PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Otan Mamu, mengapresiasi langkah Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), yang telah mencabut sebagian lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur investasi Industri Minuman Keras (Miras).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bumi Panua ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap Kepala Negara. Di mana, masih mempertimbangkan kembali Perpres tersebut. Menurutnya, sikap Jokowi ini sangat tepat. Mengingat, tidak sedikit pihak yang menyoroti dan menolak Perpres tersebut.

Berita Terkait : Anggota DPRD Pohuwato Minta Jokowi Cabut Izin Investasi Industri Miras

“Apalagi, sudah bermunculan penolakan baik dari para Ulama, ormas-ormas islam, petinggi parpol, maupun elemen masyarakat ataupun yang tidak sepakat, dengan izin Investasi minuman beralkohol ini. Alhamdulillah, Presiden Jokowi masih mendengar aspirasi tersebut, tanpa memandang kesepakatan sepihak,” kata Otan, kepada Prosesnews.id. Selasa, (02/03/2021).

Ia pun, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat. Khususnya, Ulama-ulama, MUI, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta ormas-ormas dan tokoh-tokoh Agama lainnya. Yang tetap konsisten, mengawal penolakan Izin Investasi Miras tersebut.

Berita Terkait : Breaking : Jokowi Cabut Perpres Investasi Izin Industri Miras

“Ini juga bukan hanya untuk kebaikan segelintir orang. Tapi demi kemaslahatan Bangsa dan Negara kita. Kebaikan generasi penerus ke depannya. Maka Isnya Allah, keputusan bapak Presiden tersebut memperoleh Rahmat dari Tuhan yang Maha Esa,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi  secara Resmi mencabut sebagian lampiran Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang juga mengatur izin investasi Industri Minuman Keras (Miras). Itu diampaikan langsung Jokowi, saat konferensi Pers di Istana Negara. Selasa, (02/03/2021).

Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Dicabut atas pertimbangan karena dinilai telah menuai kontroversi dan Penolakan dari berbagai Pihak.

Reporter : Iskandar Badu

The post Aleg DPRD Pohuwato Apresiasi Langkah Jokowi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Setelah menuai sorotan dan penolakan dari sejumlah Ormas, Parpol dan Tokoh-tokoh lainnya, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), akhirnya mencabut sebagian lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya yang mengatur investasi Industri Minuman Keras (Miras).

“Setelah menerima masukan dari ulama MUI, NU, Muhamadiyah dan ormas lainnya, serta tokoh agama lain, dan masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol dicabut,” ujar Jokowi saat konferensi Pers di Istana Negara. Selasa,  (02/03/2021).

Mengutip dari cnbcindonesia.com. Pada lampiran III Perpres investasi miras ini, setidaknya ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas Miras.

Namun demikian, hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini, mulai dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

cnbcindonesia.com

The post Breaking : Jokowi Cabut Perpres Investasi Izin Industri Miras appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka Izin Investasi industri Minuman Keras (Miras), masih terus menuai sorotan dan penolakan publik.

Aswan Djamaludin, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar mencabut peraturan tersebut.

Politikus, PKS Boalemo ini menilai, jika Perpres tersebut, tidak segera dicabut oleh Jokowi, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru ditengah kehidupan sosial masyarakat.

“Apalagi kita di Gorontalo ya, Daerah ini Serambi Madinah. Dan kita ketahui bersama, baik Pemerintah dan Aparat penegak hukum di Daerah ini, gencar melakukan razia Miras. Artinya apa ? Miras ini disadari bersama, jadi salah satu penyebab kejahatan yang mengganggu Kamtibmas,” jelas Aswan Djamaludin, kepada Prosesnews.id, Senin, (01/03/2021).

Dikatakan Aswan, Miras ini sangat membahayakan masyarakat, terutama kaum muda. Tidak sedikit kasus kriminal yang terjadi di Gorontalo, dipicu dari minuman terlarang yang memabukan tersebut.

“Saya minta pak Jokowi lebih objektif sedikit dalam menyetujui dan mengeluarkan peraturan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegas Aswan Djamaluddin.

Seperti diketahui, Kepala Negara telah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini, sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

The post Soal Izin Investasi Industri Miras, Aswan : Jangan Menyelesaikan Masalah Dengan Masalah appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Otan Mamu, minta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021, yang membuka Izin Investasi industri Minuman Keras (Miras).

Menurutnya, bila Perpres tersebut tidak dicabut, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru. Apalagi, sudah jelas-jelas Miras ini memiliki dampak negatif, dan menjadi Ibu dari kejahatan.

“Contohnya saja, paling banyak terjadi kasus kriminalitas seperti pertikaian, pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan, sebagian besar dipicu oleh minuman memabukan ini,” jelas Otan kepada Prosesnews.id. Sabtu, (27/02/2021).

Politikus PKS ini pun, memastikan, jika Partai PKS tidak tinggal diam menyikapi hadirnya Peraturan Presiden tersebut. Bahkan kata Otan, Partai PKS tidak segan-segan bakal mengampanyekan, agar Perpres tersebut segera dicabut.

“Kita di Partai PKS mulai dari Pusat, sepakat untuk menolak izin Investasi Miras ini. Karena ini sudah di taken, makannya kita gencar-gencarnya untuk menarik kembali izin Perpres tersebut,” jelasnya.

“Bahkan MUI sendiri, tidak mengaminkan terkait pelegalan minuman beralkohol ini. Jangan sampai hanya persoalan himpitan ekenomi, menjadi pilihan untuk melegalkan minuman yang membahayakan ini. Tapi yang harus dipikirkan juga, bagaimana nasib generasi muda kita kedepannya,” ketusnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Ketentuan ini, sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Reporter : Iskandar Badu

The post Anggota DPRD Pohuwato Minta Jokowi Cabut Izin Investasi Industri Miras appeared first on Prosesnews.id.