PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memberikan penjelasan atas berbagai isu yang mencuat seputar pengelolaan tambang di daerah, termasuk desakan terhadap pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan polemik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang disuarakan masyarakat penambang.

Pernyataan tersebut disampaikan Gusnar dalam sesi tanya jawab usai konferensi pers hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Jum’at (16/05/2025).

Gusnar menjelaskan, seluruh langkah yang diambil Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari komitmen untuk terus memfasilitasi dan memediasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah pusat, guna mencari solusi terbaik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Respons terhadap Pansus dan Pelibatan Ahli

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan melibatkan ahli hukum, lingkungan, atau pakar pertambangan dalam penyelesaian isu IPR, Gusnar menegaskan bahwa dirinya menghormati proses yang sedang berlangsung di Panitia Khusus (Pansus). Ia menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mengarahkan langkah Pansus.

“Saya justru menghormati proses yang sedang berjalan di Pansus. Silakan Pansus mengembangkan kepanitiaannya sesuai kebutuhan, termasuk jika ingin melibatkan para ahli atau pihak independen dalam rangka menggali informasi yang komprehensif tentang pengelolaan pertambangan,” ujarnya.

Rekomendasi Forkopimda dan Toleransi Penambang

Gusnar juga menyampaikan hasil rapat Forkopimda, yang telah merekomendasikan agar PT. Gorontalo Mineral memberikan toleransi terhadap masyarakat penambang di Bone Bolango, menyusul aksi massa beberapa waktu lalu.

Namun ia menekankan, keputusan teknis mengenai bentuk toleransi tersebut berada di tangan PT. Gorontalo Mineral dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai dua pihak yang memiliki kewenangan dalam kontrak karya.

“Kesimpulan poin kedua, toleransi itu menjadi ranah pembicaraan antara pemerintah pusat dan perusahaan. Sejauh mana bentuknya, kami serahkan kepada mereka. Kami tidak punya kewenangan langsung untuk menentukan bentuk teknisnya,” jelasnya.

Pemprov Tanggap Aspirasi Masyarakat

Gusnar juga memastikan, aspirasi masyarakat penambang tidak diabaikan. Menurutnya, Pemprov terus memantau dan mencermati seluruh masukan yang diterima dari berbagai kanal, baik langsung, melalui media sosial, hingga pemberitaan media.

“Aspirasi-aspirasi yang masuk, baik lewat pertemuan langsung, media sosial, maupun pemberitaan, terus kami pantau dan pelajari. Hasilnya kami bahas dalam rapat Forkopimda. Karena itu Forkopimda meminta toleransi diberikan kepada masyarakat penambang. Namun untuk bentuknya, kami kembalikan kepada para pihak yang berwenang,” tegasnya.

Dalam penutupnya, Gusnar menyatakan bahwa Pemprov Gorontalo akan terus mengambil peran sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat, pihak perusahaan, dan pemerintah pusat, demi mewujudkan tata kelola tambang yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama.

Reporter: Fahri Parebba

The post Gubernur Respon Isu Izin Pertambangan Rakyat dan Aspirasi Penambang appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya pengelolaan pertambangan yang berkeadilan bagi semua pihak. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (16/05/2025), yang secara khusus membahas isu strategis seputar aktivitas pertambangan di Provinsi Gorontalo.

Rapat yang berlangsung dengan melibatkan unsur Forkopimda, kepala daerah, serta perusahaan tambang, menghasilkan tiga poin penting yang disampaikan langsung oleh Gubernur Gusnar kepada awak media.

Poin pertama menyangkut aktivitas para penambang lokal. Forkopimda bersama Bupati Bone Bolango meminta kepada PT. Gorontalo Mineral agar memberikan toleransi kepada masyarakat penambang agar tetap dapat beraktivitas di lokasi saat ini. Menurut Gusnar, hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, ia menegaskan, bentuk serta batas toleransi itu masih akan dibicarakan lebih lanjut antara PT. Gorontalo Mineral dan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ESDM. Sebab, kedua belah pihak memiliki keterikatan dalam kontrak karya.

“Forkopimda dan Bupati Bone Bolango telah menyampaikan permintaan kepada perusahaan untuk memberikan ruang aktivitas kepada penambang rakyat, namun keputusan teknis tetap akan dibicarakan di tingkat pusat,” jelas Gusnar.

