PROSESNEWS.ID – Ada-ada saja tingkah para pengemis, ketika di razia Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Gorontalo. Jum’at (28/06/2019).
Ada yang sempat beradu argumen, ada juga yang berusaha kabur dari razia. Kasihan juga sih, tapi mau bagaimana lagi. Para petugas itu, hanya menjalankan tugas mereka sebagai aparat penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Para pengemis itu, didapati sementara menjalankan profesi mereka sebagai pengemis. Mereka beroprasi di simpang empat lampu merah Jalan Andalas Kota Gorontalo dan Jembatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
Meskipun ada yang berusaha kabur. Namun Satpol PP bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo lebih lihai ketimbang para pengemis itu. Alhasil para petugas berhasil mencegat mereka. Wajar saja, cepat dicegat. Karena kondisi kondisi para pengemis itu sebagian besar sudah lansia.
Dalam razia itu, petugas berhasil mengamankan empat orang pengemis. Salah satu diantara mereka, memilih untuk kembali kerumah. Dengan janji tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya.
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satpol PP Provinsi Gorontalo Yasmin Mohammad menjelaskan, razia yang digelar itu. Dalam rangka penegakan Perda nomor 1 tahun 2018. Tentang Ketertiban Umum. Pada pasal 21 ayat (1) disebutkan, setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun. Baik dilaksanakan sendiri atau bersama di tempat tinggal kantor dan tempat umum.
Menurutnya, razia pengemis, gelandangan dan orang terlantar tersebut akan dilakukan secara rutin hingga akhir tahun. Sebab, kata Yamisn, setiap akhir tahun dimanfaatkan untuk mengemis.
Bahkan para pengemis itu, juga sudah tau daerah mana saja yang bisa menguntungkan mereka. Seperti di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
“Razia untuk menindaklanjuti laporan warga. Karena, keberadaan pengemis hingga gelandangan sudah menjamur di dua wilayah tersebut,” ujarnya.
Operasi itu juga perlu dilakukan di waktu malam hari. Sebab, sangat banyak anak-anak dibawah umur dipekerjakan orang tua mereka. Untuk berjualan seperti menjual kerepek dan kacang. Persoalan ini sudah harus menjadi perhatian Dinas Sosial dan Satpol PP. (AN)
