Gorontalo. Tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk menarik pernyataan modal di Bank BSG. Apalagi, tidak ada satupun orang Gorontalo yang dilibatkan dalam jabatan Komisaris BSG.

The post DPRD Dukung Sikap Tegas Bupati Boalemo Menarik Saham di BSG, Helmi : Batal Tarik, Kita Curigai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Baoelmo tentang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat DPRD Boalemo.

Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna itu dihadiri oleh enam (6) Fraksi, diantaranya, PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Persatuan Indonesi (PI). Rabu (9/4/2025).

Saat pembacaan pemandangan umum Fraksi, dari enam Fraksi di DPRD Boalemo, Demokrat satu-satunya Fraksi yang menolak Rapenperda Penertiban Hewan Lepas.

Hal ini di sampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Helmi Rasid saat membacakan pemandangan umum menegaskan, Ranperda tersebut wajib ditolak dengan alasan tidak begitu mendesak. Masalah utama Boalemo adalah pengentasan kemiskinan di daerah. Sehingga Ranperda perlu berfokus pada peningkatan Ekonomi Daerah.

“Fraksi Demokrat menilai Rancangan Peraturan Daerah tentang peningkatan ekonomi di Boalemo berkaitan dengan permasalahan kursial, bukan tentang Penertiban Hewan Lepas. Terlebih, Boalemo adalah Kabupaten termiskin di Provinsi Gorontalo. Sehingga Rapenperda harus berkaitan dengan peningkatan ekonomi. Jadi, belum mendesak ketika Ranperda itu dibahas lebih lanjut,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi l DPRD Boalemo itu menegaskan, lebih baik Rancangan Peraturan Daerah itu ditiadakan. Ia lebih memperhatikan gaji Honorer Daerah yang sering molor bahkan sampai tidak diterimakan. Di tambah dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran yang memperhatikan asas manfaat.

“Dibanding kita membahas Ranperda yang tidak urgent, lebih baik anggaran Rapenperda itu kita geser ke honorer Daerah yang selalu jadi problem di Baolemo. Belum lagi, kebijakan efisiensi anggaran perlu jadi perhatian serius. Harus hati-hati menganggarkan Rapenperda di tengah pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran,” Tegasnya.

Terakhir, Fraksi Demokrat tidak main-main, sekalipun dalam rapat paripurna hanya Fraksi Demokrat yang menolak Rapenperda tersebut, Demokrat siap mengawal Daerah Boalemo dari krisis ide dan gagasan.

“Sikap Demokrat, pada prinsipnya ingin ada perubahan di Boalemo, Demokrat menginginkan Boalemo keluar dari penjara kemiskinan, Demokrat Boalemo mengedepankan gagasan pembangunan masa depan Boalemo, bukan serta-merta menerima sesuatu tanpa landasan kritis Demi Kemajuan Boalemo,” bebernya.

The post Fraksi Demokrat Boalemo, Tolak Ranperda Penertiban Hewan Lepas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID,BOALEMO – Sudah beberapa kali, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, berkaitan dengan skema pembayaran gaji Guru Paud. Apakah, di ambil dari Dana Desa ataukah di kembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, sebagai induk dari para Guru Paud.

Namun, cukup disayangkan sampai dengan hari ini polemik pembayaran gaji Guru Paud, tidak memiliki kejelasan. Seakan Pemda Boalemo dan Pemerintah Desa saling lempar tanggungjawab, atas pembayaran gaji.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, saat dikonfirmasi menegaskan, bahwa pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa lagi menggunakan Dana Desa. Sebab, Juknis pembayaran gaji Guru Paud, tidak ada dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Dijelaskan Helmi, Dari Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024. Permendes 13 Tahun 2023 tentang petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024, dan Permendes nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

“Dari tiga aturan Permendes yang di terbitkan tidak ada, pasal yang menyebutkan soal pembayaran gaji Guru Paud di ambil dari Dana Desa. Kalau insentif Guru Paud, itu ada. Tapi, yang Pemda Boalemo harus perhatikan, bahwa insentif itu bukan gaji. Kalau salah memaknai, pasti akan salah merealisasikan,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, berkaitan dengan penggajian Guru Paud juga ini, sudah di koordinasikan langsung dengan Kementerian Desa, dan hasil koordinasi itu tidak membolehkan pembayaran gaji Guru Paud, tidak bisa di bebankan dalam Dana Desa.

