PROSESNEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) 2021 untuk sektor kesehatan dan eknomi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori pada Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah se – Indonesia (Forsesdasi) yang berlangsung Virtual yang diikuti Sekretaris Daerah Darda Daraba, Jumat (22/1/2021).
“Keputusan bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tujuannya untuk kesehatan, bansos dan menyelamatkan ekonomi di daerah masing-masing terutama UMKM Mikro dan Ultra Mikro,” jelas Hudori.
Realisasi APBD 2021 difokuskan agar pemerintah daerah melakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun sesuai target dan sasaran yang ada. Dengan prioritas utama yakni penanganan kesehatan khususnya Vaksinasi Covid-19.
Di samping itu kata Hudori, ada juga hal lain yang menjadi prioritas pemerintah yaitu perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.
“Pemerintah fokus pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi dan memiliki manfaat untuk meningkatkan SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Meski demikian lanjut Dia, pemerintah tetap mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif.
Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 117/KMK.07/2020, ada dua hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD yakni percepatan penggunaan APBD dan iklim investasi.
“Tidak hanya iklim investasi dari dalam negeri, tetapi juga bagaimana iklim investasi yang ada di luar negeri. Karena APBN dan APBD itu hanya stimulus ekonomi dan perlu didukung investasi,” tutu Hudori.
Saat ini pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19, sehingga butuh peran dan dukungan kepala daerah dalam menyukseskan usaha-usaha itu termasuk Vaksinasi.
“Penanganan Covid-19 tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi saja, tetapi harus bersama-sama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,” urainya lagi.
