PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo kembali mempertahankan status, sebagai daerah yang sukses menata pengelolaan keuangan dengan baik. Bukti kesuksesan itu ditandai dengan berolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Bukan hanya sekali, opini WTP tersebut telah diraih pemkot sebanyak delapan kali berturut-turut tanpa jeda. Hal itu, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.

“Alhamdulillah, hari ini kami menerima LHP BPK RI perwakilan Provinsi dengan opini WTP,” kata Wali Kota Gorontalo Marten Taha, saat diwawancarai usai menerima LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu (18/05/2022).

Marten menegaskan, diraihnya opini WTP tahun 2021 membuktikan bahwa Pemkot Gorontalo telah bekerja dengan baik. Raihan WTP kedelapan tersebut, akan dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan.

“Opini WTP yang diraih akan dijadikan sebagai sebuah spirit untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dimasa yang akan datang,” tegas Marten.

Dikatakan Marten, dirinya akan terus mendorong pengelola keuangan, pimpinan OPD, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, untuk berkinerja lebih baik lagi. Terutama soal akuntabilitas dan transpansi pengelolaan anggaran.

“Tadi BPK merekemondasikan soal, masih adanya peluang untuk meningkatkan PAD, baik melalui retribusi, PBB dan pajak-pajak lainnya, ini akan kami tindaklanjuti,” kata Marten.

Marten juga meminta kepada OPD, terutama dinas, badan memungut pajak dan retirubusi untuk meningkatkan performancenya. Agar apa yang menjadi rekomendasi BPK bisa terlaksana, yakni peningkatan PAD.

“Saya berjanji, rekomendasi BPK akan diseriusi dalam jangka waktu enam puluh hari ke depan, sebagaimana amanah dari perundang-undangan,” tutupnya.

Reporter : Reza Saad

The post Delapan Kali Pemkot Gorontalo Raih Penghargaan WTP appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dalam penyerapan anggaran thaun 2021, Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). 

Hal itu dikarenakan Provinsi Gorontalo berada pada posisi urutan pertama dan terbaik dalam Penyerapan APBD 2021. Seperti yang dilansir indonews.id, pada Rapat Koordinasi (Rapkor) Analisa dan Evaluasi (Anev) Percepatan Penyerapan APBD. 

Rapat tersebut juga diikuti oleh Kabupaten dan Kota dengan menghadirkan Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia secara virtual. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hudori memaparkan, alokasi dan realisasi APBD per 11 Juni Tahun Anggaran 2021, menunjukan secara kumulatif realisasi belanja yang belum memenuhi target.

Berdasarkan realisasi APBD Provinsi per tanggal 11 Juni 2021, mencatat realisasi belanja sebesar 26,40%. Sedangkan, realisasi belanja kabupaten dan kota terbilang rendah dari pada rata-rata belanja Provinsi, yakni sebesar 23,70%.

“Saya mohon, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Juni dan masih ada waktu mungkin sekitar 10 hari kurang untuk realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota, ini kita harapkan lebih tinggi lagi,” ujar Hudori.

Ia mengaku, Provinsi Gorontalo berhasil mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan Provinsi lainnya, yakni 39,16%. Sementara untuk belanja Kota dan Kabupaten, realisasi tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Bandung Barat yang telah mencapai 44,73%. 

Meski demikian, masih banyak pula daerah lain yang realisasi belanjanya perlu mendapat perhatian serius.

“Bagi daerah-daerah yang masih kecil kami berharap ini harus segera dilakukan percepatan realisasi, ini sudah akan berakhir kuartal kedua, saya mohon kepada teman-teman kabupaten/kota ini juga mempercepat penyerapan APBD 2021,” tandasnya.

The post Penyerapan APBD Tahun 2021, Provinsi Gorontalo Terbaik se Indonesia appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Boznia Herzegovina Roem Kono menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan pemerintahannya yang sukses meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut. Keduanya bertemu di Jakarta, Senin (14/6/2021).

