Hamka ditahan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Command Centre Video Wall di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

Penahanan terhadap Hamka akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 30 Oktober hingga 18 November 2026. Tersangka saat ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo demi kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus korupsi ini berawal dari pengalokasian anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan pengadaan tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, sebelum kegiatan dianggarkan, terdapat serangkaian komunikasi dan koordinasi sepihak. Tersangka Hamka diduga memerintahkan Sdr. Drs. Syukri Jaya Botutihe untuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) agar proyek tersebut dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan, meskipun kegiatannya belum tercantum dalam RKPD Perubahan.

Proyek pengadaan tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui metode E-Purchasing (e-Katalog) oleh PT Prio Integrasi Universal berdasarkan Kontrak Nomor: 027/DISKOMINFO-ST/SPK/36834287/XI/2022 tertanggal 1 November 2022. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp4.570.072.856,00.

Melalui pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, petunjuk, serta barang bukti yang telah disita, penyidik Kejati Gorontalo menemukan dua fakta hukum krusial terkait kerugian dan aliran dana.

Pertama, terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp1.770.358.583,00 antara nilai kontrak pengadaan dengan harga sebenarnya (real cost) atas seluruh barang yang dibeli oleh PT Prio Integrasi Universal dari PT V2 Indonesia.

Kedua, terdapat dugaan pemberian uang atau fee kepada Tersangka Hamka Hendra Noer selaku Penjabat Gubernur Gorontalo saat itu sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Uang tersebut bersumber dari selisih harga barang dan diduga diserahkan pada sekitar bulan Desember 2022.

Pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo menyatakan bahwa tim penyidik akan terus melanjutkan proses penyidikan perkara ini secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

The post Akhirnya! Eks Pj Gubernur Gorontalo Dijebloskan ke Sel Tahanan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengambil langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam pertemuannya dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (14/3/2025), ia mendapat dukungan penuh untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Kami mendorong seluruh OPD menyusun SOP yang ketat guna mencegah penyimpangan, kebocoran anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Gusnar Ismail,

Ketua BPKP RI menambahkan, kunci utama pencegahan korupsi adalah perencanaan anggaran yang objektif, efektif, dan sesuai dengan regulasi.

“Tanpa perencanaan yang baik, potensi penyimpangan akan terus terjadi,” ujarnya.

Komitmen ini menandai era baru pemerintahan di Gorontalo, di mana integritas dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.

The post Gandeng BPKP RI, Gusnar Ismail Awasi Ketat Anggaran Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo untuk mencegah praktik korupsi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih terus ditegaskan.

Menurut Juru Bicara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Noval Abdussamad, setiap tahun terjadi penyempurnaan indikator pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Silahkan ikuti aturan yang ada, Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2025 yang dilaunching oleh KPK, Kemendagri dan BPKP adalah alat utama dalam mengidentifikasi korupsi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Noval menyampaikan, Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah RH mewajibkan seluruh stakeholder dan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk taat dan patuh pada aturan yang ada. Hal ini penting mengingat sejak tahun 2004 hingga 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani banyak kasus korupsi di pemerintahan daerah.

“Sistem tata kelola pemerintahan menurut keterangan Kemendagri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, penting dilakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan atau perbaikan ekosistem pencegahan antikorupsi. Semua jajaran di lingkungan pemerintah provinsi wajib mendukung komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam upaya pencegahan korupsi,” jelasnya.

Terakhir, Noval menegaskan bahwa esensi dari pengelolaan MCP adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

“Ada delapan area intervensi utama yang menjadi fokus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak daerah,” ujarnya usai mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo pada launching IPKD MCP Tahun 2025, Rabu (05/03/2025), di Ruang Oval, Kantor Gubernur Gorontalo.

The post Pemprov Gorontalo Diingatkan Tidak Main-main dengan Korupsi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo kembali menetapkan tiga tersangka atas dugaan korupsi pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dungigi pada, Jumat (22/03/2024).

Kepala Kejari Kota Gorontalo Edy Hartoyo mengatakan, sebelumnya pada (20/03) telah menetapkan 3 orang tersangka, kemudian keesokan hari kembali menetapkan 1 tersangka. Dan hari ini Kejari kembali menetapkan tiga tersangka baru, dalam kasus yang sama.

“Iya, jadi RB, ZM, dan DA. Khusus untuk RB, sudah dilakukan pemanggilan akan tetapi masih di luar kota jadi masih belum bisa memenuhi panggilan,” kata Edy dalam jumpa pers.

Adapun peran dari masing-masing para tersangka di antaranya, RB sebagai pengguna anggaran, ZM sebagai kuasa pengguna anggaran, dan DA sebagai penjabat pelaksana teknis kegiatan.

Sementara itu dua tersangka, ZM dan DA, kata Edy, akan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Gorontalo selama 20 hari ke depan.

Penetapan tersangka ini berkaitan dengan proyek SPAM Dungigi yang tidak terselesaikan, hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah.

Reporter: Pian N Peda

The post Jumlah Tersangka Dugaan Korupsi SPAM Dungigi Bertambah Menjadi 7 Orang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea minta para penegak hukum lebih serius dalam memberantas korupsi. Karena korupsi, bukan hanya ada di Gorontalo, tetapi juga di Nasional.

