PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menghadiri peringatan Milad ke-7 Pondok Pesantren (Ponpes) Alzahrul Khairat di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (1/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Idah menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Ponpes Alzahrul Khairat yang selama tujuh tahun telah berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya melalui pembinaan generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Menurut Idah, membangun dan mengelola pondok pesantren bukanlah perkara mudah. Berbagai tantangan dan hambatan harus dihadapi. Namun, dengan semangat dan kebersamaan, pondok pesantren diharapkan terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang maju dan modern.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Alzahrul Khairat yang hari ini memperingati milad ke-7. Usianya memang masih muda, tetapi semangat dan kontribusinya dalam pembangunan sumber daya manusia patut kita dukung,” ujar Idah.

Ia berharap, Ponpes Alzahrul Khairat tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti luhur, karakter yang kuat, sopan santun, serta beriman dan bertakwa.

“Pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu. Ada tanggung jawab besar bagi para pendidik untuk membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki bekal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat,” tuturnya.

Selain itu, Idah mengapresiasi peran para pendiri, ustaz dan ustazah, pengurus, pembina, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pondok pesantren tersebut.

Ia berharap Ponpes Alzahrul Khairat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan dunia pendidikan, tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan pembinaan para santri.

Lebih lanjut, Idah berharap bertambahnya usia pondok pesantren dapat semakin memperkuat sinergi dengan Majelis Taklim dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Idah juga menyerahkan bantuan sembako secara pribadi kepada para undangan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Bantuan tersebut berupa beras, gula pasir, dan minyak goreng.

The post Milad ke-7 Ponpes Alzahrul Khairat, Idah Harapkan Kontribusi bagi Pendidikan Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

“Selama puluhan tahun berada di Bone Bolango, GM tidak memberikan asas manfaat sama sekali kepada rakyat Gorontalo, khususnya rakyat di Bone Bolango,” katanya, Sabtu (31/10/2026).

Statment keras dari patron para pemuda di Bone Bolango itu berangkat dari apa yang selama ini ia amati. Bukannya manfaat, PT GM dinilai justru banyak merugikan serta bakal mengancam hajat hidup rakyat Bone Bolango kedepan. Amarahnya memuncak melihat tanah leluhur dikuras tanpa timbal balik yang adil bagi masyarakat lokal.

“Lebih baik mereka angkat kaki, usir saja PT GM dari Bone Bolango karena tak ada asas manfaat sama sekali terhadap rakyat di daerah,” tegasnya lagi.

Putra asli Kabupaten Bone Bolango itu juga berani menyebut, anak perusahaan dari Salim Group itu lebih banyak menyebabkan berbagai persoalan dan masalah untuk rakyat Bone Bolango. Korporasi ini terkesan menjadi sumbu utama dari berbagai kekacauan sosial yang merampas ketenangan hidup warga setempat.

“Mulai dari konflik tambang yang tak kunjung selesai, ancaman terhadap lingkungan kedepan akibat adanya aktivitas eksploitasi lahan besar-besaran, semua ini hanya membawa dampak buruk bagi rakyat Bone Bolango,” tuturnya.

Ketegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan investasi di Gorontalo tidak lagi bisa dibendung. Jika pemerintah pusat dan daerah terus menutup mata, gelombang pengusiran paksa ini diprediksi akan menjadi gerakan massa yang masif.

“Kita tidak boleh membiarkan kekayaan alam Bone Bolango dijarah habis, sementara rakyatnya hanya diwarisi kehancuran lingkungan dan konflik berkepanjangan. Karena itu, GM harus angkat kaki di tanah kami!,” pungkasnya dengan luapan amarah.

The post Gagal Bawa Manfaat untuk Rakyat, PT Gorontalo Minerals Diminta Angkat Kaki! appeared first on Prosesnews.id.

Acara ini dihadiri oleh jajaran forkopimda dan tokoh penting, di antaranya Staf Ahli Bupati Bone Bolango Adrian Anjar, perwakilan Ketua DPRD Bone Bolango Yakub Tangahu, perwakilan Kapolres Bone Bolango Kasat Binmas Fachrudin Nizar, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Ketua KONI Bone Bolango, Kadis Parpora Bone Bolango Yamin Abas, Kabid Pemuda, hingga Ketua KNPI Gorontalo Utara.

Pentas seni ini menyajikan berbagai kompetisi yang menggali potensi lokal, mulai dari lomba tari tradisional, baca puisi, hingga olah vokal. Tidak hanya itu, acara juga dimeriahkan dengan sosialisasi serta Fun Game Domino Orado 101 yang memicu kebersamaan antarpeserta.

Ketua KNPI Kabupaten Bone Bolango, Opan Kidamu, menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar ajang perlombaan biasa, melainkan wujud nyata komitmen KNPI dalam mendorong peran aktif pemuda agar tumbuh menjadi generasi yang kreatif dan berkarakter.

“Melalui lomba tari tradisional, kami ingin para peserta lebih mengenal dan mencintai warisan budaya daerah. Sementara lomba baca puisi menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta kemampuan literasi. Kami juga memberikan ruang bagi bakat vokal pemuda untuk berkembang,” ujar Opan yang juga menjabat Ketua OKK BPD HIPMI Provinsi Gorontalo itu.

Opan berharap momentum ini bisa menjadi pemantik motivasi bagi generasi muda Gorontalo untuk terus berani berkarya dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya, berani menunjukkan kemampuan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui bidang seni, budaya, dan kreativitas,” pungkasnya.