“Beliau sampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPRD yang sukses mempertahankan opini WTP sembilan kali. Menurut beliau ini tidak mudah, butuh kerja keras dan sinergitas semua pihak termasuk dengan Forkopimda,” kata Rusli usai pertemuan.

Roem Kono dan Rusli Habibie dikenal sangat dekat. Selain sama sama di partai Golkar, Roem sebelumnya menjabat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo. Tahun 2020 ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Dubes RI untuk Boznia.

“Kita juga ngobrol soal perbedaan budaya di Boznia dan Gorontalo. Beliau tanya-tanya soal daerah. Sebagai putra daerah, Pak Roem tidak lupa dengan Gorontalo,” imbuhnya.

Roem Kono menjadi satu dari empat nama yang diusulkan Dewan Adat untuk menerima gelar adat Gorontalo. Kiprahnya yang bertahun-tahun menjadi anggota DPR RI dan kini sebagai Dubes LBBP RI untuk Boznia Herzegovina dipandang telah memberi karya dan teladan untuk daerah.

The post Roem Kono Apresiasi Pemprov Gorontalo Raih WTP Sembilan Kali appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke-52 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie bersama Wakil Gubernur Idris Rahim, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wali Kota Se Provinsi Gorontalo serta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Rapat paripurna tersebut dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 oleh Ketua BPK RI. Jumat, (11/062021).

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf.

Dalam sambutannya, Agung Firman mengatakan, bahwa Provinsi Gorontalo sudah menunjukan suatu pembuktian dalam pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan sebaik mungkin dan cukup disiplin.

“Sehingganya Provinsi Gorontalo dinyatakan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut,” ucap Agung Firman Sampurna.

Pada kesempatan itu pula, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua BPK RI, atas arahannya dan masukan di dalam pengelolaan keuangan yang ada di Daerah Gorontalo.

“Saya mewakili seluruh anggota DPRD dan masyarakat Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK RI dan selamat datang di Daerah serambi madinah,” tutup Paris Jusuf.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post DPRD Provinsi Gorontalo, Gelar Rapat Paripurna Bersama Ketua BPK RI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur Diminta belajar pengelolaan keuangan daerah dari Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Agung Firman Sampurna usai menyerahkan opini laporan keuangan kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di gedung DPRD, Jumat (11/6/2021).

Agung Firman menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah pertama yang ia sambangi untuk menyerahkan opini WTP. Menurutnya hal tersebut bukan tanpa alasan. Gorontalo menjadi percontohan pelaporan keuangan yang baik khususnya untuk daerah daerah di kawasan Indonesia Timur.

“Kenapa kami datang ke Gorontalo karena pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan keuangannya tepat pada waktunya. Ini yang kita harapkan agar semua pemerintah provinsi di kawasan Indonesia Timur melakukan hal yang sama. Ini sangat penting,” kata Agus.

Menurutnya, pelaporan keuangan tepat waktu khususnya bagi pemerintah di kawasan Indonesia Timur masih menyisakan pekerjaan rumah. Masih ada yang terlambat menyampaikan dari yang seharusnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir namun molor hingga bulan ketujuh.

“Akuntabilitas itu kan bertahap, pertama kan mereka laporkan dulu. Ini masih ada yang terlambat, ada yang bulan enam, bulan tujuh. Ini berdampak pada kepatuhan, akuntabilitas, manfaat dan ada risiko,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kehadiran Ketua BPK RI ke Gorontalo. Menurutnya kesempatan ini menjadi sebuah kehormatan baginya dan pemerintah daerah.

“Hari ini kita menerima LHP langsung diberikan oleh beliau. Di tengah kesibukan beliau dan di tengah pandemi covid-19 tapi alhamdulillah beliau beri kesempatan pertama kali (datang) yakni di Provinsi Gorontalo,” ujar Rusli.

Pemprov Gorontalo juga mencatat rekor sembilan kali berturut turut meraih opini WTP di era kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Termasuk opini WTP untuk lima kabupaten dan satu kota.