Sementara itu, terkait PT. Pani Gold, Gubernur mengungkapkan, perusahaan tersebut telah menyampaikan laporan progres pemberian tali asih kepada penambang. Dari total masyarakat terdampak, tercatat masih tersisa sekitar 226 orang, dengan 120 orang di antaranya tergolong aktif dan menjadi prioritas penerima tali asih.

Meski perusahaan sudah beberapa kali mengundang mereka untuk berdialog, belum juga tercapai kesepakatan bersama. Menanggapi hal tersebut, Forkopimda Provinsi dan Wakil Bupati Pohuwato meminta agar komunikasi dibuka kembali, agar masalah ini dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.

Mengakhiri konferensi pers, Gubernur Gusnar menegaskan, seluruh elemen Forkopimda sepakat, pengelolaan pertambangan di Gorontalo harus mengedepankan asas keadilan.

“Semoga melalui hasil rapat ini kita bisa menemukan solusi terbaik, jalan tengah yang mengakomodasi semua kepentingan,” pungkasnya.

Reporter: Fahri Parebba

The post Forkopimda Bahas Pengelolaan Tambang, Gusnar Tegaskan Keadilan untuk Semua Pihak appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pernyataan salah satu anggota Komisi II DPRD Bone Bolango, Zul Iskandar Suleman alias Owen, terkait terhambatnya aktivitas penambang lokal akibat pemasangan portal oleh PT Gorontalo Mineral, dibantah langsung oleh Aktivis Bonebolango, Izzul Usuli.

Menurut Izzul, apa yang disampaikan Owen tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menegaskan bahwa perusahaan tetap membuka ruang komunikasi dan memfasilitasi penambang lokal sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami heran dengan pernyataan Pak Owen yang seolah-olah masyarakat penambang dihambat. Faktanya, aktivitas masyarakat di sini masih berjalan normal. Portal yang dipasang justru bertujuan menjaga keamanan bersama, agar tidak ada pihak yang sembarangan masuk ke wilayah konsesi dan berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” tegas Izzul, Senin (24/3/2025).

Izzul juga menjelaskan, pemasangan portal tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan dalam menata aktivitas penambangan agar lebih teratur dan terkontrol. Bahkan, pihak perusahaan telah beberapa kali mengajak penambang lokal berdialog untuk mencari solusi terbaik.

“Jangan sampai masyarakat penambang terus dikorbankan demi kepentingan politik. Faktanya, perusahaan sudah beritikad baik dan sering mengajak kami berdiskusi. Kalau ada persoalan, mari selesaikan secara baik-baik, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu kegaduhan di masyarakat. Saya juga punya pertanyaan sama Pak Owen, langkah konkret apa yang akan ia lakukan? Karena saya menilai, bahasa dia itu bahasa politik yang hanya narasi seolah membela masyarakat, namun tidak ada ide solutifnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Izzul menilai langkah yang diambil oleh PT Gorontalo Mineral merupakan solusi konkret dalam menyelesaikan polemik tambang di Kecamatan Suwawa dan sekitarnya. Ia pun mengingatkan Zul Iskandar Suleman agar lebih fokus menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, khususnya dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya.

“Menurut kami, langkah perusahaan sudah tepat dan menjadi solusi konkret untuk menata aktivitas pertambangan di wilayah Suwawa Cs. Kami juga berharap DPRD, khususnya Komisi II dan Pak Owen, bisa lebih fokus memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang masih banyak dibutuhkan masyarakat di Bone Bolango, daripada terus membesar-besarkan isu pertambangan yang justru berpotensi memperkeruh keadaan,” pungkas Izzul.

The post Aktivis Bonebol Bantah Klaim DPRD Soal Hambatan Penambang Lokal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – PT Gorontalo Mineral Qurbankan Total 16 Ekor Sapi dan 3 Ekor Kambing di Edisi Idul Adha 2023Bone Bolango – Momentum Hari Raya Idul Adha 2023 kembali dimanfaatkan oleh PT. GM untuk berbagi ke sesama.

Total PT. GM edisi lebaran haji kali ini berqurban sebanyak 16 Ekor sapi dan 3 Ekor kambing yang ditebar di 17 titik di lingkar tambang terdekat.

“Pertama, saya mewakili seluruh pihak dari Manajement PT. GM mengucapkan selamat hari raya idul adha 1444 H/2023,” ungkap pihak PT Gorontalo Mineral.

