PROSESNEWS.ID, Buton Tengah – Buntut dari pelarangan acara hiburan atau joget di Kabupaten Buton Tengah beberapa waktu lalu membuat resah sejumlah pemilik sound system. Pasalnya, usaha mereka terancam tidak berjalan dan berpotensi menurunkan ekonomi rumah tangga mereka.
Tak ingin hal itu terjadi, sejumlah pemilik sound system berinisiatif menemui Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, di rumah jabatannya di Lakudo. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Azhari mengusulkan sejumlah solusi yang kemudian disepakati bersama.
Salah satu solusi tersebut adalah kebijakan penggunaan sound system lokal untuk seluruh kegiatan pemerintahan di lingkup Kabupaten Buton Tengah. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Bupati Buton Tengah Nomor 100.1/269/2025 tertanggal 15 Juli 2025.
Dalam instruksi tersebut, Bupati Azhari menginstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Buton Tengah untuk wajib menggunakan jasa sound system lokal dalam setiap kegiatan pemerintahan.
“Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Buton Tengah,” bunyi surat instruksi tersebut.
Namun demikian, kebijakan ini hanya berlaku untuk kegiatan formal pemerintahan, seperti sosialisasi, rapat, pelayanan publik, hingga kegiatan seremonial. Instruksi ini tidak berlaku untuk kegiatan hiburan atau pesta rakyat.
Instruksi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh unit kerja dan penyelenggara kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Reporter: Win