The post Pemda Indonesia Timur Diminta Belajar Pengelolaan Keuangan dari Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Prestasi kembali ditorehkan Pemerintah Kota Gorontalo atas apresiasi dan penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan secara simbolis diserah terimakan melalui Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabar Diana kepada Walikota Gorontalo Marten Taha, didampingi Wakil Walikota Gorontalo, Selasa (24/05/2021).

Marten Taha mengatakan, Opini WTP tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Gorontalo. Dibawah kepemimpinannya Kota Gorontalo berhasil meraih WTP selama tujuh kali berturut-turut.

“Tentu saja kami merasa bahagia dan bangga atas pencapaian WTP tujuh kali berturut-turut ini, penghargaan ini menjadi suatu motivasi jajaran Pemkot Gorontalo untuk lebih semangat lagi dalam membangun Kota Gorontalo yang lebih baik lagi,” kata Marten.

Marten menerangkan, keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidaklah mudah. Sehingga hasil opini WTP yang diperoleh sejak 2014 sampai 2020 merupakan sebuah prestasi yang luar biasa untuk Kota Gorontalo.

“Prestasi tersebut juga berkat dukungan dan kerja sama jajaran pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo,” terang Marten.

Untuk itu, Marten berharap seluruh jajaran OPD dapat terus memicu semangatnya dan mempertahankan opini WTP. Sehingga, Kota Gorontalo bisa mengelola anggaran APBD maupun aset dengan baik, dan akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“Dengan komitmen tinggi serta semangat kebersamaan, penghargaan prestisi kita semua dapat diraih tujuh kali berturut-turut dari tahun 2014 hingga 2020, sehingga secara otomatis diakui juga untuk menerima penghargan Opini WTP 2020,” ucap Marten.

“Kami juga sangat berterima kasih kepada jajaran BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah membimbing kami, semoga kami tetap lebih giat lagi dan mempertahankan predikat ini,” ujarnya.

Reporter : Reza Saad

The post Pemerintah Kota Gorontalo Kembali Raih Opini WTP appeared first on Prosesnews.id.

PROSEDNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Pemkab Bonebol) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang kedelapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo atas laporan keuangan di Tahun Anggaran 2020.

Adapun penyerahan opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana kepada Bupati Bonebol Hamim Pou didampingi Wakil Bupati Merlan Uloli. Rabu malam (19/5/2021).

Pada kesempatan tersebut, Hamim Pou tentunya mengucapkan terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan atensi, arahan, saran serta masukannya terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di Kabupaten Bonebol.

“Saya mewakili seluruh jajaran Pemkab Bone Bonebol serta seluruh masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tahun ini kembali mengajar kami dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”ucap Hamim Pou.

Hamim mengatakan sudah sering kami di Bonebol menerima opini WTP. Tentu ini,
selain rasa syukur juga beserta dengan perbaikan koreksi kami pemerintah dalam segala hal.

”Tentu selain rasa syukur akan disertai dengan perbaikan koreksi dalam segala hal. Saya mengingat ada tiga hal yang perlu diseriusi dan akan menjadi perhatian,” kata Hamim Pou.

Hamim mengungkapkan pengelolaan keuangan, diinginkan setiap rupiah ini memberi manfaat pada masyarakat, tidak boleh ada yang mubazir, tidak boleh ada yang sia-sia. Olehnya opininya tidak hanya wajar, tapi secara keseluruhan menunjukan bahwa di daerah ada perbaikan.

“Apakah masyarakatnya lebih sejahtera, apakah terjadi perbaikan pelayanan publik, sehingga harus jadi indikator dalam pemeriksaan keuangan,” tutup Hamim Pou.

Reporter : Abd Kadir Djauhari

The post Pemkab Bone Bolango Raih WTP Untuk Kesekian Kalinya appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pengelolaan dan manajemen aset merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD. Karena itu sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam enam ahun terakhir, Kota Gorontalo telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Demikian yang disampaikan Walikota Gorontalo Marten A. Taha dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset,Senin (22/02/2021). Yang bertempat di di Swiss Belhotel Maleosan Kota Manado

“Kita semua tidak boleh terlena dengan pencapaian ini,” ujar Marten.