Pentas Seni dan Budaya ini selaras dengan esensi Sumpah Pemuda yang mengutamakan persatuan, kebersamaan, dan solidaritas. Melalui ajang ini, KNPI Bone Bolango mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung ruang-ruang positif demi membentuk karakter pemuda yang tangguh sebagai penggerak perubahan hari ini.

The post Semarak Hari Sumpah Pemuda, KNPI Bone Bolango Gelar Pentas Seni dan Budaya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memonitoring dan mengawasi program bantuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (15/10/2026), untuk memastikan bantuan yang bersumber dari APBD dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II menemui Ismet Yusuf, penerima bantuan mesin jahit. Ismet menyampaikan bahwa mesin jahit yang diterimanya telah beroperasi dan membantu kelangsungan usahanya.

Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD terhadap pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan untuk menjalankan usaha.

Komisi II menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap program bantuan IKM. Evaluasi diperlukan untuk mengukur manfaat bantuan bagi perkembangan usaha, peningkatan omzet, dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Pengawasan tersebut diharapkan memastikan bantuan tidak sekadar tersalurkan, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait juga diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

The post Program Bantuan IKM Diawasi Berkala appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo meninjau pemanfaatan bantuan mesin jointer di Industri Kecil Menengah (IKM) Hikayah Meubel, Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (11/10/2026). Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas mebel lokal.

Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk melihat langsung pemanfaatan peralatan sekaligus mengetahui kondisi usaha penerima bantuan. Komisi II menilai optimalisasi penggunaan mesin menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan usaha mebel.

Mesin jointer berfungsi meratakan dan meluruskan permukaan serta sisi kayu agar sambungan lebih presisi. Pemanfaatan mesin ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan meningkatkan efisiensi pengerjaan.

Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk juga berpeluang memperkuat daya saing IKM Hikayah Meubel di pasar lokal. Dengan pengelolaan usaha yang baik, dukungan peralatan tersebut diharapkan turut membuka peluang pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Komisi II berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Harap Bantuan Mesin Jointer Tingkatkan Produksi Meubel appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi Gorontalo ikut memperjuangkan pelebaran Jalan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, dari sekitar 2 meter menjadi 6 meter. Pembahasan bersama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan di Jakarta, Rabu (30/9/2026), kini mencapai sekitar 90 persen.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T Mopili, mengatakan, perkembangan tersebut membuka peluang terealisasinya pelebaran ruas jalan sepanjang kurang lebih 42 kilometer itu. Pembahasan terutama berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang berada dalam kawasan kewenangan Kementerian Kehutanan.

“Jadi Alhamdulillah hari ini sudah 90 persen terkait pembahasan perluasan Jalan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo itu akan terealisasi,” katanya.

Menurutnya, hampir seluruh usulan pemanfaatan lahan telah mendapat persetujuan dalam pembahasan bersama Dirjen KSDAE. Perkembangan itu juga telah dikomunikasikan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ia menjelaskan, perubahan lebar jalan dari sekitar 2 meter menjadi 6 meter menjadi salah satu hasil penting pembahasan tersebut. Pelebaran diharapkan dapat memperbaiki akses transportasi masyarakat Pinogu yang selama ini menghadapi keterbatasan kondisi jalan.

“Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui Dirjen KSDAE berkomunikasi langsung dengan Gubernur Gorontalo dan akan segera merealisasikan jalan ini dengan mengeluarkan persetujuannya terhadap pelebaran jalan,” jelasnya.

Meski pembahasan pemanfaatan kawasan telah mencapai 90 persen, pembangunan fisik masih membutuhkan sejumlah tahapan. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mendorong percepatan penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta mengawal pembiayaan melalui koordinasi dengan Menteri PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Idrus M.T Mopili berharap, seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sehingga pembangunan Jalan Pinogu terealisasi tahun ini atau paling lambat tahun depan.

“Persiapannya ini, setelah kembali ke Gorontalo, Gubernur Gusnar pihaknya akan mendorong percepatan AMDAL. Pengerjaan proyek perluasan Jalan Pinogu tentunya butuh AMDAL,” tuturnya.

Pembahasan tersebut diikuti Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili, Kepala Bappeda Wahyudin Katili, Kepala Dinas PU Aries Ardianto, Kepala Dinas LHK Bambang Tri Handoko, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa bersama Asisten II.

Idrus menegaskan, DPRD bersama unsur pemerintah daerah akan terus mengawal tahapan pembangunan hingga pelebaran Jalan Pinogu dapat direalisasikan dan memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

The post DPRD Gorontalo Ikut Perjuangkan Pelebaran Jalan Pinogu, Harap Cepat Terealisasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ucapan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk menyeriusi pembangunan akses jalan Tulabolo – Pinogu bukan pepesan kosong. Sekembali dari Pinogu pada Rabu pekan lalu, Gusnar langsung terbang ke Jakarta untuk menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Selasa (28/9/2026).

Perjuangan gubernur disambut dan didukung oleh Menteri PPN/Bappenas. Secara khusus Gusnar diterima oleh Rachmat Pambudy dan pembicaraan teknis ditindaklanjuti oleh Deputi Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris.

“Pada prinsipnya bapak menteri setuju dan mendukung agar akses jalan Pinogu ini dibuka dan dibangun. Kita mulai dari tahap perencanaan. Usai pertemuan dengan Pak Menteri saya menugaskan Pak Sekda dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas dengan Deputi Infrastruktur yang ditugaskan oleh Pak Menteri,” jelas Gusnar.

