PROSESNEWS.ID – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar rapat koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) triwulan I yang berlangsung di Banthayo Lo Yiladia (BLY), Rabu (16/4/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan beberapa pihak lainnya, seperti Bank Indonesia, Pertamina, Bulog, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Gorontalo.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea yang memimpin rapat tersebut, mengajak seluruh unsur untuk berperan aktif dalam pengendalian inflasi di daerah.
“Saya kira kita butuh kerja sama semua unsur untuk kendalikan inflasi. Kalau bisa diturunkan secara maksimal,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Adhan membeberkan kondisi inflasi Kota Gorontalo dalam tiga bulan terakhir.
“Pada bulan Januari kondisi perkembangan inflasi Kota Gorontalo mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 1,29 persen, pada bulan Februari inflasi yoy sebesar 0,51 persen, selanjutnya pada bulan Maret inflasi yoy sebesar 0,8 persen,” jelas Adhan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa faktor penyebab inflasi di Kota Gorontalo.
“Pertama, karena perubahan iklim El Nino yang berpengaruh terhadap kenaikan bahan makanan berupa tomat dan cabe rawit. Juga adanya penurunan tarif listrik sebesar 50 persen,” sambung Adhan.
Untuk menangani inflasi, Pemerintah Kota Gorontalo telah melaksanakan sejumlah strategi, salah satunya pendekatan 4K.
“Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” kata Adhan.
Lebih lanjut, Adhan memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam tiga bulan terakhir.
“Pada tiga bulan kemarin kita menjalankan kebijakan itu, yakni pembentukan satgas, pelaksanaan sidak ke distributor agar tidak menahan barang, pelaksanaan gelar pangan murah (GPM) non subsidi dan pelaksanaan pasar murah bersubsidi, pelaksanaan bantuan bus gratis bagi masyarakat yang berada di zona rawan pangan, juga pelaksanaan operasi pasar berupa minyak kita di dua kecamatan,” sambungnya.
Sebelum sesi diskusi, Rakor diawali dengan pemaparan materi dari sejumlah pihak, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo Sri Dewi Monoarfa, Kepala Kantor Wilayah DJPB Gorontalo Adnan Wimbyarto, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Ciptoning Suryo Condro.