“Bahkan, Kemendes tegaskan kepada Komisi 1 yang saat itu, melakukan koordinasi langsung, bahwa Dana Desa hanya insentif, dan gaji ada di Dinas terkait. Jadi Dana Desa hanya memberikan insentif, bukan gaji,” bebernya.

Lebih lanjut Helmi mengingatkan, jika Pemda Boalemo memaksa pembayaran Gaji Guru Paud harus lewat Dana Desa. Maka, yang bertanggungjawab penuh adalah Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, terhadap pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagai mana telah di atur dalam Kemendes PDTT.

“Kalau di kemudian hari, desa kena TGR bahkan terburuknya dianggap oleh Aparat Penegak Hukum, bahwa Desa menyalahgunakan Dana Desa tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Maka, yang wajib di proses Hukum Kepala Daerah. Bukan Kepala Desa,” tegasnya.

Disamping itu juga, Mantan Aktivis HMI itu menyentil soal Peraturan Bupati (Perbup) Kewenangan Desa, yang tak kunjung selesai. Dari tahun 2024, Perbup Kewenangan Desa, terus di minta Komisi 1 DPRD Boalemo, untuk segera di selesaikan. Namun, hingga saat ini, belum juga selesai.

“Kabupaten Boalemo, satu-satunya daerah belum memiliki Perbup Kewenangan Desa, dan ini bukti bahwa Birokrasi Pemda Boalemo, tidak jalan dan sangat pemalas. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan definitif ini, akan ada perubahan,” harapnya.

The post Pemda Boalemo Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Pembayaran Gaji Guru Paud appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID, BOALEMO – Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewenangan Desa, kembali jadi fokus Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo di awal Tahun 2025.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid menyebut, Perbup Kewenangan Desa sudah lama di bahas, tapi tak kunjung di tetapkan.

“Periode kemarin, Perda Kewenangan Desa sempat masuk Prolegda. Entah apa kendalanya, Perda tersebut tidak sempat di bahas. Nah, saat ini kami hanya meminta Perbup Kewenangan Desa dulu, biar nanti kedepan kita tingkatkan Perbup jadi Perda,” harapnya.

Kata Politisi Partai Demokrat itu, Perbup ini sangat penting untuk segera di terapkan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap desa, terkait penganggaran program melalui Dana Desa.

Menurutnya, di Provinsi Gorontalo, tinggal Kabupaten Boalemo, yang tidak memiliki Perda ataupun Perbup tentang kewenangan desa. Padahal, wacana pembentukan Perda Kewenangan Desa sudah sangat lama di wacanakan.

“Pemda Boalemo terlalu banyak wacana yang dibingkai dalam narasi yang tidak ada hasilnya. Menuntaskan Perbup Kewenangan Desa saja, sampai di tahun 2025 ini, belum juga di selesaikan,” bebernya.

Dijelaskan Helmi, belum lagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Terinformasi, Pilkades akan di laksanakan secara manual. Padahal, Pilkades sebelumnya dilaksanakan secara e-voting.

“Kebijakan berubah seperti ini, yang membuat konflik antar masyarakat. Kalau dilaksanakan secara manual, maka kita akan mengubah Perda tentang Pilkades lagi. Kebijakan tumpang tindih seperti ini, sangat berpotensi konflik sosial,” tegasnya.

Dengan begitu, Helmi meminta kepada Pemda Boalemo untuk segera membenahi semua urusan yang tertunda di tahun 2024 kemarin. Khususnya, yang berkaitan dengan desa.

“Saya ingatkan kepada mitra kerja Komisi 1, untuk mempersiapkan realisasi program di masing-masing OPD. Jangan nanti di akhir tahun, semua program di paksa untuk di selesaikan. Di upayakan satu persatu program di realisasi, sesuai dengan RKA yang telah di bahas bersama dengan Komisi 1,” ketusnya.

The post Awal 2025, Helmi Rasid Sentil Soal Kewenangan Desa dan Pilkades Serentak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam rangka menjaga stabilitas daerah, pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boalemo, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo Helmi Rasid, meminta kepada seluruh camat dan kepala desa se Kabupaten Boalemo, untuk terus menerus memberikan himbauan, agar mencegah konflik di wilayah masing-masing.

Saat ini, sudah terjadi dugaan aksi penganiayaan terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon (Paslon), akibat dari saling hujat antar satu sama lain. Dengan begitu, sangat penting peran camat dan kepala desa untuk menyudahi pertikaian akibat perbedaan pilihan Pilkada.