Ia juga melajutkan bahwa setiap tahun lebaran haji, pihak GM memang senantiasa melaksanakan qurban yang menyasar masyarakat terdekat wilayah tambang dan sekitarnya.

Semangat berbagi itu harapannya bisa lebih memperkuat emosional antara masyarakat dan PT. GM.

“Lewat semangat kepedulian, harapan kami In Sya Allah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” imbuh pihak GM.

Adapun titik-titik pembagian hewan Qurban oleh PT. GM sebagai berikut:

1. 1 ekor sapi di Ds Taludaa Kec Bone

2. 1 Ekor sapi di desa Mopuya Kec Bulawa

3. 1 Ekor sapi di Desa Mootawa Kec Bone Raya

4. 1 Ekor sapi di Desa Mootayu Kec Bone Raya

5. 1 Ekor Sapi di Desa Tombulilato Kec Bone Raya

6. 1 Ekor Sapi di Desa Alo Kec Bone Raya

7. 1 Ekor Kambing di desa Alo

8. 1 Ekor Sapi di desa Bunga Kec Bone Raya

9. 1 Ekor sapi Desa Boludawa, Kec Suwawa

10. 1 Ekor Sapi Desa Pangi, Suwawa Timur

11. 1 Ekor Sapi Desa Tulabolo, Suwawa Timur

12. 1 Ekor Sapi Tulabolo Barat, Suwawa Timur

13. 1 Ekor Sapi Tulabolo Timur, Suwawa Timur

14. 1 Ekor Sapi di Kec Pinogu

15. 1 Ekor Sapi di Motomboto, Suwawa Timur

16. 1 Ekor Sapi Di Leppin Kec Kabila

17. 2 Ekor Kambing di Sungai Mak, Kec Pinogu.

The post PT Gorontalo Mineral Salurkan 16 Ekor Sapi dan 3 Ekor Kambing Untuk Qurban di Idul Adha 2023 appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Mobil tronton bermuatan alat berat yang diduga tidak memiliki surat jalan menghantam sejumlah kabel listrik yang berada di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol).

Akibatnya, listrik di sejumlah rumah warga di wilayah tersebut padam. Irfan Djamaini warga setempat mengatakan, awalnya ia menegur pengemudi mobil tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mobilnya dikarenakan alat berat yang diangkut bakal mengenai kabel listrik.

“Saya sudah ingatkan, tetapi sang sopir tidak mau mendengarnya dan tetap melanjutkan perjalanan mereka, akhirnya nyangkut di kabel listrik rumah warga. Bahkan ada beberapa kabel yang mengeluarkan percikan api, melihat kejadian itu saya langsung menghentikan mobil tersebut,” kata Irfan.

Selain itu ungkap Irfan, sesuai pengakuan sang sopir, bahwa mereka tidak memiliki surat jalan dan patwal, mereka mengaku berasal dari PT.Gorontalo Mineral. Mobil tersebut kami tahan, untuk memintakan pertanggungjawaban baik itu dari pihak pengemudi maupun perusahaan.

“Awalnya mereka mengatakan mempunyai surat jalan dan patwal, tetapi setelah kami tanyai terus, mereka menjawab bahwa tidak memilikinya,” ungkap Irfan.

Sementara Kapolsek Bone Pantai Iptu Felky Kawet saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku mobil tronton beserta muatannya sempat diamankan di Polsek Bone Pantai.

Saat kejadian tersebut mobil tronton itu tak memiliki pengawal dari petugas, jadi kami sudah menghubungi pihak Polda Gorontalo untuk mencarikan pengawalan, dan mobil tersebut telah diizinkan untuk melanjutkan perjalanan.

“Itu salahnya mereka tidak ada patwal dan surat jalan,” katanya.

“Setelah sudah ada patwal dari Polda Gorontalo, mobil tronton tersebut kami izinkan melanjutkan perjalanan. Soal kerusakan listrik warga dari pihak perusahaan sudah bertanggung jawab dan memperbaikinya,” ia menandaskan.

Reporter : Abd Kadir Djauhari.

The post Mobil Tronton PT.Gorontalo Mineral Hantam Kabel Listrik hingga Mobil Mikrolet appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Lebih baik mati terhormat jadi petani, ketimbang harus mati tersiksa akibat bencana alam. Itulah kata yang pertama kali keluar dari bibir Sumanti Dukalang (51), warga Desa Mopia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) itu menolak keras adanya kehadiran Perusahaan Tambang Emas Gorontalo Mineral (GM).