Marten mengatakan, pencapaian WTP merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Gorontalo. Jadikan hal ini sebagai cambukan agar kedepannya seluruh elemen dapat mengoptimalkan lagi kinerja-kinerja.

“Saya berharap kedepannya kita semua akan terus berkarya dan dan berinovasi dalam mengelola aset daerah, sehingga perwujudan Kota Gorontalo yang Smart, Berkeadilan, dan bersaya saing akan lebih terlaksana,” tandasnya.

Reporter : Reza Saad

The post Membanggakan, Kota Gorontalo Raih WTP Enam Kali Berturut-turut appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil meraih dua penghargaan dari Menteri Keuangan RI. Kedua penghargaan yang diterima yaitu opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015 – 2019 dan opini WTP Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan melalui video converence dan disiarkan langsung melalui kanal youtube Kementerian Keuangan RI.

Pemberian penghargaan juga diikuti Wakil Gubernur Gorontalo H.Idris Rahim, yang didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Huzairin Roham, dan Asisten Administrasi Iswanta, langsung dari ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (22/9/2020).

Dalam Rakernas ini Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota untuk peraih Opini WTP 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2010 – 2019, peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015 – 2019, peraih Opini WTP Tahun 2019, dan penerima BMN Award. Untuk tingkat pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP tersebut terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.

Wakil Gubernur Gorontalo yang diwakili Kepala Badan Keuangan Daerah Huzairin Roham, yang diwawancarai seusai kegiatan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

“Terimakasih kepada Kementerian Keuangan sudah memberikan apresiasi kepada kita di daerah yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk menciptakan tata kelola yang baik. Kita sendiri sudah tujuh kali berturut-turut dan dikategorikan tadi sebagai pemda yang diberikan penghargaan yang minimal memperoleh WTP lima kali dan kita lebih tujuh kali,” jelas Huzairin.

Huzairin berharap ke depan Pemprov Gorontalo bisa masuk pada kategori 10 kali WTP berturut-turut dengan terus menerus memperbaiki dan meningkatkan tata kelola keuangan dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Jadi yang utama kita lakukan adalah membangun sistem dari seluruh sektor mulai dari pendapatan, belanja kita bangun sistem, pengelolaan aset kita bangun sistem, pengelolaan SDM kita bangun sistem. Nah, maka dia akan menjadi kuat, karena kalau tidak pakai sistem dia akan menjadi temporer. Kita karena basisnya pengembangan terus menerus sistem itu, mudah mudahan akan bertahan terus menerus,” ungkap Huzairin.

Selain Pemprov Gorontalo, penghargaan yang sama juga diraih Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, serta Kota Gorontalo. (Ads)

The post Pemprov Gorontalo Raih Dua Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Mencatatkan prestasi melalui pengelolaan keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 (Tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2013.

Aleg Deprov Gorontalo, I Wayan Sudiarta memberikan apresiasi tertinggi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dibawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie. Menurutnya, ini merupakan buah atas kerja keras gubernur dan wakilnya, dan seluruh stake holder yang terus berupaya dalam pengkatan kinerja pemerintah, sehingga capaian yang luar biasa ini kembali diperoleh.

“Prestasi ini patut kita apresiasi, sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 ini Pemerintah NKRI mampu menyabetnya secara berturut-turut. Saya yang berada di Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo pun, melihat secara langsung kinerja pemerintah sejauh ini. Dan kami dari Fraksi Golkar sangat bangga dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemprov, ditahun 2019 yang meraih penilaian WTP dari BPK RI,” ujar I Wayan, Sabtu (06/06/2020).