“Seluruh camat dan kepala desa harus terlibat aktif, untuk mencegah stabilitas di masing-masing wilayahnya. Ingatkan warganya, untuk menyudahi saling sindir di media sosial, hingga menyinggung personal. Bahkan, saling adu mulut, gara-gara beda pilihan Pilkada,” harapnya.

Lebih lanjut kata Helmi, peran aktif kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang ada di desa, harusnya lebih aktif mencegah konflik antar pendukung di wilayah masing-masing.

“Jangan kepala desa yang jadi pemicu perpecahan di desa. Apalagi hingga mengancam dan mengintimidasi masyarakatnya, karena tidak mengikuti perintahnya untuk memilih salah satu Paslon. Jika persoalan ini terjadi, silahkan masyarakat mengadu ke DPRD, nanti kita akang panggil kepala desanya,” bebernya.

Saat ini kondisi ekonomi Boalemo sangat memiriskan, sehingga membutuhkan kekompakan dan kebersamaan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi Boalemo.

Menurut Helmi, Pilkada sudah usai, Petani silahkan kembali bertani, nelayan silahkan melaut, pelaku UMKM silahkan berjualan. Kita kembali ke aktivitas masing-masing. Jangan terpecah gegara beda pilihan Bupati. Jangan sampai jadi korban politik sesaat.

“Saya juga berharap kepada seluruh calon Bupati dan wakil bupati untuk memberikan himbauan kepada seluruh pendukungnya, untuk menyudahi pertikaian ini. Agar masyarakat kita, sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan tidak terjadi lagi konflik antar warga,” ketusnya.

Terakhir Mantan Aktivis HMI itu, meminta kepada PJ Bupati Boalemo untuk melakukan Rapat Forkopimda Pasca Pilkada ini. Dengan harapan, mencegah stabilitas daerah melalui bantuan perangkat TNI/Polri di tingkat bawah.

“Pj Bupati Boalemo juga jangan hanya duduk diam, menikmati masa-masa terakhirnya menjabat. Pikirkan stabilitas di daerah ini. Jangan nanti terjadi konflik antar pendukung, baru semua pada sibuk memberikan himbauan,” bebernya.

The post Komisi I Minta Camat dan Kades Cegah Konflik Pasca Pilkada Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Boalemo bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Boalemo, santuni keluarga korban bencana rumah roboh yang tertimpa pohon kelapa, beberapa hari lalu di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Boalemo yang juga Wakil Ketua DPRD Boalemo, Lahmuddin Hambali, Ketua Fraksi Golkar DPRD Boalemo, Iwan Woluwo, dan Ketua AMPG Boalemo, Alwin Ladiku.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Boalemo Iwan Woluwo, menyampaikan rasa syukur, karena sudah bisa membantu keluarga korban. Ia mengatakan, pemberian santunan tersebut, memang merupakan program rutin Fraksi Golkar dan DPD II Golkar Boalemo sejak lama jalan.

“Alhamdulillah kali ini Fraksi Golkar diberi kesempatan lagi, sehingga turut berpartisipasi meringankan beban mereka (korban). Semoga bantuan ini bermanfaat,”tutur Iwan Woluwo, Jumat, (221/05/2021).

Hal senada pula disampaikan Ketua DPD II Golkar Lahmuddin Hambali.  Wakil Ketua DPRD Boalemo ini berpesan, agar masyarakat lebih waspada lagi terhadap kemungkinan apa saja yang terjadi.

“Saya imbau masyarakat boalemo lebih aware lagi, curah hujan akhir-akhir ini meningkat apalagi disertai angin, terlebih bagi masyarakat yang rumahya sangat berdekatan dengan pepohonan yang mudah roboh,”kata Lahmuddin.

Ia juga mengajak masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi kesadaran menjaga alam lingkungan. Seperti, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sebab, kata Lahmuddin, ini salah satu langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi.

Editor : Abdul Majid Rahman

The post Fraksi Golkar Boalemo Berbagi Rezeki appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Lahmuddin Hambali, meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, di SMA Negeri Tilamuta dan Pelayanan Publik Vaksin di Mts Negeri Tilamuta, Jumat (21/05/2021).

Dalam lawatannya, Lahmuddin Hambali didampingi Ketua dan Anggota Fraksi Golkar Iwan Woluwo, dan Mahmud Nurdin Daud.

“Kami bersyukur, dukungan warga Boalemo untuk terbebas dari pandemi ini meningkat, dan Alhmadulillah pelaksanaan vaksinasi untuk Kabupaten Boalemo sudah sampai kepada para tenaga pengajar,”kata Lahmuddin.