Penolakan yang dilakukan wanita paruh baya itu bukan tanpa alasan. Sebab, ia merupakan salah satu korban bencana banjir bandang dan longsor yang merenggut nyawa suaminya pada tahun 2020 silam.

Sumanti bercerita, kala itu suaminya tengah berada di kebun. Tiba-tiba hujan turun deras, suaminya tak menyangka jika hari itu akan terjadi banjir bandang disertai tanah longsor.

“Suami saya meninggal lantaran hanyut oleh banjir bandang,” kata Sumanti sembari mengisahkan peristiwa kelam itu.

“Dari beberapa orang yang hanyut, hanya jenazah suami saya yang tubuhnya masih utuh saat ditemukan,” ungkapnya.

Menurutnya, tahun lalu sebelum perusahaan tambang beroperasi, mereka menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor. Apalagi saat ini perusahaan mulai melakukan pengerjaan jalan menuju lokasi.

“Tahun lalu belum ada perusahan tambang, bencana bisa datang tiba-tiba. Apalagi dengan adanya perusahan yang mulai beroperasi ini, entah apa yang akan terjadi,” ujarnya.

Ia mengaku, jika saat ini pepohonan besar dibabat tanpa ampun oleh perusahaan dengan menggunakan oleh alat berat berupa ekskavator. Bahkan luas jalan menuju lokasi perusahaan diperkirakan mencapai belasan meter.

Menurut ibu dengan tiga orang anak itu, bahwa masuknya anak perusahaan Bumi Resource Minerals ini bakal mengancam kelangsungan hidup mereka. Mulai dari bencana alam, kesenjangan sosial hingga kehilangan mata pencaharian.

“Pokoknya saya melihat pepohonan besar yang sudah dibabat, membuat kami merasa was-was jika musim penghujan tiba,” tuturnya.

“Apalagi ketika hujan turun dimalam hari, pasti kami tidak bisa tidur. Yang terbayang hanyalah bencana yang pernah menimpa kami kala itu,” ucapnya dilansir Liputan6.com.

Selain itu kata Sumanti, yang menjadi kekecewaan masyarakat saat ini ialah, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Ia kaget, tiba-tiba perusahaan milik Bakrie Grup itu mulai melakukan pembebasan lahan petani yang akan dibuat akses jalan perusahaan.

Iming-Iming Pekerjaan

Mereka khawatir, jika perusahaan ini terus berlanjut, hal itu tidak hanya memicu bencana alam yang besar, akan tetapi mengancam mata pencaharian petani. Perubahan iklim dan juga emisi yang dihasilkan oleh perusahaan bisa dipastikan membuat tanaman mereka tidak akan tumbuh maksimal.

“Lama kelamaan pasti kami akan gagal panen. Sementara tanaman ini merupakan sumber penghidupan kami selama ini,” ujar Sumanti.

“Jujur kami kecewa, hari ini pihak perusahaan tidak pernah ada sosialisasi. Kalau memang ada pemberitahuan dari awal, pasti saya yang paling di depan untuk menolak ini,” tegasnya.

Selain itu kata Sumanti, keluarganya pernah ditawari menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Namun dengan tegas ia menolak, sebab ia berpikir pasti hanya akan dijadikan buruh kasar dalam waktu semenrara, kemudian akan digantikan dengan orang-orang yang memiliki pendidikan.

“Pernah keluarga saya ditawari jadi pekerja, tapi kami menolak. Mau berapa lama bekerja di situ ketimbang kita harus menerima dampak besar,” imbuhnya.

“Mending jadi petani lebih terhormat, kami bisa panen kapan saja, ada pisang, jambu mente, cabai dan tanaman lain dan itu sudah cukup buat kami untuk hidup,” katanya sembari menunjuk tanamannya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bone Bolango jangan hanya tinggal diam dengan persoalan ini. Jangan sampai nanti sudah ada bencana dan dampak lain dari perusahaan ini, barulah ada tindakan serius.

“Kalau ada pertemuan soal perusahaan GM tolong undang saya. Hadirkan pihak perusahaan dan pemerintah, kalau perlu undang langsung Bupati agar dia tau,” pintanya.