Lebih lanjut kata Gusnar, akses jalan ke Pinogu sangat kompleks. Karena harus melintasi Taman Nasional.Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Status konservasi dan perlindungan yang lebih tinggi daripada hutan lindung. Itulah kenapa berlarut-larut warga hidup terisolir dengan akses jalan yang sempit.

Hasil pertemuan dengan Bappenas setidaknya sudah memberi titik terang. Pemprov Gorontalo diminta membuat feasibility studies (FS), detail enginering desain (DED) serta Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Tiga dokumen itu diharapkan bisa memperkuat dari aspek perencanaan.

The post Gusnar Temui Bappenas, Jalan ke Pinogu Masuk Tahap Perencanaan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menemukan keterbatasan anggaran pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (24/9/2026).

Pemerintah Desa Kramat menyampaikan bahwa kepengurusan koperasi telah terbentuk sejak lama. Namun, pembangunan gerai belum dapat direalisasikan karena dukungan anggaran desa terbatas, sementara lokasi pembangunan juga belum tersedia.

Keterbatasan anggaran semakin menjadi persoalan setelah pemerintah desa mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan. Kondisi itu membuat ruang fiskal desa untuk mendukung pengadaan lahan maupun pembangunan Gerai KMP menjadi semakin terbatas.

Selain anggaran, ketersediaan lahan juga menjadi kendala. Sebagian besar lahan di wilayah Desa Kramat merupakan milik pesantren. Sementara upaya memperoleh lahan melalui hibah dari masyarakat hingga kini belum membuahkan hasil.

Komisi II turut menerima informasi adanya pembiayaan yang telah bersumber dari anggaran desa untuk mendukung program KMP. Namun, dukungan tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan utama karena lokasi pembangunan masih belum tersedia.

Monitoring yang dihadiri sejumlah Anggota Komisi II, di antaranya Paris Jusuf, Suyuti, Hamzah Idrus, Limonu Hippy, dan Fadli Hasan, juga membahas keterbatasan aset dan lahan desa untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas publik.

Komisi II menilai kondisi tersebut perlu dicarikan solusi yang realistis dan sesuai ketentuan, agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan tanpa membebani kemampuan pemerintah desa.

Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan evaluasi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo untuk ditindaklanjuti, khususnya terkait ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan pembangunan Gerai KMP di Desa Kramat.

Upaya penyelesaian diharapkan dapat melibatkan pemerintah desa, pengelola koperasi, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sehingga Gerai KMP dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kramat.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Temukan Keterbatasan Anggaran Hambat Gerai KMP Kramat appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Perjalanan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, selama dua hari pada 22–23 September 2026 menjadi perhatian publik. Perjalanan tersebut ditempuh dengan menggunakan sepeda motor untuk menembus akses menuju wilayah yang berada di kawasan pegunungan.

Sejak awal, banyak pihak yang kaget dan merasa ragu dengan niat Gubernur Gusnar Ismail untuk menembus Kecamatan Pinogu. Selain harus melewati kawasan hutan dengan ancaman gangguan alam yang dapat terjadi kapan saja, sepeda motor dipilih Gubernur untuk menempuh jalur menuju kecamatan yang berada di atas pegunungan tersebut.

Suharto Luawo, Staf Administrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk salah satu pihak yang kaget dengan niat Gubernur Gusnar Ismail tersebut.

“Awalnya saya kaget mendengar informasi itu, tapi alhamdulillah Pak Gub dan rombongan tiba dengan selamat kembali ke Kota Gorontalo”.

Berbeda dengan Suharto, Ruslin Maaruf juga mengaku sempat tidak percaya dengan niat Gubernur Gusnar Ismail tersebut.

“Saya sampai tiga kali bertanya soal informasi Pak Gub akan berkunjung ke Pinogu, karena perjalanan menuju Pinogu sangat berbahaya, karena niat baik saya hanya berdoa semoga perjalanan Pak Gub dan rombongan mendapat berkah dan bermanfaat untuk masyarakat Pinogu”.

Pujian atas keberanian Gubernur Gusnar Ismail menembus Pinogu juga mengalir di sejumlah kanal grup WhatsApp dan menjadi bahan diskusi di berbagai komunitas warung kopi.

Secara umum, publik menilai seorang pemimpin perlu mengetahui secara langsung kondisi yang dirasakan masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Selama ini orang-orang menyampaikan aspirasi soal kondisi Pinogu mulai dari akses jalan, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat disana. Kehadiran Gubernur tepat dengan hadir ditengah masyarakat Pinogu, dengan menggunakan sepeda motor meski berbahaya, setiap jengkal persoalan Pinogu dapat dirasakan oleh Pak Gubernur sehingga kebijakan yang akan diambil Pak Gub untuk Pinogu sesuai harapan masyarakat disana”. Ujar Fuad Baladraf Warga Kota Gorontalo.

Seperti diketahui, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama rombongan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengunjungi Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, pada 22–23 September 2026.

Kehadiran Gubernur tersebut dalam rangka memberikan bantuan pangan kepada 329 Kepala Keluarga (KK), meninjau pembangunan SMA 1 Pinogu, serta menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat Pinogu.

The post Meski Berbahaya, Gusnar Ismail Tuntaskan Perjalanan 2 Hari ke Pinogu appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) genap berusia 60 tahun pada 17 September 2026. Momentum enam dekade tersebut diperingati keluarga besar Majelis Daerah (MD) KAHMI Bone Bolango melalui rangkaian kegiatan di Sekretariat MD KAHMI Bone Bolango, Jumat (18/9/2026).