Upaya pencegahan Virus ini kata Lahmuddin, menjadi tanggung jawab semua komponen. Di samping pelaksanaan Vaksinasi sendiri, ia tetap berharap, masyarakat lebih meningkatkan pola hidup sehat dan bersih, serta menerapkan Protokol Kesehatan.

Ketua DPD II Golkar Boalemo itu juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Boalemo yang belum melakukan mudik Tahun ini. Ini merupakan bukti dukungan masyarakat terhadap pengendalian penyebaran Covid-19 itu ada.

“Terima kasih telah menjaga diri sendiri, terima kasih telah menjaga keluarga, dan terima kasih telah menjaga masyarakat kita,”ia menandaskan.

Editor : Abdul Majid Rahman

The post Lahmuddin Bersyukur Dukungan Warga Boalemo Terhadap Pencegahan Covid-19 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Menyikapi refocusing yang bakal dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo. Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Aswan Djamaluddin, angkat bicara.

Sebelumnya politikus PKS ini menyatakan sikap, setuju atas refocusing yang dilakukan. Karena, menurutnya jelas peruntukannya, yakni guna penanganan pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).

Kendati demikian, ia meminta Pemkab Boalemo, agar tidak melakukan pemangkasan anggaran terhadap program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Saya atas nama pribadi, maupun Anggota DPRD Boalemo, meminta Pemkab Boalemo, agar tidak memangkas program-program masyarakat,” ujar Aswan. Rabu, (10/03/2021).

Ia menyarankan, Pemkab Boalemo lebih selektif lagi, mengevaluasi mana program yang harus diprioritaskan pada APBD Tahun 2021 ini, dan mana pula yang harus ditunda, mengingat keterbatasan anggaran.

“Prioritaskan program yang menyentuh masyarakat, seperti bantuan. Apalagi, kondisi saat ini. Kita semua tahu, masyarakat mengalami dampak ekonomi yang cukup luar biasa, akibat Virus Corona,” pungkasnya. (PR)

The post Sikapi Refocusing, Aleg Dekab Boalemo Angkat Bicara appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka Izin Investasi industri Minuman Keras (Miras), masih terus menuai sorotan dan penolakan publik.

Aswan Djamaludin, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar mencabut peraturan tersebut.

Politikus, PKS Boalemo ini menilai, jika Perpres tersebut, tidak segera dicabut oleh Jokowi, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru ditengah kehidupan sosial masyarakat.

“Apalagi kita di Gorontalo ya, Daerah ini Serambi Madinah. Dan kita ketahui bersama, baik Pemerintah dan Aparat penegak hukum di Daerah ini, gencar melakukan razia Miras. Artinya apa ? Miras ini disadari bersama, jadi salah satu penyebab kejahatan yang mengganggu Kamtibmas,” jelas Aswan Djamaludin, kepada Prosesnews.id, Senin, (01/03/2021).

Dikatakan Aswan, Miras ini sangat membahayakan masyarakat, terutama kaum muda. Tidak sedikit kasus kriminal yang terjadi di Gorontalo, dipicu dari minuman terlarang yang memabukan tersebut.

“Saya minta pak Jokowi lebih objektif sedikit dalam menyetujui dan mengeluarkan peraturan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegas Aswan Djamaluddin.

Seperti diketahui, Kepala Negara telah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini, sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

The post Soal Izin Investasi Industri Miras, Aswan : Jangan Menyelesaikan Masalah Dengan Masalah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Lahmuddin Hambali menghadiri dan membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ke V Wahdah Islamiyah, di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Ahad, (31/02/2021).

Selain dihadiri pengurus Kabupaten Boalemo, Mukerda tersebut, turut dihadiri oleh Perwakilan DPW Wahdah Islamiyah Provinsi Gorontalo dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Boalemo Iwan Woluwo.

Dalam sambutannya, Lahmuddin menggaris bawahi peran penting Oganisasi Masyarakat (Ormas) dalam memperkokoh persatuan ummat melalui dakwah dan syiar Islam. Di mana, belakangan ini katanya, masyarakat mudah terprovokasi informasi yang sifatnya mengadu domba.

“Peran ormas sangat penting. Misalnya melalui dakwah dan syi’ar, kita persatukan kembali ummat Islam. Jangan sampai terpecah belah,” kata Lahmuddin.