Tanggapan Bupati Bonebol

Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pengelolaan pertambangan yang dilakukan para pelaku usaha pertambangan, termasuk GM wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta UU 4/2009 terkait pengelolaan pertambang mineral dan batubara.

“Nah untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan, maka setiap tahapan pengelolaan pertambangn dikendalikan secara ketat,” kata Hamim.

“Tentunya melalui beberapa instrumen, diantaranya perizinan, pengawasan, sanksi serta insentif dan disinsentif,” ujarnya.

Kita tetap berkomitmen pro terhadap investasi, namun tetap menjaga kepentingan pelestarian lingkungan. Karena itu kebijakan pengembangan kawasan budidaya pertambangan dalam arahan tata ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

“Jadi di dalam peraturan zonasi tata ruang dipertegas juga bahwa kegiatan operasi pertambangan dilakukan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, serta mencegah terjadinya bencana dan pencemaran,” tuturnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Didik Budi Hatmoko Kepala Kantor Perusahaan Gorontalo Mineral saat ingin ditemui tidak merespons sama sekali.

The post Cerita Petani dan Ancaman Perusahaan Tambang Emas Gorontalo Mineral appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masuknya kembali Perusahaan Tambang PT Gorontalo Mineral (GM) di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), hingga kini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Terlebih bagi warga Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bonebol yang menjadi lokasi akses utama perusahaan nasional itu.

Warga saat ini kerap dihantui rasa was-was dengan adanya dampak kerusakan lingkungan di kemudian hari ketika perusahaan tambang emas ini bakal beroperasi tahun ini. Perusahan dengan wilayah konsesi seluas 36 ribu hektar ini, ditakutkan akan membawa bencana bagi mereka.

Warga menilai, saat ini pihak perusahaan tidak terbuka soal draft Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Bahkan, pembahasan amdal seakan tidak pernah dilakukan lagi semenjak 2014 silam.

“Setahu kami pembahasan amdal itu pernah dilakukan pada tahun 2014 dengan melibatkan berbagai organisasi termasuk penambang rakyat. Setelah itu tidak tahu lagi kapan dibahas dan tiba-tiba izin amdal keluar,” kata Irfan Djamaini warga Kecamatan Bone Raya.

Buntut Persoalan Amdal

Meski begitu, walaupun izin amdal ini telah keluar, masyarakat setempat tidak pernah diberikan bocoran mengenai isi dokumen tersebut. Bahkan tidak pernah ada sosialisasi dari pihak perusahaan terkait.

“Amdal ini kan dokumen publik, sebelum mereka beroperasi dokumen ini harusnya sudah terekspos di masyarakat,” ujarnya.

Irfan mengaku, memang pihak perusahaan pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun mereka tidak pernah membuka dokumen itu, dan membahas soal dampak lingkungan.

“Pernah ada sosialisasi, tetapi soal dampak lingkungan tidak pernah disosialisasikan ke kami masyarakat,” tuturnya.

Iming-Iming pemberdayaan

Menurutnya, sosialisasi yang kerap kali dilakukan oleh pihak Perusahaan GM hanya semacam iming-iming pemberdayaan masyarakat sekitar. Mulai dari kerjasama Badan Milik Desa (Bumdes) hingga pemberdayaan kaum perempuan.

“Sosialisasi yang diberikan hanya seputar persoalan pemberdayaan, yang katanya warga disuruh tanam sayur untuk kebutuhan makanan, masyarakat lainnya menjadi penyedia makanan siap saji untuk karyawan perusahaan, hingga Bumdes difungsikan menjadi penyedia air bersih,” ungkapnya.

Kata Irfan, isu pemberdayaan yang selalu digaungkan oleh pihak perusahaan kepada mereka tidaklah masuk akal. Sebab, belum tentu para ibu-ibu yang hanya dengan peralatan dapur seadanya bisa memenuhi banyaknya kebutuhan makanan karyawan perusahaan.

“Nah logikanya, jika karyawan perusahaan ada sekitar seribu orang, sementara tukang masak hanya orang kampung, apakah itu bisa melayani mereka?, secara otomatis lama kelamaan pasti perusahaan akan tinggalkan mereka,” imbuhnya.

Penolakan Mahasiswa Bonebol

Sementara Ketua Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango (Pabmib) Rizky Bami menyatakan menolak keberadaan perusahaan tambang tersebut. Ketida terbukaan soal dokumen amdal oleh pihak perusahaan membuat mereka menyatakan menolak.