Aleg yang membidangi Kesejahteraan Sosial di DPRD Provinsi Gorontalo ini, menambahkan, hingga sejauh ini tak hanya prestasi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, bahkan ditengah badai pandemi seperti saat ini, pemerintah NKRI terus berupaya untuk meringankan beban masyarakat yang tedampak dengan menyalurkan bantuan sosial. (Adv/Rf)

The post Pemprov Gorontalo Sabet WTP 7 Kali Berturut-Turut, I Wayan : Ini Buah Kerja Keras NKRI appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Seharusnya Kabupaten Boalemo lebih banyak meraih WTP dari BPK-RI, ketimbang Kabupaten tetangga Pohuwato. Karena, jika melihat history, maka Kabupaten Boalemo lebih kakak dari Kabupaten Pohuwato.

“Saat ini Boalemo baru 3 kali meraih WTP berturut-turut. Sedangkan Pohuwato yang adik dari kita, sudah 7 kali berturut-turut berhasil meraih WTP,” Ujar Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho. Jum’at, (05/06/2020).

Namun meski baru 3 kali, Karyawan Eka Putra, mengaku bangga dan mengapresiasi perolehan Hattrick WTP tersebut. Sebab, menurutnya hanya di Era Kepemimpinan Darwis Moridu dan Anas Jusuf, Boalemo beroleh WTP secara beruntun.

“Kami memandang ini, adalah wujud sinergitas yang baik seluruh komponen. Terutama kerja keras dan disiplin ASN Boalemo. Sehingga Boalemo, kembali beroleh WTP, walaupun masih ada beberapa catatan,” ungkap Eka

Untuk itu, Eka mengapresiasi Pemerintahan Darwis- Anas, khususnya ASN Boalemo yang telah bekerja, mengelola keuangan Daerah dengan baik. Ia berharap, predikat WTP ini, bisa dipertahankan seterusnya.

Ketua Partai PDI-P Kabupaten Boalemo itu, juga mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang telah bekerja keras melakukan audit meski ditengah Pandemi Covid-19 saat ini. (Adv/Majid Rahman)

The post Ketua DPRD Boalemo : Harusnya Boalemo Lebih Banyak WTP, Dari Pohuwato appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Sebagai orang yang dipercayakan menahkodai salah satu Instansi di lingkungan Pemda Boalemo, Bahrun Musa mengaku bangga atas perolehan kembali status Wajar Tanpa WTP oleh Pemerintahan Darwis-Anas (DAMAI).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Boalemo itu menuturkan, tiga kali berturut-turut berhasil meraih WTP, bukanlah hal mudah. Itu membuktikan, pengelolaan keuangan Daerah Boalemo, benar-benar baik.

“Alhamdulillah, ini merupakan sebuah prestasi yang patut diacungi jempol. Sebab, berturut-turut Pemerintahan Damai, berhasil menorehkan WTP dari BPK-RI,” Ucap Bahrun Musa, Jum’at, (05/06/2020).

Bahrun mengatakan, selama 3 kali berturut turut meraih WTP tanpa jeda ini, adalah suatu pencapaian kinerja yang sangat luar biasa, terhadap Manajemen dan tata kelola keuangan Daerah Boalemo, dibawah Komando Bupati H. Darwis Moridu dan Wakil Bupati Ir. Anas Jusuf.

“Perolehan kembali WTP atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 ini, adalah spirit dan pil penyemangat lagi untuk kami dalam meningkatkan kinerja. Saya dan Jajaran Kominfo Boalemo, mengucapkan selamat untuk Pemerintahan DAMAI,” ucapnya

Sebelumnya, didampingi Wakil Bupati Anas Jusuf, Ketua DPRD Boalemo, Plh Sekda dan Pimpinan-pimpinan OPD, Bupati Darwis Moridu, menerima penghargaan WTP di Gedung BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Pagi tadi. Jum’at, (05/06/2020). (Adv/Majid Rahman)

The post 3 Kali Raih WTP, Kadis Kominfo : Selamat Untuk Pemerintahan Damai appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, apresiasi atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hal ini disampaikannya, saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-18, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, melalui video conference, Kamis (4/6/2020).

“Saya atas Nama Pimpinan dan Anggota DPRD mengucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang telah bekerjasama dengan baik, dalam pembinaan maupun arahan, dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Daerah,” ungkap paris.