Lanjutnya, Ormas sangat dibutuhkan mengawal pembangunan. Menurutnya ormas dapat mengambil bagian dalam pembentukan rohani masyarakat dalam memperkokoh akidah dan ukhuwah.

“Kita perkokoh akidah dan jalin ukhuwah,” pinta Lahmuddin.

Terakhir, Wakil Ketua DPRD Boalemo berpesan kepada seluruh jajaran Wahdah Islamiyah, agar dalam Mukerda tersebut, bisa melahirkan program kerja yang bisa menuntun masyarakat kembali menjadi ummat Islam yang sejati, hamba yang soleh, taat beribadah dan berakhlaq terpuji. (Ads)

The post Buka Mukerda V Wahdah Islamiyah Boalemo, Ini Pesan Lahmuddin Hambali appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Pohuwato, terkait persoalan Program Cetak Sawah (PCS), di Desa Buntulia Barat, Kecamata Duhiadaa yang dilakukan hari ini Senin, (04/01/2021), sempat tertunda, dikarenakan tidak hadirnya Daeng Asis.

Sehingganya, RDP tersebut, dilanjutkan ke rapat Konsultasi bersama komisi gabungan, untuk membahas tindaklanjut kaitan dengan persoalan itu.

Alhasil, sesuai hasil kesepakatan, rapat tersebut akan dilanjutkan pada hari Jum’at ini, 8 Januari mendatang, dengan kembali mengundang Daeng Asis.

Hal tersebut, disampaikan langsung Ketua Komisi I Amran Anjulangi, saat diwawancarai Prosesnews.id.

“Jadi kita jadwalkan hari jum’at. Setelah selesai sholat jum’at, kita undang lagi beliau (Daeng Asis), agar dapat hadir sama-sama dengan kita, untuk meminta kejelasan dari beliau,” ujarnya.

Lanjut kata Amran, pihaknya juga terus melakukan komunikasi bersama dengan Daeang Asis, untuk memastikan kesiapannya agar dapat hadir dalam lanjutan RDP pada jum’at ini.

“Nanti pendampingnya yang akan melakukan konsultasi ke beliau, menyusul surat undangan di buat kembali,” terangnya.

Terakhir, Amran juga mengatakan, bila persoalan PCS ini tidak menemui titik temu, maka terpaksa pihaknya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Karena ketika ada Pansus, kewenangan agak lebih. Kita bisa menyelidiki, dan memanggil secara paksa,” tandasnya.

Reporter : Iskandar Badu

The post Sempat Ditunda, RDP DPRD Pohuwato Dilanjutkan Hari Jum’at appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Komisi II, Fatkurrohman, menilai Pemda Boalemo, sangat lemah dan terkesan tidak punya kekuatan mengatasi masalah yang dihadapi petani sawit.

“Saya berani mengatakan ini, karena faktanya begitu. Sampai sekarang, masyarakat menjerit. Kepada siapa lagi mereka mengadu?” Tanya Politikus PPP Boalemo tersebut.

Bahkan, ia menilai Pemda Boalemo terkesan membenturkan antara masyarakat dengan pihak Perusahaan sawit. Pasalnya, sudah lama masalah tersebut bergelinding di tengah masyarakat.

“Kesannya begitu, Pemda Boalemo seakan membenturkan. Mestinya mengeluarkan kebijakan secara tegas yang berpihak kepada petani,” tutur Aleg vokal terkenal kritis itu.

“Apa yang ditakuti dengan perusahaan ? Ayo kita tumbangkan kezoliman ini. Saya minta, masalah ini tidak di diamkan terus. Kasihan para petani,” ujarnya.

Ia pun berharap, hal ini di bicarakan lagi. Takutnya, bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, petani meluapkan emosinya merusak tanaman Perusahaan, ujung-ujung ke penjara.

“Kita bicarakan lagi seluruh lintas sektor terkait, baik Perusahaan, Pemda, perwakilan petani, dan kita legislatif. Khususnya Komisi II. Untuk dapat melahirkan solusi terang terkait persoalan ini.” Pungkasnya. (PR)

The post Politkus PPP Sebut Pemda Boalemo Lemah Atasi Masalah Sawit appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa satu keluarga di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, beberapa hari lalu. Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, memberikan sejumlah bantuan. Rabu, (16/12/2020).

Didampingi salah seorang pengusaha Frait Danial (Parai), dan disaksikan Kepala Desa Piloliyanga. Eka Putra menyerahkan sejumlah bantuan, diantaranya logistik makanan. Bantuan itu, diterima oleh Hendrik Dahiba, selaku korban yang juga merupakan Kepala Keluarga (KK).