“Setelah dilakukan pengkajian dan rapat bersama, kami bersepakat, Pabmib menolak beroperasinya perusahaan GM itu,” kata Rizky.

Selain itu kata Rizky, saat ini hampir semua masyarakat di Kecamatan Bone Raya, itu menolak keberadaan perusahaan ini. Hanya saja saat ini mereka takut untuk melakukan penolakan.

“Contohnya mereka takut memberikan tanda tangan atau petisi yang dikhawatirkan akan berdampak hukum pada mereka,” ungkapnya.

“Saya berharap, pemerintah baik itu Provinsi maupun Kabupaten Bonebol untuk bisa meninjau kembali hal-hal yang dianggap keliru terkait beroperasinya perusahaan ini,” tegasnya.

Tanggapan Bupati Bonebol

Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan, maka setiap tahapan pengelolaan pertambangn dikendalikan secara ketat.

“Tentunya dengan melalui beberapa instrumen di antaranya perizinan, pengawasan, sanksi serta insentif dan disinsentif,” kata Hamim.

“Pihak Perusahaan GM wajib menyampaikan hasil kajian Amdal dan upaya pengelolaan lingkungan,” ujarnya.

Sementara untuk wilayah Konsesi 36 ribu hektar yang bakal dikuasai GM, tidak serta merta akan dieksploitasi secara keseluruhan. Ada zonasi dan aturan main yang wajib ditaati pihak GM.

“Seperti Upaya-upaya memitigasi risiko juga dilakukan sejak awal mulai dari perencanaan, perizinan hingga mengawasi aktivitas operasi pertambangan,” ia menandaskan.

Didik Budi Hatmoko Direktur Perusahaan Gorontalo Mineral saat ingin ditemui mengaku, belum bisa bertemu. Sebab yang bersangkutan masih melakukan isolasi mandiri.

“Bisa ketemu, tapi mohon maaf belum bisa sekarang karena saya masih isoman,” singkatnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Penulis: Arfandi Ibrahim

The post Amdal tidak Pernah Dibuka, Warga Bonebol Tolak PT.Gorontalo Mineral appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masuknya kembali Perusahaan Tambang Emas PT Gorontalo Mineral (GM) mendapat penolakan dari sejumlah warga Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo.
 
Penolakan ini dilakukan karena mereka kian dibuat was-was jika Perusahaan ini beroperasi, dikhawatirkan bakal merusak ekosistem alam yang selama ini menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. Bencana serta dampak lain oleh perusahaan ini pun terbayang di pikiran mereka.

Seperti halnya yang dilakukan Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan (Amdal), mereka menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan mereka terhadap perusahaan tersebut. Mereka lebih memikirkan dampak yang bakal terjadi jika perusahaan ini beroperasi.

Dalam aksi itu, masyarakat membawa spanduk yang bertuliskan Tolak GM di Bone Raya. Selain itu sebagian warga ada yang memegang spanduk yang bertuliskan, “Pak Jokowi kami masyarakat Peduli Lingkungan, Cabut Izin GM”

Humas Amdal Irfan Djamaini saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa mereka menggelar aksi ini memperjelas apa saja yang menjadi kegiatan dari pada perusahaan Gorontalo Mineral.

“Sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup, seharusnya Gorontalo Mineral itu sebelum beroperasi terlebih dahulu harus ada sosialisasi,” kata Irfan.

“Kegiatan mereka harus dijelaskan, mulai dari perencanaan hingga apa saja yang mereka bakal lakukan,” tegas Irfan.

Perusahaan dan Pemerintah Tidak Terbuka

Ia menilai, pihak GM sampai saat ini belum ada itikad baik bahkan dari pihak pemerintah belum menyampaikan akan ini ke masyarakat.

“Maka kami lakukan aksi ini agar apa yang menjadi tuntutan kami dapat didengar oleh mereka yang berkepentingan,” ujarnya.

Irfan menjelaskan, tentunya apa yang telah dilakukan oleh GM bersama Pemerintah terkait kami dapat mengambil kesimpulan bahwa ada yang ditutupi dalam persoalan izin ini.

