PROSESNEWS.ID, BUTON TENGAH – Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Yusuf pada Minggu (26/06/2022) pagi tadi kembali meninjau lokasi pembangunan perkantoran di Labungkari.
Kedatangan Yusuf yang kesekian kali itu didampingi oleh sejumlah tokoh masyarakat, Camat dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buteng.
“Pada prinsipnya, kita akan membangun perkantoran pemerintah di Labungkari ini. Mulai Kantor Bupati, Rujab Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor OPD lainnya. Tentunya kita mencari dulu lokasi yang tepat,” ujar Pj Bupati Buteng, Muhammad Yusuf.
“Saat ini kita melihat dulu yang layak itu dimana. Sudah tiga titik kita tinjau, dan ini titik terakhir. Mudah-mudahan inilah titik yang terakhir penentuan lokasi kawasan perkantoran,” tambahnnya.
Ia mengatakan, peninjauan ini 3 kali, untuk mematangkan lokasi pembangunan gedung perkantoran. Selain itu, mencegah kemungkinan konflik antara pemerintah daerah bersama masyarakat.
“Karena pemerintah tidak ingin ada masalah dan tidak ada kegaduhan. Meskipun sudah dihibahkan oleh masyarakat, tapi kita juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat,” katanya.
Dengan hadirnya sejumlah tokoh masyarakat bersama pemerintah Kecamatan saat pematangan lokasi pembangunan perkantoran, Yusuf berharap sebagai bentuk dukungan moril untuk Buteng yang lebih baik.
“Tujuan dari pada pembangunan ibukota Labungkari adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira hari ini sudah clear dan klop, apa yang menjadi keinginan kita semua, sudah kita sepakati bersama,” terangnya.
Agar legalitasnya jelas, dalam waktu dekat Pemkab Buteng akan memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilakukan sertifikasi lahan.
“Hari ini terjadi masalah karena dulu tidak langsung disertifikatkan. Tapi, kita tidak boleh juga menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena mungkin fokus pada pembangunan lainnya,” bebernya.
Setelah proses sertifikasi selesai, masih kata Yusuf, Pemda akan fokus untuk melakukan pembangunan kantor Bupati yang terletak di Labungkari.
“Kita akan bangun tapi akan sesuaikan dengan keuangan daerah dan jangan dipaksakan,” tandasnya.
Berdasarkan laporan Pemda Buteng, lokasi hibah untuk pembangunan kantor di Labungkari saat Buteng mekar sebagai DOB baru lepas dari Buton tahun 2014-2015 lalu dari masyarakat seluas 400 hektar.
Namun, angka tersebut semakin menyusut menjadi 140 hektar. Rencananya total luasan yang tersisa oleh Pemda akan segera tersertifikat.
Reporter : Win
