PROSESNEWS.ID, JAWA BARAT – Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kabupaten Cirebon masa bakti 2026–2031 resmi dilantik pada Minggu (20/9/2026). Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Paseban, Kantor Bupati Cirebon, dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Jawa Barat, H. Oleh Soleh, S.H., bersama jajaran pengurus DPW BKPRMI Jawa Barat.
Dalam kepengurusan lima tahun mendatang, Fiqih Sampurna, S.Ag., dipercaya sebagai Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Cirebon. Ia akan menjalankan amanah bersama para direktur daerah lembaga pemberdayaan BKPRMI serta jajaran pengurus lainnya yang berjumlah sekitar 80 orang.
Kepengurusan baru tersebut membawa semangat untuk memperkuat peran BKPRMI dalam syiar Islam, dakwah kemasjidan, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon.
Sejumlah program prioritas yang akan didorong antara lain memakmurkan masjid, memberantas buta baca tulis Al-Qur’an di tengah masyarakat, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, mendorong kemandirian ekonomi umat, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
Dengan usia organisasi yang telah mencapai 49 tahun, BKPRMI dinilai memiliki pengalaman panjang dalam memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Cirebon periode 2026–2031 berkomitmen mengoptimalkan potensi tersebut agar keberadaan organisasi semakin dirasakan manfaatnya, khususnya dalam penguatan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, pembinaan generasi muda, dan pemberdayaan masyarakat.
Didominasi Generasi Muda
Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Jawa Barat, H. Oleh Soleh, S.H., mengapresiasi kepengurusan baru DPD BKPRMI Kabupaten Cirebon. Menurutnya, salah satu kekuatan kepengurusan periode ini adalah keterlibatan generasi muda yang cukup dominan, khususnya mereka yang berada pada rentang usia 20 hingga 30 tahun.
Ia berharap energi dan semangat generasi muda tersebut dapat menjadi kekuatan bagi BKPRMI dalam menghidupkan kembali aktivitas dakwah dan kemasjidan di tengah masyarakat.
“Bisa jadi masyarakat kita tidak sholat di masjid karena masalah ekonomi. Beras di rumah habis, sibuk mencari pekerjaan. Maka dari itu, BKPRMI harus menjadi wasilah solusi daripada permasalahan umat sehingga umat mau kembali ke dalam masjid,” ujar H. Oleh Soleh.
Menurutnya, dakwah kemasjidan tidak hanya berbicara mengenai aktivitas ibadah, tetapi juga harus mampu menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, masjid diharapkan dapat menjadi ruang yang menghadirkan solusi, pemberdayaan, dan penguatan kehidupan sosial umat.
Pemkab Cirebon Siap Bersinergi
Harapan serupa disampaikan Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman. Ia mendorong pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Cirebon yang baru dilantik agar dapat mengambil peran lebih besar dalam penguatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.
Menurutnya, potensi tersebut sangat besar mengingat Kabupaten Cirebon memiliki ribuan masjid dan musala yang tersebar di berbagai wilayah.
H. Agus menyebut terdapat sekitar 6.900 masjid dan musala yang tersebar di 414 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Cirebon. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi potensi sekaligus ruang pengabdian yang luas bagi BKPRMI untuk berkontribusi dalam penguatan dakwah kemasjidan.
Pemerintah Kabupaten Cirebon, lanjutnya, berkomitmen untuk membangun sinergi dengan BKPRMI dalam mendukung berbagai program yang sejalan dengan pembangunan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Cirebon akan turut membantu dan bersinergi untuk menyukseskan program-program BKPRMI,” kata H. Agus.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru tersebut, DPD BKPRMI Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menghadirkan gerakan kepemudaan dan kemasjidan yang semakin aktif, adaptif, serta dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Selama masa bakti 2026–2031, BKPRMI Kabupaten Cirebon menargetkan penguatan peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan generasi muda, pendidikan Al-Qur’an, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penguatan kemandirian ekonomi umat.
