PROSESNEWS.ID – DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti penyampaian aspirasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dengan menandatangani rekomendasi untuk diteruskan ke DPR RI. Tindak lanjut itu berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (6/10/2026).

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, bersama Anggota Komisi IV Gustam Ismail, menandatangani rekomendasi tersebut setelah menerima pernyataan sikap dan aspirasi FSPMI.

Aspirasi yang disampaikan mencakup percepatan penetapan undang-undang perlindungan tenaga kerja, penyesuaian upah minimum sebesar 7,5 hingga 9 persen, serta permintaan agar uang pensiun tidak dikenakan pajak.

FSPMI juga menyampaikan penolakan terhadap ketentuan pesangon sebesar 0,5 persen yang mereka persoalkan, disertai sejumlah aspirasi lain terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Ridwan mengatakan, aspirasi buruh merupakan hak konstitusional yang perlu disampaikan dari daerah agar mendapat perhatian dalam pembahasan di tingkat nasional.

“Bagi kami, ini adalah aspirasi yang masih dalam batas-batas konstitusional. Hak buruh harus kita sampaikan juga dari daerah, karena penting agar suara buruh diperhatikan,” katanya.

Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut selanjutnya akan dibawa pihak serikat pekerja untuk diteruskan kepada DPR RI. FSPMI juga diharapkan berkoordinasi dengan organisasi pusat mereka di Jakarta agar aspirasi tersebut dapat dikawal dan ditindaklanjuti.

Terkait tuntutan kenaikan upah, Ridwan mendorong adanya dialog terbuka antara pekerja dan pengusaha. Menurutnya, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan lapangan kerja.

“Jangan sampai beban upah yang besar menyebabkan perusahaan tutup. Sebaliknya, jangan sampai perusahaan sudah memperoleh keuntungan dan memiliki kemampuan membayar, tetapi hal itu tidak disampaikan secara terbuka. Di sinilah pentingnya dialog antara pengusaha dan buruh,” jelasnya.

Ridwan juga mendorong Dewan Buruh Gorontalo kembali aktif mengakomodasi aspirasi pekerja serta membangun komunikasi dan perundingan dengan pengusaha mengenai besaran upah minimum di Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui dialog yang sehat, terbuka, dan rasional. Setiap pihak perlu menyampaikan kondisi dan kepentingannya secara terbuka agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan pekerja maupun keberlangsungan lapangan kerja.

“Kalau pengusaha dan pekerja bisa bertemu dalam dialog yang baik, hasilnya akan menguntungkan semua pihak. Perusahaan dapat berjalan dengan baik, pekerja sejahtera, ekonomi tumbuh, dan lapangan kerja tetap tersedia. Ini yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.

The post DPRD Gorontalo Tindaklanjuti Aspirasi FSPMI lewat Rekomendasi appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ikbal Al-Idrus, mendorong Dinas Ketenagakerjaan agar lebih kreatif dalam menjalankan program di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, rendahnya alokasi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan IPTEK DPRD Provinsi Gorontalo bersama Mitra OPD dalam rangka membahas KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di ruang Rapat Komisi IV, Selasa (21/7/2026).

Ia mengatakan, Komisi IV meminta Dinas Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lebih banyak wirausaha muda.

“Walaupun anggaran kita terbatas, kami berharap Dinas Ketenagakerjaan bisa berpikir out of the box dan lebih kreatif. Kami juga mendorong agar berkoordinasi dengan dinas lain untuk melahirkan pemuda-pemuda yang memiliki semangat berwirausaha,” katanya.

Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap perusahaan. Ikbal menilai masih ada perusahaan yang belum berpihak kepada pekerja sehingga perlu diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera.

Ia pun menjelaskan, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan di Gorontalo hanya sekitar 10 orang, sementara perusahaan yang harus diawasi mencapai sekitar 6.000. Karena itu, menurutnya, penegakan hukum harus menjadi prioritas meski dengan keterbatasan personel.

“Kalau ada satu atau dua perusahaan yang diberi punishment tegas karena melanggar aturan, itu akan menjadi efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga mereka lebih adil terhadap para pekerja,” jelasnya.

Di sisi lain, Ikbal mengapresiasi pelaksanaan program magang yang dinilai telah berjalan sesuai harapan. Namun, ia mengakui masih banyak aspek yang perlu dioptimalkan, terutama peluang magang ke luar negeri yang hingga kini masih sangat minim.

“Program magang sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Untuk magang ke luar negeri misalnya, peserta dari Gorontalo masih di bawah 10 orang setiap tahun. Ini harus menjadi perhatian agar semakin banyak tenaga kerja kita memperoleh pengalaman dan kompetensi di tingkat internasional,” pungkasnya.

The post Komisi IV DPRD Gorontalo Tekankan Kreativitas Disnaker hingga Penindakan Perusahaan Nakal appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam memfasilitasi masyarakat Gorontalo khususnya para alumni dengan dunia kerja, Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI menggelar pekan job fair 2023 Gorontalo di lapangan tenis idoor UNG selama dua hari mulai tanggal 8 dan 9 Agustus 2023.