“Sesama manusia kita memang harus seperti ini. Gotong-royong, bahu membahu memberikan pertolongan. Apalagi, disaat ada saudara kita yang mengalami musibah seperti ini,” kata Politisi kebanggan P-DIP Boalemo itu.

Ia berpesan kepada korban. Agar tetap tegar dan menerima musibah yang dialaminya. Sebab, peristiwa tak terduga tersebut, merupakan cobaan yang harus disikapi dan diterima dengan tabah.

“Semoga bantuan alakadarnya dari kami, bisa membantu meringankan beban ekonomi bapak Hendrik Dahiba, bersama keluarga. Tetap semangat, dan teruslah beraktivitas seperti biasa,” pinta Eka

Sebelumnya, Eka juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah Boalemo. Dimana, dengan cepat merespon musibah yang dialami warga. Hingga, membangunkan rumah, kendati dengan cara patungan.

The post Bantu Korban Kebakaran, Ketua DPRD Boalemo Serahkan Sejumlah Bantuan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Bumdes Makmur Abadi Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, saat ini masih banyak yang belum tahu. Namun, Bumdes ini justru mendapat perhatian dari salah satu Anggota Komisi 1 DPRD Boalemo, Harijanto Mamangkey.

Hal ini berawal dari rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi 1 pada minggu ini. Dimana, salah satu agenda kunjungan kerja tersebut, yaitu kantor Bumdes Makmur Abadi yang terletak di Wilayah Kecamatan Wonosari tersebut.

Pada tahun berjalan ini saja menurut Harijanto, Bumdes ini telah berhasil mencetak laba sebesar 98 juta rupiah. Laba tersebut diperoleh dari hasil usaha penggilingan padi yang juga dilengkapi dengan fasilitas berupa lantai jemuran.

“Tentunya, ini merupakan inovasi yang sangat luar biasa sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Harapan, kita semua terutama masyarakat Desa Dulohupa,” kata Harijanto. Jum’at, (23/10/2020).

Dikatakan politisi PDI-P itu, para pengurus Bumdes ini, cukup jeli melihat potensi Desa. Sehingga, memilih jenis usaha yang notabene, menyentuh masyarakat di Desa itu. Dimana, mayoritas masyarakatnya memang berprofesi sebagai petani.

Aleg tiga periode tersebut, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Dulohupa. Khususnya, pengurus Bumdes Makmur abadi. Ia berharap, para pengurus Bumdes, tidak cepat berpuas diri. Terus berinovasi dan memberikan yang terbaik.

“Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan mendapatkan perhatian bersama. Terutama, terkait beberapa kendala yang dihadapi,” ketus Aleg Dapil Kecamatan Dulupi dan Wonosari tersebut.

Politikus Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu pun berharap, agar pengelolaan Bumdes Makmur Abadi ini, dapat menjadi salah satu contoh bagi Bumdes-bumdes lainnya yang ada di Kabupaten Boalemo.

“Agar, nantinya bisa mengejar ketertinggalan dalam memajukan Bumdes di Desa masing-masing dan membantu Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi, akibat pandemi Covid-19.” Tandas pria yang akrab disapa Ko’Hari itu. (Majid Rahman)

The post Aleg Dekab Boalemo, Apresiasi Inovasi Bumdes Makmur Abadi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo, turun lapangan dalam rangka meninjau sejumlah pekerjaan proyek Jalan Usaha Tani (JUT), di Wilayah Kecamatan Mananggu. Jum’at, (23/10/2020).

Kegiatan ini dipimpin Ketua Komisi II, Suleman Asmu. Melibatkan Anggota Riko Djaini, Aswan Djamaludin, Fatkurrohman, Ibrahim Pakaya serta sejumlah pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.

“Kegiatan ini memang rutin kita lakukan, dimana merupakan tugas dan kewajiban kita untuk memonitoring setiap pekerjaan yang menggunakan dana APBD Boalemo,” kata Ketua Komisi II, Suleman Asmu.

Dikatakan Politisi Golkar tersebut, adapun misalnya, ditemukan ada pekerjaan yang tidak selesai maupun terdapat kekurangan lainnya, maka itu akan menjadi bahan evaluasi bersama. Khususnya Komisi II.