Ketua Panitia, Rahmad Panigoro, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi keluarga besar KAHMI, memperkuat hubungan dengan HMI, sekaligus merefleksikan perjalanan dan kontribusi KAHMI selama enam dekade.

Rahmad menyebut rangkaian peringatan tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kepedulian terhadap pengembangan Sekretariat MD KAHMI Bone Bolango.

Menurutnya, sekretariat yang terus dibenahi diharapkan ke depan tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, tetapi dapat menjadi ruang silaturahmi, diskusi, kaderisasi serta pengembangan kegiatan produktif bagi keluarga besar HMI dan KAHMI.

Sementara itu, Ketua Umum MD KAHMI Bone Bolango, Fredy Lasut, dalam refleksi Milad ke-60 menyampaikan bahwa alumni KAHMI telah tersebar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, legislatif, penyelenggara pemilu, akademisi, pengusaha hingga sektor pertanian, perikanan dan kelautan.

Menurut Fredy, persebaran alumni tersebut merupakan modal sosial yang besar. Namun, posisi dan jaringan yang dimiliki kader harus mampu dikonversi menjadi kontribusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“KAHMI harus bergerak dari position menuju contribution,” kata Fredy dalam refleksinya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan KAHMI dengan HMI melalui mentoring, kaderisasi dan transfer pengetahuan antargenerasi. KAHMI diharapkan dapat menjadi ruang bagi kader HMI untuk belajar dan memperoleh pengalaman, tanpa menghilangkan independensi serta kreativitas generasi muda.

Rangkaian peringatan Milad ke-60 KAHMI di Sekretariat MD KAHMI Bone Bolango kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kebersamaan. Salah satunya senam pagi yang dilaksanakan pada Jumat (18/9/2026), dengan melibatkan keluarga besar KAHMI dan HMI.

Selain itu, pengembangan sekretariat juga diarahkan pada gagasan menghadirkan Pojok YAKUSA sebagai ruang belajar, berdiskusi, membangun jejaring dan mengembangkan kegiatan produktif.

Memasuki usia 60 tahun, Fredy berharap KAHMI tidak berhenti pada kebanggaan terhadap perjalanan organisasi. Silaturahmi harus melahirkan kolaborasi, kolaborasi melahirkan gagasan, dan gagasan diwujudkan menjadi aksi yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

The post Peringati Milad ke-60 KAHMI, MD KAHMI Bone Bolango Tegaskan Alumni Terus Berkontribusi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Gorontalo Minerals diminta berorientasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Bone Bolango Rakhmatiyah Deu, S.H, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Bone Bolango bersama PT Gorontalo Minerals, di Ruang Rapat DPRD Bone Bolango, Rabu (16/9/2026).

“Jangan sampai CSR hanya habis sebagai bantuan. Kita ingin ada investasi pada manusia, terutama anak-anak dan pemuda Bone Bolango,” katanya.

Menurutnya, pendidikan dan peningkatan keterampilan merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program CSR perusahaan.

Ia mendorong PT Gorontalo Minerals menyiapkan program beasiswa bagi anak-anak Bone Bolango serta pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pemuda daerah.

Baginya, program semacam itu akan memberikan manfaat yang lebih panjang dibandingkan bantuan yang hanya menyelesaikan kebutuhan masyarakat dalam waktu singkat.

Terlebih, rencana pengembangan kegiatan pertambangan akan membuka kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan berbagai keterampilan. Karena itu, masyarakat lokal perlu dipersiapkan agar mampu mengambil peluang tersebut.

“Jangan sampai masyarakat Bone Bolango hanya menjadi penerima bantuan, sementara peluang untuk berkembang menjadi tenaga kerja terampil dan tenaga ahli justru lebih banyak diisi oleh tenaga dari luar daerah,” ujarnya.

Ia meminta program CSR pendidikan dan pelatihan disusun dengan target yang jelas serta disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.

Dengan pola tersebut, katanya, CSR tidak hanya menjadi bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses mempersiapkan SDM lokal menghadapi perkembangan industri pertambangan.

Ia juga menilai momentum persiapan menuju tahap awal produksi yang direncanakan pada April 2027 perlu diikuti dengan kesiapan masyarakat.

“Kalau masyarakat dipersiapkan dari sekarang, mereka bukan hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi juga punya kemampuan dan keterampilan untuk mendapatkan peluang yang lebih besar,” tutup politisi Partai NasDem itu.

The post CSR PT Gorontalo Minerals Diminta Berorientasi pada Peningkatan Kualitas SDM Lokal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menemukan kendala lahan dalam rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Kendala itu terungkap saat Komisi II melakukan monitoring dan evaluasi di Desa Bube. Rombongan meninjau langsung lokasi yang disiapkan pemerintah desa untuk pembangunan gerai, Rabu (2/9/2026)

Sekretaris Desa Bube mengatakan lahan untuk pembangunan gerai telah tersedia. Namun, penggunaannya masih terkendala persetujuan dari pihak TNI.

“Untuk lahannya sudah ada dan dinilai cukup bagus, tetapi masih ada kendala karena pihak TNI belum menyetujui pembangunan gerai di lokasi tersebut,” kata dia.

Selain persoalan persetujuan, kondisi lahan juga menjadi pertimbangan. Lahan tersebut masih membutuhkan timbunan dalam jumlah cukup banyak sebelum dapat digunakan untuk pembangunan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak menghambat pelaksanaan program KMP.

