PROSESNEWS.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, memimpin kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Kamis (23/7/2026), dalam hal mengawal usulan revitalisasi kawasan transmigrasi di sejumlah daerah. Rombongan diterima langsung Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, bersama jajaran Kementerian.
Pertemuan tersebut merupakan upaya tindak lanjut atas kunjungan Wakil Menteri Transmigrasi ke sejumlah kawasan transmigrasi di Gorontalo pada Juni 2026.
Dalam forum itu, DPRD membawa berbagai usulan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Provinsi Gorontalo.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu kebijakan dari pusat, tetapi harus aktif mengawal setiap usulan agar masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
“Kita tidak bisa hanya menunggu di daerah. Daerah harus proaktif datang ke kementerian untuk mengawal setiap usulan. Alhamdulillah, proposal yang kita sampaikan mendapat respons yang sangat baik dari Wakil Menteri Transmigrasi,” ujar Thomas yang juga politisi Partai Golkar itu.
Tak hanya itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, juga menilai, pembangunan kawasan transmigrasi perlu diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal. Menurutnya, kawasan transmigrasi di Gorontalo memiliki peluang besar di sektor hortikultura, seperti durian, alpukat, dan rambutan, yang didukung keberadaan penangkaran bibit mandiri.
“Kami ingin pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah,” jelas politisi Partai NasDem itu.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, mengatakan pihaknya telah menyerahkan proposal revitalisasi yang mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, hingga program revitalisasi rumah masyarakat transmigrasi.
“Kami berharap hasil konsultasi ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat transmigrasi benar-benar merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata,” kata politisi Partai PDIP itu.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menyampaikan aspirasi masyarakat hasil reses di kawasan transmigrasi Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
“Saya sempat singgung juga soal kebutuhan peningkatan kualitas jalan, perbaikan fasilitas pendidikan, serta penyediaan jaringan air bersih yang ada di Kabupaten Gorontalo di antaranya di Desa Bukit Aren, Ayumolingo, dan Hiyalo Oyile,” urai politisi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi III lainnya, Anas Jusuf, mengajak Kementerian Transmigrasi meninjau langsung kawasan transmigrasi di Kabupaten Boalemo. Menurut politisi PAN itu, Kecamatan Wonosari telah berkembang pesat dan berpotensi menjadi Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa peserta transmigrasi yang tersebar di 154 kawasan prioritas nasional. Gorontalo dinilai memiliki peluang besar karena kawasan transmigrasinya tersebar di empat kabupaten dengan potensi pengembangan sektor pertanian, permukiman, dan pemberdayaan masyarakat.