Dalam rapat tersebut, terkait dengan rekomendasi-rekomendasi perbaikan dari BPK RI, Paris meminta jadi perhatian Pemerintah Provinsi.

“Secara maksimal tanggapan dari BPK-RI untuk menaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga bisa ditindaklajuti,” harapnya.

Dalam rapat tersebut, dihadiri Gubernur Gorontalo, dan pimpinan BPK RI, anggota VI Prof. Harry Azhar Azis. (Adv)

The post Paris Jusuf Minta Rekomendasi BPK RI Ditindaklajuti Pemprov Gorontalo appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pencapaian WTP berturut-turut, membuktikan keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang tidak henti-hentinya memberikan masukan, diantaranya melalui rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemprov Gorontalo, atas kualitas laporan keuangan yang menjadi semakin baik.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz, saat mengumumkan raihan WTP tahun 2019 melaui video conference pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (4/6/2020)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mencatatkan rekor opini pengelolaan keuangn Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali secara beruntun. Opini dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diraih secara konsisten dari tahun 2013 hingga tahun 2019

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang sekaligus merupakan pencapaian WTP yang ke tujuh, Selamat! ” ungkap anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz dalam video conference.

Dijelaskannya, Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik pencapaian WTP ini. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindaklanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

“Alhamdulillah kita diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi kita juga masih diberi beberapa catatan perbaikan oleh BPK RI, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang sudah kita sepakati bersama. Perbaikan tersebut dalam hal penguasaan sistem sehingga tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari,” tutur Rusli

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Caranya dengan mengoptimalkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan TP TGR, serta mendorong peran inspektorat, Badan Keuangan dan OPD untuk percepatan penyelesaian TLHP 60 hari sejak laporan dikeluarkan.

LKPD yang dikaji secara umum terdiri dari tujuh jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada Rapat Paripurna DPRD melalui aplikasi webinar ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama jajaran kepala OPD dilingkup Pemprov Gorontalo, mengikutinya dari aula Rumah Jabatan Gubernur. (Ads)

The post Dari Tahun 2013, Pemprov Gorontalo Raih WTP Berturut-Turut appeared first on Prosesnews.id.

PROSESNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, menyanggupi tugas perbaikan hasil temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo belum lama ini, sesuai waktu yang diberikan.

Hal itu terlihat saat Bupati Boalemo Darwis Moridu, didampingi Wakil Bupati Anas Jusuf, Plh Sekda Sofyan Hasan serta Kepala Inspektorat dan Asisten I, dan II, menyambangi Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kamis, (28/05/2020).

Dalam kesempatan itu, Bupati Darwis Moridu, didampingi Wakil Bupati Anas Jusuf, dan juga PLH Sekda Sofyan Hasan, menyerahkan hasil tindak lanjut temuan LKPD pada tahun anggaran 2019.

Penyerahan itu diterima langsung Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo, Rahmadi. Darwis menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Gorontalo yang telah menerima kunjungan Pemerintah Daerah Boalemo.

“Dari temuan ini, insya Allah kami Pemda Boalemo khususnya OPD-OPD sebagai pengguna anggaran, akan lebih berhati-hati lagi dalam pengelolaan keuangan mendatang. Sebab, ini adalah pelajaran berharga bagi kami,” kata Darwis Moridu

Di samping itu, Bupati yang dijuluki Panglima Petani itu, mengapresiasi peran serta dan keseriusan para pimpinan OPD yang telah merampungkan dan menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK RI secara cepat dan cermat sesuai target waktu yang diberikan.

Bupati Darwis Moridu berharap, melalui hasil audit BPK tahun 2019 ini, bisa menorehkan kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tiga kalinya. Sebab, dua kali berturut-turut, Pemda Boalemo berhasil meraih WTP. (Majid Rahman)

The post Bupati Darwis Berharap, Pemda Boalemo Kembali Raih WTP appeared first on Prosesnews.id.