Pekan job fair 2023 Gorontalo ini melibatkan puluhan perusahaan besar di Gorontalo yang bergerak dibidang pertambangan, jasa, perbankan dan bidang lainnya.

Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Muhamad Amir Arham mengungkapkan, dilaksanakannya job fair menjadi langkah untuk memfasilitasi alumni dalam memperoleh pekerjaan.

Dengan banyaknya lowongan yang disediakan, Amir berharap alumni UNG dapat lebih banyak terserap pada perusahaan yang memberikan kesempatan bekerja serta mengembangkan karir di dunai kerja.

“Ini merupakan salah satu job fair terbesar di Gorontalo, yang diikuti banyak perusahaan dengan membuka banyak lowongan untuk masyarakat. Tentunya kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh alumni UNG,” harap Amir.

Sekretaris Jenderal Kemnaker RI Anwar Sanusi, Ph.D, melalui job fair, Kemenaker ingin mempertemukan secara langsung masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Selain membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, ini juga untuk membantu pengguna tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kriteria dan spesifikasi kebutuhan,” terangnya.

Dalam pekan job fair kali ini ditargetkan sebanyak kurang lebih 1000 orang tenaga kerja yang direkrut, oleh 30 perusahaan di Gorontalo yang membuka lowongan pekerjaan. Untuk itu Anwar berharap pekan job fair dapat berjalan sukses, serta mampu mencatatkan angka penempatan tenaga kerja yang signifikan. (Rls)

The post Pekan Job Fair 2023, Menciptakan Peluang Kerja di Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Boalemo melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), menyiapkan Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Kepala Disnakertrans Boalemo, Andi Faisal Hurudji, melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja, Noerhayati Husain, menjelaskan, posko tersebut disiapkan sebagai wadah untuk memfasilitasi pembayaran THR.

Dijelaskannya, posko pengaduan ini dibentuk, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/6/HK.04/IV/2021, Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi buruh di perusahaan.

“THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan perusahaan, atau pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan di Indonesia,”kata Noerhayati kepada Prosesnews.id, Kamis, (29/04/2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016 lanjutnya, maka setiap perusahaan wajib menunaikan kewajibannya membayar THR.

“THR dibayar selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya, ini juga kita sudah surati ke setiap perusahaan. Jadi, apabila ada pekerja yang merasa hak-haknya belum dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan tempat ia bekerja, silahkan mengadu dan akan dicarikan solusinya,”sebutnya.

Bagi anda yang ingin mengajukan aduan, bisa menghubungi kontak person, 082290482321, 085297160682, 082291938200, 081347928830, 082189359056, dan atau bisa juga langsung mendatangi posko pengaduan di Kantor Disnakertrans Boalemo.

Simak di bawah ini Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tertanggal 12 April Tahun 2021, Nomor  M/6/HK.04/IV/2021, Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 :

The post Pemkab Boalemo Siapkan Posko Pengaduan THR appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Pemerintah Kota Gorontalo lakukan pelatihan program pendidikan dan pelatihan Vokasi di LLK-UKM Kota Gorontalo. Jum’at, (16/04/2021).

Marten mengatakan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan dan mengambil keuntungan dari peluang baru yang tersedia.

“Hal ini juga terlihat dari berbagai permasalahan seperti Pengangguran dewasa yang jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah lowongan kerja yang ada,”

Lanjut Marten, oleh karena itu UPTD LKK-UKM Kota Gorontalo pada tahun ini mendapatkan dana pelatihan berbasis kompetensi yang dapat menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

“Dunia pelatihan kerja akan dilakukan setiap tahunnya yang akan dilaksanakan oleh UPTD LKK-UKM Kota Gorontalo. Selain itu juga semuanya gratis baik bersumber dari dana APBD dan APBN,” pungkasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Menjamin Keterampilan Tenaga Kerja, Pemkot Gelar Pelatihan di LLK-UKM appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara (Gorut), menggelar kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerja dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gorut, di Aula Tinepo Gorut. Jumat, (05/02/2021).

Bupati Gorut, Indra Yasin, mengatakan, penyerahan SK kepada para pegawai Pemkab Gorut ini, dilihat dari masing-masing kinerja dari pegawai itu sendiri. Baik itu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai (PNS) Tidak Tetap (PTT), maupun Guru Tidak Tetap (GTT).

“Perjanjian kerja ini berlaku hanya 2 sampai 3 tahun. Kita lihat bagaimana kinerja para pegawai ini,” kata Indra kepada Wartawan.

Dikatakan Indra, jika pegawai tersebut mampu mencapai waktu yang telah di tentukan, maka pemerintah akan memberikan Reward dan perpanjangan kerjasama.

“Sebaliknya, bila kinerja tidak dijalankan dengan baik, maka kerjasama itu sendirinya berakhir,” jelasnya.

Lebih jauh Indra mengatakan, saat ini pihaknya bakal mengusulkan daftar nama-nama tenaga kerja di lingkungan Pemkab Gorut, ke Pemerintah Pusat. Ia pun berharap, tidak ada pengurangan kuota.

Reporter : Sudin Lamadju

The post Pemkab Gorut Bakal Setor Nama-nama Tenaga Kerja ke Pemerintah Pusat appeared first on Prosesnews.id.