PROSESNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Otan Mamu, minta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021, yang membuka Izin Investasi industri Minuman Keras (Miras).
Menurutnya, bila Perpres tersebut tidak dicabut, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru. Apalagi, sudah jelas-jelas Miras ini memiliki dampak negatif, dan menjadi Ibu dari kejahatan.
“Contohnya saja, paling banyak terjadi kasus kriminalitas seperti pertikaian, pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan, sebagian besar dipicu oleh minuman memabukan ini,” jelas Otan kepada Prosesnews.id. Sabtu, (27/02/2021).
Politikus PKS ini pun, memastikan, jika Partai PKS tidak tinggal diam menyikapi hadirnya Peraturan Presiden tersebut. Bahkan kata Otan, Partai PKS tidak segan-segan bakal mengampanyekan, agar Perpres tersebut segera dicabut.
“Kita di Partai PKS mulai dari Pusat, sepakat untuk menolak izin Investasi Miras ini. Karena ini sudah di taken, makannya kita gencar-gencarnya untuk menarik kembali izin Perpres tersebut,” jelasnya.
“Bahkan MUI sendiri, tidak mengaminkan terkait pelegalan minuman beralkohol ini. Jangan sampai hanya persoalan himpitan ekenomi, menjadi pilihan untuk melegalkan minuman yang membahayakan ini. Tapi yang harus dipikirkan juga, bagaimana nasib generasi muda kita kedepannya,” ketusnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.
Ketentuan ini, sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Reporter : Iskandar Badu