“Penyelesaian korupsi ini belum tuntas, bahkan pihak terkait tidak serius dalam menangani, masih banyak korupsi yang belum selesai,” ungkap Adhan saat diwawancarai, Kamis (09/12/2021).

Adhan menjelaskan, korupsi yang ada sangat merugikan rakyat, zaman soeharto korupsi itu di atas meja, sekarang korupsi itu berada di atas meja. Jika dilihat, di Gorontalo hampir semua daerah dugaan korupsi, baik dari Pohuwato, Boalemo, Gorut, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo

“Kalau dulu korupsi itu di atas meja, sekarang di atas meja bahkan meja di korupsi, di Gorontalo sendiri semua daerah potensi dugaan korupsi,” jelas Anggota Komisi I itu.

Adhan juga memberikan motivasi kepada penegak hukum dan penyidik agar korupsi-korupsi juga diproses. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya korupsi.

“Dibutuhkan juga pantauan dari masyarakat, dalam mengawal kasus-kasus korupsi, karena rakyat pun punya kewajiban untuk melaporkan masalah korupsi,” ujarnya.

“Apalagi saya sendiri, selalu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang fungsinya mengawasi, dan semoga momentum Hari korupsi ini bisa menjadi motivasi buat kita semua dalam memberantas korupsi di Wilayah Gorontalo,” tandasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Adhan Dambea Sebut Persoalan Korupsi di Gorontalo Belum Tuntas appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Data Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2021 menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2020 kasus korupsi telah terjadi pada 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Tujuh provinsi bebas kasus korupsi dan salah satunya adalah Provinsi Gorontalo.

“Ini tentunya berita menggembirakan, tetapi mohon tetap waspada. Jangan sampai rekor ini pecah,” ujar Wahyudi, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah IV KPK RI pada rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Jumat (21/5/2021).

Wahyudi mengungkapkan, dalam kurun waktu tersebut sebanyak 144 kepala daerah terjerat kasus korupsi, dengan rincian 21 gubernur dan 123 bupati dan wali kota ataupun para wakilnya. Adapun jenis perkara yang ditangani KPK berupa penyuapan, pengadaan barang dan jasa, anggaran, pemerasan, perizinan, serta merintangi proses.

“Modus-modus yang kami tangani rata-rata relatif sederhana dan tradisional. Sehingga itu kami konsen di Gorontalo karena berdasarkan kajian kami ternyata sektor ekonomi di daerah ini digerakkan dari APBD dan sepertinya ini cocok dengan modus-modus itu,” kata Wahyudi.

Kasatgas Korsup IV menjelaskan, KPK memetakan beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dan telah menetapkan delapan indikator yang diharapkan setiap pemerintah daerah bisa fokus dalam memperbaiki tata kelola indikator tersebut.

Delapan indikator itu mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, serta tata kelola dana desa.

“Dari delapan area intervensi MCP tahun 2020 kami mengapresiasi Kota Gorontalo yang secara konsisten di urutan pertama dengan skor 84,87 persen, disusul Provinsi Gorontalo 82,1 persen. Tetapi perlu dicek capaian antara peringkat pertama dengan terakhir yang ditempati Kabupaten Boalemo dengan skor 27,13 persen, jaraknya jauh sekali sekitar 50 persen,” tandas Wahyudi.

The post Kasatgas Korsup KPK: Provinsi Gorontalo Bebas Kasus Korupsi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memenuhi panggilan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kota Gorontalo, Rabu (10/3/2021). Rusli bersaksi atas perkara hukum jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan terdakwa AWB yang juga pernah menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra.

Saat diberi kesempatan terakhir untuk mengemukakan keterangannya, Gubernur Rusli menyampaikan penilaiannya terhadap AWB. Ia menilai mantan anak buahnya itu orang baik dan sudah sembilan tahun bersamanya di pemerintahan.

“Mohon izin pak Hakim, terdakwa ibu Asri orang baik. Beliau ikut saya tiga tahun sejak saya bupati dan enam tahun saat saya gubernur. Semua pembayaran pembebasan lahan dilakukan melalui rekening tidak ada yang dibayar langsung,” kata Gubernur Rusli.

Gubernur dua periode itu juga sempat meminta majelis hakim memanggil para pemilik tanah selaku penerima uang pembayaran dari pemprov. Menurutnya, perlu untuk diungkap dalam persidangan kenapa ada pembayaran ganda selama proses pembebasan lahan.

“Kami melakukan pembayaran setelah mendapat surat resmi dari BPN sebagai panitia pengadaan tanah. Jadi yang menentukan harga dari appraisal dan melakukan verifikasi, validasi itu dari BPN,” imbuhnya sebagaimana disampaikan kembali saat konferensi pers usai sidang.

Selain Gubernur Rusli, Wakil Gubernur Idris Rahim dan mantan Kepala BPN Gorontalo Gabriel Tri W ikut diperiksa sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Bertindak sebagai Hakim Ketua yakni Prayitno Imam Santoso ditemani Pangeran Hotma Sianipar sebagai hakim pengganti anggota 1 dan Cecep Dudi Muklis Sadikin sebagai hakim anggota 2.

The post Saksi GORR, Gubernur Gorontalo: Ibu Asri Orang Baik appeared first on Prosesnews.id.