PROSESNEWS.ID, JAKARTA – Provinsi Gorontalo salah satu daerah yang memiliki nilai indeks Inovasi terendah. Sebagai mana hasil rilis Kemendagri dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021. Rabu, (16/06/2022) secara virtual.
Dalam rilis Mendagri itu, memposisikan Gorontalo urutan ke 5, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantar Barat, Maluku, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Lima daerah ini dinilai Kemendagri kurang inovasi, berdasarkan penilian Inovasi Daerah Tahun 2020.
Menurut Fatoni, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi.
Dikatakan sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.
“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak. Tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” ujar Fatoni.
Dikatakan, Pemerintah daerah yang memperoleh hasil skor indeks rendah diimbau untuk segera berbenah. Kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi.
Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.
“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,”tutur Fatoni.
Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, lanjut Fatoni, dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapnya.
Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Fatoni Kemendagri selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tahun ini tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemda berpartisipasi,” ujar Fatoni.
Sementara itu, sebanyak 55 Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer). Dalam 55 kabupaten ini, Kabupaten Boalemo masuk urutan pertama tidak dapat dinilai. Tentunya ini, menjadi tugas dan tanggungjawab berat bagi Penjabat Bupati Boalemo, untuk membenahi.
Berikut Daftar Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai
1.Kabupaten Boalemo
2.Kabupaten Boven Digoel
3.Kabupaten Buru
4.Kabupaten Buton Tengah
5.Kabupaten Buton Utara
6.Kabupaten Deiyai
7.Kabupaten Dogiyai
8.Kabupaten Fakfak
9.Kabupaten Halmahera Barat
10.Kabupaten Halmahera Tengah
11.Kabupaten Halmahera Timur
12.Kabupaten Intan Jaya
13.Kabupaten Kaimana
14.Kabupaten Kapuas Hulu
15.Kabupaten Kepulauan Aru
16.Kabupaten Kepulauan Yapen
17.Kabupaten Lanny Jaya
18.Kabupaten Mahakam Ulu
19.Kabupaten Malaka
20.Kabupaten Mamberamo Raya
21.Kabupaten Manggarai
22.Kabupaten Manggarai Barat
23.Kabupaten Manggarai Timur
24.Kabupaten Manokwari Selatan
25.Kabupaten Mappi
26.Kabupaten Maybrat
27.Kabupaten Memberamo Tengah
28.Kabupaten Morowali
29.Kabupaten Nduga
30.Kabupaten Ngada
31.Kabupaten Nias Utara
32.Kabupaten Paniai
33.Kabupaten Pasangkayu
34.Kabupaten Pegunungan Arfak
35.Kabupaten Polewali Mandar
36.Kabupaten Pulau Taliabu
37.Kabupaten Puncak
38.Kabupaten Puncak Jaya
39.Kabupaten Raja Ampat
40.Kabupaten Rokan Hilir
41.Kabupaten Sabu Raijua
42.Kabupaten Sarmi
43.Kabupaten Seram Bagian Timur
44.Kabupaten Sorong
45.Kabupaten Sorong Selatan
46.Kabupaten Supiori
47.Kabupaten Tambrauw
48.Kabupaten Tana Toraja
49.Kabupaten Teluk Bintuni
50.Kabupaten Teluk Wondama
51.Kabupaten Timor Tengah Utara
52.Kabupaten Tolikara
53.Kabupaten Waropen
54.Kabupaten Yahukimo
55.Kabupaten Yalimo.