“Kami ingin memastikan progresnya di lapangan seperti apa, apa saja kendalanya, dan bagaimana solusi yang bisa kita dorong bersama. Jangan sampai persoalan lokasi kemudian menghambat pelaksanaan program,” kata politisi Partai NasDem itu.

Baginya, pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menentukan lokasi yang layak serta disepakati semua pihak.

Mikson juga mengingatkan pembangunan Gerai KMP tidak berhenti pada pembangunan fisik. Gerai tersebut harus mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian desa.

Hasil monitoring Komisi II akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama menyelesaikan persoalan lahan dan mempercepat pembangunan Gerai KMP di Desa Bube.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Soroti Kendala Lahan Gerai KDMP di Bone Bolango appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Hilangnya aset desa seluas 3.000 meter persegi di Desa Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango, memasuki babak baru. Lahan yang semestinya menjadi kekayaan desa itu kini disebut telah beralih menjadi milik pribadi pihak lain.

Dengan estimasi nilai lahan mencapai Rp750.000 per meter persegi, aset tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp2,25 miliar. Kondisi ini memunculkan sorotan serius terhadap pengelolaan dan pengawasan aset desa di Kabupaten Bone Bolango.

Sorotan diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone Bolango sebagai unsur pembina teknis pemerintahan desa. Pengawasan terhadap aset desa dinilai patut dipertanyakan jika aset dengan nilai miliaran rupiah dapat beralih kepada pihak pribadi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, mendesak Bupati Bone Bolango mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mencopot Kepala Dinas PMD.

“Kasus ini mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih. Kami mendesak Pemda Bone Bolango bersikap tegas mengevaluasi dan mencopot Kadis PMD yang terbukti lalai. Pengawasan berjenjang yang lemah telah memberi celah beralihnya aset daerah kepada pihak lain,” ujar Rolan pada awak media, Rabu (19/08/26).

Menurutnya, penonaktifan Kepala Desa Toto Utara saja tidak cukup. Ia menilai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan tidak berhenti di tingkat pemerintah desa, tetapi juga melekat pada perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan terhadap desa.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur aset desa sebagai kekayaan milik desa yang harus dilindungi, dijaga, dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, katanya, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur kewajiban pengamanan aset desa secara fisik, hukum, dan administratif. Karena itu, dugaan beralihnya aset desa kepada pihak lain dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses tersebut.

Ia juga menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengatur kewajiban aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara disiplin.

Menurutnya, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian pejabat yang menyebabkan aset desa bernilai miliaran rupiah kehilangan status atau penguasaannya, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

HMI Bone Bolango juga mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti pada sanksi administratif. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara transparan untuk mengungkap proses peralihan aset, pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan aset desa dapat dikembalikan kepada kepentingan masyarakat.

“Kasus ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk membenahi sistem pengawasan aset desa agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kami malah menilai, Bupati Bone Bolango terlalu lembek untuk mengevaluasi Kadis PMD”, tutupnya.

The post Aset Desa Beralih, Bupati Bone Bolango Dinilai Lembek Evaluasi Kadis PMD appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Keberadaan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga menjalankan aktivitas promosi produk di lobi Kantor Bupati Bone Bolango memantik sorotan tajam terhadap kinerja pengawasan Imigrasi Gorontalo. Aktivitas itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan orang asing di wilayah Gorontalo, terutama jika yang bersangkutan hanya mengantongi izin tinggal kunjungan.

Aktivis Gorontalo, Sandi Mobi mengungkapkan, temuan itu bermula dari dokumentasi yang memperlihatkan seorang pria asing berada di sebuah stan promosi kendaraan yang beroperasi di area lobi kantor bupati. Dalam foto itu, pria itu tampak berada di atas salah satu unit kendaraan yang dipamerkan di stan tersebut.

Menurutnya, warga negara asing itu beberapa kali terlihat berada di lokasi stan. Yang menjadi perhatian bukan sekadar keberadaannya, melainkan dugaan keterlibatannya dalam aktivitas promosi dan pemasaran produk. Jika benar yang bersangkutan hanya memegang visa kunjungan atau izin tinggal kunjungan, maka aktivitas promosi, demonstrasi produk, atau kegiatan operasional lainnya berpotensi menjadi objek pemeriksaan keimigrasian.

Ia mendesak, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo segera melakukan pemeriksaan terhadap status izin tinggal warga negara asing tersebut serta aktivitas yang dijalankannya.

“Kalau benar hanya mengantongi izin kunjungan, tetapi melakukan aktivitas promosi produk di sebuah stan, apalagi berada di lingkungan kantor bupati, maka Imigrasi wajib turun tangan. Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas,” desaknya.

Menurut Eks Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2022 itu, hukum keimigrasian tidak hanya mengatur keluar masuknya orang asing, tetapi juga mengawasi kesesuaian antara izin tinggal dengan aktivitas yang dilakukan selama berada di Indonesia.

“Ini bukan soal anti terhadap warga negara asing. Yang dipersoalkan adalah kepatuhan terhadap hukum. Kalau ada dugaan penyalahgunaan visa, harus diperiksa secara terbuka. Publik berhak mengetahui apakah aktivitas itu legal atau tidak,” ujar Ketua GPM Kota Gorontalo itu.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin seorang warga negara asing dapat beraktivitas di area fasilitas pemerintah tanpa adanya kejelasan mengenai status keimigrasiannya.