“Maka dengan ini kami menuntut dan mendesak Pemerintah harus terbuka dan meninjau kembali izin yang sudah dikantongi oleh GM,” jelasnya

“Bagi kami pelestarian lingkungan dan alam terbuka lebih penting, dari pada kita harus menerima dampak besar terutama bencana alam,” ia menandaskan.

Sementara Bupati Hamim Pou saat dikonfirmasi mengatakan, untuk menjamin keseimbangan tersebut antara kepentingan pembangunan ekonomi dan daya dukung lingkungan, maka setiap tahapan pengelolaan pertambangn dikendalikan secara ketat melalui beberapa instrumen

“Diantaranya perizinan, pengawasan, sanksi serta insentif dan disinsentif. Terkait dengan aksi, itu hak mereka menyampaikan aspirasi,” kata Hamim.
 
Pihak GM wajib menyampaikan hasil kajian Amdal dan upaya pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat. Wilayah konsesi 36 ribu hektar yang dikuasai GM tidak serta merta akan dieksploitasi secara keseluruhan.

“Ada batasan dan zonasi dan aturan main yang wajib ditaati pihak GM,” tutup Hamim.

The post Dinilai Merusak Lingkungan, Warga Bonebol Tolak PT. Gorontalo Mineral appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Masuknya kembali perusahaan tambang emas di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) Provinsi Gorontalo, kini menuai ketakutan besar bagi warganya. Perusahaan dengan nama Gorontalo Mineral (GM) ini, dikhawatirkan akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana alam.

Bencana itu, mulai dari banjir bandang, kerusakan Hutan Taman Nasional hingga terjadi perubahan iklim yang tidak menentu. Tidak hanya itu, dampak ini pun bisa memicu tercemarnya sungai Bone dan Laut Teluk Tomini yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Bonebol.

Salah satu warga Bonebol O. Hendrik mengatakan, perusahaan ini memiliki wilayah konsesi kurang lebih 36 ribuan hektar yang dikelilingi oleh Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone .

“Jangan sampai beroperasinya perusahaan ini sewaktu-waktu bisa memberikan dampak besar. Bukan pada manusia saja, namun juga pada kelestarian alam Sekitar,” kata O. Hendrik.

Sementara Andi Ibrahim, salah satu Aktivis Lingkuan di Bonebol mengaku, bahwa saat ini Taman Nasional di Bonebol banyak dihuni oleh satwa-satwa Endemik Sulawesi. Bisa dipastikan aktivitas perusahaan bakal mengganggu keberadaaan habitat satwa itu sendiri.

“Burung Maleo, Tarsius dan Anoa yang rata-rata satwa ini dilindungi, ditambah lagi dengan satwa lainnya. Kalau bukan pindah mereka pasti akan punah,” kata Ibrahim.

Tak hanya satwa, kerusakan lingkungan nantinya akan memicu bencana alam dan mengubah kehidupan sosial masyarakat lokal sekitar. Hutan yang menjadi tempat mereka untuk menggantungkan hidup terancam hilang.

“Itu baru soal satwa, dampak lain yang harus dipertimbangakn yakni bencana alam,” ucapnya.

“Bayangkan, dampak aktivitas tambang tradisional saja, Bonebol bisa diterjang banjir tiga kali dalam kurun waktu sebulan. Apalagi kalau sudah perusahaan dengan wilayah konsesi ribuan hektar,” dia menuturkan.

Dampak Sosial

Selain itu, saat ini ada ribuan penambang lokal tradisional yang menggantungkan hidupnya di tempat itu. Bisa dipastikan dengan adanya perusahaan ini, para penambang dengan sendirinya akan kehilangan pekerjaan yang sudah mereka lakoni bertahun-tahun.

“Banyak yang akan kehilangan pekerjaan, terutama para penambang lokal. Apakah perusahaan bisa menjamin mereka?,” tuturnya.

“Apalagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian, sekolah saja tidak tamat SD. Jadi tidak mungkin mereka akan diakomodir oleh perusahaan,” ujarnya.

Tanggapan Bupati Bonebol

Sementara Bupati Bonebol Hamim Pou saat dikonfirmasi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bonebol akan selalu memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan lestari berkelanjutan. Yaitu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan.

“Olehnya, setiap investasi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan ramah lingkungan akan selalu mendapat tempat di manapun termasuk di bonebol,” kata Hamim.

The post Perusahaan GM Masuk, Bencana hingga dampak Sosial Hantui Warga Bonebol appeared first on Prosesnews.id.