“Alhamdulillah, kami melihat sejumlah pekerjaan JUT di Mananggu ini, kualitasnya cukup bagus dan selesai. Tentu, ini yang kita harapkan bersama. Khususnya, pemanfaat, para petani.” Tandasnya. (Majid Rahman)

The post Komisi II DPRD Boalemo, Tinjau Pekerjaan JUT di Mananggu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Boalemo, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah masyarakat Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi. Rabu, (21/10/2020).

Pertemuan yang dimulai sejak pukul 11.45 Wita hingga 14.20 Wita ini, dihadiri Kepala Inspektorat Boalemo, Musafir Bempa, Kadis Sosial PMD Boalemo Fatlina Podungge, dan para pejabat Kesbangpol Boalemo.

RDP ini dipimpin koordinator Komisi I, Muslimin Haruna, didampingi Ketua Komisi Santi A. Jalite, Wakil Ketua Komisi Yeni Manoppo. Dihadiri Anggota Harijanto Mamangkey, Jimadin Hasan, Abd. Rahman Genti, Saripa Laiya dan Supartini Kembuan.

“Rapat tadi, kita membahas permasalahan yang terjadi di Desa Polohungo. Dimana, masyarakat menuntut, agar kades di Desa setempat, diberhentikan. Karena diduga melakukan kesalahan fatal,” kata Muslimin.

Lebih lanjut kata Muslimin Haruna, adapun hasil kesepakatan bersama melalui RDP tersebut, yaitu menunggu hasil rapat Tim Pembina Desa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Kita semua bersepakat, agar masalah ini segera mendapat titik terang. Jadi, tinggal menunggu bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Tim Pembina Desa Kabupaten Boalemo nanti,” Pungkasnya. (Adv/Majid)

The post Polemik Pemberhentian Kades Polohungo, Komisi I DPRD Boalemo Gelar RDP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sekitar 80 santri penghafal Alqur’an, di Rumah Tahfidz Daarul Qur’an Kecamatan Wonosari, dapat bantuan dari Kerukunan Keluarga Anggota Dewan (KKAD) Boalemo. Senin, (19/10/2020).

Hj. Yanti Manan, selaku Ketua KKAD mengatakan, bantuan berupa pangan itu, bersumber dari patungan anggota KKAD. Dimaksudkan, untuk membantu sesama ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Alhamdulillah, kita dari KKAD bersama Anggota DPRD Boalemo lainnya, bisa mewujudkan niat kami untuk berbagi kepada anak-anak santri ini,” kata istri Ketua DPRD Boalemo, Eka Putra Noho itu.

Dikatakan Yanti, dengan adanya bantuan seadanya tersebut, diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi para santri penghafal Alqur’an, Calon-calon Da’i kebanggan Kabupaten Boalemo tersebut.

“Kita berharap, bantuan yang ada ini, dapat bermanfaat dan meringankan beban mereka. Apalagi, ditengah situasi keterpurukan ekonomi, akibat pandemi Covid-19 saat ini,” harap Yanti Manan.

Kedatangan KKAD dan DPRD Boalemo ini, pun mendapat respon dan sambutan baik dari Sulistiyono. Selaku, pembina yang juga merupakan pemilik rumah Tahfids Daarul Quran, Kecamatan Wonosari tersebut.

Melalui kesempatan itu, Sulistiyono menyampaikan terima kasih kepada KKAD dan DPRD Boalemo. Dimana, sudah memberikan perhatian kepada anak-anak santri pengahafal Al-Qur’an binaannya.

“Terima kasih kepada KKAD dan DPRD Boalemo, atas kepedulian ini. Semoga, bantuan ini menjadi ladang amal zariah untuk bapak ibu, seluruh keluarga Anggota DPRD Boalemo,” ucap Sulistiyono.

Sebelumnya, dikatakan Ketua DPRD Boalemo Eka Putra Noho, sejumlah Panti asuhan di Wilayah lainnya, juga sudah dikunjungi pihaknya bersama KKAD, dan mendapatkan jatah bantuan yang sama.

“Saya katakan, bantuan ini murni sebagai wujud gotong-royong kita, kepedulian DPRD dan KKAD Boalemo, guna membantu mereka yang lagi butuh,” pungkas Ketua Polisitisi senior PDI-P Boalemo itu. (Majid Rahman)

The post Bantu Penghafal Qur’an, Sulistiyono : Terima Kasih KKAD Boalemo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, mengatakan, menjadi pejabat Sekretaris Daerah (Sekda), bukanlah hal mudah, seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.

Hal itu dikatakan Eka, usai pelaksanaan kegiatan Adat Molo’opu, penyambutan Sekda Boalemo yang baru, Sherman Moridu, di Rumah Dinas (Rudis) Jabatan Sekda. Modelomo, Senin, (19/10/2020).

