PROSESNEWS.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Gorontalo, menggelar Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang bertempat di Bukit Proja, Kabupaten Gorontalo, Kamis (25/07/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PM-PTSP, Rachmat Mohamad mengimbau, kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gorontalo agar segera melaporkan kegiatan penanaman modal atau LKPM.
Rachmat mengatakan, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 15 tentang setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat LKPM.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku usaha diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM),” kata Rachmat.
Selanjutnya, Rachmat menegaskan, pelaku usaha yang tidak menyampaikan atau memasukkan LKPM sesuai periode pelaporan akan mendapat peringatan dari BKPM.
Lebih lanjut, kata Rahmat, perusahaan yang tidak merespons surat peringatan selama 3 kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan atau pencabutan izin perusahaan.
Rachmat juga menerangkan, sejak hadirnya sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), pelaku usaha dapat melakukan LKPM secara online. Selain itu, pelaku usaha juga bisa melakukan LKPM secara offline dengan mendatangi langsung kantor Dinas PM-PTSP Kabupaten Gorontalo.
“Pelaku usaha dalam melakukan LKPM bisa secara online maupun offline. Untuk online melalui OSS RBA, dan untuk offline bisa mendatangi langsung Kantor Dinas PM-PTSP Kabupaten Gorontalo,” jelasnya.
Reporter: Pian N. Peda