“Yang membuat publik bertanya adalah lokasinya. Ini bukan pusat perbelanjaan atau area komersial biasa. Stan itu berada di lobi kantor bupati. Artinya, harus ada penjelasan dari pemerintah daerah dan Imigrasi mengenai keberadaan dan aktivitas WNA tersebut,” tuturnya.

Menurutnya lagi, apabila dugaan itu benar, maka kasus tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi pengawasan keimigrasian di Gorontalo.

“Jangan sampai Gorontalo menjadi daerah yang longgar terhadap pengawasan orang asing. Kalau hari ini dibiarkan, besok bisa muncul kasus-kasus serupa,” ujarnya.

Dalam ketentuan keimigrasian Indonesia, pemegang visa kunjungan pada prinsipnya tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu, kecuali kegiatan yang secara spesifik diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian, hubungan kerja, sponsor, dan aktivitas di lapangan.

Yang paling mernyita perhatian adalah lokasi aktivitas Stan promosi berada di area lobi kantor bupati, sebuah fasilitas pemerintahan yang semestinya memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

Bagi Sandi, yang paling mendesak saat ini adalah transparansi.

“Imigrasi harus menjelaskan kepada publik apakah WNA itu sudah diperiksa, apa jenis visanya, dan apakah aktivitasnya sesuai dengan izin tinggalnya. Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan. Tapi kalau ada indikasi penyalahgunaan visa, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

The post Imigrasi Gorontalo Diduga Biarkan WNA Jualan di Lobi Kantor Bupati appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bone Bolango, Opan Kidamu, mendorong Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberikan penghargaan kepada para pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Menurut putra asli Bone Bolango itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Paskibraka pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi para pelatih yang selama ini membimbing, mendidik, serta mematangkan para anggota Paskibraka.

Ia menilai, para pelatih memiliki peran penting dalam membentuk kedisiplinan, mental, kekompakan hingga ketepatan gerakan anggota Paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus.

“Pemerintah daerah bersama Forkopimda perlu memberikan penghargaan kepada para pelatih Paskibraka. Mereka bekerja di balik layar, tetapi perannya sangat besar dalam mempersiapkan anak-anak kita agar mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya ke awak media, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian para pelatih yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mendidik generasi muda.

“Jangan hanya melihat Paskibraka saat tampil di lapangan. Ada proses panjang, ada pendidikan dan latihan yang dilakukan para pelatih. Karena itu, kerja keras mereka juga patut dihargai,” katanya.

Opan berharap perhatian dan apresiasi dari pemerintah daerah serta Forkopimda dapat menjadi motivasi bagi para pelatih untuk terus berkontribusi dalam membina generasi muda Bone Bolango, khususnya dalam menanamkan kedisiplinan, nasionalisme dan semangat kebangsaan.

Reporter: Gunawan

The post Dinilai Berjasa, KNPI Bone Bolango Dorong Pemda Beri Penghargaan untuk Pelatih Paskibraka appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo memasang garis polisi (police line) di lokasi dugaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan 3 Batu Gergaji, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, pada Rabu (29/07/2026/

Personel Ditreskrimsus yang dipimpin AKP Imam Ansyari Rambe bersama sembilan anggota lainnya diback-up oleh satu regu taktis Brimob Polda Gorontalo dan personel Satreskrim Polres Bone Bolango dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Kapolda Gorontalo Irjen POL Drs Widodo, didampingi DIRRESKRIMSUS Kombes Pol. Maruly Pardede, menjelaskan Police line dipasang di lubang yang diduga menjadi lokasi kegiatan PETI.

“Selain itu, tim juga melakukan penyelidikan terhadap tempat rendaman pengolahan material yang berada di lokasi yang sama,” jelas Maruly.

Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua karung material batu galian, dua buah pipa karbon, tiga mata bor jet hammer, dan satu buah mangkuk plastik warna biru.

Maruly juga menjelaskan selain pemasangan police line, personel Ditreskrimsus juga menempelkan imbauan tertulis di lokasi lubang PETI, mengamankan barang bukti alat pengolahan beserta material hasil tambang.

Saat tim tiba di lokasi, tidak ditemukan adanya aktivitas penambangan yang berlangsung. Kegiatan penyelidikan berjalan aman dan terkendali tanpa ada perlawanan maupun upaya menghalangi dari masyarakat setempat.

Pemasangan police line ini bertujuan untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap kegiatan PETI di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Sebagai tindak lanjut, Ditreskrimsus Polda Gorontalo akan menenelusiri pihak pihak yg terafiliasi dengan aktifitas pertambangan tanpa ijin tersebut baik pemilik lubang serta para pekerja tambang dan pekerja tempat rendaman pengolahan material tutup Maruly.

The post Polda Gorontalo Selidiki PETI di Bonebol, Sejumlah Barang Bukti Disita appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID –  Langkah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menerbitkan Keputusan Bupati terkait pemberhentian sementara Kepala Desa Toto Utara, Ramla Djafar, pada Jumat (24/07/2026) memicu polemik keras. Keputusan tersebut dinilai sarat akan cacat prosedur serta bentuk kesewenang-wenangan pejabat publik.

Sorotan tajam datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Bone Bolango. Pasalnya, pemberhentian sementara tersebut diketahui berawal dari Telaah Staff Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Bone Bolango, Mohamad Rizki Pateda.

Polemik ini disinyalir kuat dipicu oleh penolakan Kades Toto Utara untuk menandatangani dokumen pembatalan surat tanah.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (Kabid PPD) HMI Cabang Bone Bolango, Zidan Lamaka, mengkritik keras sikap Kadis Pemdes yang dinilai sangat terburu-buru dan memaksakan kehendak hanya dalam hitungan hari.

