PROSESNEWS.ID – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menyampaikan keluh kesah petani soal pupuk bersubsidi saat bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang membidangi pupuk bersubsidi, di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (23/3/2021).
Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Muljady Mario mengkritisi kebijakan Kementan yang terlalu cepat memberlakukan Permentan Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam aturan tersebut petani tidak boleh membeli pupuk bersubsidi jika tidak berkelompok dan terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Permentan ini terlalu cepat diberlakukan. Setelah ditetapkan Desember 2020, langsung diberlakukan Januari 2021. Kami tidak punya waktu menyosialisasikanya dan pastinya ini sangat memberatkan petani,” kata Idris.
Terkait keluh kesah petani yang disampaikan Wagub Idris Rahim itu, Sesditjen PSP Kementan akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan pupuk bersubsidi.
“Masalah pupuk bersubsidi ini dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi,” ujar Gunawan.
Gunawab mengungkapkan, total usulan permintaan pupuk bersubsidi dari seluruh pemerintah daerah sebanyak 24 ton. Sementara Kementan hanya mampu menyiapka sebanyak sembilan juta ton.
“Artinya hanya 30 persen yang bisa kita penuhi. Otomatis kita harus benar-benar memilih daerah mana yang menjadi prioritas,” tegas Gunawan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo, Sesditjen PSP Kementan melakukan pengecekan langsung ketersediaan pupuk bersubsidi ke kios-kios pengecer. Salah satunya ke kios pengecer di Desa Ilomangga, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.