“Pertama, saya mengucapkan banyak selamat kepada bapak Sherman Moridu. Karena, telah berhasil menempati posisi jabatan tinggi pratama, sebagai Sekda Boalemo definitif,” ucap Eka Putra Noho.

Dikatakan Ketua Parlemen Boalemo itu, menjadi Panglima ASN, harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada seluruh bawahan. Teruslah berkreasi dan berinovatif, untuk pembangunan Boalemo.

“Kita semua tahu, Sekda baru ini sudah banyak berpengalaman di Birokrasi. Maka, saya menaruh harapan besar, agar dapat berkolaborasi dengan Pemerintahan Darwis-Anas (Damai) saat ini,” tandas Eka. (Majid Rahman)

The post Eka Putra : Panglima ASN Harus Jadi Teladan Bagi Bawahan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020, sudah disahkan.

Meski demikian, dikatakan politisi andalan PDI-P Boalemo tersebut. Saat ini, pihaknya bersama Tim TAPD Boalemo, masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

“Sekarang, kita masih menunggu hasil evaluasi Pemprov dalam hal ini Gubernur Gorontalo. Waktu evaluasi ini, begitu APBD Perubahan disepakati, yaitu 14 hari,” Tutur Eka Putra Noho. Ahad, (18/10/2020).

“Semoga, dalam waktu dekat ini, hasil evaluasinya sudah ada. Dan pastinya, berbagai point penting yang tercatat didalamnya, akan kami tindaklanjuti bersama,” kata Ketua PDI-P Boalemo itu.

Lebih lanjut dikatakan Ketua Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu, sembari menunggu hasil evalusi ini, ia dan jajaran DPRD Boalemo lainnya, akan berfokus pada persiapan APBD induk Tahun 2021.

“Memanfaatkan waktu yang ada, sebagaimana tugas, dan kewajiban kita. Tentunya, mempersiapkan dan berfokus pada rencana APBD induk Tahun 2021,” Pungkasnya. (adv/Majid)

The post APBD-P Boalemo Disahkan, Eka : Menunggu Evaluasi Gubernur appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, mengapresiasi kado spesial yang diberikan Bupati Boalemo Darwis Moridu, bersama Ketua PKK Boalemo Rensi Makuta, belum lama ini.

Dimana, kado spesial tersebut diberikan orang nomor 1 di Boalemo itu, pada Hari Ulang Tahun (HUT) Boalemo yang ke 21. Berlangsung, di Pendopo Kantor Bupati Boalemo. Senin, (12/10/2020).

“Atas nama pribadi dan selaku Ketua DPRD Boalemo, tentunya saya mengapresiasi pemeberian kado HUT Boalemo tersebut. Apalagi, mobil ini dibeli pakai dana pribadi beliau,” tutur Karyawan Eka Putra Noho

Ia menuturkan, pastinya mobil Dum Truck tersebut, akan sangat membantu pekerjaan Intansi terkait. Yaitu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Boalemo, untuk kegiatan operasional.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Boalemo Darwis Moridu beserta Ibu Bupati Rensi Makuta. Atas perhatiannya, yang dengan ikhlas sudah memberikan bantuan pribadi untuk Pemerintahan,” ucap Eka

Menurut Eka Putra, aksi sosial yang ditunjukkan Bupati Boalemo ini, patut diacungi jempol. Kerena, pastinya juga membantu APBD Boalemo. Sebab jika diuangkan, maka jumlahnya tidak sedikit.

“Alhamdulillah, disaat APBD kita lagi mengalami keterbatasan karena penanganan Covid-19 saat ini, ada kepedulian dan inisiatif dari beliau, guna mengurangi beban Daerah,” tukas Eka

Lebih dari itu lanjutnya, tentu juga untuk kebaikan masyarakat. Karena, mobil ini bakal digunakan untuk penunjang operasional DLHK, dalam hal kegiatan pengelolaan dan kebersihan lingkungan.

Terakhir, Ketua DPRD Boalemo ini berpesan kepada masyarakat Boalemo, agar terus mendukung upaya Pemerintah Daerah. Tak terkecuali, dalam menjaga dan melesatrikan alam lingkungan. (Abdul Majid Rahman)

The post Kado Spesial Bupati Darwis di HUT Boalemo ke-21, diapresiasi Ketua DPRD Boalemo appeared first on Prosesnews.id.