“Hanya berpatokan pada telaah staf tertanggal 23 Juli, esok harinya langsung keluar Keputusan Bupati pemberhentian sementara. Ini menunjukkan keputusasaan dan proses administratif yang sangat terburu-buru tanpa mengindahkan regulasi baku,” tegas Zidan Lamaka dalam keterangan resminya. Minggu, (26/07/26).

Zidan juga menyayangkan tindakan Dinas Pemdes yang diduga melakukan intimidasi dengan membangun narasi pidana terhadap Kades Toto Utara hanya karena mempertimbangkan aspek legalitas penandatanganan dokumen tanah.

HmI Cabang Bone Bolango menegaskan bahwa mekanisme penjatuhan sanksi administrasi hingga pemberhentian Kepala Desa wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024) serta regulasi turunannya (Permendagri No. 82 Tahun 2015).

Menurut Zidan, pemberhentian kepala desa memiliki syarat dan tahap evaluasi yang terukur, yang idealnya menyerap aspirasi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bukan sekadar manuver formalitas lewat telaah staf internal.

“Penolakan menandatangani surat tanah yang berpotensi menabrak aturan bukanlah kejahatan pidana. Mengancam Kades dengan narasi pidana agar mau tunduk adalah bentuk abuse of power (penyalahgunaan wewenang) dan intimidasi pejabat publik,” ujar Zidan.

Secara hukum administrasi, tindakan Kadis Pemdes Bone Bolango dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya: Pasal 10 ayat (1): Mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Kepatutan. Pasal 17 & 18: Indikasi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang dalam merumuskan rekomendasi keputusan.

Menyikapi polemik ini, HmI Cabang Bone Bolango mendesak Bupati Bone Bolango untuk segera meninjau ulang Keputusan Pemberhentian Sementara Kades Toto Utara yang dinilai lahir dari proses yang tidak cermat.

“Kami mendesak Bupati Bone Bolango untuk mengevaluasi secara total kinerja Kadis Pemdes Mohamad Rizki Pateda. HmI Cabang Bone Bolango siap mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan di atas koridor hukum, bukan di atas tekanan kekuasaan,” pungkas Zidan.

The post HMI Bone Bolango Sebut Penonaktifan Kades Toto Utara Sarat Maladministrasi dan Intimidasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dugaan kuat keterlibatan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kabupaten Bone Bolango dalam praktik bagi-bagi fee proyek yang mengganggu stabilitas daerah dan mencoreng wajah birokrasi daerah kembali menuai sorotan.

Bagaimana tidak, rekaman percakapan yang sudah beredar luas di media sosial menampilkan dugaan pembagian fee proyek yang turut menyeret nama anak Bupati Bone Bolango.

Kasus tersebut telah dilaporkan oleh HMI Cabang Bone Bolango ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo pada 16 Oktober 2025.

Ketua Umum HMI Cabang Bone Bolango, Rolan Abdullah, dengan tegas menyatakan, dugaan keterlibatan Kabag ULP bukan sekadar pelanggaran etik, namun juga pelanggaran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 20 Tahun 2023) dan UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Menurut Rolan, seorang pejabat pengadaan tidak boleh terlibat, apalagi menjadi aktor, dalam percakapan yang mengarah pada pembagian fee proyek, yang seharusnya Kabag ULP hanya wajib melelang proyek tersebut. Tindakan demikian merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang dapat merusak kredibilitas pemerintahan daerah.

“Dugaan keterlibatan Kabag ULP dalam bagi-bagi fee proyek adalah bentuk nyata penyalahgunaan wewenang. Ini jelas melanggar UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 12 soal integritas dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tidak ada tawar-menawar, ini pelanggaran serius.” tegas Rolan.

Ia menambahkan, dugaan praktik tersebut juga bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas mengatur bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Dalam UU Administrasi Pemerintahan Pasal 17 disebutkan pejabat dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apa yang terjadi dalam rekaman itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa Kabag ULP tidak lagi layak menjabat. Maka kami mendesak Bupati Bone Bolango untuk segera mencopot yang bersangkutan demi menjaga wibawa pemerintahan.” ungkapnya.

Ia menegaskan, Bupati Bone Bolango harus segera mengambil sikap tegas agar kasus ini tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.

“Dengan laporan yang sudah masuk ke Kejari dan BPK, HMI Bone Bolango menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam menegakkan integritas ASN dan menindak dugaan pelanggaran wewenang yang semakin menjadi sorotan masyarakat Bone Bolango,” pungkasnya.

The post Dugaan Bagi-bagi Fee Proyek Cederai Integritas ASN, HMI Bone Bolango Desak Bupati Copot Kabag ULP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh Yopri Adam, sosok dermawan yang akrab disapa Kaka Bos. Setelah sebelumnya membantu para atlet Gorontalo dan mensponsori ajang Drag Race dan Drag Bike di Bone Bolango, hari ini ia kembali membagikan beras kepada warga Gorontalo.

Melalui kerja sama antara Polres Bone Bolango dan sejumlah Polsek jajaran Kota Gorontalo, sebanyak 1.700 karung beras dengan kuantitas 5 kilogram per karung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil pantauan awak media, pembagian beras dilakukan di tiga titik, masing-masing di Bundaran Saronde, Perlimaan Telaga, dan Lapangan IPPOT Kecamatan Tapa, Minggu (26/10/2025).

Kepala Bagian Operasional (Kabag OPS) Polres Bone Bolango, AKP Moh. Atmal Fauzi, saat memantau pembagian beras, mengungkapkan, kegiatan sosial ini melibatkan jajaran kepolisian hingga tingkat kecamatan.

“Kami dari pihak kepolisian Polres Bone Bolango bekerja sama dengan Polsek Kota Barat, Dungingi, hingga jajaran lainnya. Beras ini terkumpul dan diniatkan oleh Kaka Bos untuk dibagikan. Hari ini sekitar 1.700 beras dibagikan oleh Kaka Bos. Itu murni niat tulus beliau untuk berbagi, kita do’akan Kaka Bos selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maha kuasa” ujar AKP Atmal Fauzi.

Atas rasa syukur sedekah beras dari Kaka Bos, salah satu warga Kota Gorontalo, Usman Ulantu menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian dari Kaka Bos.

“Saya sangat bersyukur atas beras yang dibagikan oleh Kaka Bos. Beras ini sangat berarti bagi saya dan keluarga, saya do’akan Kaka Bos selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeky,”ucapnya.

Senada dengan Usman, warga Kecamatan Tapa, Serlin Usman, turut menyampaikan apresiasinya kepada Kaka Bos Yopri Adam atas perhatian kepada masyarakat kecil.

“Top Kaka Bos, orang baik, saya salut, beliau peduli terhadap rakyat kecil. Saya berharap kebaikan dari Kaka Bos akan dibalas dengan kebaikan pula dari Allah SWT, tuturnya.

Menanggapi ungkapan terima kasih itu, Kaka Bos Yopri Adam merespons dengan rendah hati.

“Saya tidak punya kepentingan apa pun. Ini murni dari hati yang tulus. Saya hanya ingin berbagi dengan masyarakat,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Taufik Seban, salah satu penanggung jawab tim Kaka Bos, menjelaskan, aksi sosial ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama Oktober.

“Bulan ini, Kaka Bos juga menjadi sponsor kegiatan Drag Race dan Drag Bike Competition yang digelar di Bone Bolango, membantu para atlet Popnas dengan total dukungan senilai Rp150 juta, dan hari ini membagikan beras kepada masyarakat. Kaka Bos berbuat baik ini bukan atas dasar kepentingan, beliau hanya ingin berbagi dengan masyarakat Gorontalo tercinta,” pungkasnya.

The post Warga Gorontalo Sebut ‘Kaka Bos’ Yopri Adam Peduli Terhadap Rakyat Kecil appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Isu miring yang tengah menerpa Pemerintah Daerah (Pemda) Bone Bolango akhir-akhir ini menyita perhatian di ruang publik, pasalnya, diduga ada oknum yang disebut-sebut sebagai keluarga Bupati Bone Bolango yang memainkan perannya di lingkungan Pemda.

Atas polemik isu miring itu, muncul reaksi beragam di tengah masyarakat, salah satu datang dari masyarakat Bone Bolango, Igrifan Hasan, Senin (20/10/2025).

Ia menilai, polemik yang berkembang perlu disikapi secara proporsional. Menurutnya, isu yang menyeret nama keluarga Bupati Bone Bolango itu seharusnya dipahami sebagai konflik yang diluar pemerintahan.

“Sebagai masyarakat Bone Bolango, saya cukup prihatin dengan pemberitaan yang berseliweran soal keluarga bupati. Itu persoalan pribadi, bukan kebijakan publik. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, biarkan proses hukum yang bekerja. Jangan langsung diviralkan tanpa dasar hukum yang kuat,” ujar Igrifan.

Ia menambahkan, sorotan publik yang berlebihan justru membuat perhatian masyarakat teralihkan dari isu-isu pembangunan yang lebih penting. Bahkan, ia menilai banyak pihak dari luar Bone Bolango yang justru paling vokal menyoroti isu tersebut.

“Kalau ini benar isu internal Bone Bolango, kenapa justru banyak yang ribut dari luar Kabupaten? Saya malah curiga, jangan-jangan ada pihak yang ingin menggiring opini untuk menjatuhkan nama baik Bupati hingga dimakzulkan,” katanya.

Menurut Igrifan, masyarakat dan para aktivis perlu bersikap objektif, tidak mudah terprovokasi, serta menilai setiap isu berdasarkan bukti yang sahih.

“Kita hidup di negara demokrasi, siapa pun boleh bersuara. Tapi pelurunya harus tepat sasaran. Kalau yang disorot adalah individu, jangan sampai yang kena justru pemerintah daerah,” tegasnya.

Igrifan juga mengingatkan kepada oknum-oknum yang diduga sengaja memainkan isu ini demi kepentingan tertentu. Ia menilai, tindakan seperti itu bisa membuat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kehilangan fokus dalam bekerja melayani masyarakat.

“Saya ingin memberi peringatan keras, jangan ada yang coba-coba memainkan isu ini untuk kepentingan pribadi atau politik. Itu sama saja merugikan rakyat, karena pemerintah akan tersandera oleh isu yang tidak jelas ujung pangkalnya,” tegasnya lagi.

Igrifan pun menutup dengan pesan agar masyarakat tetap tenang dan pemerintah daerah tidak terseret terlalu jauh dalam polemik yang belum terbukti kebenarannya.

“Pemerintah harus tetap fokus membangun Bone Bolango. Jangan biarkan isu seperti ini menghambat kerja untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

The post Pemda Bone Bolango di Tengah Sorotan, Igrifan Minta Bupati Tetap Fokus Layani Rakyat appeared first on Prosesnews.id.